Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada zaman modern, pembajakan memiliki hubungan terhadap pembelian secara illegal terhadap tipe media seperti berikut: peta, performance, lukisan, fotografi, rekaman suara, gambar, program computer dan masih banyak lagi. Pembajakan itu sendiri adalah kegiatan yang umum terjadi di Australia. Konten digital khususnya musik dan film, banyak diunggah dari Internet secara ilegal. Menurut George Brandis, Australia adalah pelaku pembajakan terparah di dunia dibandingkan dengan negara lain.Laporan ini akan menggunakan literature yang berkaitan dengan topic untuk menjelaskan pembajakan secara lebih dalam dan juga akan mambahas sejarah dari pembajakan itu sendiri dan juga memeriksa undang-undang anti pembajakan di Australia. Laporan ini juga akan membandingkan dan menganalisa data sekunder yang diambil dari tiga studi yang berbeda dan dari analisa data sekunder tersebut akan menghasilkan dan menemukan motivasi-motivasi dan alasan dibalik aktifitas pembajakan yang terjadi di Australia.Dari data yang dianalisa, dapat disimpulkan bahwa biaya, aksestabilitas dan ketepatan waktu adalah alasan utama mengapa kebanyakan orang di Australia melakukan pembajakan. Maka dari itu, servis berlangganan seperti Netflix, Stan dan Apple Music menawarkan solusi yang tepat untuk memberantasi pembajakan secara legal, terjangkau dan mudah diakses oleh pengguna internet.

---

ABSTRACTIn modern era, piracy simply have relevance to the illegal purchase of any of the following types of media maps, performances, paintings, photographs, sound recordings, motion pictures, computer programs, and more. Piracy itself is a common activity in Australia. Digital content, especially music and films, are downloaded from the Internet illegally. According to George Brandis, Former Attorney General, he identified Australia as ldquo the worst offender of any country in the world when it comes to piracy rdquo Hopewell, 2014 .This report will apply relevant literature to explain piracy as well as to look over the history of piracy itself and examine the impending anti piracy legislation in Australia. Also, this report compares and analyses secondary data taken from three separate studies completed in Australia and the results from this secondary data analysis will discover key motivations and reasoning behind the piracy activities in Australia.Through the analysis of the data produced by the surveys it is evident that cost, accessibility and timeliness are the key motivations in play when Australians make the decision to pirate digital content. Therefore, subscription services such as Netflix, Stan and Apple Music offer a potential solution to the issue of piracy that is legal, low cost, accessible as well as timely."

"ABSTRAKDalam dunia sekarang ini, teknologi dan internet sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa internet menghubungkan orang-orang dari semua bagian dunia. Saat ini, hampir semua konten terutama musik dan film dapat diakses melalui internet. Namun, sebagian besar konten ini dilindungi oleh hukum hak cipta dan distribusi yang tidak sah, atau pembajakan, adalah ilegal, dan telah menjadi isu utama dalam industri ini. Baru-baru ini, layanan media streaming seperti Netflix dan Spotify telah datang dan mengisi celah di pasar. Ini memiliki potensi untuk mengurangi pembajakan dengan cara menjadi alat yang mudah untuk mengakses musik dan film.Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana layanan berlangganan khususnya Netflix dan Spotify akan mengurangi atau menambah pembajakan. Sebagai studi kualitatif, penelitian ini akan menganalisis aktivitas pembajakan sebelum dan sesudah tahun Spotify dan Netflix timbul. Untuk melakukannya, baik data primer dan sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber di internet. Hasilnya, terlihat bahwa pengenalan layanan berlangganan, khususnya Netflix dan Spotify, telah memiliki peranan yang penting dalam penurunan tingkat pembajakan, meskipun tidak memliki efek yang signifikan. Sebagai tambahan, penting untuk tidak hanya meningkatkan penegakan hukum di industri musik dan film, tetapi juga untukmeningkatkan investasi di layanan berlangganan. Kata Kunci: pembajakan, layanan berlangganan, netflix, spotify

