Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 221467 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hari Rakhmanto Zauhar
"ABSTRAK
Pelaksanaan Anggaran adalah instansi yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi pada proses penganggaran, komitmen anggaran, realisasi anggaran, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran. Beberapa analisis digunakan dalam proses ini namun sampai saat ini terdapat lima analisis yang belum bisa dilaksanakan sehingga mengakibatkan monev pelaksanaan anggaran belum mampu dilaksanakan di seluruh tahapan pelaksanaan anggaran. Salah satu penyebabnya adalah tersebarnya data proses pelaksanaan anggaran di beberapa aplikasi. Hal ini menyebabkan Direktorat Pelaksanaan Anggaran kesulitan mendapatkan dan mengolah datanya. Data warehouse adalah alat untuk mengintegrasikan data dari berbagai sistem sumber dan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memahami struktur data serta memberikan performa cepat dalam me-query data. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan data warehouse yang mampu memenuhi kebutuhan proses bisnis monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Data warehouse monev pelaksanaan anggaran dikembangkan menggunakan pendekatan Kimball Lifecycle untuk mengintegrasikan data dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dan Sistem Laporan Bendahara Umum Negara. OLAP Tools digunakan untuk menghasilkan output laporan dalam berbagai format misal tabel atau grafik.Hasil dari penelitian ini adalah data warehouse monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang terdiri dari tujuh tabel fakta dan empat belas tabel dimensi. Data warehouse tersebut berisi seluruh data kebutuhan analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang datanya berasal dari tiga aplikasi sumber. Oleh karena itu dengan adanya data warehouse ini maka proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran diharapkan dapat dilaksanakan pada seluruh tahapan pelaksanaan anggaran.
ABSTRAK
of Budget Execution is an government agency that has authority to do monitoring and evaluation in the process of budget allocation, budget commitment, payment, and budget accountability reporting. Some analyses are used in the process but at this time there are five analyses that can not be done therefore the monitoring and evaluation has not reached all budget execution steps yet. One of the cause is the separated information system in each business process that made Directorate of Budget Execution difficult to collect and manage the data.Data warehouse is tools to integrate data from separated source systems and gives easyness to the user to understand the data structure also giving fast performance when querying the data. Therefore data warehouse is needed to provide integrated data for budget execution monitoring and evaluation. Data warehouse of budget execution monitoring and evaluation is built using Kimball approach to integrate data from application of Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara and Sistem Laporan Bendahara Umum Negara. OLAP Tools is used to generate reports in various format such as tables and graphics.The result of this research is data warehouse of budget execution monitoring and evaluation which contain 7 fact tables and 14 dimension tables. Those tables contain data requirement of budget execution monitoring and evaluation where the source are three system application. Therefore with the data warehouse the process of monitoring and evaluation can be expected to reach all steps of budget execution. "
2017
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sarah Permata Amy
"ABSTRAK
Sistem pengelolaan keuangan negara yang awalnya Line Item Budgeting, Zero Based Budgeting dan sekarang berubah menjadi Performance Based Budgeting. Penerapan Performance Based Budgeting di Indonesia secara bertahap mulai diterapkan pada tahun anggaran 2005. Performance Based Budgeting menekankan pada adanya keterkaitan antara input, output, dan outcome yang dihasilkan. Namun pada kenyataannya di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran 2015 masih ditemukannya masalah berupa: 1 banyaknya output yang bersifat administratif yaitu berupa laporan dan dokumen; dan 2 banyaknya output yang berbentuk input, seperti contohnya kendaraan, gedung, komputer. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana implementasi Performance Based Budgeting di Kementerian Keuangan tahun anggaran 2015, khususnya di Direktorat Jenderal Angaran dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Performance Based Budgeting tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah post positivist dan hasil dari penelitian ini adalah masih adanya elemen dasar dari Performance Based Budgeting yang belum dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan serta faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sturktur birokrasi.Kata Kunci: Performance Based Budgeting, Implementasi Performance Based Budgeting, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

