Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. The program of transportation policy implementation in Mamminasata areas (Makassar, Maros, Sunggumisa, Takalar) has not been effective and efficient, despite the central government's program of national transportation. BRT project in Mamminasata regions has not been able to overcome various problems of safety and congestion, in accordance with the goals and objectives of the government program. This study aims to analyze and explain the position of the central government in the articulation of the priorities, direction, and goals of the transportation program in the regions of Mamminasata through the presence of BRT as the national program. This study applies qualitative approach, seeking to understand a complex real-world setting process by a strategy of case study to investigate BRT program that has instigated a multi-complex phenomenon from the policy decisions that have been set by the previous government. The analysis unit in this study is the policy of BRT Program in Mamminasata areas. Based on the State-centric Model, the results indicate that the BRT Program in Mamminasata areas is a program from the central government, precisely from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. Minister of Transportation, in this program, is at the central position or the single actor in the articulation of the priorities, direction, and goals of BRT transportation. The regional government, in this case the governor with related departments, is the recipient of the program. BRT Program in Mamminasata areas is different from that predicted by the theory of state-centric model.Abstrak. Pogram implementasi kebijakan Transfortasi dikawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sunggumisa,Takalar) belum berjalan secara efektif dan efesien meskipun pemerintah pusat telah mengucurkan program transfortasi nasional seperti BRT di Kawasan Mamminasa namun belum mampu mengatasi berbagai permasalahan keamanan, kemacetan, sesuai tujuan dan sasaran program pemerintah, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan posisi central pemerintah dalam pengartikulasian prioritas, arah dan tujuan-tujuan program transfortasi di kawasan Mamminasata, dengan kehadiran BRT yang merupakan program nasional menggunakan pendekatan kualitatif yang sering direkomendasikan untuk penelitian yang berusaha memahami suatu proses yang realworld setting yang kompleks, dengan strategi studi kasus untuk menginvestigasi program BRT yang memunculkan fenomena yang multi kompleks dari kebijakan keputusan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, Unit analisis penelitian ini adalah kebijakan Program BRT di Kawasan Mamminasata. yang didasarkan pada arahan Model State Centrice, Hasil penelitian menunujukkan bahwa Program BRT dikawasan Mamminasata merupakan program pemerintah Pusat dari Kementrian Perhubungan Negara Republik Indonesia, Menteri Perhubungan dalam program ini berada pada posisi sentral atau aktor tunggal dalam pengartikulasian prioritas, arah dan tujuan transportasi BRT, Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan dinas yang terkait hanya sebagai penerima program, Program BRT di kawasan Maminasata berbeda dengan yang diprediksikan oleh model teori state-centrice."

"Abstract. The spatial planning policy as included in the Local Regulation No. 6/2006 on the spatial planning of Makassar in 2005-2015 has changed from the original blueprint. The policy changing occurred on decisions or programs, but not on institutional regulations. The decisions or programs on spatial planning that were different from the original policy were visible on the licensing decisions in the Development Region I and Development Region III. The purpose of this research was to analyze the changing of the spatial planning policy that was resulted from the behavior of the advocacy coalition who competed with each other in the utilization of strategy and political resources, which was assumed to be affecting the policy output. The study results indicated that the changing of the spatial planning policy in Makassar was resulted from the competition between the major advocacy coalition and the minor advocacy coalition in influencing the policy. The Major Advocacy Coalition used the combination of strategy and political resources more in comparison to the minor advocacy coalition. The utilization of strategy from each advocacy coalitions was effective in several cases but ineffective in other cases. The difference in the effectiveness of the utilization of strategy was on the interests in each cases. In the projects that were based on public interests, the Major Coalition was more systematic in advocating the policy core beliefs, but in other projects that were based on private interests, the Major Coalition was likely to withdraw Abstrak. Kebijakan penataan ruang daerah yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Makassar 2005-2015 telah mengalami perubahan dari blueprint yang telah ditetapkan. Perubahan kebijakan terjadi pada ranah keputusan/program, bukan aturan kelembagaan. Keputusan/program penataan ruang yang berbeda dengan blueprint kebijakan tampak pada keputusan-keputusan pemberian perizinan di Kawasan Pengembangan I dan Pengembangan III. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pemanfaatan ruang yang diakibatkan oleh perilaku koalisi advokasi yang saling bersaing dalam menggunakan strategi dan sumber daya politik, yang diasumsikan mempengaruhi output kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan kebijakan penataan ruang daerah di Kota Makassar terjadi akibat kompetisi koalisi advokasi mayor dan koalisi advokasi minor dalam mempengaruhi kebijakan. Koalisi Advokasi Mayor menggunakan kombinasi strategi dan sumber daya politik yang lebih banyak dibanding koalisi minor. Penggunaan strategi dari masing-masing koalisi advokasi efektif dalam beberapa kasus namun tidak efektif dalam kasuskasus yang lainnya. Perbedaan dalam efektivitas penggunaan strategi tersebut terletak pada basis kepentingan yang ada pada masing-masing kasus. Dalam proyek yang berbasis kepentingan publik, Koalisi Mayor lebih sistematis memperjuangkan policy core belief, namun dalam proyek yang berbasis kepentingan privat pihak Koalisi Mayor cenderung menarik diri."