---

ABSTRACTIn today rsquo s world, technology and the Internet are essential to our daily life. It could be said that Internet connects people from every parts of the world. Nowadays, contents especially music and movies can be access via the Internet. However, the majority of this shared content is protected under copyright law and unauthorised distribution of these contents, also knows as piracy, is illegal, and has become a major issue in this industry. Recently, legal media streaming services such as Netflix and Spotify has came along and fill the gap in the market. These have a potential to reduce piracy by way to being convenient tools to access both music and movies.The aim of this paper is therefore to know how the legal subscription services particularly Netflix and Spotify will decrease or increase piracy. As a qualitative study, this research will analysed the activity of piracy before and after the years of Spotify and Netflix arise. In order to do so, both primary and secondary data was collected from various sources in the Internet. As a result, it is apparent that the introduction of subscription service, particularly Netflix and Spotify, has had a role in the reduction of piracy rates, even though the effects are definitely not that drastic. Based on the results, it is important to not only increasing the enforcement law in the industry, but also to encourage and support by increasing investment in legal subscription services. Key words piracy, subscription services, netflix, spotify "

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perdebatan kebijakan sensor internet di Australia dalam proses pembahasan RUU Broadcasting Services Act 1992. Proses perdebatan yang dianalisa terjadi di tingkat masyarakat sipil dan lembaga Senate serta House of Representatives Australia pada tahun 1999. Perdebatan yang terjadi didominasi oleh isu tanggung jawab negara dalam sensor internet dan kebebasan pengguna akhir. Beberapa kelompok melihat bahwa negara juga bertanggung jawab menyensor konten internet, baik kepada anak-anak maupun orang dewasa. Sedangkan kelompok lainnya melihat bahwa negara tidak tepat melakukan tindakan tersebut karena pengguna akhir memiliki hak dan kebebasan untuk mengakses konten yang diinginkannya. Menurut mereka, individu dewasa dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan anak-anak menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua mereka. Dari latar belakang tersebut, penulis berargumen bahwa sikap pro kontra aktor-aktor yang antara lain meliputi senator dari Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australia Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren, lembaga riset CSIRO, serta LSM EFA dipengaruhi oleh ideologi yang dianut.Teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori sistem politik David Easton yang membantu menjelaskan bahwa kebijakan RUU BSA 1992 merupakan hasil dari input sistem politik maupun non sistem politik berupa tuntutan dan dukungan untuk menangani konten negatif internet. Penulis juga menggunakan konsep penyensoran yang menjelaskan bahwa perdebatan dalam konteks sensor tidak pernah terlepas dari pertentangan aliran pemikiran liberal Mills melawan pemikiran konservatif Burke. Perbedaan zaman dan media yang disensor membuat konsep ini tidak menjelaskan bahwa efektivitas serta batas waktu pemberlakuan sistem sensor juga menjadi perdebatan besar dalam proses pembahasan RUU BSA 1992. Penulis juga menggunakan teori ideologi yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo dan Deliar Noer bahwa himpunan nilai akan menentukan sikap terhadap problema politik yang dihadapi. Hasil analisa menunjukkan bahwa sikap pro dan kontra yang ditunjukkan para aktor sebagian besar memang dipengaruhi oleh ideologi liberal dan konservatif yang mereka anut. Namun, ideologi tidak menjadi satu-satunya penyebab sikap pro kontra tersebut. Adanya unsur lain seperti upaya mempertahankan koalisi, hubungan kepentingan dengan pelaku industri, serta penilaian atas efektivitas sistem turut berperan besar menentukan sikap pro konta atas RUU BSA 1992.

