Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini merupakan studi evaluasi program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yaitu program yang dibentuk berdasarkan pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 Tahun 2010. Program KIM bertujuan untuk menyediakan media bagi pemerintah untuk melakukan diseminasi informasi dan sebaliknya bagi masyarakat untuk menyuarakanpendapat, aspirasi dan kebutuhannya. Makalah ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode survei eksploratori yaitu eksploratori bertahap. Data-data dikumpulkan dari wawancara dengan 15 narasumber dan penyebaran kuesioner terhadap 62 responden. Metode evaluasi yang digunakan adalah desain randomized-post-test-only. Dua wilayah penelitian dalam penelitian ini adalah kelurahan Sukabungah yang merupakan kelompok eksperimen dimana di dalam kelurahan ini terdapat KIM, dan kelurahan Sukagalih yang merupakan kelompok kontrol yang akan digunakan sebagai pembanding analisa. Kerangka evaluasi yang digunakan untuk memahami logika program KIM adalah kerangka evaluasi dampak menurut Dolbeare. Temuan dalam penelitian ini adalah dampak yang terekam tidak sesuai dengan tujuan program KIM. Hal tersebut dibuktikan dengananalisa perbandingan temuan di dua wilayah penelitian. Kedua wilayah tersebut memiliki tingkat akses terhadap informasi yang sama. Namun peningkatan akses terhadap informasi dalam kelompok kontrol merupakan dampak dari program-program lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program KIM tidak efisien mencapai tujuan dan dampaknya sehingga perlu untuk di desain ulang atau justru dihentikan.

---

This paper discusses a program evaluation study on Community Information Group. It is a program that is established by the Ministry of Communication and Information, which is based on the Ministerial Decree No. 8/2010. Through the program, the government is expected to disseminate public information and, simultaneously, the community will be able to voice their concerns and needs. This research used an exploratory survey with a sequential exploratory. In the qualitative analysis, we interviewed 15 key persons to understand the nature of the program and the impact of the access to information. This is enriched with a quantitative analysis. A closed-ended questionnaire was used to survey 62 respondents. The evaluation method was randomized post-test only group design. This research utilized a case study of research design with the Community Information Group of Sukabungah Village - Bandung, because it is regarded as one of the best practices of CommunityInformation Group in Bandung City. Furthermore, Sukagalih Village was used as the control group of the evaluation program study. Dolbeare's model of policy impact was also used in this research. We constructed a causal logic of the program to fully understand the program itself. It is evident from the findings that a set of activities in this program did not meet its expectedimpact. Further, even though the activities are useful for the citizens, the citizens already had access to the same activities provided by other programs. It can be concluded that the establishment of the Community Information Group is inefficient. Hence the Community Information Group program should be re-designed to maximize the impact or otherwise be terminated."

"Abstract. The information and communication technology universal service obligation (ICT USO) was an instrument of the policy of the government in order to overcome the ICT development gap. Unfortunately, this instrument could not providethe most favorable value to the community due to the lack of synchronization between the Central Government and the Local Administrations in the ICT USO activity. With the use of the institutional-based view (IBV) theory, which was enriched withthe New Institutional Economic Sociology (NIES), this study used the soft systems methodology based-action research that was enriched with social network analysis. The results of this study showed that (1) the governance structure in the ICT USOactivity did not run well; (2) the absence of the synchronization of the ICT USO activity between the central government and the local administrations; (3) the absence of the harmonization of the relations between BP3TI with the local administrations;(4) the lack of the involvement of the local administrations including the social institution of the community as the intermediary organization. Subsequently, there was a necessity for a strategy in the formulation, the implementation, and the control in theICT USO activity on the mechanism of the dynamics of relations between government levels so that it could provide the best service to the community. Therefore, the development of an efficient ICT USO would encourage the realization of a prosperousinformation community with high levels of competitiveness. Meanwhile, the contribution of the novelty in this research paper was to answer the strategic restructuring on various levels of policy-micro, meso, and macro in developing a governancestructure that could synchronize the strategy in the ICT USO activity with the hybrid of IBV and NIES.Abstrak. Information communication technology service obligation universal (ICT USO) merupakan instrumen kebijakan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pembangunan ICT. Sayangnya, instrumen ini belum memberikan nilai optimal kepadamasyarakat karena terdapat ketidak-sinkronan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan ICT USO. Dengan menggunakan teori Institutional Based View(IBV) yang diperkaya dengan New Institutional Economic Sosiology(NIES),kajian ini menggunakan metode penelitian Soft Systems Methodology based-Action Research diperkaya dengan Social Network Analysis. Hasil kajian menunjukkan (1) belum berjalannya governance structure dalam kegiatan ICT USO, (2) belum adanyasinkronisasi kegiatan ICT USO antara pemerintah pusat dan daerah; (3 belum ada harmonisasi hubungan antara BP3TI dengan pemerintah daerah; (4) kurangnya keterlibatan pemerintahan daerah termasuk lembaga sosial masyarakat sebagai organisasiantara. Untuk itu, perlu adanya strategi dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kegiatan ICT USO pada mekanisme dinamika hubungan antar level pemerintah sehingga dapat memberikan layanan terbaik pada masyarakat.Dengandemikian, pembangunan ICT USO yang berdaya guna mampu mendorong terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing tinggi. Sementara kontribusi keilmuan (novelty) dalam kajian ini adalah menjawab retrukturisasi strategic(Strategic Restructuring) pada berbagai hierarki kebijakan-mikro, meso, dan makro dalam membangun struktur tata kelola (governance structure)yang mampu mensinkronkan strategi dalam kegiatan ICT USO dengan hibrida IBV dan NIES."

