Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan kewarganegaraan etnis Rusia di Estonia. Sebagai negarapecahan Uni Soviet yang telah mendapatkan kemerdekaannya Estonia menjadi sebuah negara yang mempunyaibanyak persoalan yang harus di selesaikan salah satunya adalah permasalahan kewarganegaraan. Kebijakan migrasiyang dilakukan Uni Soviet menyisakan banyak warga negara Rusia yang terjebak di negara pecahan Uni Sovietyang telah merdeka. Sehingga sebagian besar etnis Rusia tersebut menjadi tidak memiliki kewarganegaraan ataudisebut juga gray passport.Pemerintah Estonia membuat kebijakan kebijakan untuk mengkualifikasi warga negarayang akan mendapatkan kewarganegaraan Estonia. Permasalahan ini terus berlanjut selama bertahun tahun sejakkemerdekaan Estonia, hingga saat ini Estonia telah bergabung menjadi bagian dari Uni Eropa. Tujuan dari penelitianini adalah untuk menjelaskan mengapa etnis Rusia di Estonia mengalami permasalahan kewarganegaraan khususnyapada tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metodepenelitian historis. Sejarah kelam Estonia berada dibawah Uni Soviet membuat pemerintah Estonia tidakmemberikan status kewarganegaraan Estonia dengan mudah. Bergabungnya Estonia kedalam Uni Eropa membawatitik terang bagi permasalahan kewargaaan untuk non-penduduk di Estonia.

---

ABSTRACTThis study explains the citizenship problems of Russian ethnic in Estonia. After gaining independence fromSoviet, Estonia faced many problems related to citizenship. Migration policy of the Soviet Union left many Russiancitizens in the former Soviet Union and caused them to become stateless (sometimes called Gray Passport holder).Moreover, Estonian government made strict policies to qualify the citizens who will obtain Estonian citizenship.This problem continues for many years until Estonia has joined the European Union. Regarding the problems, thisstudy explained why Russian ethnics in Estonia experienced discrimination and faced citizenship problems,especially in 2004. This study used a qualitative approach and historical methods.The dark history of Estonia underSoviet Union made Estonian government not give Estonian citizenship status easily. However, Estonia joinned theEuropean Union brought a bright spot for the citizenship problems of non-citizen in Estonia."

"Sebagai sebuah negara besar, Indonesia harus menerima perbedaan dan keragaman sebagai sebuah berkah. Perbedaan fisik dan budaya adalah asset. Keragaman tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk saling menjatuhkan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam kurun waktu puluhan tahun, warga etnis Tionghoa selalu menjadi sorotan tajam di negeri ini. Mereka sering dipersulit saat mengurus berbagai dokumen kewarganegaraan, disudutkan, dan dijadikan kambing hitam ketika masalah-masalah berbau rasialis muncul di negeri ini. Melalui Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 lah pertama kalinya SBKRI diatur dan ternyata menjadi kewajiban bagi warga etnis Tionghoa untuk mendapatkan pelayanan publik. Hal ini menjadi suatu perlakuan yang diskriminatif bagi mereka. Ratifikasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan pada 11 Juli 2006 oleh DPR dianggap bersejarah karena undang-undang ini menggantikan undang-undang kewarganegaraan yang sudah berumur 48 tahun. Undang-undang kewarganegaraan yang baru dianggap lebih manusiawi dan memuat aspirasi warga etnis Tionghoa untuk diperlakukan sama dengan warga negara yang lain. Memang, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mengatur mengenai SBKRI sebagai bukti kewarganegaraan secara khusus, akan tetapi bila ditafsirkan dari norma yang terkandung di dalamnya, pemaknaan ?orang-orang bangsa Indonesia asli‟, maka secara jelas undang-undang ini mengandung konsep natural born citizenship. Dengan demikian, warga keturunan Tionghoa merupakan warga Indonesia asli yang tidak memerlukan bukti kewarganegaraan, sebagaimana WNA yang melakukan naturalisasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Studi dokumen tersebut diperoleh dari sejumlah fakta atau keterangan yang terdapat di dalam dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa SBKRI tidak lagi valid setelah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 terbit hanya saja dalam prakteknya masih ada warga etnis Tionghoa yang harus menyertakan SBKRI ketika mengurus dokumen kewarganegaraan dengan berbagai alasan.

