Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pengamanan terhadap Sistem Elektronik. Kementerian Luar Negeri Kemenlu melakukan evaluasi tingkat kesiapan pengamanan informasi menggunakan Indeks Keamanan Informasi KAMI guna memenuhi standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.Hasil penilaian Indeks KAMI Tahun 2015 menyatakan bahwa Sistem Elektronik Kemenlu berada dalam kategori strategis, namun tingkat kesiapan pengamanan informasi Kemenlu berada dalam kategori tidak layak. Berdasarkan kondisi tersebut, aspek availability layanan TIK Kemenlu tidak terpenuhi ketika terjadi pemeliharaan jaringan listrik kantor Kemenlu di Pejambon. Seluruh layanan TIK Kemenlu tidak dapat diakses selama 10 jam, padahal Kemenlu sudah memiliki fasilitas pusat pemulihan bencana di Cijantung.Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak layaknya pengamanan informasi Kemenlu adalah belum adanya rencana keberlangsungan layanan TIK serta rencana pemulihan bencana. Untuk meningkatkan nilai Indeks KAMI dan untuk menjaga keberlangsungan layanan TIK Kemenlu dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada maka perlu disusun rancangan rencana kontingensi pusat data Kemenlu. Perancangan rencana kontingensi dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja NIST 800-34 Rev.1.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat pengelola TIK Kemenlu dan pejabat pemilik atau pengguna layanan TIK serta melalui observasi lapangan. Proses analisis dampak bisnis dilakukan guna mendapatkan tingkat kekritisan sistem informasi terhadap kegiatan utama Kemenlu. Strategi pemulihan layanan teknologi informasi disusun berdasarkan urutan tingkat kekritisan sistem informasi dari yang tertinggi hingga terendah.Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tingkat kekritisan layanan sistem informasi yang terkait dengan kegiatan utama Kemenlu beserta kebutuhan sumber daya pendukungnya. Berdasarkan tingkat kekritisan tersebut, tiga layanan membutuhkan strategi pemulihan fault tolerance, 13 hot site, dan sisanya warm site. Strategi kontingensi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen usulan rencana kontingensi pusat data Kemenlu.

---

Government Regulation Number 82 Year 2012 obligates all electronic system operators to secure their electronic systems. The Ministry of Foreign Affairs of Indonesia Kemenlu has used the Information Security KAMI Index to evaluate the level of information security preparedness to meet the standards of Information System Security Management.

The results of 2015 KAMI Index stated that the Kemenlu rsquo s electronic system is classified as strategic, however its level of information security preparedness is in the category of not reliable. According to these conditions, Kemenlu could not meet the aspect of ICT services availability, for it could not provides its ICT services to users during power outage incidences at Kemenlu Headquarter in Pejambon. Although Kemenlu has built a Disaster Recovery Center facility in Cijantung, at the time of power outages, the entire Kemenlu rsquo s ICT services could not be accessed, for as long as 10 hours.

According to fishbone analysis, one of causes that contributed to Kemenlu rsquo s information security preparedness unreliability is the lack of continuity plans for ICT services and disaster recovery plans. To increase its KAMI Index and maintain its ICT services continuity, Kemenlu needs to design data center contingency plan by utilizing the existing infrastructure. The design of data center contingency plan in this research is based on NIST 800 34 Rev.1 framework which was adjusted for Kemenlu data center.

This research applies a qualitative research method using a case studies. Data gathering and fact finding were done by interviewing Kemenlu rsquo s ICT supervisors, owners, and users, as well as on site observation. Business impact analysis was performed to evaluate the impact of information system unavailability to Kemenlu rsquo s main activities. Contingency strategies are created based on the order of information system criticality, from most critical to less critical.

This research has successfully identified the degree of criticality of information systems related to Kemenlu rsquo s main activities as well as its necessary ICT resources. Based on the findings of the criticality degree, there are three information system that require fault tolerance as recovery strategy, 13 require hot site and the remaining require warm site.This contingency strategy are then documented into proposed data center contingency plan."

