Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJurnal ini membahas tentang kudeta yang dilakukan militer Mesir terhadap presiden Muhammad Mursi. Mesir memiliki sejarah panjang dengan kekuasaan militer. Sejak militer mengkudeta Raja Farouq pada tahun 1952, militer tidak pernah kehilangan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Mesir hingga akhirnya gelombang Arab Spring pada tahun 2011 mengakhiri rezim militer yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Pemilu secara demokratis diselenggarakan demi memilih presiden dengan cara yang demokratis. Maka terpilihlah Muhammad Mursi dari kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin. Mursi terpilih pada bulan Juni 2012 dengan perolehan suara 51,7 . Mursi berupaya untuk mengembalikan keadaan ekonomi dan politik Mesir yang merosot pasca revolusi 2011. Namun ternyata, ada pihak yang tidak senang dengan berkuasanya Mursi. Salah satunya adalah pihak militer. Apalagi setelah Mursi mengeluarkan dekrit yang dianggap hanya menguntungkan dirinya. Ditambah cara Mursi yang terlalu frontal ingin menghilangkan pengaruh militer di berbagai sektor. Maka terjadilah demonstrasi besar-besaran menuntut presiden Mursi untuk turun. Suasana ini dimanfaatkan oleh militer untuk berafiliasi dengan kelompok oposisi untuk melengserkan Mursi. Dalam kondisi masyarakat yang sedang gaduh, militer menuntut Mursi untuk memperbaiki keadaan dalam waktu 48 jam sejak militer memberi ultimatum. Karena dianggap gagal, akhirnya militer mengambil alih pemerintahan pada 3 Juli 2013.

---

ABSTRACTThis journal discusses the Egyptian military coup against the president Muhammad Mursi. Egypt has a long history of military rule. Since the military coup against King Farouq in 1952, the military has never lost the highest authority in the government until the Arab Spring wave in 2011 put an end to the military regime. The election held in order to elect a president by democratic means. Then elected Islamist Mohammed Morsi from Muslim Brotherhood. Morsi was elected in June 2012 by a vote of 51.7 . Mursi seeks to restore the economic and political situation post revolution 2011. However, there are those who are not happy with Mursi to power. One of them is the military. Especially after Mursi issued a decree that considered only benefit him. Plus Mursi wants to eliminate the influence of the military in various sectors. Then there was massive demonstrations demanding the president Morsi to step down. This atmosphere is used by the military to be affiliated with opposition groups to depose Morsi. In conditions of the people who were being rowdy, demanding military Mursi to remedy the situation within 48 hours. Because it was considered a failure, the military finally took office on July 3, 2013."

"ABSTRAKKudeta militer Mesir yang terjadi pada pemerintahan Presiden Mursi pada 3 Juli 2013 cukup menyita perhatian masyarakat dunia. Mesir yang baru saja lepas dari pemerintahan diktator Husni Mubarak dan menyelenggarakan pemilu demokratis pertamanya, langsung mengalami peristiwa kudeta oleh militernya sendiri setahun kemudian. Muhammad Mursi, presiden terpilih dari partai Ikhwanul Muslimin, baru setahun menjabat sebagai presiden. Partai Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya sangat kuat, saat ini menjadi buronan di Mesir. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, memicu terjadinya kudeta ini. Faktor terbesar adalah kemunduran ekonomi Mesir dan keresahan masyarakat atas Mursi yang mengambil kebijakan-kebijakan semi-diktator. Pengaruh militer yang kuat di Mesir juga menjadi faktor yang membuat kudeta ini dapat terjadi. Selain itu, terdapat pula kemungkinan adanya intervensi Amerika Serikat yang memiliki beberapa kepentingan di Mesir dan Timur Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang sejarah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kudeta ini.

---

ABSTRACTEgypt rsquo s military coup d rsquo etat which was happened to President Mursi rsquo s government in 3rd of July 2013 immediately gained world rsquo s attention. Just released from dictator Husni Mubarak rsquo s regime for a year and held its first democratic election, Egypt suffered a coup d rsquo etat by its own military force. Muhammad Mursi, Egypt rsquo s first elected President from Islamic Brotherhood party, sat in his office for just one year. The party itself which was very strong, now become fugitives. Both internal and external factors are considered responsible for this coup d rsquo etat. The biggest factors are economic falls and public anxiety for Mursi decisions which was considered semi dictatorship. The military force rsquo s strong influence in Egypt also played a big role which made this coup d rsquo etat happened. Besides that, there is a possibility of intervention from United States of America whose interests are existed in Egypt and Middle East countries. This study is a qualitative research with literature study method. The purpose of this study is to explain historical backgrounds and factors which influenced the coup d rsquo etat."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan tentang kronologi pemerintahan Muhammad Mursi sejak dilantik hingga dikudeta oleh militer Mesir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri atas pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan dari penelitian ini adalah menjelaskan secara kronologis situasi dan kondisi Mesir pada masa pemerintahan Muhammad Mursi sejak dilantik hingga dikudeta. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga membuktikan bahwa peristiwa kudeta presiden yang dilakukan oleh militer Mesir tersebut bukan merupakan kudeta menurut Edward Luttwak dan Eric A. Nordlinger, melainkan sebuah penggulingan yang dieksekusi oleh militer Mesir.

