Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIstilah negara gagal hadir dan ramai digunakan sejak dekade 1990-an, kemudian kembali hadir dan ramai digunakan setelah Peristiwa Terrorisme 11 September hingga saat ini. Sayangnya, penggunaan istilah negara gagal secara umum belum memberikan elaborasi yang mendalam mengenai maksud istilah tersebut dan masih sering diperdebatkan dalam kaitannya dengan istilah negara lemah atau negara kolaps. Alhasil, terdapat variasi yang sangat beragam dalam memahami apa yang dimaksud dengan negara gagal yang sangat dikhawatirkan dapat mengarah pada kesalahan penggunaan istilah. Padahal, konsekuensi dari kesalahan penggunaan cukup serius karena anggapan sebagai sebuah negara gagal dapat menjustifikasi sebuah intervensi internasional. Dengan melakukan kajian pustaka mengenai negara gagal dalam Jurnal Hubungan Internasional atau Pembangunan Internasional serta sumber-sumber lain, Tugas Karya Akhir berjudul Konsep Negara Gagal ini hadir untuk menjawab permasalahan tersebut. Pertama, Tugas Karya Akhir ini akan mengelaborasi ragam definisi, ragam tipologi negara gagal, dan perbedaan antara istilah negara gagal dengan istilah lain terkait. Kedua, Tugas Karya Akhir ini akan menjelaskan pergeseran persepsi para akademisi mengenai negara gagal, dari mulanya sebagai ancaman terhadap kemanusiaan dan kemudian sebagai ancaman terhadap keamanan global. Terakhir, Tugas Karya Akhir ini akan menjelaskan perkembangan metode penetapan negara gagal, dari mulanya hanya berdasarkan tanda atau karakteristik hingga hadirnya Indeks Negara Gagal. Dengan penelusuran tersebut, harapannya para pembaca dapat memahami istilah negara gagal dengan baik beserta batasannya, juga dapat melihat perkembangan konseptual istilah tersebut.

---

ABSTRACTThe term of failed states has appeared and publicly been used since the decade of 1990s. This term then has reappeared and publicly been reused after the September 11th Terrorist Attack, untill this time. Nevertheless, the uses of the term of failed states have not given a deep elaboration about the meaning of failed states and have been very much debatable in its relation to the other more or less similar terms. Consequently, there are many variations of the understanding of the term of failed states those are feared could lead to the misused of the term. Whereas the consequences of the misused of the term of failed states are quite serious, because the perception that a state is a failed state might justify an international intervention. By doing review on literatures that provided by journals or books about International Relations or International Developments, this writing is created to solve these problems. Firstly, this writing describes some definitions of the term of failed states, some tipologies of failed states, and the differences between the term of failed states and another more or less similar terms. Secondly, this writing describess the shifting of scholars rsquo perceptions towards failed states from the perception as a threat to humanity to the perception as a threat to global security. Thirdly, this writing describes the development of the method in determining whether a state is a failed state or not from determining based only on signs or characteristics of failed states to determining based on the newly appeared Failed States Index. In the end, hopefully, the readers of this literature review will better understand the meaning of the term of failed states, its limitations, and also its conceptual development."

"Tesis ini berkaitan dengan failed state Libya pasca rezim Gaddafi. Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, yaitu mengenai kedudukan negara Libya apakah dapat dikategorikan sebagai negara gagal atau tidak, faktor penyebab kegagalan negara Libya dan dampak yang ditimbulkannya sebagai negara gagal pasca rezim Gaddafi. Terdapat tiga konsep teori yang digunakan dalam tesis ini, yaitu konsep state, konsep failed state, dan konsep political order.Tesis ini memakai metode analisis deskriptif dengan memperoleh data melalui kajian studi pustaka (library research). Tesis ini menemukan bahwa Libya dapat dikategorikan sebagai negara gagal pasca rezim Gaddafi dengan melihat berbagai indikasi yang dimilikinya, yaitu jaminan akan perlindungan keamanan terhadap masyarakat Libya tidak efektif lagi, kebutuhan akan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Libya tidak dapat lagi terpenuhi, dan ketertiban serta legitimasi hukum tidak dapat lagi dijalankan oleh pemerintah sementara Libya.Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab kegagalan negara Libya pasca rezim Gaddafi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari ketidakmapuan pemerintahan sementara dalam menjalankan roda pemerintahan di Libya dan terpecahnya negara Libya menjadi dua pemerintahan. Adapun faktor eksternal terdiri dari adanya intervensi yang dilakukan oleh NATO di Libya, lajunya ekspansi ISIS di Libya, dan munculnya kelompok-kelompok bersenjata. Kegagalan negara Libya sebagai sebuah negara memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan domestik, regional, dan internasional.