---

As a large country, Indonesia should accept difference and diversity as a blessing. Physical and cultural differences are assets. Diversity should not be used as an excuse to bring down each and violate human rights. In a period of decades, ethnic Chinese have always been under the spotlight in this country. They are often compounded when arranging various documents of citizenship, cornered, and scapegoats when problems arise smelling racist in this country. Through Law No. 62 of 1958, SBKRI for the first time set and turned out to be an obligation for citizens of ethnic Chinese to public service. This becomes a discriminatory treatment to them. Ratification Law No. 12 of 2006 concerning citizenship on July 11, 2006 by the House of Representatives is considered historic because this law replaces legislation citizenship 48 years old. Citizenship legislation recently considered more humane and load aspirations of ethnic Chinese to be treated equally with other citizens. Indeed, Law No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia does not regulate SBKRI as proof of citizenship in particular, but when interpreted from the norms contained in them, meaning 'people of Indonesia native', then clearly the law this contains the concept of natural born citizenship. Thus, an ethnic Chinese Indonesian citizens who do not require the original proof of citizenship, as well as foreigners who commit naturalization. In this study, the writers collected data using interviews and document research. The study documents obtained from a number of facts or information contained in the documents, books, articles, and legislation related to the research topic. The writer can conclude that SBKRI is no longer valid after Law No. 12 of 2006 published, but the reality is there are people who still need SBKRI when issuing citizenship documents with a variety of reasons."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan Palestina dan Israel khususnya mengenai kronologi pembersihan etnis Palestina pada 1948 atau Nakba dan dampaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Kronologi terjadinya pembersihan etnis terbagi menjadi tiga fase yaitu fase meneror masyarakat Palestina pada Desember 1947 sampai Maret 1948. Fase pendudukan wilayah Yahudi pada Maret sampai Mei 1948. Fase pendudukan wilayah Arab oleh Yahudi pada Juni sampai Desember 1948. Adapun dampak yang ditimbulkan Nakba berimbas pada umat Yahudi berupa tersedianya tempat tinggal bagi imigran. Sedangkan bagi masyarakat Palestina dampak Nakba adalah mengungsi ke negara-negara sekitar Israel dan bagi negara-negara Arab berupa menurunnya standar hidup penduduk negara yang bersangkutan.

---

This research describe about Palestine-Israel problem especially about the process of Ethnic Cleansing in 1948 or Nakba and the impact of it. The research is using historical method. The Process of ethnic cleansing divided in three phases. The three phases are terror phase to frighten Palestinians in December 1947 until March 1948. Phase of occupation Jewish state territory is during March until May 1948 and the last phase is the occupation of Arab state territory by Jewish in June until December 1948. Moreover, the impact of Nakba affected Jewish in positive way because the Jewish immigrant have a place for live, but for Palestinians the Nakba affect their whole life because they become refugees in Israel neighbour countries and for Arab countries the Nakba affected their citizens living standard."

"ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan bagaimana dampak dari terjadinya stateless terhadap kehidupan masyarakat etnis Rohingya pasca penerapan Myanmar Citizenship Law tahun 1982. Adapun, perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori statelessness. Dalam teori tersebut, disebutkan bahwa terdapat empat jenis faktor penyebab terjadinya stateless, yaitu adanya konflik hukum kewarganegaraan, warisan penjajahan, perampasan kewarganegaraan secara sewenang-wenang dan hambatan administratif beserta kurangnya dokumentasi. Selain itu, dalam teori itu juga disebutkan mengenai dampak dari terjadinya stateless, yaitu hilangnya sejumlah hak fundamental sebagai warga negara. Hak-hak fundamental itu diantaranya adalah hak untuk mengakses dan menggunakan layanan publik, hak untuk memilih dan melakukan fungsi publik tertentu, hak untuk berdaya secara ekonomi serta hak untuk berpartisipasi dan memperoleh perlindungan. Di samping itu, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi literatur. Untuk itu, hasil penelitian ini adalah bahwa hilangnya sejumlah hak fundamental masyarakat etnis Rohingya sebagai warga negara tersebut merupakan dampak dari terjadinya stateless pasca penerapan Myanmar Citizenship Law tahun 1982.

