Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study is aimed to analyze how customary law is practiced in strategizing dispute settlement among the villagers. In some cases, the parties who had the disputes brought their cases to the non states intermediaries to give the best remedies that fulfill their own senses of justice. As we know in the Access to Justice approaches, the disputes could be solved not only using both with state law and non-state law. These facts showed how people doing law community members in relation to dispute resolution mechanism based on customary law from the perspective of access to justice. By applying customary law, the indigenous communities could settle their disputes and reach a solution that satisfies their sense of justice.This paper attempts to describe and analyze the mechanisms of dispute settlement within the indigenous peoples of Tulehu, Central Maluku based on their customary law. This paper is based on a research paper titled 'Customary Criminal Dispute Resolution of Indigenous Peoples in Central Maluku.' The focus of this paper is the analysis of the strategies implemented by the community members in Tulehu, Central Maluku in relation to dispute settlement mechanism based on their customary law from the perspective of access to justice."

"Peradilan adat adalah salah satu bukti hidupnya penegakan hukum adat di dalam masyarakat Indonesia. Terlepas dari berbagai peraturan perundang-undangan di masa lalu yang berupaya untuk menghapuskan peradilan adat, pada kenyataannya berbagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki pranata sosial yang menjalankan fungsi peradilan sampai dengan saat ini, seperti Saniri Ria Muni pada masyarakat Nuaulu di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah. Melalui studi dokumen hukum, tulisan ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana sejarah serta perkembangan kedudukan dan kewenangan peradilan adat dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Kekuasaan Kehakiman dan Pemerintahan Daerah atau Desa. Dengan melakukan penelitian sosio-legal seperti wawancara dan observasi di Negeri (Desa) Nua Nea dan Negeri Sepa, tulisan ini kemudian bertujuan untuk menganalisis bagaimana legitimasi lembaga peradilan adat Saniri Ria Muni dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nuaulu yang tinggal di dua Negeri tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peradilan adat tidak memiliki kedudukan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, namun lembaga-lembaga adat diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa oleh berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebagai bentuk pelaksanaan hak otonomi “Desa”.  Terkait dengan legitimasi Saniri Ria Muni, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Nuaulu memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap putusan-putusan peradilan adat, di antaranya, karena masyarakat melihat bahwa penegak hukum mampu memberikan hasil yang diharapkan, diberikan hak untuk bersuara dan menunjukkan bukti, dan penegak hukum memperlakukan para pihak yang terlibat secara terhormat dan mendengarkan serta mempertimbangkan penjelasan mereka yang dapat dipercaya.

---

Indigenous juridical system is one proof of the persistence of indigenous/customary laws enforcement in Indonesia. Despite laws and regulations implemented in the past aiming for its abolishment, in reality hitherto many indigenous communities have social institutions that function like a court, for example the Saniri Ria Muni of the Nuaulu community in Seram Island, Central Maluku District. Through documentary legal research, this paper aims to explore the history and development of the position and authority granted to indigenous juridical systems in the Indonesian juridical power system by legal documents on juridical power and regional autonomy. By conducting a socio-legal research in Negeri (village) Nua Nea and Negeri Sepa, this paper continues to seek and analyze the legitimacy of the Saniri Ria Muni as an indigenous juridical court in the lives of the Nuaulu community residing in both said villages. The findings of this research shows that indigenous juridical system or courts do not have a legally regulated position in the Indonesian juridical power system, however indigenous institutions are given the authority to resolve disputes by legal documents on regional or village autonomy as a form of their rights. In regards to the legitimacy of Saniri Ria Muni, this research found that the people of Nuaulu have a strong degree of compliance to its decisions because, among others, the society perceives that the authorities were able to provide desired outcomes, allow people to speak and present evidence, and treat people with dignity and respect to explain judgments that they are trustworthy."

"Tesis ini membahas mengenai kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan oleh Kelompok SPP Nurul Iman di Desa Tulehu selama periode tahun 2009. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan merupakan penelitian terapan berupa penelitian evaluatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya pengawasan dari para pelaku dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang lain dan Fasilitator Kabupaten dalam pelaksanaan pendampingan oleh pendamping di kecamatan maupun di desa, perlu adanya perhatian khusus dari pembuat program kepada proses penguatan kelembagaan khususnya kepada kelompok SPP dan memanfaatkan faktor pendukung dan meminimalkan faktor penghambat yang ada.