---

This thesis aims to discuss the failed state (Libya) in the post-regime of Gaddafi. The investigated issues in this thesis are the controversial status of Libya (whether it can be categorized as failed state or not), the factors attributed to Libya's failure and the impacts resulted as failed state after the post-regime of Gaddafi. This thesis employs three theoretical concepts namely state concept, failed state concept, and political order concept.The descriptive analytical method is used to obtain the data through the library research. This thesis found out that Libya can be categorized as a failed state after Gaddafi's regime by looking at many indications: the ineffective provision of the security protection to the Libyan's society, the Libyan people's unfulfilled needs on the welfare and prosperity, and the order and law legitimacy cannot be conducted by the Libyan's temporary government.Additionally, there are two factors contributing to Libyan's failure in Gaddafi's post-regime namely internal and external factor. The internal factors may include the interim government's inability to conduct the Libyan's governance and the disintegration of Libya into two governmental system. For external factors, the Libyan's failure is mainly associated to the intervention conducted by NATO in Libya as well as the rapid expansion of ISIS in Libya, and the existence of armed groups. The Libyan's failure as a state contributes to the bad impacts towards its domestic, regional, dan international environment."

"Tesis ini menganalisa mengenai status failed states negara Myanmar era pemerintahan Junta Militer (1962-2010) dengan menggunakan tiga pendekatan teori yaitu teori kenegaraan (state), teori nation building dan teori negara gagal (failed states) dibagi dalam dua bagian yaitu domestik dan hubungan luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersifat eksplanatif.Kesimpulan serta analisa dari penelitian ini dijawab dengan pendekatan teori serta melihat pada konteks sejarah Myanmar mulai dari periode kolonialisme, kemerdekaan, sampai pada kudeta militer I dan II. Analisa yang didapat bahwa berdasarkan fungsi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan juga keadaan Myanmar berdasarkan indikator ekonomi, politik dan keamanan serta berdasarkan embargo dan sanksi yang diberikan oleh dunia internasional maka Myanmar merupakan failed states. Namun Myanmar tetap dapat berfungsi sebagai sebuah negara (functioning states) berdasarkan legitimasi pemerintah Junta Militer, kekuatan militer dan interaksinya dengan aktor-aktor internasional seperti China dan ASEAN.

---

This Thesis Studies about Myanmar as a failed state on the ruling Junta era (1962-2010) using three theory to analyse it; the state theory, theory of nation building, and failed states theory, which divided into two parts, domestically and international relationship. The research method that I used is qualitative and explanative.The result of the research will be found by using the theories and historical approach starting from the colonial era, independence era to the 1st and 2nd military coup. The finding in this thesis is that by the states purpose to fulfill the need of it citizen and the country situation based on economics, politics and security indicators and also according to the embargo and sanction that been given by international community is that Myanmar is a failed states. But Myanmar is a functioning states based on the Junta's government legitimacy, military power and the interaction with international actors, such as China and ASEAN."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembahasan pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan dalam penyelamatan bank gagal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan (LPS) terhadap kerugian negara pada saat penyelamatan bank gagal berdampak sistemik dan bagaimana bentuk kerugian negara yang terjadi pada upaya penyelamatan bank gagal terhadap bank gagal berdampak sistemik.Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah secara kualitatif.

Keuangan Negara merupakan hal yang penting atau fundamental bagi penyelenggaraan negara karena berperan penting dalam usaha untuk mencapai terwujudnya tujuan negara. Kekayaan LPS yang digunakan untuk memberikan dana bailout merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara beserta dengan pengelolaannya.Kemudian dijelaskan pula bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara telah memberikan kewenangan dalam bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan kepada Menteri Keuangan. Sehingga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalalah Menteri Keuangan karena pemberian wewenang dari Presiden adalah secara delegasi.

Mengenai status hukum apakah terjadi kerugian negara dalam penyelamatan bank gagal sistemik dalam kasus Bank Century ini disebabkan perumusan undang-undang sangat membingukan bagi para pelaku yang terlibat. Sehingga dengan hal ini dapat menyebabkan pejabat sebagai pelaku pembuat kebijakan akan sangat bersikap hati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah dengan jelas membuat suatu perubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara agar tidak terjadi perbedaan tafsiran.

