Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setelah wafatnya Mao Zedong di tahun 1976, kebijakan-kebiijakan negara Republik Rakyat Cina RRC beralih fokus ke reformasi di berbagai sektor untuk mendorong pembangunan negara. Salah satu reformasi utama yang terjadi dalam politik Cina adalah reformasi sistem pengkaderan Partai Komunis Cina PKC pada tahun 1980-an. Sistem ini mencakup penerimaan, pengangkatan dan penurunan jabatan, pemberhentian, dan segala aspek lain yang berhubungan dengan pengelolaan kader PKC. Makalah ini membahas isi dari reformasi sistem pengkaderan tersebut serta mengkaji pengaruh perkembangan politik Cina pada tahun 1980-an dalam pembentukan kebijakan ini.

---

Following the death of Mao Zedong in 1976, the national policies of The People rsquo s Republic of China PRC shifted to a focus on China rsquo s development towards reforming and building the nation. One key reform in the Chinese political sphere was the reform of the Communist Party of China rsquo s CPC cadre management system in the 1980s. This system encompasses admittance, promotion and demotion of titles, dismissal, and all elements relevant to CPC members. This writing means to discuss this reform as well as study in depth the influences of China rsquo s political development during the 1980s in forming this policy."

"François Schuiten and Benoît Peeters' comic series, Les Cités Obscures, played a significant role in the 1980s shift towards recognising bande dessinée as a media for architecture criticism. Their use of dual utopian/dystopian narratives in comic album form collectively addresses urban issues that were impactful enough to inspire the urban artist and author, allowing critics to engage in extensive dialogues that place the comic’s narrative within its urban context. This undergraduate thesis learns from their first album, Les murailles de Samaris (1983), meaning “The Great Walls of Samaris,” depicting a Xhystos officer, Franz Bauer, investigating the distant city of Samaris to eventually realise the obscured spatiality of the cities being simulated and totalitarian. The objective is to discover the architecture criticisms in the comic album by deconstructing the comic’s ‘infrastructure’ – including the grids, gutters, panels and the urban indicators within them – to reveal the duality of utopia/dystopia in Xhystos and Samaris. This duality will be put into a critical dialogue with the 1980s French debate on the ‘end of modernity,’ involving the architectural utopia/dystopia in Paris and French peripheries, extracted from literary research. This writing addresses urgent urban issues in France depicted in the comic, focusing on the conflicting visions of French national architecture and the lingering trauma from Haussmann and Napoleon III's urban renewals and the Franco-Prussian War from the late nineteenth century, which evidently influenced the consciousness of French architects and urban planners. This led to repeated dystopian outcomes in the 1980s including totalitarianism, class segregation and superficiality of the projects. The analysis reveals the comic’s criticism of French architecture, inviting readers to reflect on the broader implications of urban design and its collective impact on urban structure.

