Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan ini menjelaskan mengenai konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, dalam kaitannya dengan pelibatan komunitas di dalam pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Jawa Barat. Kebijakan pembentukan FKPT ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT sebagai lembaga pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dari hasil analisis, ditunjukkan bahwa pelibatan komunitas menjadi peran yang penting dalam pembentukan FKPT. Dalam pembentukannya, FKPT menggunakan pendekatan multi lembaga. Ditinjau dari konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, pembentukan FKPT merupakan mitra strategis BNPT. Didukung penerapan nilai kearifan lokal di masing-masing daerah, hal ini diharapkan dapat menjadi strategi deradikalisasi yang efektif dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis explains community based crime prevention concept, in relation with involving the community in establishment of Coordination Forum for Terrorism Prevention FKPT in West Nusa Tenggara NTB , Aceh, and West Java. FKPT establishment policy was conducted by The National Agency for Combating Terrorism BNPT as an whose purposes are to prevent and combat terrorism in Indonesia. As the results of the analysis, the involving of the community becomes important role in FKPT establishment. Which is in practice, using a multi agency approach. Refer to community based crime prevention concept, FKPT establishment is the strategic partner of BNPT. Supported by implementation of local wisdom in each region, this policy is intended to be an effective strategy for deradicalization program in order to prevent terrorism in Indonesia. "

"ABSTRAK<>br>Tulisan ini membahas keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran daerah penangkapan ikan dan upaya pencegahan konflik sebagai bentuk pencegahan kejahatan terpadu di Indonesia. Pelanggaran daerah penangkapan ikan, sebagai salah satu bentuk illegal fishing, terjadi karena tingginya permintaan ikan yang tidak disertai dengan pengawasan yang memadai akibat keterbatasan sumber daya berbagai instansi negara dan penindakan pelanggaran yang masih terdapat praktik korupsi dan kolusi. Konflik antar nelayan muncul sebagai akibat dari kekurangan tersebut. Penelitian dalam studi kriminologi di Indonesia sebelumnya sudah ada yang membahas keterlibatan masyarakat dalam pencegahan destructive fishing. Sedangkan tulisan ini membahasnya dalam konteks pelanggaran daerah peangkapan ikan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan perikanan Indonesia diterapkan melalui pembentukan Sistem Pengawasan Masyarakat yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tujuannya untuk mengatasi kekurangan instansi resmi dalam melakukan pengawasan di lapangan. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan motivasi keterlibatan masyarakat menggunakan teori pertukaran sosial. Pemberian rekomendasi terhadap berjalannya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pelanggaran daerah penangkapan ikan juga akan dibahas dalam tulisan ini.

---

ABSTRACT<>br>This article discusses about the community involvement in the efforts to prevent fishing ground violations and conflict prevention efforts as a form of integrated crime prevention in Indonesia. Fishing ground violation, as an act of illegal fishing, occurs due to high fish demand that is accompanied by limited resources of state institutions rsquo to oversight and the presence of corrupt officers in prosecution stage. Conflicts among fishermen emerged as the consequences. There is a research in criminology studies in Indonesia previously discussed about community involvement in the prevention of destrucive fishing. While this paper discusses it in the context of fishing ground violation. Community involvement in the surveillance of Indonesian fishery activities is implemented through the establishment of a Public Oversight System that has been regulated in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries. The goal is to overcome the lack of official agencies in conducting surveillance in the field. This paper seeks to explain the motivation of community involvement using the theory of social exchange. Providing recommendations on the passage of community involvement in the prevention of violations of fishing grounds will also be discussed in this paper."

"Sistem pemeriksaan perkara sebagai bagian dari penegakan hukum memberi pengaruh yang besar terhadap tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Pemeriksaan perkara yang melampaui wewenang dan berbeda-beda yang selama ini dilakukan Mahkamah Agung terbukti telah menimbulkan viktimisasi struktural, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Sistem Kamar adalah sistem pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung yang diterapkan sebagai jalan keluar dari hal tersebut untuk membantu pengadilan kasasi mencapai kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Sejak diterapkan 1 dekade lalu, sistem ini belum sekalipun pernah dikaji efektivitasnya oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini mengkaji efektivitas Sistem Kamar untuk melihat capaian dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan baik oleh Mahkamah Agung maupun pihak eksternal di luar Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan Sistem Kamar. Penelitian ini melihat Sistem Kamar dari sudut pandang kriminologi, khususnya pencegahan kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan evaluatif dari berbagai data primer dan data sekunder yang terkait dengan Sistem Kamar yang tersebar dalam berbagai bentuk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Kamar belum mampu mencapai tujuan utamanya dan karena itu membutuhkan revitalisasi. Revitalisasi Sistem Kamar yang diusulkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pencegahan viktimisasi berbasis situasi untuk menutup berbagai kesempatan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum.