---

ABSTRACTThis thesis describes the chronology of Egypt government under the reign of Muhammad Mursi, starting from his coronation until his coup by Egyptian Armed Force. The method used is the historical method consisting of a selection of topics, heuristic, verification, interpretation, and historiography. The result of this thesis is to explain in chronological circumstances of Egypt during the reign of Muhammad Mursi since his coronation until his coup. In addition, the result of this thesis shows that the president coup d?etat events conducted by the Egyptian Armed Force is not a coup by Edward Luttwak and Eric A. Nordlinger theories, but an overthrow which was executed by the Egyptian Armed Force."

"Tesis ini membahas nilai strategis Ukraina bagi Rusia dalam menjaga supremasinya di kawasan Eropa Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rusia menggunakan strategi yang sangat aktif dan ofensif dalam menyikapi krisis di Ukraina, khususnya mengenai Krimea, berbeda ketika Rusia menghadapi ekspansi NATO di negara-negara Eropa Timur lainnya. Ukraina merupakan negara dengan wilayah yang strategis di Eropa Timur yang mendorong aktor-aktor internasional bersaing untuk menguasai Ukraina. Ukraina menjadi arena perebutan pengaruh antara NATO dan Uni Eropa dengan Rusia. Militer dikerahkan untuk mengamankan kepentingan Rusia di Ukraina. Bagi Rusia, Ukraina merupakan benteng terakhir dalam membendung ekspansi NATO di Eropa Timur.

---

The aim of this thesis is to describe about strategic value of Ukraine for Russia to maintain its supremacy in the Eastern European region. This research is a qualitative study with analytical design. The results showed that Russia are using very active and aggressive strategy in responding the crisis in Ukraine, especially in Crimean Peninsula, unlike when Russia faced NATO expansion in another Eastern Europe countries. Ukraine is a country with a strategic area in Eastern Europe which encourages international actors compete for controlling Ukraine. Ukraine became the arena of the struggle for influence between NATO and the European Union with Russia. Military deployed to secure Russia?s interests in Ukraine. For Russia, Ukraine is the last base to stem NATO expansion in Eastern Europe."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena di Keresidenan Banten setelah daerah itu diduduki oleh Belanda. Penelitian ini melalui empat tahap, yaitu mencari sumber sejarah (heuristik), kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan di kedua pemerintahan sipil yang saling bermusuhan itu berjalan tidak sempurna. Tidak lama setelah Banten diduduki oleh Belanda, b eberapa tokoh Banten khususnya yang pro-Belanda membicarakan status daerah itu di masa datang. Dinas Penerangan Keresidenan Banten pro-Belanda menyediakan beberapa alternatif agar dipilih rakyat Banten. Alternatif yang dikemukakan adalah: (1) Banten sebagai Propinsi ke-13 dari Kerajaan Belanda, (2) Banten masuk Negara Indonesia Serikat secara langsung sebagai negara atau daerah istimewa, atau (3) Banten masuk NIS secara tidak langsung dengan terlebih dahulu bergabung dengan negara Pasundan atau Distrik Federal Jakarta. Jika bergabung dengan negara Pasundan, ada dua cara, yaitu daerah itu sebagai keresidenan, atau sebagai negara, atau sebagai daerah istimewa. Beberapa alternatif tersebut disampaikan kepada Badan Perwakilan Rakyat Banten untuk dipilih dan menetapkan suatu delegasi yang tugasnya menyampaikan pilihan mereka ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Ternyata badan tersebut tidak mengikuti keinginan Dinas Penerangan, tetapi menunggu hasil konferensi. Putusannya, Banten tetap masuk wilayah RI sebagai salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.

---

The aim of this researh is to expose the phenomenon in Banten Residency after the Dutch occupied the region. There are four steps used in this research, i.e. collecting historical sources (heuristic), critique, interpretation and historiography (writing the history). This research result that the two sides of the civil government did not work well. Not long after Banten was occupied by the Dutch, several prominent Bantenese figures, especially those who were pro- Dutch discussed the future status of the region. The Information Department of Banten Residency who was pro-Dutch offered several alternatives for the people of Banten to choose. The alternatives were: (1) Banten became the 13th province of the Dutch Kingdom; (2) Banten joined the United States of Indonesia as a state or got a special status; (3) Banten indirectly joined the United States of Indonesia. First this region joined the state of Pasundan or the Federal District of Jakarta. If Banten joined the state of Pasundan, there are two options, firstly this district as a residency or secondly, as a state or an exclusive territory. Those alternatives were presented to the People Representative Board of Banten for the people to choose and to appoint a delegation who would present their choice to the Round Table Conference in the Hague (Den Haag). But the body did not follow the aspiration of the representative board. This body just had to wait for the conference decision. Based on the conference decision, Banten remained as a part of the Republic of Indonesia which was a state in the United States of Indonesia."