---

ABSTRACT

This research is intended to answer research questions related to how the impact of statelessness on the lives of Rohingya ethnic communities after the implementation of the Myanmar Citizenship Law in 1982. Meanwhile, the perspective used in this study is to use the statelessness theory. In this theory, it is stated that there are four types of factors causing statelessness, namely the conflict of citizenship law, the legacy of colonization, arbitrary deprivation of citizenship and administrative barriers along with a lack of documentation. In addition, the theory also mentions the impact of statelessness, namely the loss of a number of fundamental rights as citizens. These fundamental rights include the right to access and use public services, the right to choose and perform certain public functions, the right to be economically empowered and the right to participate and obtain protection. In addition, the research method used is qualitative with literature study techniques. To that end, the results of this study are that the loss of a number of fundamental rights of the Rohingya ethnic community as citizens is the impact of the occurrence of stateless post implementation of the Myanmar Citizenship Law in 1982."

"ABSTRAK

Perbincangan mengenai legalitas aborsi di Federasi Rusia terus menuai kontroversi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendasari perubahan dalam perkembangan undang-undang aborsi di Federasi Rusia dan sejauh mana masalah aborsi dianggap legal oleh pemerintah Rusia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan online research, hasil analisis menunjukkan bahwa angka kelahiran rendah, keluhan dari militer Rusia, meningkatnya kembali pengaruh Gereja Ortodoks Rusia, angka aborsi yang tinggi jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, kurangnya tanggung jawab di antara orang tua terhadap anak, terdapat stigma pada perempuan Rusia umumnya bahwa anak dapat membawa perubahan yang tidak diinginkan pada gaya dan standar hidup merupakan faktor-faktor yang melandasi pemerintah Rusia dalam mengubah undang-undang yang mengatur tentang aborsi. Hingga tahun 2016, pemerintah Rusia menganggap legal aborsi dengan syarat tertentu. Data primer yang digunakan bersumber dari undang-undang mengenai dasar perlindungan kesehatan warga di Federasi Rusia. Pendekatan teori yang digunakan untuk mengkaji fenomena perkembangan legalitas aborsi di Federasi Rusia yaitu teori pilihan rasional. Artikel ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan keputusan bagi negara-negara baik yang akan melegalkan atau menolak aborsi.

---

ABSTRACT

The discussion about legalization of abortion in Russian Federation continues to reap controversy. This research aimed to analyze the factors underlying any changes in the development of abortion law in the RF and as far as the problems of abortion was considered legal by the Russian government. By using a qualitative approaches and data collection techniques used are literature studies and online research, the analysis shows that low birth rate, complaints from Russian military, the increasing of the influence of Russian Orthodox Church, the abortion rates was high if we compared with other European countries, lack of responsibility among parents to children, stigma on Russian woman generally that child can make undesirable changes in style and standard of living are factors underlying the Russian government in changing abortion laws. Until 2016, the Russian government considers legal abortion with certain conditions. The primary data based on the foundation of the protection of citizen rsquo s health in the RF. The theory that used to analyze phenomenon of the development of legality abortion in the Russian Federation is rational choice theory. This article can be used as decision considerations for the countries that will legalizing or refusing abortion."