---

The case examination system as part of law enforcement have a major influence on the achievement of justice and legal certainty. The examination of cases that have exceeded the authority of court of cassation and causing disparity of decisions that carried out by the Supreme Court of Indonesia (Mahkamah Agung) has been proven in causing structural victimization, injustice, and legal uncertainty. The Chamber System is a case examination system in the Mahkamah Agung which is implemented as a solution to out of this matter to assist the court of cassation court to achieve unity in the application of the law and consistency of decisions. Since being implemented a decade ago, Chamber System has never been reviewed for its effectiveness by the Supreme Court. This study examines the effectiveness of the Chamber System to see the achievements and improvements that need to be made by both the Mahkamah Agung and external party to optimize the Chamber System. This discuss and analyze the Chamber System from the point of view of criminology, particularly in crime prevention. This study uses a qualitative and evaluative approach from various primary and secondary data related to the Chamber System that is spread in various forms. This study concludes that the Chamber System has not been able to achieve its main objectives and therefore requires revitalization. The revitalization of Chamber System proposed in this study uses a situation-based approach to close various opportunities that can trigger abuse of power, injustice, and legal uncertainty.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjeasakan bagaimana penerapan program pencegahan terorisme yang melibatkan perempuan dimana program ini dilaksanakan oleh BNPT dan FKPT DKI Jakarta. Adapun peran perempuan menjadi agen perubahan dalam pencegahan terorisme ini dapat bebrbentuk sosialisasi kembali ke dalam kelompok yang ada dilingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penellitian ini berasal dari hasil observasi secara langsung pada kegiatan “Perempuan TOP ( Teladan, Optimis dan Produktif) Viralkan Perdamaian melalui FKPT DKI Jakarta”, dan melakukan wawancara kepada peserta yang hadir, narasumber atau pemateri, Kabid Perempuan FKPT DKI Jakarta dan juga BNPT sebagai penanggung jawab kegiatan. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya hasil bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan terorisme, perempuan dapat menjadi agen perubahan dengan cara berperan aktif dalam komunitasnya, pentingnya pemilihan narasumber untuk membuat para perempuan tidak merasa digurui oleh pemateri, dan ditemukannya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam program pencegahan terorisme melalui perempuan.

---

This study aims to explain how the implementation of the terrorism prevention program involving women is carried out by the BNPT and FKPT DKI Jakarta. The role of women as agents of change in preventing terrorism can take the form of socialization back into groups in their surroundings. This study uses a qualitative approach. The data collected in this research came from the results of direct observation of the "Perempuan TOP (Teladan, Optimisis and Produktif) Viral Peace through FKPT DKI Jakarta" activities, and conducted interviews with participants who were present, resource persons or presenters, Kabid Women's FKPT DKI Jakarta and also BNPT as the person in charge of the activity. The results of this study are the findings that women have a very important role in preventing terrorism, women can become agents of change by playing an active role in their communities, the importance of choosing sources to make women not feel patronized by presenters, and the challenges faced by the government in terrorism prevention program through women."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai upaya pencegahan kejahatan berpendekatan situasional yang dilakukan oleh pengelola keamanan Stasiun KAI KRL Commuter Line Manggarai. Data yang digunakan dalam penulisan ini diambil dari data sekunder yang ada di media massa dan hasil temuan kasus kejahatan yang terjadi di stasiun kereta ini selama periode 2016 – 2023. Upaya pencegahan ini dilihat menggunakan konsep strategi pencegahan kejahatan dan dianalisis lebih lanjut menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional, teori pilihan rasional, teori aktivitas rutin, dan teori penjeraan. Hasil analisis melihat bahwa upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh pengelola keamanan KAI KRL Commuter Line Manggarai hingga saat ini belum maksimal, hal ini sejalan dengan kejahatan yang masih terjadi di stasiun kereta.