---

ABSTRACTThis thesis is describing about the accountability of the board of Deposit Insurance Corporation in rescuing the failed bank which the state losses. The main issues discussed in this thesis is how the accountability board of the board of Deposit Insurance Corporation against the state loss at the time of rescuing the failed banks with systematic impact and how the form of state loss which occurred in the efforts to rescue the failed bank with systematic impact. The thesis used a normative approach as research method, while the methods of data analysis is qualitative.

State Finance is essential or fundamental to the administration of the state since it has an important role to achieve the realization of the state's objective. LPS' assets used to provide bailout funds are separated from the state assets. Law No. 17 Year 2003 on State Finance stated that separated state assets is part of the state financial along with financial management. Furthermore, it also explained that the President as the holder of power over the financial management of the state has given the authority over the separated state assets management to the Minister of Finance. Therefore, the responsible party over the management of the separated state assets is the Minister of Finance due to the authorization from President by way of delegation.

Regarding the legal status if there is a state loss in the state in the rescue of systemic failed bank in the Bank Century case is due to the formulation of the legislation which very confusing for the parties involved. Therefore, this can lead to officers as perpetrators of policy makers will be very cautious in carrying out its authority. It is expected that in the future government to clearly make amendment Law of State Finance in order to avoid differences in interpretation.

"

"Implementasi konsep lean bertujuan mengurangi pemborosan yang terjadi pada suatu proses, pemborosan tersebut berupa uang, waktu, dan sumber daya manusia yang didiskripsikan menjadi 9 pemborosan yaitu: Produksi berlebih; persediaan berlebih; Kelambatan; perpindahan produk yang tidak perlu; perpindahan pekerja yang tidak perlu; proses yang tidak diperlukan; kecacatan produk; sumber daya yang tidak dimanfaatkan; sumber daya yang salah digunakan. Sebagai obyek penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan susu bubuk, sedangkan fokus penelitian pada proses pengemasan susu bubuk (milk powder packaging), pada proses ini terjadi pemborosan akibat produk cacat karena gagal perapat. Penelitian ini bertujuan mengetahui sumber-sumber produk cacat karena gagal perapat (sealing), kemudian menyusun usulan rencana tindakan perbaikan untuk mengurangi produk cacat tersebut. Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian di analisa secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan tools of quality. Dari hasil penelitian terdapat 11 penyebab gagal perapat, dan yang menjadi penyebab utama adalah kondisi dari sealer dan pisau pemotong, serta karakteristik produk setengah jadi, sehingga diusulkan rencana tindakan perbaikan sebanyak 13 tindakan perbaikan yang lebih difokuskan pada peningkatan keterampilan dan kepedulian operator, standarisasi mesin dan ukuran kemasan, perawatan mesin, sehingga dengan tindakan perbaikan yang dilakukan tersebut akan menghasilkan pengurangan produk cacat karena gagal sealing sebesar 71.5% atau pengurangan sebesar 10.75 ton susu bubuk perbulan.

---

The aim of Implementation lean concept is to reduce the waste that happened at one particular process, the wastes come form of money, time, and human resource which identified to 9 wastes, that are: Overproduction; Over inventory; Waiting time; product transportation; worker motion; over processing; product defect; resource which not exploited; wrong resource used. As this research object is the company in the field of milk powder processing, while research focus at process of milk powder packaging, at this process is happened waste by product defect because of not properly sealing.

This research aim to know the root cause of defect product, then compile the proposal improvement action plan to reduce the defect product. By using tools of quality, The collected data was studied by analysis quantitatively and qualitative.

From research result, there are 11 cause of not properly sealing, and becoming the root cause is condition from sealer and cutter knife, and also semi finished product characteristic, so that proposed the improvement action plan as much 13, but action plan more focussed to upgrade of skill and operator awareness, standarization of machine and size of pouch, machine maintenance, so that with the improvement action plan conducted, the company will get cost saving because of wastes reduction, the defect product reduction is 71.5% or the company will get saving 10.75 ton of milk powder every months."

"Gagal ginjal kronik merupakan salah satu dari penyakit tidak menular dan bersifat irreversible. Penyakit ini akan berdampak pada gangguan fisik dan juga psikologis. Masalah tersebut dapat mempengaruhi cara berpikir pasien pasien, pandangan terhadap hidup dan status kesehatannya yang pada kelanjutannya berdampak pada manajemen diri dalam mengelola penyakitnya. Pasien gagal ginjal kronik harus memiliki manajemen diri yang baik untuk memperlambat penurunan fungsi ginjal lebih lanjut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan manajemen diri pada pasien gagal ginjal kronik. Sampel pada penelitian ini berjumlah 96 responden yang diseleksi dengan teknik consecutive sampling. Metode penelitian ini adalah cross sectional. Analisis data menggunakan Uji Chi Square. Hasil analisis Chi Square diperoleh adanya hubungan antara konsep diri dan dukungan keluarga dengan manajemen diri (p=0,002 & p=0,004). Analisis multivariat menunjukkan  variabel konsep diri merupakan yang paling dominan mempengaruhi manajemen diri dengan OR=3.647 sementara variabel konfounding: dukungan keluarga berkontribusi sebesar OR=1.279. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor konsep diri yang disertai dengan  aspek dukungan keluarga merupakan aspek   penting yang perlu diketahui oleh seorang perawat dalam membentuk manajemen diri pasien GGK.