ABSTRACT
Line Item Budgeting and Zero Based Budgeting are some of the previous budgeting systems before it changes into Performance Based Budgeting. The implementation of Performance Based Budgeting in Indonesia was gradually implemented on the budget year 2005. Performance Based Budgeting emphasize on the relation between output,input and outcome that produced. But in fact,in the ministry of finance especially in directorate of budget on 2015 budget year, there are so many problems that comes up such as 1 Many output that is administrative like reports and documents and 2 Many output that has similarities with input, such as vehicles ,building, and computer. Because of that, in this research will discuss about how is the implementation of performance based budgeting in ministry of finance on 2015 specially in directorate of budget and what factors that influence the implementation of Performace Based Budgeting.The method that used for this research is post positivist and the result of this research is there is still the base element from Performance Based Budgeting that has not been applied by directorat of budget in the monetory ministry and factor that influence the implementation are communications, resource, disposition, and bureaucrate structure.Keywords Performance Based Budgeting, Implementation of Performance Based Budgeting, Factors that Influence the Policy Implementation."
2016
S65918
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desandri
"Masalah kinerja Pertamina akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Walaupun masalah ini sebenarnya sudah dipertanyakan orang sejak dulu, namun sekarang kelihatannya menjadi semacam "pembenaran" atas dugaan tersebut setelah terungkapnya laporan inefisiensi Pertamina sejumlah US$ 6,1 Milyar yang terjadi hanya dalam dua periode akuntansi yaitu tahun anggaran 1996/1997 dan 1997/1998 oleh kantor konsultan PricewaterhouseCoopers (PwC) atas hasil special audit yang ditujukan kepada Menteri Keuangan.
Walaupun jumlah kebocoran yang dilaporkan oleh PwC yang sangat besar itu bukan jumlah uang yang hilang dicuri atau di korupsi, tapi PwC mengklasifikasikannya sebagai jumlah kerugian akibat inefisiensi yang timbul akibat dari meningkatnya biaya yang sebenarnya dapat dihindari (losses quantified) dan hilangnya kesempatan untuk menghemat (opportunities for savings), hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pertamina belum optimum dan penilaian kinerja yang selama ini dilakukan sangat bias karena hanya menggunakan data informasi keuangan. Hal ini bisa terjadi karena struktur organisasi yang sentralistis dan sistem pelaporan keuangan yang tidak transparan.
Struktur organisasi Pertamina yang sangat besar dan sentralistis menyebabkan proses bisnis menjadi panjang dan memerlukan banyak waktu untuk pengambilan keputusan. Banyaknya penelaahan ulang (reviews) dan paraf (approvals) untuk suatu transaksi yang melibatkan banyak bagian mengakibatkan tidak adanya orang atau bagian yang mau bertanggung jawab terhadap suatu transaksi. Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya responsibility sehingga sulit untuk dimintakan akuntabilitasnya.
Sementara itu banyak kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh Pertamina mengacu langsung kepada peraturan dan per undang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti masalah tender pengadaan barang. Hal ini harus dilakukan oleh Pertamina walaupun secara nyata hal tersebut tidak menghasilkan efisiensi bagi Pertamina.
Selain itu ditinjau dari sitem pelaporan keuangan Pertamina, juga kurang transparan dalam arti bisnis. Hal ini disebabkan karena, pertama, sistem pelaporan Pertamina saat ini membagi Pertamina kedalam dua komponen yaitu sistem BBM dan operasi milik sendiri, bukan berdasarkan daerah bisnis. Kedua, tujuan utama dari pelaporan tersebut adalah lebih untuk menghitung kebutuhan subsidi dari pada untuk menentukan profitabilitas. Hal ini membuat pelaporan berfokus pada biaya dan mengabaikan komponen pendapatan. Ketiga, transfer dari produk-produk antar unit usaha didasarkan pada biaya atau pengaturan biaya yang tidak adil seperti harga prorata. Mekanisme penentuan harga seperti ini akan mengakibatkan distorsi pada kinerja unit usaha yang sesungguhnya.
Pengukuran kinerja unit usaha yang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi Biaya juga tidak bisa memotivasi perusahaan dan karyawan untuk lebih cost consciousness. Hal ini disebabkan sistem pelaporan keuangan Pertamina yang tersentralisir dimana laporan keuangan unit hanyalah diperlukan untuk memudahkan Kantor Pusat dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi dan bukan ditujukan untuk menilai seberapa besar kemampuan unit usaha dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimilikinya.
Oleh karena itu, Pertamina sebagai perusahaan yang terintegrasi secara vertikal membutuhkan sarana pengendalian agar seluruh aktivitasnya dapat diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Salah satu sarana pengendalian yang digunakan manajemen untuk mengarahkan unit organisasinya adalah melalui sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen mencakup dua hal yaitu struktur pengendalian dan proses pengendalian. Struktur pengendalian mencakup penentuan pusat pertanggungjawaban sedangkan proses pengendalian mencakup langkah penyusunan program, anggaran, laporan hasil kegiatan serta pengukuran kinerja.
Era giobalisasi dan perdagangan bebas sudah ada di depan mata. Dengan adanya perdagangan bebas menyebabkan persaingan antar perusahaan tidak lagi dipengaruhi oleh batas wilayah negara. Perkembangan lingkungan yang begitu cepat saat ini telah menyeret semua badan usaha, tidak terkecuali Pertamina, ke situasi persaingan yang ketat. Dalam situasi seperti ini kecenderungan inefisiensi serta kelemahan dalam fungsi manajemen akan berdampak pada kinerja perusahaan. Oleh karena itu, tuntutan terhadap restrukturisasi organisasi saat ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Dimasa depan hanya organisasi yang efisien, produktif dan bergerak lincah yang akan dapat bertahan dan memenangkan persaingan.
Pertamina yang selama ini mengemban 2 (dua) misi sekaligus yaitu mencari keuntungan (profit oriented) sebagai mana layaknya sebuah badan usaha dan juga sekaligus non profit oriented yaitu sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam masalah operasi BBM di dalam negeri dimana Pertamina tidak memperoleh laba maupun menderita rugi atas operasi ini (nirlaba) sudah saatnya diubah. Dengan sistem seperti ini tidak memungkinkan Pertamina untuk mandiri dan efisien karena tidak menanggung resiko atas segala aktivitas usahanya serta selalu mengundang campur tangan pemerintah. Padahal sekitar 70 % dari operasi Pertamina adalah operasi BBM yang tidak mendatangkan keuntungan tersebut, sehingga pengukuran kinerja dengan melakukan analisa rasio dari laporan keuangan Pertamina sebagai mana dimaksud oleh SK Menteri Keuangan No. 740IKMK.0011989 akan dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan.
Oleh karena itu disini penulis ingin melihat bagaimana kaitan antara struktur organisasi, sistem pelaporan keuangan, dan pengukuran kinerja serta dampaknya terhadap motivasi karyawan."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Masykur Musa
"Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus dilaksanakan secraa benar dan governance, dan karena itu harus diperiksa oleh lembaga yang mandiri, obyektif dan bebas dari pengaruh lembaga negara manapun, termasuk pemerinta.
"
2018: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018
342 JKTN 11 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Maliana
"Tesis ini membahas Proses Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dabo Tahun 2016 tentang kebijakan/regulasi pemerintah daerah, kesiapan Tim Penilai dan kesiapan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD Dabo, juga dari segi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Penetapan BLUD di Tahun 2015 yang tidak beroperasional, menurunnya status BLUD di Tahun 2016 dan transisinya.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan/regulasi dari pemerintah daerah dan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD masih belum maksimal; disarankan dibuat dokumen pendukung PPK-BLUD seperti Peraturan Daerah,Peraturan/Instruksi/Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Direktur yang terkait dengan operasional RSUD BLUD tersebut; sosialisasi tata cara penilaian PPK-BLUD sesuai dengan SE/900/ 2759/SJ/2008 agar proses penetapan PPK-BLUD RSUD efektif dan efisien dan segera terimplementasinya RSUD BLUD dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Lingga.