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the debate of internet censorship policy in Australia in the process of discussing the Broadcasting Services Act Act 1992. The process of debate analyzed took place at the level of civil society and Senate institutions and the House of Representatives Australia in 1999. The debate was dominated by issues of state responsibility in censorship internet and end user freedom. Some groups see that the state is also responsible for censoring Internet content, both to children and adults. Other groups see that the state is not appropriate to perform such actions because the end user has the right and freedom to access the content he wants. According to them, the adult individual can be responsible for himself and the children become part of the responsibilities of their parents. From this background, the authors argue that the pro contra attitude of the actors, among others, includes the senators from the Liberal Party, National Party, Country Liberal Party, Australian Labor Party, Australian Democrat Party, Australian Green Party, Senator Brian Harradine, Senator Peter James Andren , CSIRO research institutes, and EFA NGOs are influenced by the ideology adopted.The theory used by the author to answer the problem is David Easton 39 s political system theory which helps explain that the BSA 1992 BSA policy is the result of the input of political system and non political system in the form of demands and support to handle negative internet content. The author also uses the concept of censorship that explains that the debate within the context of censorship is never independent of the contradiction of Mills 39 liberal school of thought against Burke 39 s conservative thinking. The difference of the epoch and the censored media made this concept does not explain that the effectiveness of the sensor system and the time limit of the application of the sensor system also became a major debate in the process of discussing the 1992 BSA Bill. The author also uses the theory of ideology to analyze the attitude of each actor in the issue of the BSA 1992 BSA debate. analysis shows that the pro and contra attitudes shown by actors are largely influenced by their liberal and conservative ideology. However, ideology is not the only cause of the pro contra 39 s attitude. The existence of other elements such as efforts to maintain the coalition, the relationship of interests with industry players, as well as the assessment of the effectiveness of the system played a major role in determining the pro contra attitude of the BSA 1992 bill."

"Piracy merek masih banyak terjadi di Indonesia meskipun kita sudah menganut sistem pendaftaran konstitutif. Ini menunjukkan bahwa ada kendala lain yang menyebabkan masih memungkinkannya piracy merek untuk dilakukan dan berkembang di Indonesia. Piracy merek ini Brat kaitannya dengan merek terkenal. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Paris, juga sebagai anggota WTO, Indonesia wajib melindungi keberadaan merek terkenal. Namun, di Indonesia merek terkenal mempunyai permasalahannya sendiri, c?iantaranya regulasi yang belum jelas. Maka pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) terhadap suatu permohonan pendaftaran merek memegang peranan panting dalam mencegah pembajakan merek. Dirjen HaKI-pun mempunyai kendalanya sendiri dalam melakukan pemeriksaan substantif.Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan pemeriksaan substantif dengan pembajakan merek, tanggung jawab Dirjen HaKI terhadap putusan yang telah dibuat bila terjadi pembajakan merek, dan upaya hukum korban pembajakan merek. Dengan metode penelitian normatif, melalui bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum utama, penelitian ini mempunyai sifat perskriptif. Dan basil penelitian, penulis menemukan Undang-Undang Merek kita sekarang mempunyai celah hukum dalam melindungi merek terkenal, namun juga memberikan upaya hukum bagi korban pembajakan merek, serta Dirjen HaKI dalam juga sangat membutuhkan bantuan pihak-pihak lain dalam tugasnya."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara etika yang dimiliki masyarakat Jabodetabek dengan tingkat pembajakan CD musik dan software di Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode regresi untuk menguji pengaruh etika terhadap sikap seseorang pada pembajakan digital lalu kecenderungan untuk melakukan pembelian produk pembajakan digital itu sendiri Penelitian ini juga menggunakan metode uji beda independent t-test untuk mencari tahu perbedaan pembajakan antara CD musik dan software di Jabodetabek. Untuk menguji etika pada penelitian ini, maka ekuitas moral dan relativisme digunakan untuk mengukur etika pada penelitian ini. Dengan menggunakan data sampel mahasiswa Jabodetabek, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara ekuitas moral dan relativisme terhadap pembajakan CD musik namun hanya ekuitas moral yang berpengaruh terhadap pembajakan software sedangkan relativisme tidak berpengaruh. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tingkat pembajakan digital software lebih tinggi dibandingkan CD musik di Jabodetabek

---

ABSTRACTThis study aims to find out the influence between ethics towards the rate of music CDs and software piracy in Jabodetabek society. This study uses regression analysis to examine the effect of ethics to attitude toward digital piracy behavior and intention to buy digital piracy products. This research also used independent t-test methods to find out the difference between music CDs piracy and software piracy in Jabodetabek. To examine the ethics in this research, moral equity and relativism were used to measure ethics in this study. By using sample data of Jabodetabek college students, the results of this study indicate that there are influences between the equity and the moral relativism of the piracy of music CDs, but only moral equity affecting software piracy, while relativism has no effect towards software piracy. The study also concluded that the rate of software piracy is higher than CD music in Jabodetabe"