"Abstract. Telecommunication organization needs to more seriously improve its employee's Organizational Citizenship Behavior (OCB) so that the employee more successfully performs his/her dual role, i.e. facilitating growth and serves the public; since OCB relates positively to the overall performance of the organization. This research examines the effect of extrinsic and intrinsic motivation on employee's OCB through the mediating role of organizational commitment. This research applies quantitative approach with research strategy of survey, where questionnaires are directly distributed to respondents. The respondents are 176 employees of 6 work units. The data analysis applies multiple linear regression. The analysis of this research shows that both extrinsic and intrinsic motivation affect OCB; however, intrinsic motivation gives bigger direct effect than extrinsic motivation does. Organizational commitment mediates the effect of motivation on employee's OCB only through extrinsic motivation. The findings of this study implicate the researchers and the manager to review the extrinsic/intrinsic dichotomy in the study and the practice of motivation to improve organizational commitment and employee's OCB.Abstrak. Organisasi telekomunikasi perlu lebih serius membangkitkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) karyawan agar lebih sukses menjalankan peran gandanya, memfasilitasi pertumbuhan dan melayani massa, karena OCB berhubungan secara positif dengan kinerja organisasi secara menyeluruh. Penelitian ini menguji pengaruh motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik terhadap OCB karyawan secara langsung dan melalui peran mediasi komitmen organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan strategi penelitian survei di mana kuesioner didistribusikan langsung kepada responden. Sebanyak 176 karyawan pada 6 unit kerja menjadi responden. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Analisis penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik keduanya berpengaruh terhadap OCB tetapi pengaruh langsung motivasi intrinsik lebih besar dari pengaruh langsung motivasi ekstrinsik. Komitmen organisasi memediasi pengaruh motivasi terhadap OCB karyawan tetapi hanya melalui motivasi ekstrinsik. Temuan studi berimplikasi pada peneliti dan manajer untuk meninjau kembali dikotomi intrinsik-ekstrinsik dalam studi dan praktek motivasi untuk membangkitkan komitmen organisasi dan OCB karyawan."

"Abstract. The purpose of this study is to develop a conceptual setting in which the business models of social enterprises can be analyzed through value proposition, value creation and value capture. This study employed a method of qualitativeresearch through in-depth interviews of 30 social entrepreneurships in Jakarta, Yogyakarta, Bandung and Bali. The result of the study showed that, in terms of the value proposition in business models of entrepreneurship, all organizations areestablished in response to discriminations suffered by marginal communities. Regarding the aspect of value capture, it seems to appear through a series of activities such as conducting humanity-based programs, capacity building and holding educationand training on the environment. Value creation is found in cases where the more benefits the community gains from program implementation, the more successful and sustainable the social entrepreneurship will be. This research proposes a new typeof business model that aims to categorize and explain business model innovations for sustainability, provides mechanisms to assist the innovation process for embedding sustainability in business models and defines a clear agenda for business modelsfor sustainability. Based on the empiric data, this study successfully identified four types of social entrepreneur models in Indonesia which are based on the mapping results found in all of the organizations aiming to resolve social, economic, andenvironmental issues in Indonesia. This study successfully identified four types of business models: Mixed-based Model, Sharia-based Model, Volunteerism-based Model, and Cooperation-based Model.Abstrak. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengembangkan konsep bisnis model yang diaplikasikan pada organisasi kewirausahaan sosial dengan penitikberatan pada tiga aspek yaitu preposisi nilai, penciptaan nilai dan tangkapan nilai. Metodepenelitian kualitatif dipilih dalam studi ini dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 30 organisasi sosial yang berada di Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan Bali. Dari hasil riset ini, model bisnis organisasi kewirausahaan sosial yang dilihat dariaspek preposisi nilai menunjukkan bahwa semua organisasi memulai aktivitasnya dariadanya perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kelompok marginal. Aspek penciptaan nilai diwujudkan oleh organisasi sosial entrepreneurhip dalam berbagaikegiatan yang memihak pada kemanusiaan melalui serangkaian penguatan kapasitas, pendidikan dan training bagi kelompok sasaran, sedangkan tangkapan nilai dilihat dari keberhasilan implementasi dan keberlangsungan program. Riset ini padaakhirnya menemukan empat kategori model bisnis organisasi yang bergerak untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan di Indonesia yaitu model bisnis campuran, model bisnis syariah, model bisnis sukarela dan model bisnis koperasi."