"Setelah kekalahan Jepang Perang Dunia II, pembangunan Jepang dibidang militer dihentikan dan dipaksa oleh Amerika Serikat untuk fokus hanya pada pertahanan diri. Namun awal abad ke-21, perubahan situasi keamanan dan politik di wilayah seperti China dan Korea Utara telah mendorong Jepang untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan armada militernya. Dalam meningkatkan kapabilitas militer, Jepang melihat Indonesia sebagai negara militer terbesar di Asia Tenggara kemudian mengadakan kerjasama dalam bidang militer. Di bidang pertahanan, Jepang telah menjadi salah satu mitra Indonesia dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalitas prajurit TNI. Indonesia dan Jepang juga mengembangkan kerjasama pendidikan, antara lain pertukaran perwira untuk mengikuti pendidikan pengembangan, pendidikan dan latihan (diklat), pertukaran kunjungan pejabat tinggi pertahanan dan militer Jepang dan Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai hubungan Jepang dan Indonesia dalam bidang militer. Jepang dalam ekspansi militernya melihat perkembangan Cina dan Korea Utara khususnya ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan. Jepang juga melihat potensi yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia yang diyakini oleh pihak Jepang sebagai salah satu negara yang akan berperan besar menjaga keamanan wilayah Asia Tenggara yang juga penting bagi banyak negara maju dari seluruh dunia.

---

After Japan's defeat of World War II, the Japanese development of military field stopped and forced by the United States to focus solely on selfdefense. But the early 21st century, conversion of the security and political situation in China and North Korea have been encouraging Japan to improve its military and fleet capacity and capability. By enhancing military capability, Japan saw Indonesia as the largest army in Southeast Asia and entered into military cooperation of Japan-Indonesia later. Japan Self-Defense forces (JSDF) has been developing a global partnership for development of Indonesian defense capabilities and professionalization of Indonesian national armed forces, furthermore, conducting other field cooperations such as military personnel exchange, education and training, military-to-military cooperation and exercises, disaster response, and exchange of visits between high-ranking military officers. This research discusses the military relationship of Japan and Indonesia in the military field. Japan's military expansion saw the development of China and North Korea especially the tension in South China Sea Region. Japan also saw the potential possessed by Southeast Asian countries particularly Indonesia, which is believed by the Japanese as one of the Southeast Asian countries that played a major role that was able to maintaining Southeast Asia security."

"Tujuan penelitian ini ialah (a) mendeskripsikan peran militer pada era Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba), dan era Reformasi dilihat dari sudut Ketahanan Nasional (Tannas); (b) mengestimasi peran militer di masa depan. Metode penelitian ini melalui pendekatan sejarah, yakni melihat catatan-catatan sejarah melalui literatur dan bukti-bukti di lapangan. Metode penelitian terutama untuk nomor (b) dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Data yang digunakan sebagai data primer melalui wawancara terstruktur. Kriteria responden adalah yang dianggap mengetahui tentang komponen-komponen yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Hasil yang didapat adalah:a. Pada era Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), peran militer dalam memperkuat Tannas sangat signifikan, yakni berhasil menumpas pemberontakan-pemberontakan DI/TII, berhasil mengembalikan Irian Barat ke dalam NKRI dari tangan penjajah Belanda, berhasil menangkal pengaruh-pengaruh negatif dari PKI dan di era Orde Baru peran militer berhasil menjaga politik keamanan, namun di bidang non-pertahanan keamanan keterlibatan militer terlalu jauh, sehingga relatif mengganggu Ketahanan Nasional.b. Prediksi atau perkiraan peran militer di masa depan banyak dipengaruhi oleh sikap militer sendiri terhadap dirinya, yaitu dengan bobot sebesar 31,9%; sikap lembaga legislatif terhadap militer dengan bobot 20,7%; sikap lembaga eksekutif terhadap militer dengan bobot sebesar 27,7%; pandangan Partai Politik terhadap militer dengan bobot sebesar 9,2%; pandangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap militer dengan bobot sebesar 5,4%; dan pandangan Mass Media terhadap militer dengan bobot sebesar 5,1%.