---

This thesis discusses about a saving and loan activity in women group in PNPM Mandiri Perdesaan, in SPP group Nurul Iman in Tulehu village which was done during the year 2009. Qualitative approach is used in this research with descriptive design and it is a applied research that is evaluative research. The result of this research suggests that supervision is necessary by doers in PNPM and regency facilitator in conducting mentorship by mentors in sub district and village, there should be a special attention by program planner for institutional reinforcement process particularly for SPP group and promoting existing supporting factors and minimizing inhibiting ones."

"Pemerintah Indonesia bertekad untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi 0%, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple interventions. Pembangunan infrastruktur permukiman dengan meningkatkan akses air minum layak termasuk salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku menjadi salah satu lokasi yang mendapat alokasi Kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Tahun 2024 termasuk pembangunan infrastruktur air minum. Agar kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur air minum dalam Kegiatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Tulehu berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya pemantauan pelaksanaaan dari sektor pengampu yaitu Direktorat Air Minum.

---

Indonesian government is determined to eliminate extreme poverty by 2024 to 0%, in line with the sustainable development goals (SDGs). The mitigation of extreme poverty is carried out through specific efforts involving multiple interventions. The development of settlement infrastructure by improving access to drinking water is one of the mitigation to reduce extreme poverty. Tulehu Village, Salahutu District, Central Maluku Regency, Maluku Province is one of the locations allocated for Handling Extreme Poverty Activities (PKE) in 2024, including the development of drinking water infrastructure. In order for the planning and implementation of drinking water infrastructure activities in the Handling Extreme Poverty Program (PKE) in Tulehu Village to proceed effectively, monitoring of the implementation is required from the responsible sector, namely the Directorate of Drinking Water."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana hubungan tanggung jawab antara subjek hukum kesehatan, seperti dokter, pasien, rumah sakit, dan pemerintah yang berkaitan antara satu sama lain, baik di Indonesia maupun di Selandia Baru. Selain itu, skripsi ini juga mengulas sistem kesehatan di Selandia Baru yang memberikan kompensasi kepada pasien yang menderita cedera perawatan yang ditimbulkan dari kelalaian medis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem kompensasi Selandia Baru yang memberikan bantuan untuk biaya perawatan dan rehabilitasi untuk semua cedera pribadi. Sistem ini berfokus pada unsur memperbaiki kondisi seperti semula dibandingkan dengan membuktikan kesalahan dari tenaga medis. Basis dari peraturan pada sistem kompensasi akibat cedera ini adalah Accident Compensation Act 2001 yang mengatur badan hukum yang bertugas untuk mengelola sistem kompensasi ini. Sistem kesehatan Selandia Baru yang tidak berfokus pada kesalahan ini dapat menciptakan sistem yang menekankan pada pengembalian kondisi ke semula (restorative justice). Oleh karena itu, pendekatan seperti ini seharusnya dapat diterapkan di Indonesia mengingat pentingnya melindungi dokter dari resiko profesinya yang tinggi. Sehingga, penyelesaian sengketa medis dapat memberikan solusi yang menguntungkan kepada semua pihak.

---

This paper analyzes the relationship of responsibility between health law subjects, such as doctors, patients, hospitals, and government in relation to each other both in Indonesia and New Zealand. In addition, this thesis also reviews the health system in New Zealand where this system provides compensation to patients who suffer treatment injuries arising from medical negligence. This research is descriptive with a doctrinal approach. The results of this study shows that New Zealand’s compensation system which provides assistance for treatment and rehabilitation costs for all personal injuries. The system focuses on the element of restoring the original condition rather than proving fault of the medical professional. The regulatory basis of the injury compensation system is the Accident Compensation Act 2001 which governs the statutory body tasked with administering the compensation system. New Zealand’s no-fault system can create a system that emphasizes restorative justice. Therefore, this approach should be applied in Indonesia given the importance of protecting doctors from the high risks of their profession. So that medical dispute resolution can provide solutions that are beneficial to all parties. "