"Abstract. This study aims to identify and analyze the revitalization of strategic policies in the plantation sector to boost regional competitiveness in the province of South Kalimantan. The policies are in line with Nawacita Program, directing the futureagricultural development to achieve food sovereignty; so that Indonesia, as a nation, can manage and feed its people through food sovereignty. South Kalimantan is a province in Indonesia that relies on its regional income from mining and plantation sectors,after the mining (and quarrying) sector particularly coal mining, decreased. This study applies the action research approach based on Soft Systems Methodology with hybrid SWOT analysis at the mapping stage, focusing on the plantation policy revitalizationfor rubber and palm oil commodities during 2006 to 2015, since these two commodities are the most dominant commodities in South Kalimantan Province. The results show that it is necessary to do the re-formulation of strategic policies in the plantationsector, through the formulation of policy of Regional Regulation on Regional Budgets and National Medium-Term Development Plan (RPJMD) in plantation sector with emphasis on the harmonization of: (1) the Public Policy; (2) Technical Policy; (3) ResourceAllocation Policy; and (4) Financial Policy in South Kalimantan Province. These transformations should lead to: (1) Development of Cultivation and Protection of Regional Plantations; (2) Quality Development, Product Marketing and Resource Infrastructure,Eco-Friendly and Sustainable Plantation; and (3) Development of Professional and Responsible Mutual Performance Services. State of the art of this study is the importance of integrating the local wisdom and local wealth variables in revitalizing the strategicpolicies in the plantation sector in order to boost the regional competitiveness in the province of South Kalimantan that is in line with Central Government Policy of Nawacita Program to achieve food sovereignty.Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis revitalisasi kebijakan strategik di bidang perkebunan guna mendorong daya saing daerah di Propinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan ini sejalan dengan Program NAWACITA, yangmengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kalimantan Selatan adalah propinsi di Indonesia yangmengandalkan pendapatan daerahnya dari sektor pertambangan dan perkebunan, setelah sektor pertambangan (dan penggalian) khususnya batubara mengalami penurunan. Kajian ini menggunakan pendekatan riset tindakan berbasis Soft Systems Methodologydengan hybrid analisis SWOT pada tahap pemetaan ini, memfokuskan kajian pada revitalisasi kebijakan perkebunan komoditas karet dan kelapa sawit sepanjang 2006 hingga 2015. Mengingat kedua komoditas ini adalah komiditas yang paling dominan di PropinsiKalimantan Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlu dilakukan perumusan kebijakan strategik di bidang pekebunan, melalui perumusan kebijakan PERDA APBD dan RPJMD di bidang Perkebunan dengan menekankan harmonisasi pada: (1) kebijakan umum; (2) kebijakan teknis; (3) kebijakan alokasi sumberdaya; dan (4) kebijakan keuangan di Propinsi Kalimantan Selatan. Perubahan ini harus mengarah pada: (1) Pengembangan Pembinaan dan Perlindungan Tanaman Unggulan Perkebunan; (2) Pengembangan Mutu, Pemasaran Hasil dan Sarana Prasarana Sumberdaya, Perkebunan yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan; dan (3) Pengembangan Pelayanan Kinerja Kebersamaan yang Profesional dan Bertanggung jawab. State of the art dari kajian ini adalah pentingnya memasukkan variabel kearifan lokal (local wisdom) dan kekayaan lokal (local wealth) dalam melakukan revitalisasi kebijakan strategik di bidang perkebunan guna mendorong daya saing daerah di Propinsi Kalimantan Selatan, yang sejalan dengan Program NAWACITA kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan."