This thesis sudied the process of the State Regional Hospital Dabo applies to the financial management system of the regional public service agency in 2016; about the policy/government regulations regionalgoverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency and also from the aspects of substantive technical and adminstratif rule ,the determined of Public Service Agency in 2015 was not operational, declined the Public Service Agency status in 2016 and the transition.
This research is a qualitative research. The research concluded that the results the policy/government regulations from regional goverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency was not yet maximum; suggested made the supporting documents regional regulation, regulation/instruction/regent decree, hospital directur decree that related for the financial management system of the regional public service agency functioning; socialitation of system assessment of the financial management system of the regional public service agency based ciculate letter of the minister of home affairs number 900/2759/SJ/2008, in order that the financial management system of the regional public service agency effective and efficient and soon implemented public service agency due to increase performance and the quality of public health service of lingga regency.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2017
T48694
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Surya Tri Wardhana
"Badan Pemeriksa Keuangan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mulai dari Pemerintah Pusat Kementerian Lembaga Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kota BUMN dan BUMD Hasil observasi menunjukkan bahwa manajemen pemeriksaan yang dilakukan BPK dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berupa aplikasi e BPK dan eAudit Aplikasi tersebut memiliki database yang tersebar baik di Kantor Pusat maupun 33 Kantor Perwakilan sehingga pemeriksa BPK membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan analisis data pemeriksaan Oleh karena itu BPK memerlukan sebuah data warehouse yang menggabungkan seluruh data e BPK dan eAudit untuk melakukan analisis data pemeriksaan Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah prototype data warehouse pemeriksaan Perancangan data warehouse dilakukan dengan menggunakan pendekatan bottom up dan menggunakan metodologi Kimball 1996 dengan memanfaatkan sumber data pemeriksaan yang sudah ada Pengumpulan data didapatkan dari hasil observasi lapangan dokumen internal organisasi dan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan pengolahan data di BPK Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan proses mapping data auditee untuk mentransformasikan data sumber pemeriksaan yang beragam sedangkan proses ETL dirancang secara otomatis Rancangan arsitektur dan model data warehouse dibuat dengan berdasarkan kebutuhan pengguna serta analisis sumber data pemeriksaan yang ada Dengan memanfaatkan rancangan data warehouse ini pemeriksa BPK diharapkan dapat melakukan proses analisis data laporan keuangan auditee lebih cepat dan mudah