"Abstract. This article discusses the rise of new public issues and their implication on social conflict inflicted by the rapid growth of gated community in Sleman District. These new public issues include economic problems, accessibility, social and environmental problems. Through the methods of observation and in-depth interview, it is found that the rise of the new public issues triggers conflicts when meeting two following requirements: (1) Both communities are unsuccessful in establishing an agreement to resolve new public issues, and (2) There is no local government intervention to overcome the new public issues of gated community. This article has two objectives: conceptually, it supports the new publicness theory stating that publicness may arise from the privacy sphere, while at the same time complete the fact that the rise of new public issues can cause social conflicts when meeting the two preconditions. Based on the findings in this study, two suggested recommendations include, first, both communities need to build intensive communication and create joint mechanism to avoid social conflict; second, the commitment and active role of Sleman government are required, particularly to eradicate the rents of licensing-bureaucracy and to improve close supervision in the field, so that new licensing processed will not instigate new public issues that can trigger social conflicts. Abstrak. Artikel ini mendiskusikan munculnya masalah publik baru dan implikasinya terhadap konflik sosial akibat dari tingginya pertumbuhan gated community (perumahan modern) di Kabupaten Sleman. Masalah publik baru tersebut meliputi permasalahan ekonomi, aksessibilitas, sosial, dan lingkungan. Melalui metode studi kasus dengan observasi dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa munculnya masalah publik baru dapat berimplikasi pada lahirnya konflik sosial apabila menemui dua situasi berikut; (1) kedua masyarakat tidak berhasil membangun kesepakatan untuk menyelesaikan masalah publik baru, dan (2) tidak adanya intervensi pemerintah daerah untuk mengatasi munculnya masalah publik baru gated community. Artikel ini memiliki dua tujuan: secara konseptual mendukung teori new publicness, bahwa kepublikan dapat muncul dari ranah privat, sekaligus melengkapinya bahwa munculnya masalah publik baru dapat berimplikasi pada konflik sosial apabila menemui dua prakondisi di atas. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dua rekomendasi yang diberikan yaitu pertama, perlunya dibangun komunikasi intensif dan mekanisme bersama diantara kedua masyarakat untuk menghindarkan munculnya masalah publik baru. Kedua, perlunya komitmen dan peran aktif Pemda (Pemerintah Daerah) Sleman khususnya dalam memberantas rente birokrasi perijinan dan peningkatan pengawasan langsung di lapangan sehingga perijinan yang diberikan tidak menimbulkan permasalahan publik baru yang berimplikasi pada konflik sosial."