"Keterbukaan informasi secara global tanpa batas serta didukung perkembangan teknologi yang pesat berisiko memberikan kerawanan terhadap obyek informasi yang terekspose yang memberi celah kepada pihak yang tidak berkepentingan untuk mengambil atau memanipulasi informasi Organisasi Kementerian Luar Negeri mengelenggarakan fungsi fungsi sesuai dengan Perpres RI Nomor 9 Tahun 2005 dan UU RI Nomor 39 tahun 2008 membutuhkan informasi yang cepat tepat akurat serta terjamin keamanannya Sehingga tuntutan ketersediaan suatu Manajemen Resiko yang efektif merupakan sesuatu yang mendesak Manajemen Resiko diperlukan untuk melindungi aset informasi organisasi dan melanjutkan misi dan visi organisasi Dalam penelitian ini penulis melakukan Perancangan Manajemen Resiko Sistem Informasi studi kasus Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan metodologi NIST Hasil dari penelitian menggambarkan tingkat kematangan dan kelengkapan penerapan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Disclosure of information globally seamless and supported the development of technologies that provide rapid risk exposure to information objects that give loopholes exposed to unauthorized parties to retrieve or manipulate information Organization of the Ministry of Foreign Affairs provide functions in accordance with Presidential Decree No 9 of 2005 and Act No 39 of 2008 need information fast precise accurate and guaranteed safety So the demand for the availability of an effective risk management is something urgent Risk management is needed to protect the information assets of the organization and continue the mission and vision of the organization In this study the authors conducted a Risk Management Information System Design case study Communication Center Ministry of Foreign Affairs with NIST methodology The results of the study illustrate the level of maturity and completeness of the application of risk management in the Ministry of Foreign Affairs."

"Hasil penilaian indeks KAMI dari tahun ke tahun menyatakan bahwa sistem elektronik yang dikelola Kementerian Luar Negeri termasuk dalam kategori strategis, sehingga jika mengalami kegagalan akan berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara. Laporan bulanan monitoring Pokja Network Security Operation Center (NSOC) Pustik KP Kemlu menunjukkan bahwa intensitas serangan siber yang ditujukan ke fasilitas TIK Kemlu sangat intensif. Sementara itu fasilitas Data Center Kemlu di Pejambon juga mengalami downtime dengan rata-rata SLA 97,23% pada tahun 2019. Aset yang strategis, tingginya ancaman dan vulnerability layanan, membuat Pustik KP selaku pengelola layanan TIK Kemlu membentuk Pokja NSOC yang bertugas melakukan monitoring terhadap ketersediaan layanan TIK dan keamanan informasi di Kemlu. Namun pada pelaksanaannya pokja NSOC memiliki kesulitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya disebabkan oleh tidak terdefinisinya kerangka kerja NSOC yang meliputi objektif, batasan, proses bisnis dan aliran data serta dukungan SDM dan teknologi yang optimal. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini disusun dengan menggunakan kerangka kerja NIST Cyber Security Framework. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Design Science Research (DSR) dengan metode pengumpulan data melalui observasi, studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan kerangka kerja Network Security Operation Center yang dapat diimplementasikan di Kementerian Luar Negeri.

---

Index KAMI assessment result, from year to year, state that the electronic system of the Ministry of Foreign Affairs are categorize as strategic. That if it fails, it will have a serious impact on the public interest, public service, business process of the state, or national defense and security. The monthly monitoring report of the Pokja Network Security Operations Center (NSOC) of Ministry of Foreign Affairs shows that the intensity of cyber-attacks aimed at the Ministry's ICT facilities is very intensive. Meanwhile, the Ministry of Foreign Affairs Data Center facility in Pejambon also experienced downtime with an average SLA of 97.23% in 2019. Strategic assets, high threat and vulnerability of services, made the Pustik KP as the management of ICT services in the Ministry of Foreign Affairs form the Pokja NSOC in charge of monitoring the availability of ICT services and information security in the Ministry of Foreign Affairs. However, in its implementation the NSOC working group has difficulties in carrying out its tasks and functions due to the undefined NSOC framework which includes objectives, boundaries, business processes and data flow as well as optimal HR and technology support. In order to answer these problems, this research was prepared using NIST Cyber Security Framework. The research methodology used is Design Science Research (DSR) with data collection methods through observation, document studies and interviews. The result of this study is a draft of Network Security Operation Center framework that can be implemented at the Ministry of Foreign Affairs."