---

This Research target is (a) to describe for the role of military at Old Order era (Orla), New Order (Orba), and Reform era seen from the aspect of Resilience National (Tannas); (b) estimate role of military in the future. Through this Research method approach of history, namely see history notes through evidence and literature in the field. Research method especially for number (b) by using Analytical Hierarchy Process (AHP). Data is used as primary data through structure interview. Responder criterion is which assumed know about components becoming reference in this research. Result the got is:

a. In the Democracy Led era (Old Order), role of military in strengthening Tannas very, namely succeed to put to rout, DI/TII rebellions, success return Irian West into NKRI of hand colonist of Dutch, success of negative influences preventive of PKI and in the New Order era role of success military take care of security politic, but in the area of non-defense of security involvement of military too, so that relative bother Resilience National.

b. Prediction or estimation of role of military in the future influenced many by military attitudes alone to itself, that is with weight equal to 31,9%; legislative institute attitude to military with weight 20,7%; attitude institute executive to military with weight equal to 27,7%; Political Party view to military with weight equal to 9,2%; Self-Supporting Institute view of Society (LSM) to military with weight equal to 5,4%; and Mass view to military with weight equal to 5,1%."

"Tesis ini membahas mengenai reaksi Tiongkok sebagai tanggapan dari peningkatan militer yang dilakukan oleh A.S melalui kebijakan Pivot A.S ke Asia-Pasifik yang dimulai sejak akhir tahun 2011 sampai dengan 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan Tiongkok memberi reaksi dengan menyediakan public goods dalam bidang ekonomi, militer, dan politik kepada negara-negara di kawasan Asia. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendekati dan mempererat hubungan Tiongkok dengan negara-negara di Asia khususnya kawasan Asia Tenggara, agar dapat mempertahankan posisi dan kepentingan di kawasan.

---

This thesis focuses on China’s response to U.S Pivot to Asia and the Pacific which began at the end of 2011 until 2014. It is a qualitative research using study literature method. The finding shows that China reacts by providing public goods in economy, military, and political areas to Asian countries. It is done in order to approach and deepen China’s relations with Asian region countries, particularly Southeast Asia, to preserve its position and interests in the region."

"Penelitian ini merupakan kajian historis tentang seorang tokoh bernama Miura Jo pada masa pendudukan militer Jepang di Bali dalam kurun waktu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi : (1) Bagaimana peran dan tindakan Miura pada masa pendudukan militer Jepang terhadap rakyat Bali dan (2) Bagaimana dasar pemikiran pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh Miura terhadap rakyat Bali pada masa itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan teori-teori penulisan sejarah dalam analisis terhadap sumber-sumber sejarah primer dan hasil wawancara terhadap pelaku sejarah. Hasil penelitian menunjukan ada beberapa peran sentral yang dilakukan oleh seorang Miura di Bali pada masa pendudukan militer Jepang yaitu: (1) sebagai penghubung dan penasehat bagi rakyat Bali dan pemerintah, (2) menggagas reformasi keagamaan, (3) berusaha memprakarsai penguatan ekonomi rakyat Bali, dan (4) menjadi satu-satunya orang Jepang dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) sebagai cerminan pengakuan baik kalangan rakyat Bali maupun pihak Jepang atas ketokohan seorang Miura. Latar belakang kehidupan terlahir pada keluarga, dimana ayahnya seorang pendeta dan ibu seorang pendidik turut berperan membentuk karakter humanis seorang Miura. Dia dapat menjalankan peran sebagai warga negara yang harus taat pada perintah untuk membantu kesuksesan pendudukan Jepang di Bali, disisi lain dia memberi 'sentuhan' nilai humanis persuasif pada kebijakan militeristik yang dijalankan pemerintah pendudukan Jepang. Dengan demikian dia dapat diterima dan pendapatnya diamini oleh rakyat Bali. Akhir kisah hidup Miura menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan 'hadiah' dari Jepang.

---

This study analyzed the life of Miura Jo under Japanese occupation in Bali in the year of 1942-1945. The aims of this research are to analyze role and action of Miura and background of his approach to the people of Bali on that time. This is qualitative approach using the theories of history in analyzing the documents and data. The result shows there are number of Miura's important act among the people of Bali such as: (1) to be connector and adviser to the people of Bali in their relationship to Japanese military government; (2) the conceptor of the religious reform; (3) initiator the empowerment of Balinese in economic term; (4) to be representative of Japanese government in kenkokudoushikai, the Independent Preparation Committee of Bali. The last one can be determined as confession of the personage of Miura because he was only Japanese this committee. Background of his life, born in academic-religious family made strong foundation of his character in humanism as he showed in his approach to the Balinese. He acted as citizen of Japanese to support the country mission, but in the other hand, use persuasive-humanism approach in implementing the militaristic policy simultaneously. By that approach, he got the trust of Balinese. The ending of life of Miura showed the important thing that Indonesian independent was not 'gift' from Japan."