Badan Pemeriksa Keuangan BPK has the task to audit the management and financial responsibility of Central Government Ministries Institutions Government of the Province District City state and local enterprises Observations show that BPK use eAudit and e BPK information systems to manage the audit The information systems has a database that is distributed both at head office and 33 representative offices so the auditor need more time to analyze the data Therefore BPK requires a data warehouse that incorporates all the data of e BPK and eAudit to conduct data analysis This research aims to create a data warehouse prototype of financial audit The design of a data warehouse use bottom up approach and Kimball methodology 1996 by utilizing the existing financial audit data sources The collection of data obtained from the results of field observations organization 39 s internal documents and interviews with informants related to data processing in BPK The results of this research indicate that the data mapping process is needed to transform the various financial audit data source and ETL process is designed by automatically The design of the data warehouse architecture and the model are based on user requirements and the analysis of financial audit data source By utilizing this data warehouse design the auditor is expected to analyze financial data more quickly and easily
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2015
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Rivan
"ABSTRAK

Tesis ini menganalisis tentang Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor dan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya, permasalahan perencanaan keuangan, partisipasi masyarakat, rendahnya kompetensi SDM perangkat desa dan TPK dalam pelaporan keuangan serta kurangnya koordinasi dan kerjasama pemerintah desa dengan lembaga desa yang menyebabkan penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya belum berjalan dengan baik. Selain itu, belum adanya peraturan pada tingkat desa terkait musyawarah pada tingkat desa yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDesa di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukmajaya, Desa Ragajaya dan Desa Bojonggede yaitu kepemimpinan, sumberdaya, komitmen dan komunikasi.

 

 

 



ABSTRACT
This thesis analyzes the application of the Village Financial System (Siskeudes) in Sukmajaya Village, Ragajaya Village and Bojonggede Village, Bogor Regency and the factors that influence the application of the  Village Financial System (Siskeudes). This study uses the post positivist paradigm and the type of qualitative-descriptive research. Data collected through in-depth interviews, observation and documentation. The resurlts showed several important things including, financial planning problems, community participation, low competency of village officials and TPK in financial reporting and lack of coordination and cooperation between village government and village institutions that led to the application pf the village financial system (Siskeudes) that had not yet proceeded with well. In addition, there are no regulations at the village level regarding deliberation at the village level which have caused delays in the establishment of village budget in Sukmajaya Village, Ragajaya Villlage and Bojonggede Village. Factors influencing the application of the Village Financial System (Siskeudes) in Sukmajaya Village, Ragajaya Village and Bojonggede Village are leadership, resources, commitment and communication.