"Teknologi informasi sebagai salah satu lini kekuatan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berperan strategis dalam pengelolaan dan penyediaan informasi yang digunakan sebagai data dukung diplomasi secara cepat agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Informasi yang digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan diplomasi Kemenlu merupakan aset yang strategis yang apabila informasi tersebut jatuh ke tangan pihak lain (pihak yang tidak berhak) dapat berdampak sangat besar serta dapat mengancam kegiatan diplomasi Indonesia di luar negeri dan di forum–forum internasional.Untuk menjamin terjaganya aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability) dari informasi diplomatik di Kemenlu dan Perwakilan RI, Puskom sebagai penanggung jawab keamanan informasi melakukan kegiatan audit keamanan informasi yang tujuannya untuk menemukan kerawanan–kerawanan keamanan informasi yang ada di Kemenlu dan Perwakilan RI. Untuk itu diperlukan sebuah perangkat untuk melakukan audit keamanan informasi yang telah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan keamanan informasi di Kemenlu.Penelitian ini menghasilkan sebuah perangkat audit keamanan informasi yang dapat digunakan untuk menilai aspek keamanan informasi yang berhubungan dengan tata kelola keamanan informasi dan kontrol teknis keamanan informasi.

---

The information technology as one of the pillar in Ministry of foreign affair play a strategic role in managing and providing an information that used for diplomacy data and to be used as basis consideration for decision making The information that used in diplomacy activity of Ministry of foreign affair can be considered as a strategic asset so if the information falls into those who are not allowed to know the information it can be very dangerous and could threaten Indonesian diplomacy activities in the international forum To ensure the preservation of the confidentiality integrity and availability of information in the Ministry of foreign affair and diplomatic representatives of Indonesia Puskom as a part of ministry of foreign affair that reponsible for information security did an information security audit activity whose aim is to find information security vulnerabilities in Ministry of Foreign Affairs and diplomatic representatives of Indonesia To do an information security audit activity it required tools for information security audits that have been adapted to the needs of information security in the Ministry of Foreign Affairs This research produced an information security audit tools that can be used to assess information security aspects related to information security governance and information security technical controls "

"Keamanan informasi sudah menjadi prioritas utama dalam organisasi yang modern. Dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik. Kemenlu hingga saat ini sudah mempunyai 108 aplikasi, di antara aplikasi tersebut digunakan untuk pengelolaan informasi dalam pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu ketersediaan, kerahasiaan maupun keutuhan data atau informasi di lingkungan Kemenlu. Salah satu penyebab terjadinya ancaman dan gangguan tersebut disebabkan karena belum adanya kebijakan keamanan informasi di lingkungan Kemenlu.Penelitian ini mempunyai klasifikasi penelitian studi kasus dan action research. Kerangka kerja yang digunakan dalam perancangan kebijakan keamanan informasi ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013. Wawancara dilakukan pada pejabat-pejabat struktural dan staf teknis pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP untuk mengambil data kualitatif. Penelitian ini mendapatkan 30 kontrol pada Annex A yang dapat diterapkan dan dijadikan rancangan dokumen kebijakan keamanan informasi pada lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Information security has become a top priority in modern organizations. In Peraturan Pemerintah number 82 of 2012 that the organizers of electronic systems should have and implemented procedures and tools for securing electronic systems. Kemenlu up to now already has 108 applications, some of the applications are used for information management in the service and protection of Indonesian Citizens. There are several threats that could interfere with the availability, confidentiality and integrity of data or information within the Kemenlu. One of the causes of such threats and disturbances is caused by Kemenlu still don rsquo t have information security policy.

This research has a classification case study and action research. The framework used in the design of this information security policy uses the ISO IEC 27001 2013 framework. Interviews were conducted with structural officials and technical staff at Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP to obtain qualitative data. The research found 30 control in Annex A that can be applied and used as draft of information security policy on the environment of the Ministry of Foreign Affairs."

"Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Pustekinfokom melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi dan persandian, teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem komunikasi berita pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Sistem komunikasi berita yang dikelola Pustekinfokom KP tidak mencakup prosedur pengamanan pada konsep berita dan penyimpanan berita yang sudah terdistribusi ke pejabat pengguna. Hal ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan informasi berita seperti yang sudah terjadi dengan beredarnya draft berita rahasia di salah satu majalah nasional Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan baku seperti pembuatan Prosedur Operasional Standar POS pengelolaan berita. POS pengelolaan berita tersebut disusun menggunakan Soft System Methodology SSM yang telah dimodifikasi. Kebutuhan prosedur yang harus dirancang didapatkan dari hasil wawancara yang hasilnya dianalisis menggunakan thematic analysis. Penelitian ini menghasilkan 8 delapan rancangan prosedur pengelolaan berita yang terdiri dari pembuatan konsep berita, kirim berita biasa, kirim berita rahasia, terima berita biasa, terima berita rahasia, monitoring berita, pengarsipan berita, dan komunikasi darurat.

---

The regulation of the Minister of Foreign Affairs number 02 year 2016 about The Organization and Working Procedures of the Foreign Ministry, said that the Center of Information and Communication Technology for Ministry and Indonesia Representative ICT Center has the functions as a technical policy formulation, implementation, monitoring, evaluation, and reporting in the development and management of information security system and encryption, the information and communication technologies, and news communication systems on the Ministry of Foreign Affairs and representatives of the Republic of Indonesia. News communication systems of ICT Center not included procedural safeguards for the concept of news and the news that already distributed to official users. This conditions poses a threat to information security as there are already happened with the release of a draft of secret news in one of Indonesia 39;s national magazine. Related to it, ICT Center required a Standard Operating Procedures SOP for news management. SOP for news management was compiled using Soft Systems Methodology SSM that have been modified. The needs of the procedure must be designed from the results of the interview results that were analyzed using the thematic analysis. This research resulted in 8 eight draft procedures for news management that consists of the creation of the concept of news, submit regular news, submit secret news, received regular news, received secret news, news monitoring, archiving, and news emergency communications."

"ABSTRAKKnowledge sharing merupakan interaksi sosial yang melibatkan pertukaranpengetahuan, pengalaman, dan keterampilan pegawai dalam suatu organisasi.Knowledge sharing capability adalah kemampuan individu untuk berbagipengalaman, keahlian dan pengetahuan dengan karyawan lain dalam organisasi.Kegiatan knowledge sharing di Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri(Puskom Kemlu) masih belum optimal, sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktorapa saja yang mempengaruhi kemampuan berbagi pengetahuan (knowledgesharing capability) pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasifaktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan berbagi pengetahuan(knowledge sharing capability) pegawai dalam hal ini Pejabat Komunikasi (PK)di Puskom Kemlu. Metode pengumpulan data adalah pendekatan kuantitatifmenggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 180 PK diPusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri maupun Perwakilan RI di luarnegeri. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, analisiskorelasi, analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.Model penelitian ini mengajukan 13 (tigabelas) faktor yang terbagi kedalam 4dimensi yaitu individu, budaya organisasi, struktur organisasi (dimensi nonteknis)dan teknologi (dimensi teknis). Hasil dari penelitian ini didapatkan 5(lima) faktor yang secara nyata dapat mempengaruhi kemampuan berbagipengetahuan (knowledge sharing capability) PK di Puskom Kemlu. Kelima faktortersebut adalah job satisfaction (dimensi individu), social network (dimensibudaya organisasi), work process (dimensi struktur organisasi), ICT infrastructuredan end user focus (dimensi teknologi). Dari hasil analisis regresi linier bergandadidapatkan nilai koefisien determinasi yang disesuaikan sebesar 0.463 yangmenyatakan bahwa proporsi variasi keseluruhan variabel dependen (knowledgesharing capability) yang dapat dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut adalahsebesar 46.3%, sedangkan sisanya 53.7% dipengaruhi oleh variabel lain yangtidak dijelaskan dalam model ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam modelregresi ini, kelima faktor yang dihasilkan cukup baik digunakan untukmenjelaskan variabel dependennya.