"Penelitian tentang peran policy maker dalam pengarusutamaan jender, dilatarbelakangi oleh faktor yuridis, fakta, dan sosiologis tentang hal yang terkait dengan peran policy maker.Tujuan penelitian: Pertama, mengetahui seberapa jauh tingkat sensitivitas jender para policy maker dalam membuat kebijakan. Kedua, mengetahui pola yang digunakan para policy maker dalam Upaya peningkatan harkat dan martabat perempuan dalam kebijakan yang sensitif jender. Ketiga, dapat mengungkap dan menganalisis berbagai faktor penghambat dan pendukung para policy maker dalam Upaya pengarusutamaan jender. Keempat, dopat menjadi solusi dalam upaya-upaya ke arah mempertebal tingkat kepekaan/sensitivitas jender para policy maker ke dalam setiap kebijakan yang dibuat.Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. dengan subjek penelitian para aparatur Pemerintah Propinsi DKl Jakarta yang dikategorikan sebagai policy maker. Pengumpulan data berorientasi pada penemuan dan Iogika induktif dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan analysis interactive model.Hasil penelitian tentang peran policy maker dalam pengarus utamaan tender, ditemukan: Pertama, pada tingkat sensitivitas policy maker sudah terdapat adanya pemahaman baru tentang peran yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kedua, kegiatan/program kerja yang disusun oleh policy maker sudah sensitive jender. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat policy maker berasal dari faktor internal dan eksternal. Keempat, Upaya/hasil kongkrit yang diwujudkan oleh policy maker berupa Keputusan Gubernur, seperti: Pembentukan Pusat Perlindungan dan Layanan Terpadu bagi Perempuan, dan lainnya.Kesimpulan secara umum, policy maker sudah responsive jender, hal ini ditandai dengan adanya upaya intensif pemerintah melalui pengarusutamaan jender yang ditujukan agar semua kebijakan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan akses, kesempatan, kontrol dan manfaal yang dirasakan oleh perempuan dalam pembangunan. Akhirnya dapai disimpulkan satu titik akhir, bahwa peran policy maker dalam pengarusutamaan jender di Propinsi DKI Jakarta, sudah berperan sangai signifikan, artinya ditemukan indikasi bahwa mereka tidak hanya sebatas perencanaan dan operasi program, melainkan sudah sampai tahap pengawasan, monitoring dan evaluasi dari setiap kebijakan yang ditetapkan.Rekomendasi, diharapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya, Pertama: mampu mempertahanakan budaya pembuatan kebijakan yang berlangsung dalam suatu sistem, kedua: mengoptimalkan pelatihan kreativitas dalam pembuatan kebijakan, Ketiga: mengoptimalkan keikutsertaan policy maker dalam pelatihan dan penelitian di bidang pengarusutamaan jender, dan Keempat: mengoptimalkan pengkoordinasian, kelima: terus menerus memotivasi policy maker dalam membuat kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan praktis jender saja, melainkan juga lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan strategis jender yang merupakan kebutuhan dan kemampuan yang berkaitan dengan perubahan sub-ordinasi perempuan terhadap laki-Iaki seperti perubahan dalam pembagian akses, peran, kontrol, dan manfaat terhadap pembangunan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan peraturan gubernur tentang pedoman RT/RW dilalui berdasarkan 4 (empat) tahapan formulasi kebijakan, yaitu: tahap perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah, dan tahap terakhir penetapan kebijakan. Dilihat berdasarkan model formulasi kebijakannya, Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta merupakan model elit dan kelompok. Model elit tercermin dari elit Provinsi DKI Jakarta yang memiliki instrumen kekuasaan dalam formulasi kebijakan publik yang dalam hal ini mengkombinasikan preferensi nilai-nilai kelompoknya dengan kepentingan masyarakat. Model kelompok dilihat dari pengikutsertaan kelompok internal dan eksternal pemerintah.

---

This research aims to analyze the policy formulation Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta. This research used a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Results of this research is the process of policy formulation governor regulation on guidelines for RT/RW is traversed by 4 (four) stages of policy formulation, namely: problem formulation stage, the policy agenda, selection of policy alternatives to resolve the problem, and the last stage of policy determination. Viewed by the model formulation of policies, Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta is an elite and group model. Elite model reflected from Jakarta Provincial elite who have the instruments of power in the formulation of public policy in this case combines the preference values of the group with the public interest. The group model seen from the participation of government internal and external groups."