"Artikel ini membahas mengenai peran Pemerintah Indonesia dalam proses Pemerintahan Transisi di Kamboja (UNTAC) tahun 1991-1993. Pada era modern, keduanya menjalin kembali hubungan diplomatik yang sempat terputus di tengah konstelasi politik internasional yang tidak menentu. Kondisi ini membuat situasi dalam negeri Kamboja tidak stabil dan terus-menerus mengalami peperangan dalam negerinya. Hal ini yang membuat Indonesia turut aktif dalam membantu menyelesaikan konflik di kawasan Asia Tenggara karena konflik yang berkepanjangan dapat merusak stabilitas kawasan. Perjanjian Paris 1991 menghasilkan pemecahan permasalahan Kamboja dengan membentuk pasukan penjaga perdamaian yang disebut UNTAC. Berdasarkan hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam UNTAC dipengaruhi oleh faktor eksternal serta dorongan dari dalam negeri untuk memainkan peran kepemimpinan di tingkat regional dan internasional. Berbeda dengan kajian penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas penyelesaian konflik Kamboja secara umum dan peran Kontingen Garuda XII-B di Kamboja, penelitian ini berfokus pada motivasi keterlibatan dan peran Pemerintah Indonesia dalam UNTAC tahun 1991-1993. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dilakukan dalam empat tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan pada artikel ini adalah surat kabar, majalah, buku, jurnal, dan sumber internet.

---

This article discusses the role of the Government of Indonesia in the process of the Transitional Administration in Cambodia (UNTAC) in 1991-1993. In the modern era, both of them reestablish diplomatic relations, which had been cut off amid the uncertain international political constellation. This condition makes Cambodia's domestic situation unstable and continues to experience internal wars. This makes Indonesia actively participate in helping resolve conflicts in the Southeast Asian region because a prolonged conflict can damage regional stability. The 1991 Paris Agreement resulted in a Cambodian problem by establishing a peacekeeping force called UNTAC. Based on this, the authors conclude that the participation of the Government of Indonesia in UNTAC is influenced by external factors and encouragement from within the country to play a leadership role at the regional and international levels. In contrast to previous studies that discussed the resolution of the Cambodian conflict in general and the role of the Garuda XII-B contingent in Cambodia, this study focuses on the motivations for the involvement and role of the Indonesian government in UNTAC in 1991-1993. The sources used in this article are newspapers, magazines, books, journals, and internet sources."

"Topik penelitian ini adalah Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam Pemerintahan Rusia, dan permasalahan dari penelitian ini menghasilkan pertanyaan “apakah Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan yang didominasi oleh Oligarki di dalam pemerintahan Rusia?”, dan untuk membuktikan argumen utama yaitu konsep Siloviki sebagai alat politik Vladimir Vladimirovich Putin terhadap kaum Oligarki dalam pemerintahan Rusia. Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode deskriptif-analitis. Analisis menyimpulkan bahwa Keberadaan Siloviki di dalam Kremlin sangat membantu Putin dalam menjalankan misinya. Mereka perlahan-lahan dapat mengambil aset-aset negara yang dulunya dimiliki oleh kaum oligarki. Dengan kata lain, kekuasaan di dalam Kremlin sudah tidak dimiliki oleh Oligarki. Bahkan sebagian mereka telah menjadi korban penangkapan karena kasus korupsi, penggelapan pajak, atau kasus lain yang tidak sesuai dengan konstitusi Rusia. Siloviki telah berhasil menjalankan salah satu dari misi mereka, dan Siloviki adalah alat politik Vladimir Vladimirovich Putin dalam pengambilalihan kekuasaan Oligarki di dalam pemerintahan Rusia.

---

The topic of this study is Siloviki as Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in takeover Oligarchy’s Power inside the Russian Government, and problem of this study generate a question “whether the Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of power that was dominated by the oligarchs in the Russian Government?”, and proving the main argument of concept Siloviki as a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool against the oligarchs in the Russian Government. The method that was used in this thesis is descriptive-analytical method. The analysis concluded that the presence Siloviki in Kremlin is very helpful Putin to carrying out his mission. They can take state assets slowly, formerly owned by the oligarchs. In the other words, the power in Kremlin are not being owned by the oligarchs. In a fact, most of them have been victims of arrest for corruption, tax evasion, or other cases that incompatible with Russian Constitution. Siloviki had been successfully run one of their mission, and Siloviki is a Vladimir Vladimirovich Putin’s political tool in the takeover of Oligarch’s power inside the Russian Government."