---

Serial komik François Schuiten dan Benoît Peeters, Les Cités Obscures, memainkan peran penting dalam pengakuan bande dessinée sebagai media kritik arsitektur pada tahun 1980an. Penggunaan narasi utopia/distopia dalam bentuk album komik memungkinkan para kritikus untuk terlibat dalam dialog ekstensif yang menempatkan narasi komik dalam konteks perkotaannya. Dialog kritis yang diperluas dari komik urban ini penting bagi arsitektur dan ubanitas dalam mengungkap keprihatinan mendesak yang cukup berdampak untuk menginspirasi seniman dan penulis urban. Tesis sarjana ini belajar dari album pertama mereka yang berjudul Les murailles de Samaris (1983), atau “Tembok Besar Samaris,” yang menggambarkan Franz Bauer dari Xhystos menyelidiki kota Samaris dan akhirnya menyadari spasialitas kota yang disimulasikan dan totaliter. Tujuan tesis ini adalah untuk menemukan kritik arsitektur dalam album komik dengan mendekonstruksi 'infrastruktur' komik – termasuk grid, gutter, panel dan indikator perkotaan di dalamnya – untuk mengungkap dualitas utopia/distopia dalam Xhystos dan Samaris. Dualitas ini akan dimasukkan ke dalam dialog kritis dengan perdebatan 1980an tentang ‘akhir modernitas’, yang melibatkan utopia/distopia arsitektur di Paris dan wilayah pinggiran Perancis, diambil dari penelitian sastra. Tulisan ini membahas isu-isu perkotaan urgent di Perancis, fokus pada visi arsitektur nasional Perancis yang tidak selaras dan trauma dari akibat urban renewal Haussmann dan Napoleon III serta Perang Perancis-Prusia dari akhir abad kesembilan belas yang sangat mempengaruhi arsitek dan perencana kota Perancis, dan menyebabkan kejadian distopia berulang di 1980an. Analisis tersebut menunjukkan kritik komik terhadap keadaan arsitektur Perancis dan mengajak pembaca untuk merefleksikan implikasi yang lebih luas dari desain perkotaan dan dampak kolektifnya terhadap struktur perkotaan."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya reformasi dari sistem kafala yang mendapat sorotan karena dianggap sering disalahgunakan untuk mengeksploitasi pekerja migran. Bertujuan untuk membahas sistem kafala dan reformasi sistem ketenagakerjaan khususnya sistem kafala di Qatar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam menganalisis topik ini, penulis menggunakan landasan teoritis, teori pembangunan ketenagakerjaan oleh Suparman. Permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, antara lain, sistem kafala di Qatar, eksploitasi pekerja migran, dan reformasi sistem ketenagakerjaan di Qatar. Temuan dari penelitian ini yaitu sistem kafala di Qatar membatasi mobilitas pekerja migran dan memfasilitasi eksploitasi pekerja migran, karena permasalahan tersebut membuat pemerintah Qatar melakukan upaya perbaikan terhadap sistem ketenagakerjaan mereka terutama mereformasi sistem kafala, UU No. 21 tahun 2015 menggantikan UU No. 4 tahun 2009 sebagai hukum dasar untuk mengatur keberadaan ekspatriat di Qatar, Exit Permit dan No Objection Certificate yang dianggap akar permasalahan sistem kafala dihapuskan. Beberapa kebijakan baru juga diperkenalkan seperti sistem perlindungan upah, penetapan upah minimum, dana tunjangan dan asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, pembentukan beberapa lembaga sebagai langkah pemenuhan hak-hak pekerja migran. Sehingga memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja migran, yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan.

---

This research is motivated by the reform of the kafala system which has received attention because it is considered to be often misused to exploit migrant workers. It aims to discuss the kafala system and the reform of the labor system, especially the kafala system. This research uses qualitative research methods, namely by using library research methods. In analyzing this topic, the author uses a theoretical basis, the theory of employment development by Suparman. The problems that are the subject of this research include the kafala system in Qatar, the exploitation of migrant workers, and the reform of the labor system in Qatar. The findings of this study are that the kafala system in Qatar limits the mobility of migrant workers and facilitates the exploitation of migrant workers, because these problems make the Qatari government make efforts to improve their labor system, especially reforming the kafala system, Law No. 21 of 2015 replaces Law No. 4 of 2009 as the basic law to regulate the presence of expatriates in Qatar, Exit Permit and No Objection Certificate which are considered the root causes of the kafala system are abolished. Several new policies were also introduced such as the wage protection system, the determination of minimum wages, allowance funds and labor insurance, health insurance, the establishment of several institutions as a step to fulfill the rights of migrant workers. So that it provides a significant change towards improving the welfare of migrant workers, which is an indicator of the success of labor development."

"Tesis ini menjelaskan mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam sistem perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan bentuk pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam me-redefinisi birokrasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi di bidang telekomunikasi menunjang kinerja pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimana reformasi birokrasi telah memberikan kerangka perbaikan birokrasi dalam menunjang kinerja birokrasi yang menekankan orientasi pelayanan kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan suatu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Adapun dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi pada sektor perizinan masih memiliki beberapa kendala, yaitu melalui penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission sehingga perlu untuk diperbaiki dan lebih ditingkatkan.