---

Chronic kidney disease (CKD) is one of the non-communicable ang irreversible, the ilness will impact on physical disturbances and psychological changes as well. As a result, these problems can interfere with the patient's way of thinking on theor life and health status. It is necesarry for CKD patients having good self-management in ordr to delay deterioration of the impairment of kidney function. This study aimed to determine the relationship between self-concept and self-management in CKD patients. There were 96 respondents of CKD patinets, whose recruited by probability sampling technique. This research method was a quantitative approach with a cross sectional. The results showed that there was a relationship between self concept and self management (p=0.002 & p=0.004). Multivariat analysis revealed that self concept was the most dominant  variable influencing self-management with OR=3.647 while the confounding variable: Family Suppot contributed with OR = 1.279. It can be conclude that there was a relatioship between self-concept and self-management, and there was a relatioship between family support and self management.self-concept was the most dominant variable  that can affect self management."

"Di bulan Agustus tahun 2011 ini, bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-66 proklamasi kemerdekaannya. Bagi bangsa manapun, peringatan hari kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peringatan detik-detik proklamasi kemedekaan adalah momentum yang paling tepat untuk melakukan introspeksi, kontemplasi sekaligus melakukan refleksi, atas berbagai capaian, prestasi maupun pengalaman pembangunan, guna dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam menyikap konstruktif..."

"Penelitian ini membahas mengenai kebutuhan akan asuransi pertanian di Indonesia, khususnya asuransi pertanian untuk usahatani padi, yang belum memiliki payung hukum khusus dalam mengatur ganti kerugian apabila terjadi gagal panen. Selanjutnya, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah risiko gagal panen pada usahatani padi dapat diasuransikan dan apakah Pemerintah sebaiknya mewajibkan asuransi produk pertanian pada petani padi untuk mengahadapi risiko gagal panen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisis datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asuransi pertanian merupakan strategi dalam menjamin risiko kerugian dalam usahatani padi, asuransi pertanian untuk usahatani padi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usahatani padi untuk mengalihkan risiko-risiko pertanian terutama risiko yang berpotensi gagal panen. Kemudian asuransi pertanian untuk usahatani padi diperlukannya suatu proyek rintisan (pilot project) yang merupakan 'tempat belajar' bagi para pembuat kebijakan. Dari proyek ini diharapkan akan diperoleh pengalaman dan pengetahuan serta informasi yang berguna tentang seluk beluk sistem asuransi pertanian. Terkait dengan hal ini maka Pemerintah harus mewajibkan asuransi wajib untuk gagal panen pada usahatani padi. Di samping itu diperlukan adanya penetapan prioritas wilayah yang akan dikembangkan dan prioritas inisiasi pengembangan kelembagaan terutama bagi wilayah-wilayah yang dinilai mendesak dibangunnya sistem asuransi pertanian.

---

AbstractThis research discusses the need for agricultural insurance in Indonesia, especially agricultural insurance for rice farming, which do not yet have specific legal protection in regulating the compensation in case of crop failure. Furthermore, the problems in this study is whether the risk of crop failure in rice farming can be insured and whether the government should require insurance of agricultural products in the rice farmers to confront the risk of crop failure. This research using a normative juridical research method, while data analysis is a qualitative method. From the results of this study can be concluded that agricultural insurance is a strategy in anticipation of the risk of loss in rice farming, rice farming for agricultural insurance can be exploited by the perpetrators of rice farming to transfer risks, especially agricultural potential risk of crop failure. Then the agricultural insurance for rice farming need for a pilot project (pilot project) which is a "learning place" for policymakers. Of the project is expected to be acquired experience and knowledge as well as useful information about the ins and outs of the agricultural insurance system. Related to this is the nature of insurance participation to farm rice farming is more in line with the current state of Indonesian society is compulsory insurance. In addition it is necessary to the determination of priority areas to be developed and priorities for the initiation of institutional development, especially for areas that are considered urgent construction of the agricultural insurance system."