Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. This study aims to identify and analyze the revitalization of strategic policies in the plantation sector to boost regional competitiveness in the province of South Kalimantan. The policies are in line with Nawacita Program, directing the futureagricultural development to achieve food sovereignty; so that Indonesia, as a nation, can manage and feed its people through food sovereignty. South Kalimantan is a province in Indonesia that relies on its regional income from mining and plantation sectors,after the mining (and quarrying) sector particularly coal mining, decreased. This study applies the action research approach based on Soft Systems Methodology with hybrid SWOT analysis at the mapping stage, focusing on the plantation policy revitalizationfor rubber and palm oil commodities during 2006 to 2015, since these two commodities are the most dominant commodities in South Kalimantan Province. The results show that it is necessary to do the re-formulation of strategic policies in the plantationsector, through the formulation of policy of Regional Regulation on Regional Budgets and National Medium-Term Development Plan (RPJMD) in plantation sector with emphasis on the harmonization of: (1) the Public Policy; (2) Technical Policy; (3) ResourceAllocation Policy; and (4) Financial Policy in South Kalimantan Province. These transformations should lead to: (1) Development of Cultivation and Protection of Regional Plantations; (2) Quality Development, Product Marketing and Resource Infrastructure,Eco-Friendly and Sustainable Plantation; and (3) Development of Professional and Responsible Mutual Performance Services. State of the art of this study is the importance of integrating the local wisdom and local wealth variables in revitalizing the strategicpolicies in the plantation sector in order to boost the regional competitiveness in the province of South Kalimantan that is in line with Central Government Policy of Nawacita Program to achieve food sovereignty.Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis revitalisasi kebijakan strategik di bidang perkebunan guna mendorong daya saing daerah di Propinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan ini sejalan dengan Program NAWACITA, yangmengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kalimantan Selatan adalah propinsi di Indonesia yangmengandalkan pendapatan daerahnya dari sektor pertambangan dan perkebunan, setelah sektor pertambangan (dan penggalian) khususnya batubara mengalami penurunan. Kajian ini menggunakan pendekatan riset tindakan berbasis Soft Systems Methodologydengan hybrid analisis SWOT pada tahap pemetaan ini, memfokuskan kajian pada revitalisasi kebijakan perkebunan komoditas karet dan kelapa sawit sepanjang 2006 hingga 2015. Mengingat kedua komoditas ini adalah komiditas yang paling dominan di PropinsiKalimantan Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlu dilakukan perumusan kebijakan strategik di bidang pekebunan, melalui perumusan kebijakan PERDA APBD dan RPJMD di bidang Perkebunan dengan menekankan harmonisasi pada: (1) kebijakan umum; (2) kebijakan teknis; (3) kebijakan alokasi sumberdaya; dan (4) kebijakan keuangan di Propinsi Kalimantan Selatan. Perubahan ini harus mengarah pada: (1) Pengembangan Pembinaan dan Perlindungan Tanaman Unggulan Perkebunan; (2) Pengembangan Mutu, Pemasaran Hasil dan Sarana Prasarana Sumberdaya, Perkebunan yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan; dan (3) Pengembangan Pelayanan Kinerja Kebersamaan yang Profesional dan Bertanggung jawab. State of the art dari kajian ini adalah pentingnya memasukkan variabel kearifan lokal (local wisdom) dan kekayaan lokal (local wealth) dalam melakukan revitalisasi kebijakan strategik di bidang perkebunan guna mendorong daya saing daerah di Propinsi Kalimantan Selatan, yang sejalan dengan Program NAWACITA kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan."

"Abstract. The information and communication technology universal service obligation (ICT USO) was an instrument of the policy of the government in order to overcome the ICT development gap. Unfortunately, this instrument could not providethe most favorable value to the community due to the lack of synchronization between the Central Government and the Local Administrations in the ICT USO activity. With the use of the institutional-based view (IBV) theory, which was enriched withthe New Institutional Economic Sociology (NIES), this study used the soft systems methodology based-action research that was enriched with social network analysis. The results of this study showed that (1) the governance structure in the ICT USOactivity did not run well; (2) the absence of the synchronization of the ICT USO activity between the central government and the local administrations; (3) the absence of the harmonization of the relations between BP3TI with the local administrations;(4) the lack of the involvement of the local administrations including the social institution of the community as the intermediary organization. Subsequently, there was a necessity for a strategy in the formulation, the implementation, and the control in theICT USO activity on the mechanism of the dynamics of relations between government levels so that it could provide the best service to the community. Therefore, the development of an efficient ICT USO would encourage the realization of a prosperousinformation community with high levels of competitiveness. Meanwhile, the contribution of the novelty in this research paper was to answer the strategic restructuring on various levels of policy-micro, meso, and macro in developing a governancestructure that could synchronize the strategy in the ICT USO activity with the hybrid of IBV and NIES.Abstrak. Information communication technology service obligation universal (ICT USO) merupakan instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pembangunan ICT. Sayangnya, instrumen ini belum memberikan nilai optimal kepadamasyarakat karena terdapat ketidak-sinkronan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan ICT USO. Dengan menggunakan teori Institutional Based View(IBV) yang diperkaya dengan New Institutional Economic Sosiology(NIES),kajian ini menggunakan metode penelitian Soft Systems Methodology based-Action Research diperkaya dengan Social Network Analysis. Hasil kajian menunjukkan (1) belum berjalannya governance structure dalam kegiatan ICT USO, (2) belum adanyasinkronisasi kegiatan ICT USO antara pemerintah pusat dan daerah; (3 belum ada harmonisasi hubungan antara BP3TI dengan pemerintah daerah; (4) kurangnya keterlibatan pemerintahan daerah termasuk lembaga sosial masyarakat sebagai organisasiantara. Untuk itu, perlu adanya strategi dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kegiatan ICT USO pada mekanisme dinamika hubungan antar level pemerintah sehingga dapat memberikan layanan terbaik pada masyarakat.Dengandemikian, pembangunan ICT USO yang berdaya guna mampu mendorong terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing tinggi. Sementara kontribusi keilmuan (novelty) dalam kajian ini adalah menjawab retrukturisasi strategic(Strategic Restructuring) pada berbagai hierarki kebijakan-mikro, meso, dan makro dalam membangun struktur tata kelola (governance structure)yang mampu mensinkronkan strategi dalam kegiatan ICT USO dengan hibrida IBV dan NIES."