---

This thesis describes the implementation of bureaucratic reform in licensing telecommunications operations system which is a form of public service at the Directorate General of Post and Informatics Operations, Ministry of Communication and Informatics. This research was conducted by applying normative juridical method. The results of the study showed that bureaucratic reform is an important step in redefining bureaucracy in the society. In its implementation, bureaucratic reform in the telecommunications sector supports the performance of licensing services in telecommunications operations where bureaucratic reform has provided a framework for improving bureaucracy in supporting bureaucratic performance that emphasizes service orientation to the community in an effort to realize Good Governance. As for its implementation, bureaucratic reform in the licensing sector still has several obstacles, namely through the implementation of the electronic integrated business licensing services or Online Single Submission so that it needs to be improved and further improved."

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis serta menentukan tema_tema drama anak-anak yang diterbitkan pada kurun waktu tahun 1980-an. Sembilan belas naskah drama yang terhimpun dalam 9 buku drama menjadi sumber data dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang digunakan terhadap drama-drama ini adalah teknik deskriptif-kualitatif. Penelitian berhasil mengklasifikasikan tema-tema yang terdapat dalam 19 drama anak-anak menjadi 5 tema sentral. Di samping itu, kecenderungan-kecenderungan yang sama dalam penyajian tema juga dikemukakan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara umum, ke-19 drama anak-anak yang diteliti, disajikan dengan pertimbangan realitas dan imajinasi penikmatnya (anak-anak)."

"ABSTRAKManajemen perubahan merupakan suatu proses yang dibutuhkan untuk mengelola perubahan dalam reformasi birokrasi. Manajemen perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan dalam reformasi birokrasi berjalan dengan lancar dengan mengurangi resiko resistensi yang mungkin terjadi seminimal mungkin. Manajemen perubahan berkaitan dengan pengelolaan program dan sumber daya manusia. Untuk itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesiapan pegawai dalam menghadapi reformasi birokrasi dan menggambarkan proses manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode ADKAR untuk melihat lima dimensi yang berhubungan dengan kesiapan pegawai dan metode proses manajemen perubahan Lewin yaitu unfreezing, movement/changing, dan refreezing. Penelitian ini menggunakan pendekatan post- positivist dimana teori ADKAR dan Lewin menjadi dasar analisis temuan penelitian. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara proses manajemen perubahan yang dilakukan dengan kesiapan berubah dari pegawai. Namun di tengah kurang maksimalnya manajemen perubahan yang dilakukan, BKN tetap dapat melaksanakan program-program reformasi birokrasi.

---

ABSTRACT<>br>Change management is a process that needed to manage change in bureaucratic reform. Change management is done to ensure that programs implemented in bureaucratic reform are running smoothly by reducing the risk of resistance that may occur. Change management related to program management and human resources aspect. Therefore, in this study aims to describe the readiness of employees in the face of bureaucratic reform and describe the process of change management in the reform of the bureaucracy. This research uses ADKAR method to see five dimensions related to employee readiness and change management method of Lewin that is unfreezing, movement changing, and refreezing. This study used a post positivist approach in which the theory of ADKAR and Lewin became the basis of analysis of research findings. Data were obtained from interviews, and literature studies.The results show that there is a gap between the change management process done with the readiness to change from the employee. However, in the middle of the lack of maximum management of changes made, BKN can still implement bureaucratic reform programs. "

"Tesis ini membahas mengenai Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi. Dalam tesis ini, dikaji mengenai pembentukan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pemilihan umum dengan fokus pembahasan pada penyelenggara Pemilu, peserta pemilu, dan sistem pemilihan Pemilu pada era reformasi. Dalam pembahasannya, dilengkapi pula dengan kajian mendalam mengenai implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan sistem pemilihan. Di samping itu, tesis ini menyajikan rangkaian berbagai solusi mengenai pembangunan politik hukum Pemilu yang berkaitan dengan penyelenggara, peserta, dan sistem pemilihan.

---

This thesis discusses the Politics of Law of General Election System in The Indonesia's Reform Era. In this thesis, studied the formation of legislation relating to elections by focusing on organizing elections, participating in the election, and electoral systems in the Indonesia's reform era. In this discussion, also equipped within-depth review on the implementation of various laws and regulations relating to the election, participating in the election, and electoral systems. In addition, this thesis presents a series of various solutions on the political development of politic of law relating to the organizers, participants, and the electoral system."