---

This thesis evaluates the situational approach to crime prevention efforts that have been conducted by KAI KRL commuter line Manggarai stations security manager. The data used in this study were obtained from secondary sources found in the mass media as well as the findings of criminal cases that occurred at the train station during the period 2016 – 2023. The prevention efforts are assessed through the application of crime prevention strategy concepts and examined using situational crime prevention analysis, rational choice theory, routine activity theory, and deterrence theory. The results of the analysis show that crime prevention efforts by KAI KRL Commuter Line Manggarai Security Manager are not yet maximizing their potential, which is in line with the ongoing criminal activities in train stations. "

"Penelitian ini secara umum bertujuan memberikan outline bagi pengembangan studi pencegahan kejahatan dengan cara yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban ilmiah pada tantangan fenomena kejahatan berkelanjutan di wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method sequential, dimana pendekatan kuantitatif akan diikuti oleh pendekatan kualitatif yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai tambahan dalam pengembangan kajian studi pencegahan kejahatan, maka sebagai pendekatan teoretis peneliti memanfaatkan pemikiran mengenai konsep ruang dari Lefebvre dan teori strukturasi dari Giddens.Penelitian ini memperlihatkan bahwa diperlukan suatu pendekatan holistik dalam studi pengendalian dan pencegahan kejahatan untuk dapat menganalisa masalah kejahatan berkelanjutan di ruang publik perkotaan. Keadaan Existing condition yang terungkap dalam penelitian ini menuntun kepada pembentukan model integratif pencegahan kejahatan, yang digambarkan baik dalam model Systems Thinking maupun model Matrix. Penelitian ini di satu pihak mengungkap kelemahan dari teori-teori yang masih berada dalam tataran disinitegratif pada bidang pencegahan kejahatan yang telah menghasilkan model pengamanan ruang publik yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti terungkapnya keadaan (1) parsialitas dalam pendelegasian wewenang dalam isu keamanan (2) fenomena Vertical Crossed Domain (3) adanya model pengamanan yang berbasis tanggung jawab kepemilikan yang ternyata tidak efektif dan (4) tidak terkontrolnya keamanan dalam lokus yang saling bersinggungan. Dari hasil penelitian juga diungkap beberapa struktur penyebab fenomena kejahatan berkelanjutan dalam pandangan Systems Thinking, yang diantaranya adalah struktur kejahatan berkelanjutan aktual, struktur pola pikir disintegratif dalam pencegahan kejahatan dan Matrix Existing Condition berdasarkan Lefebvre-Giddens.Penelitian ini pada akhirnya melahirkan sebuah model solusi atas kelemahan pencegahan kejahatan di ruang publik perkotaan, dari pendekatan sebelumnya, yaitu (a) Matrix Solusi Integratif berdasarkan Lefebvre ? Giddens, (b) Struktur Pola Pikir Integratif berdasarkan Wolstenholme, dan (c) Rekomendasi Kebijakan Terintegrasi, yang memungkinkan kelenturan aspek-aspek pencegahan kejahatan bereaksi terhadap ancaman kejahatan.

---

In general, the study aims to give an outline through a more integrated method in the development of crime prevention. In particular, to provide a scientific response to the challenging phenomenon of crimes persistence in urban areas. This study takes the mixed method sequential approach i.e. the quantitative approach is followed by a qualitative approach in response to the questions of the study. In addition, as a theoretical approach, the study makes use of Lefebvre's concept of space and Giddens theory of structure.This study demonstrates that a holistic approach is needed in the prevention and control of crimes to enable the analysis of persisting crimes in urban public areas. The revealing situation of the existing condition in this study leads to the formulation of the integrated model of crime prevention, as illustrated in the models of Systems Systems and Matrix.On the one hand the study discloses the weaknesses in the theories that maintains in the level of disintegrated crime prevention, and results in the model of public area security to the disagreement of public needs. This condition is revealed in the: (1) partiality related to the delegation of authority in security issues, (2) phenomenon of Vertical Crossed Domain, (3) the presence of ineffective security based on responsibility ownership, and (4) uncontrolled overlapping security. This study also reveals some structures in the causes of persisting crimes from the view of Systems Thinking, e.g. the structure of actual crime persistance, the disintegrated pattern of thinking to crime prevention, and Lefebvre-Giddens Existing Condition Matrix.Eventually, the study delivers a solution model for the weaknesses of crime prevention in urban areas from the previous approach, namely, (a) Integrated Matrix Solution from Lefebvre-Giddens, (b) Integrated Pattern of Thinking from Wolsterholme, and (c) Integrated Policy Recommendation, enabling the flexibility of crime prevention aspects to react on threats of crime."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada implementasi kemitraan dalam pemolisian komunitas yang dilaksanakan Ditpolairda Maluku Utara bersama masyarakat dan instansi pemerintah terkait dalam rangka pencegahan praktik destructive fishing. Pembahasan dianalisis dengan menggunakan teori pertukaran sosial dan pencegahan kejahatan terpadu. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kemitraan menghadapi masalah berupa kapabilitas personel, sarana, dan prasarana polisi air yang belum memadai, serta perihal ego sektoral yang dimiliki oleh sejumlah agen pelaksana. Oleh karena itu, integrasi antar pihak dibutuhkan untuk menciptakan pelaksanaan kemitraan antar instansi pemerintah terkait yang efektif dan efisien dalam rangka pencegahan praktik destructive fishing.

