Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The conception of Intellectual Property Right (IPR) is generally misunderstood by among common people. In order to obtain a more comprehensive understanding of IPR, we may as well start with the most dominant point of view, namely that from the perspective of the State and Government.This point of view is dominant because the State and Government are the institutions which havethe authority to make law, to implement law and to interpret the law in the various forms of itsimplementation. A study of IPR can be taken from wider view, as cultural perspectivetake the approach of looking at various events related to the implementation of the laws concerned. It also provide various situations to analyze related to the implementation of Copyright Law in various regions all over Indonesia.Within current situation, after Indonesia has ratified the WTO/TRIPs, the consequence now is binding, politically, legally and economically, although we may freely provide the needs of our people, in this case : IPR protection system. There are of course many other things in the spirit of the Constitution and the Indonesian nation that can be explored further and applied in the IPR protection system. In the end, IPR as the part of the culture can be developed further by taking into consideration and looking into possibility that much suitable to the needs of Indonesian respective communities."

"ABSTRAKPrevious research found that the individual trademark system has not been effectively utilized to support the business of batik Smal Medium Enterprises (SMEs), particularly in several batik industry centers in Java, namely Bantul in Yogyakarta province, Kauman in Pekalongan and Laweyan in Solo. However, the fact that those SMEs gather in a community, organization, or kinships bring potentials for development of collective trademarks, which can address the problems that individual trademark cannot anticipate. The development of collective trademark can also be a strategy to anticipate the free-trade ?attack,? i.e. imported textiles with batik patterns/motifs; which are not the original Indonesian batik. In regards to that, Indonesian batik SMEs need to be nurtured and encouraged to register their own collective trademarks and to build their branding infrastructure, through local batik community?s standardization, and collective batik labeling.This present research focuses on the development of collective trademark utilization by one longknown batik community in Kampung Batik Laweyan, Solo, as a strategy to enable them to compete with imported batik-printed textiles, as well as to protect their traditional batik cultural heritage.Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem merek individual belum secara efektif digunakan untuk mendukung Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak di industri batik, khususnya di beberapa pusat industri batik di Jawa, yakni Bantul di Daerah IstimewaYogyakarta, Kauman di Pekalongan dan Laweyan di Solo. Namun demikian, fakta bahwa UKMUKM batik tersebut berkumpul dalam sebuah komunitas, organisasi atau dalam hubungan kekerabatan, menunjukkan adanya potensi untuk mengembangkan merek kolektif, yang mana dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh sistem merek individual. Dengan mengembangkan merek kolektif, hal ini juga dapat menjadi sebuahstrategi untuk mengantisipasi serangan perdagangan bebas. Misalnya tekstil impor dengan pola batik; yang sebenarnya bukanlah termasuk batik asli Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, UKM-UKM batik Indonesia harus diayomi dan dihimbau untuk mendaftarkan merek kolektif mereka dan untuk membangun prasarana pemasaran, melalui standarisasi komunitas batik lokal dan pendaftaran merek kolektif. Penelitian yang dibahas dalam artikel ini berfokus pada perkembangan penggunaan merek kolektif oleh sebuah komunitas batik yang telah lama terbentuk di Kampung Batik Laweyan, Solo, sebagai sebuah strategi untuk dapat bersaing dengan tekstil berpola batik yang diimpor, sekaligus sebagai upaya perlindungan atas warisan tradisional budaya batik."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual khususnya Perlindungan Paten bagi Peneliti di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Normatif dengan melakukan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan Kebijakan yang mengatur mengenai Peneliti di Perguruan Tinggi. Serta dibahas pula mengenai status kepemilikan Kekayaan Intelektual terhadap hasil penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi. Hasil Penelitan menyimpulkan dan menyarankan bahwa kerena ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang berjalannya peraturan perundangan di bidang HKI, maka perlu ditambahkan peraturan Pendukung serta diperlukan adanya Lembaga khusus pengelola HKI yang lebih bersifat teknikal dibidang HKI. Serta dibahas juga peraturan mengenai pembagian royalti yang terkait dengan kegiatan yang menghasilkan Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the protection of intellectual property rights, especially patent protection for Researcher in University. The study was conducted with the normative juridical methods to perform research paper on the legislation in the field of IPR, and governing policies for Research in University. As well as also discussed about the status of intellectual property ownership from the results of research in the university. Result of Research was concluded and suggest, it is necessary to add rules and required the presence of Institutions Supporting special IPR managers that are more technical in the field of IPR, because there are several factors that cause less efective legislation in the field of IPR. Also discussed about a regulation regarding the distribution of royalties associated with activities that generate Intellectual Property in Higher Education."

"ABSTRAKPerlindungan terhadap paten merupakan kewajban bagi Negara-negara anggota WTO. Dengan diaturnya kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan paten yang menunjang alih teknologi menimbulkan permasalahan baru bagi perlindungan paten di Indonesia, karena sanksi penghapusan paten akan diberikan apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh pemegang paten. Penghapusan paten menimbulkan hilangnya segala akibat hukum atas paten tersebut, sehingga paten tersebut tidak lagi dilindungi. melalui penelitian hukum normatif yang menggunakan teori perlindungan kekayaan intelektual sanksi penghapusan paten bertentangan dengan semangat perlindungan kekayaan intelektual, namun disisi lain alih teknologi merupakan salah satu bentuk kemanfaatan perlindungan paten. TRIP's memberikan kewenangan bagi negara anggota untuk mengatur alih teknologi melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya. Regulasi nasional mengenai transfer teknologi di indonesia saat ini belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai itu. sehingga perlu dipertimbangkan dibentuknya pengaturan alih teknologi yang tidak hanya berpihak kepentingan pemegang paten tetapi juga kepentingan negara dalam mencapai tujuannya.

---

ABSTRACTProtection of patents is an obligation for WTO member countries. By regulating the obligations of patent holders to implement patents that support technology transfer raises new problems for patent protection in Indonesia, because patent elimination sanctions will be given if this obligation is not carried out by the patent holder. Elimination of patents results in the loss of all legal consequences of the patent, so the patent is no longer protected. through normative legal research that uses the theory of intellectual property protection, sanctions for the elimination of patents contradict the spirit of intellectual property protection, but on the other hand the transfer of technology is a form of patent protection. TRIP's gives authority for member countries to regulate technology transfer through their national legislation. National regulations regarding technology transfer in Indonesia currently do not clearly and specifically regulate that. so that it is necessary to consider the establishment of technology transfer arrangements that are not only in favor of the interests of patent holders but also the interests of the state in achieving its objectives."