---

ABSTRACTKnowledge sharing is a social interaction that involves the exchange ofknowledge, experience, and skills of employees in an organization. Knowledgesharing capability is the ability of individuals to share experiences, expertise andknowledge with other employees in the organization. Knowledge sharingactivities in the Communication Center Ministry of Foreign Affairs is still notoptimal, so it is necessary to identify the factors that influence the ability to shareknowledge (knowledge sharing capability) employees. This study aims to identifythe factors that may affect the ability to share knowledge (knowledge sharingcapability) employees in this regard Communications Officials (PK) at the Centrefor Communication Ministry of Foreign Affairs. Data collection method is aquantitative approach using survey method by distributing questionnaires to 180Communications Officer at the Communication Center Ministry of ForeignAffairs and Indonesian Representative abroad. The data analysis technique used isdescriptive statistics, correlation analysis, simple linear regression analysis andmultiple linear regression analysis. The research model proposes 13 (thirteen)factors were divided into four dimensions: individual, organizational culture,organizational structure (non-technical dimensions) and technology (technicaldimensions). The results of this study found five (5) factors which cansignificantly affect the knowledge sharing capability of CommunicationsOfficials at the Communication Centre Ministry of Foreign Affairs. The fifthfactor is job satisfaction (individual dimension), social networks (dimensions oforganizational culture), work process (dimensions of organizational structure),ICT infrastructure and end user focus (technological dimension). From the resultsobtained multiple linear regression analysis adjusted coefficient of determinationvalue of 0.463 which states that the proportion of the overall variation in thedependent variable (knowledge sharing capability) that can be affected by fivefactors amounted to 46.3%, while the remaining 53.7% is influenced by othervariables that are not explained in this model. It shows that in this regressionmodel, five factors produced quite well used to explain the dependent variable."

"Advanced Persistent Threats (APT) adalah istilah yang digunakan untuk sebuah serangan cyber yang didanai oleh pemerintah asing dengan kemampuan yang sangat tinggi dalam melakukan serangannya sekaligus mampu melakukannya dalam jangka panjang dengan target yang sangat spesifik seperti pencurian informasi. Pusat Komunikasi (Puskom) merupakan unit kerja yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Luar Negeri di bidang pelaksanaan, pembinaan dan pengamanan pemberitaan serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Karena tugasnya tersebut, Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri dituntut untuk dapat menjamin ketersediaan layanan dan menjamin keamanan sistem Teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam hal pemberitaan rahasia. Berdasarkan penelitian pada tahun 2012 pengelolaan keamanan informasi yang dilakukan oleh Puskom masih tergolong rentan dan memerlukan strategi penguatan dalam menghadapi ancaman yang kian meningkat.

---

Advanced Persistent Threats (APT) was an adversary that possesses sophisticated levels of expertise and significant resources which allow it to create opportunities to achieve its objectives by using multiple attack vectors. Communication Center (Puskom) is a main unit in charge of carrying out some tasks of the Ministry of Foreign Affairs in the implementation and development information security management systems of Ministry of Foreign Affairs. Puskom are required to ensure the availability of services and guarantee the information security and communication technology systems, especially the secrecy of information. Based on the research in 2012 information security management conducted by the Puskom is still vulnerable and require reinforcement strategy against APTs threats."

"Pusat Komunikasi (Puskom) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebagai satuan kerja yang bertugas memberikan layanan pemberitaan, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengamanan baik secara teknis maupun non teknis kepada staf yang berada di Kemlu. Dalam memberikan layanan yang prima, setiap pengetahuan dan pengalaman dari seorang staf Puskom sangat dibutuhkan oleh organisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu Knowledge Management System (KMS) yang dapat mengelola pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap staf Puskom dan dapat mendistribusikan kepada staf Puskom lainnya sehingga dalam memberikan pelayanan teknis, non teknis yang prima dapat dicapai organisasi Puskom. Tidak semua organisasi berhasil dalam mengimplementasikan Knowledge Management. Oleh karena itu, sebelum mengimplementasikan Knowledge Management, terlebih dahulu organisasi melakukan pengukuran terhadap tingkat kesiapan (Knowledge Management Readiness) organisasi secara detail dan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk membuat framework KM readiness, mengukur tingkat kesiapan organisasi Puskom Kemlu dalam mengimplementasikan Knowledge Management, dan membuat strategi-strategi untuk meningkatkan kesiapan KM Puskom. Framework KM readiness berdasarkan pemetaan dari 8 Knowledge Management Critical Success Factor (KMCSF), Faktor Pemberdaya (Enabler), dan infrastruktur KM ke dalam klasifikasi aspek Knowledge Management dengan tingkat kesiapan KM Puskom berada pada level siap (ready)/3 artinya Puskom telah siap untuk mengimplementasikan KM dan strategi-strategi untuk meningkatkan kesiapan KM Puskom.