 

"
2019
T55134
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ramdhan Inayattulloh
"ABSTRACT
Laporan keuangan pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan variabel kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal pemerintah. Penelitian ini mengobservasi 52 data yang meliputi periode tahun 2015-2017 menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

ABSTRACT
The governments financial statement represents the states financial management accountability. This research aims to analyze the factors that influence the quality of the states financial statement using the variables of the states budget management quality and internal audit. This research observed 52 data that covered the period of 2015-2017 using the multiple linear regression analysis. Results of the research suggest that the quality of budget management quality and internal audit has a positive effect on the central governments financial statement quality."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Uswatun Khasanah
"Pengelolaan BMN pada Kemenlu menurut BPK masih kurang tertib dan kurangnya pengendalian intern terhadap aset tetap. Dengan adanya penerapan SAKTI untuk mencatat aset tetap, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SAKTI dalam mendukung tercapainya pengendalian intern pada pengelolaan BMN, serta mengusulkan solusi perbaikan terhadap kekurangan yang masih terjadi.
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil studi dokumentasi, wawancara dan observasi, kemudian dievaluasi dengan menggunakan PP 60 tahun 2008 tentang SPIP. Temuan penelitian menunjukkan bahwa interkoneksi SIMKEU dengan SAKTI memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengendalian internal pada Pengelolaan BMN.

Management State Property at the Ministry of Foreign Affairs according to BPK is still less orderly and lack of internal control over fixed assets. With the application of SAKTI to record fixed assets, the purpose of this research is to find out the application of SAKTI in supporting the achievement of internal control in BMN management, and propose solutions to improve the shortcomings that still occur.
This research uses a case study method with a qualitative approach. The data processed are the results of documentation studies, interviews and observations, then evaluated using PP 60 of 2008 concerning SPIP. The research findings show that the interconnection of SIMKEU with SAKTI contributes to improving internal control in BMN Management.
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rethanisa Alveriana
"Penelitian ini bertujuan untuk mempercepat waktu alur proses pelaksanaan anggaran dan rencana investasi di lembaga keuangan dan menyeimbangkan beban kerja pegawai pada lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode business process reengineering untuk memperbaiki proses. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah dengan memetakan kondisi saat ini, merancang alternatif perbaikan, membuat skenario dari kombinasi alternatif perbaikan untuk disimulasikan dengan Igrafx, dan mengolah data hasil simulasi. Alternatif perbaikan yang diusulkan antara lain implementasi teknologi informasi, penerapan manajemen keuangan pusat, dan aplikasi empat kriteria perbaikan yaitu eliminate, simplified, integrate, and automate (ESIA) pada tiap aktivitas dalam proses pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi dan penerapan manajemen keuangan pusat memberikan perbaikan terbesar yaitu pengurangan waktu sebesar 26,67% untuk proses penerimaan dan 40,44% untuk proses pengeluaran serta persentase utilisasi sumber daya manusia mendekati 90% pada pelaksanaan penerimaan anggaran tunai dan pengeluaran anggaran tunai.

This study aims to reduce the cycle time of budget and investment plan realization in financial institution and to balance the workload of its human resource. This study uses business process reengineering to enhance processes. There are several steps conducted in this study, which are mapping current condition (as-is), designing improvement alternatives, generating an Igrafx simulation of scenarios by combining these improvement alternatives, and analizing the output data from simulation conducted. The improvement alternatives are installation of IT, installation of central payment, and the application of four improvement criteria which are eliminate, simplified, integrate, and automate (ESIA) to each activities in budget realization processes. The result of this study shows that implementing information technologies and central payment gives the biggest benefits of reducing the cycle time by 26,67% for income processing and 40,44% for disbursement processing and maximizing the percentage of resource utilization by 90%.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2016
S63900
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>