---

ABSTRACTThis study focuses on the issue of partnership implementation on community policing which is faced by Directorate Marine Police of Maluku Utara (Ditpolairda Maluku Utara) with community and other agencies in order to prevent destructive fishing. The discussion of this issue is analyzed by social exchange theory and integrated crime prevention. The author uses qualitative approach with descriptive purpose. The result shows that partnership encounters several problems which are associated with ego sectoral issue and the lack of personels, facilities, and infrastructure. Therefore, every agents possessed in partnership should be integrated to form an effective and efficient destructive fishing prevention."

"ABSTRAK<>br>Tindakan Melawan Hukum merupakan suatu permasalahan yang mengganggu dalam dunia penerbangan, salah satu bentuknya adalah Ancaman Bom. Hal tersebut pada dasarnya memperbesar kemungkinan terjadinya Pengeboman, yang berpotensi merusak infrastruktur dan memakan korban jiwa. Selain itu, Pengeboman juga bisa terjadi tanpa adanya Ancaman Bom terlebih dahulu. Mengacu pada buku Aviation Security International, dalam tiga tahun terakhir, Ancaman Bom terjadi secara rutin dengan jumlah rata-rata 6 kali perbulannya, dan hampir 1 kemungkinan dari kasus tersebut adalah Pengeboman. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji fenomena tersebut dengan teknik Pencegahan Kejahatan Situasional guna melakukan pencegahan terhadap Pengeboman. Selain itu, melakukan pengkategorisasian handler, manager, dan guardian yang berdasar pada Teori Aktivitas Rutin, dan juga melakukan pengkategorisasian terhadap controllers untuk melindungi masing-masing aspek, yang berdasar pada Segitiga Kejahatan. Melalui kedua pendekatan tersebut, penulis melihat bagaimana adaptasi Pencegahan Kejahatan Situasional dan Teori Aktivitas Rutin dapat berperan untuk mencegah kemungkinan terburuk, yakni Pengeboman. Hasil tulisan ini dapat digunakan sebagai aspek pencegahan dengan strategi pencegahan kejahatan oleh Aviation Security untuk melindungi Bandara dan Pesawat Udara.

---

ABSTRACT<>br>Acts of Unlawful Interference is a troubling issue in the aviation world, one of which is Bomb Threats. It essentially increases the likelihood of Bombing, which potentially damages infrastructure and consumes lives. In addition, Bombing can also occur without the presence of Bomb Threats first. Referring to the book of Aviation Security International, in the last three years, Bomb Threats occurs regularly with an average of 6 times per month, and almost 1 possibility of those cases are Bombing. Through this paper, the authors examine the phenomenon with Situational Crime Prevention techniques to prevent Bombing. In addition, categorize handlers, managers, and guardians based on Routine Activity Theory, and also categorize the controllers to protect each aspect, based on The Crime Triangle. Through both approaches, the authors looked at how the adaptation of Situational Crime Prevention and Routine Activity Theory can play a role in preventing the worst possible, the actual Bombing. The result of this paper can be used as a prevention aspect with crime prevention strategy by Aviation Security to protect Airport and Aircraft."