---

Communications Center (Puskom) of Ministry of Foreign Affairs (Kemlu) as a unit of work that providing information and communication technology both technical and non technical to employees at Kemlu. In providing superior service, any knowledge and experience from an employee of Puskom essential needed by the organization. Therefore, it is needed a Knowledge Management System (KMS) who can manage the knowledge and experience possessed by every employee of Puskom and can distribute to other employees of Puskom so non technical, technical services, and training can be achieved by Puskom. Before implementing Knowledge Management, the Organization should perform a measurement of the level of preparedness (Knowledge Management Readiness) organization in implementing Knowledge Management in detail and optimal.

This research aims to create a framework of Knowledge Management readiness, measure the readiness level of organizations Puskom Kemlu in implementing Knowledge Management, and create strategies to increase the readiness of Puskom Knowledge Management. Framework mapping of readiness Knowledge Management based on 8 Knowledge Management Critical Success Factor (KMCSF), enabler factors, and Knowledge Management infrastructure into the classification aspects of Knowledge Management with the readiness level of Knowledge Management Puskom are on the level “ready” / 3 which means Puskom have been ready to implement Knowledge Management and strategies to improve the readiness of Puskom Knowledge Management."

"Permenlu Nomor 04 tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia menyatakan bahawa Permenlu tersebut sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Kementerian dan Perwakilan dalam penyusunan, penetapan petunjuk pelaksanaan dan prosedur TIK. Pustik KP merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab dengan layanan teknologi informasi di Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan laporan kinerja Pustik KP, salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama Indeks PeGI adalah belum lengkapnya instrument kebijakan tata kelola yang mengatur aspek pengelolaan governance dan aspek penatalaksanaan manajemen teknologi informasi dan komunikasi di Kemenlu. Salah satu instrument kebijakan yang belum tersedia pada domain tata kelola adalah dokumen Service Level Agreeement SLA layanan TI. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan FGD terhadap pejabat dan pengelola layanan TI di Pustik KP sebagai penyedia layanan di Kemenlu, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk proses negosiasi dari sisi pengguna, dilakukan wawancara dengan perwakilan dari setiap satuan kerja di Kemenlu yang terdiri dari 14 responden. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi dan studi dokumen. Hasil kesepatan pada dokumen SLA, di validasi ulang kepada penyedia layanan, pengguna layanan dan pakar untuk mendapatkan dokumen perjanjian tingkat layanan untuk layanan teknologi informasi. Dari penelitian ini, diperoleh SLA layanan TI yang dapat membantu pencapaian indikator kinerja utama Pustik KP dan berpengaruh pada pencapaian rencana strategi Kemenlu.

---

Ministry of Foreign Affairs Regulation Number. 04 of 2016 on the Information and Communication Governance Policy of the Ministry of Foreign Affairs and the Representative of the Republic of Indonesia declares that the regulations is a legal basis and guideline for Ministries and Representatives in the preparation, stipulation of implementation guidelines and ICT procedures. Pustik KP is a responsible work unit with information technology services in the Ministry of Foreign Affairs. Based on the performance report of Pustik KP, one of the obstacles faced in achieving the key performance indicators of the PeGI Index is the incomplete governance policy instrument governing governance and management aspects of information and communication technology in the Ministry of Foreign Affairs. One of the policy instruments not yet available on the governance domain is the Service Level Agreeement SLA document of the IT service. The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011.

This research is a qualitative research with case study category. Data collection is done through interviews and FGDs to officials and managers of IT services in Pustik KP as service providers in Kemenlu, as well as IT service user representatives. For user side negotiation process, interviews with representatives of each work unit in Kemenlu consist of 14 respondents. In addition, data collection is also done by observation and document studies. The results of accuracy on SLA documents, re validated to service providers, service users and experts to obtain service level agreement documents for information technology services. From this research, obtained SLA IT service that can help the achievement of KP Pustik main performance indicator and influence on achievement of strategic plan of Kemenlu."