"Skripsi ini menjelaskan tentang konflik etnis yang terjadi di Sampit. Kalimantan Tengah pada 18 Februari 2001 yang melibatkan dua kelompok etnis yaitu Suku Dayak dan Madura. Konflik antara dua kelompok etnis ini telah berulang kali terjadi pada masa Orde Baru, tetapi konflik terbuka baru meledak pada era Reformasi. Banyak faktor yang menjadi pemicu konflik diantaranya yang utama adalah sosial-budaya. Benturan antara kedua kelompok etnis ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dari pihak Suku Madura dan membuat mereka harus meninggalkan Kalimantan Tengah. Mereka harus tinggal di tempat-tempat pengungsian di Jawa Timur. Pemerintah telah melakukan beberapa usaha rekonsiliasi untuk kedua pihak yang berkonflik. Setelah melakukan beberapa perjanjian perdamaian, warga dari suku Madura boleh kembali lagi ke Kalimantan Tengah dengan beberapa persyaratan. Mereka yang diijinkan kembali tersebut diantaranya haruslah yang tidak terlibat tindak kriminal dan telah lahir dan tinggal di Kalimantan Tengah dalam waktu yang lama.

---

This thesis describes about an ethnic conflict which occured in Sampit, Central Kalimantan on February 18th 2001, involving two ethnic groups which were Madurese and Dayaks. The conflict had been many times happened in the New Order era, but exploded in the Reformation era. There were motives on the conflict, including socio-culture. The clash between the two causing many victims from Madurese. They also had to leave Central Kalimantan. They had to live in evacuation areas in East Java. The government tried some efforts to do reconciliation for them. After some agreements they have done, the Madurese could come back to Central Kalimantan with conditions. They who were allowed to coming back were They who were not involved in crime and have born and lived in Central Kalimantan for a very long time.;"

"Perkembangan seni lukis avant-garde di Rusia merupakan peristiwa penting dalam sejarah seni rupa modern. Di bawah semangat kebaharuan, avant-garde merupakan gagasan radikal yang berusaha mendobrak aliran seni rupa tradisional sebelumnya. Radikalisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal seperti keadaan ekonomi-politik, perkembangan ilmu pengetahuan, dan transformasi sosial di zamannya. Di bawah era industrialisasi dan revolusi, avant-garde Rusia berkembang dan menemukan dinamikanya sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan dinamika avant-garde sehubungan dengan konteks sosial di zamannya. Dari penelitian dapat dibuktikan bahwa kondisi sosial dan kondisi ekonomi-politik di suatu ruang dan waktu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan medan seni rupa (lukis).

---

The development of avant-garde panting in Russia is a significant moment in the history of visual art. At the sake of modernization, avant-garde is radical notion that tries to break the previous traditional art. This radicalization can not be separated from economic-politics, the development of science, and social transformation of its time. Under the industrialization and revolution, Russian avant-garde developed and found its own dynamics.

This research aims to analyze the development and dynamic of Russian avant-garde, regarding its social context at its time. From this research, it is proved that social, economic-politics in particular space and time, could influence the visual art (painting) significantly."

"Tulisan ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menjadi latar belakang keputusan Rusia untuk melakukan intervensi militer ke Suriah. Tindakan ini merupakan pertama kalinya intervensi militer dilakukan oleh Rusia, di luar kawasan yang merupakan pecahan negara-negara Uni Soviet. Secara garis besar, tulisan ini membagi faktor yang mempengaruhi keputusan Rusia untuk mengerahkan militernya ke Suriah, dalam dua kategori; yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kepentingan ekonomi, militer, dan prestis. Sementara itu, faktor eksternal meliputi perang melawan terorisme dan kepentingan geopolitik.

---

This paper aims to understand the factors which caused Russia's decision to engage a large-scale military operation in Syria. It was the first time Russian military intervened outside the post-Soviet territory. This paper will provide the explanatory factors in two categories; internal and external. Internal factors including military, economic, and prestige interest. External factors including war on terror and geopolitical interest."

"Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan sensus penduduk sejak 2010, penelitian ini menguji pengaruh keragaman etnis terhadap ketimpangan pengeluaran di Indonesia. Ini dicapai dengan menggunakan estimasi OLS menggunakan ethnic fractionalization index (efi) dan ethnic polarization index (epoi) sebagai proksi keanekaragaman etnis. Tanpa variabel kontrol, ethnic fractionalization index adalah positif dan signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pengeluaran di Indonesia. Tidak seperti ethnic fractionalization index, ethnic polarization index dan ketimpangan pengeluaran memiliki hubungan berbentuk U terbalik. Namun, pengaruh keragaman etnis kurang signifikan ketika variabel kontrol ditambahkan ke estimasi. Selain itu, efek keanekaragaman etnis kehilangan signifikansinya ketika memasukkan dummy wilayah ke dalam estimasi. Kami menemukan bahwa semua dummy wilayah secara signifikan mempengaruhi ketimpangan dan mengurangi efek keragaman etnis. Akhirnya, dimasukkannya interaksi antara proxy keragaman etnis dan dummy wilayah mengungkapkan hasil yang tidak terduga. Meskipun tidak signifikan, baik interaksi ethnic fractionalization index atau ethnic polarization index dengan dummy wilayah menunjukkan hubungan negatif.

---

Based on the National Socio-Economic Survey (Susenas) and population census from 2010, this study examines the effect of ethnic diversity on expenditure inequality in Indonesia. This is achieved using the OLS estimation using ethnic fractionalization index (efi) and ethnic polarization index (epoi) as the proxy of ethnic diversity. Without the control variable, the ethnic fractionalization index is positive and significant in affecting expenditure inequality in Indonesia. Unlike the ethnic fractionalization index, the ethnic polarization index and expenditure inequality have an inverted U-shaped relationship. However, the effect of ethnic diversity is less significant when control variables are added to the estimation. Additionally, the effect of ethnic diversity loses its significance when incorporating regional dummies into the estimation. We found that all regional dummies significantly affect inequality and diminish the ethnic diversity effect. Finally, the inclusion of the interaction term between ethnic diversity proxy and regional dummies reveals an unexpected result. Though not significant, both interactions of the ethnic fractionalization index or the ethnic polarization index with regional dummies show a negative relationship."

"Tugas karya akhir ini membahas peran Australia dalam mengentaskan konflik etnis di Kepulauan Solomon. Peran Australia ini akan dilihat melalui tiga paradigma besar dalam Ilmu Hubungan Internasional, yaitu Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai andil Australia dalam pengembalian perdamaian dan stabilitas di Kep. Solomon melalui misi bantuan Regional Assistance Mission to the Solomon Islands (RAMSI). Dinamika hubungan antara Australia dan Kep. Solomon dalam misi RAMSI ini akan dijelaskan melalui teori Hegemonic Stability pada paradigma Realisme, konsep Interdependensi pada paradigma Liberalisme, dan konsep sosialisasi norma, nilai, ide dan keyakinan pada paradigma Konstruktivisme. Hasil yang didapatkan adalah dari penjelasan dalam masing-masing paradigma bahwa Australia adalah negara besar yang bertanggungjawab dengan menanggung cost tertentu bagi penanggulangan konflik etnis di Kep. Solomon.

---

This final assignment discusses about Australia’s big role in tackling ethnic conflict in the Solomon Islands. This role will be explained through three major paradigms within the International Relations Studies, which are Realism, Liberalism and Constructivism. The analysis within this final assignment will provide a comprehensive understanding about how Australia’s role really matters in terms of peacekeeping and regaining stability in Solomon Islands through Regional Assistance Mission to the Solomon Islands (RAMSI). The relationship dynamics between Australia and Solomon Islands will be explained through Hegemonic Stability Theory in Realism perspective, the concept of Interdependence in Liberalism perspective, and the concept of Socialization of Norms, Values, Ideas and Beliefs within the Constructivism perspective. The outcome of this research is a clear analysis in each paradigm on how Australia, a big power player in the Pacific, is responsible and willing to sacrifice some important costs in tackling ethnic conflict in the Solomon Islands."