"ABSTRAK<>br>Penerbangan memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, Bandara juga merupakan tempat persinggahan bagi transportasi udara dan sarana bagi lintas antarnegara setiap harinya. Pentingnya penerbangan mendorong kekhawatiran tentang bagaimana ancaman keamanan seperti sabotase dapat mempengaruhi keamanan penerbangan. Sabotase dapat terjadi di Bandara maupun dalam penerbangan, dan jika hal tersebut terjadi tentunya akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar, berdampak pada citra maskapai, Bandara, juga Negara dan dapat mengancam nyawa banyak orang. Sabotase dapat terjadi pada tempat tertentu dan pada waktu tertentu, hal tersebut yang mendorong munculnya pertanyaan bagaimanakah strategi yang tepat dalam mengantisipasi adanya sabotase dalam maskapai penerbangan di Indonesia? Dan jika hal tersebut terjadi, siapkah kita menghadapinya? Dalam kerangka tersebut, penelitian ini ingin menerapkan strategi yang tepat guna mengantisipasi adanya sabotase terhadap Bandar udara dan maskapai penerbangan, dengan menggabungkan situational crime prevention dan routine activity theory. Dalam tulisan ini, penulis hanya berfokus pada modus operandi pelaku dalam menjalankan aksinya, agar pelaku tidak mendapat akses dan kesempatan untuk masuk ke suatu area tertentu dan melakukan tindak sabotase. Penulis menggunakan increase effort, increase risk, reduce the reward dan remove excuses sebagai penerapan situational crime prevention. Dan routine activity theory untuk melihat siapa kontroler bagi target, offender dan place sebagaimana yang telah direpresentasikan dalam crime triangle. Data untuk penelitian ini didapatkan dari Aviation Security International yang mencakup kasus sabotase dari berbagai negara selama 2 tahun terakhir, sejak 2015 sampai 2017.

---

ABSTRACT<>br>Airport is an important place where International traffic happens every day. People come and leave from and to a country through the airport. Therefore it is very essential place. Because of its essentially, it is important to guard the safety of an airport. Threat to security problem in airport such as sabotage can affect aviation safety and security. Sabotage could happen both in the airport and also in the aircraft. If sabotage was happened, many parties will get the impact. First it will damage the image of the airline, the airport and also the country where it took place. Second, it could harm the people. Sabotage could occurred in a specific time and place. Therefore, a good preparation is need to anticipate the sabotage. Thus, we will be ready to face the sabotage when it occurred. Based on this idea, this research is aim to study the crime prevention strategy to prevent sabotage against the airport or the airline. Combination of situational crime prevention and routine activity theory were used to conduct this study. This study focus on suspect rsquo s modus operandi. The aspect of situational crime prevention which use are increase effort, increase risk, reduce the reward and remove excuses. The routine activity theory used crime triangle to predict the controller for target, offender and place of a sabotage. Data in this study was obtained from Aviation Security International. Sabotage case from year 2015 until 2017 were included in this study. "

"Perburuan satwa liar yang dilindungi di Indonesia merupakan bentuk wildlife crime dan berbagai upaya untuk penanganan telah dilakukan, namun perburuan satwa liar tetap marak terjadi. Salah satu bentuk upaya penanganan adalah pencegahan perburuan liar dengan mempermudah masyarakat membuat e-Pelaporan atas kasus perburuan liar. Terdapat pula bentuk edukasi terhadap masyarakat dengan menggunakan metode visualisasi guna membantu penegakan hukum atas perburuan liar. Penulisan ini akan menggunakan gambar dari website, instagram, twitter WWF-Indonesia dan juga gambar dari aplikasi e-Pelaporan. Kemudian kumpulan gambar yang sudah penulis kumpulkan akan dibahas dalam kerangka berpikir pencegahan kejahatan dan kriminologi visual. Hasil dari penulisan ini melihat bahwa gambar dapat berfungsi sebagai bentuk bukti dari dilakukannya pencegahan kejahatan dan gambar melalui website dan media sosial menjadi suatu bentuk edukasi mengenai perburuan liar.

---

The hunting of protected wildlife in Indonesia is a form of wildlife crime and various efforts for overcoming this issue have been carried out, but the huming of wild animals is still widespread. One form of approach in overcoming this problem is creating a prevention of illegal hunting by making it easier for people to make e-Pelaporan on cases of poaching. Another approach is through educating the community by using visualization methods to help enforce the law on poaching. This writing will use images from the website, Instagram, WWF-Indonesia's official twitter account and also images from the e-Reporting application. Then these images that the authors have collected will be discussed in the thinking framework of crime prevention and visual criminology. The results of this paper concludes that images can function as a form of evidence of crime prevention and images through websites and social media becomes a form of education regarding poaching."