"Abstract. The program of transportation policy implementation in Mamminasata areas (Makassar, Maros, Sunggumisa, Takalar) has not been effective and efficient, despite the central government's program of national transportation. BRT project in Mamminasata regions has not been able to overcome various problems of safety and congestion, in accordance with the goals and objectives of the government program. This study aims to analyze and explain the position of the central government in the articulation of the priorities, direction, and goals of the transportation program in the regions of Mamminasata through the presence of BRT as the national program. This study applies qualitative approach, seeking to understand a complex real-world setting process by a strategy of case study to investigate BRT program that has instigated a multi-complex phenomenon from the policy decisions that have been set by the previous government. The analysis unit in this study is the policy of BRT Program in Mamminasata areas. Based on the State-centric Model, the results indicate that the BRT Program in Mamminasata areas is a program from the central government, precisely from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. Minister of Transportation, in this program, is at the central position or the single actor in the articulation of the priorities, direction, and goals of BRT transportation. The regional government, in this case the governor with related departments, is the recipient of the program. BRT Program in Mamminasata areas is different from that predicted by the theory of state-centric model.Abstrak. Pogram implementasi kebijakan Transfortasi dikawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sunggumisa,Takalar) belum berjalan secara efektif dan efesien meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan program transfortasi nasional seperti BRT di Kawasan Mamminasa namun belum mampu mengatasi berbagai permasalahan keamanan, kemacetan, sesuai tujuan dan sasaran program pemerintah, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan posisi central pemerintah dalam pengartikulasian prioritas, arah dan tujuan-tujuan program transfortasi di kawasan Mamminasata, dengan kehadiran BRT yang merupakan program nasional menggunakan pendekatan kualitatif yang sering direkomendasikan untuk penelitian yang berusaha memahami suatu proses yang realworld setting yang kompleks, dengan strategi studi kasus untuk menginvestigasi program BRT yang memunculkan fenomena yang multi kompleks dari kebijakan keputusan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, Unit analisis penelitian ini adalah kebijakan Program BRT di Kawasan Mamminasata. yang didasarkan pada arahan Model State Centrice, Hasil penelitian menunujukkan bahwa Program BRT dikawasan Mamminasata merupakan program pemerintah Pusat dari Kementrian Perhubungan Negara Republik Indonesia, Menteri Perhubungan dalam program ini berada pada posisi sentral atau aktor tunggal dalam pengartikulasian prioritas, arah dan tujuan transportasi BRT, Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan dinas yang terkait hanya sebagai penerima program, Program BRT di kawasan Maminasata berbeda dengan yang diprediksikan oleh model teori state-centrice."

"Tesis ini membahas pemberontakan Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT) yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan. Tesis ini mengambil periode 1950-1963. Tahun 1950 adalah awal mula pasukan Ibnu Hadjar memilih desersi dari Tentara Nasional Indonesia dan masuk ke dalam hutan di perbukitan Meratus, guna melakukan gerakan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia, sedangkan tahun 1963 merupakan tahun menyerahnya KRjT dan ditangkapnya Ibnu Hadjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya KRjT diakibatkan oleh pengkristalan rasa ketidakpuasan dan sakit hati atas kebijakan Jakarta dalam memperlakukan para bekas gerilyawan lokal pada awal 1950-an. Ibnu Hadjar dan pengikutnya merasakan adanya kesenggangan yang timbul antara apa yang mereka harapkan dalam segi status dan perolehan materi dengan apa yang mereka miliki atau kapasitas mereka untuk mendapatkannya (deprivasi relatif).

---

The focus of this study is rebellion of Unity of the Oppressed (Kesatuan Rakjat jang Tertindas/KRjT) which is led by Ibnu Hadjar on South Kalimantan. This thesis took the period 1950-1963. In 1950, Ibnu Hadjar?s troops choose desertion from Indonesian National Army (Tentara Nasional Indonesia) and entered to the forest on the range of Meratus hills, for doing the rebellion to the Government of Indonesia, whereas, 1963 is the time when The KRjT surrendered and Ibnu Hadjar be arrested. The result showed that the emergence of KRjT caused by crystallizing of dissatisfaction and hurt over Jakarta?s policy in treating local exguerrillas in the early 1950s. Ibnu Hadjar and his followers felt leisureliness that appear between what they expect in terms of status and material acquisition with what they have or their capacity for got it (relative deprivation)."