Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembiayaan UKM adalah lebih baik jika diberikan dalam bentuk penyertaan atau ekuitas karena akan lebih mampu meningkatkan daya bertahan hidup UKM survivalship melalui proses belajar learning process dan mendorong inovasi. Lembaga Keuangan syariah idealnya menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil atau penyertaan untuk kegiatan usaha. Sayangnya, selama beberapa decade beroperasi, lembaga keuangan syariah LKS sangat sedikit menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil dan lebih mengandalkan pembiayaan berbasis margin seperti murabahah cost plus financing dan ijarah sewa . Pembiayaan berbasis ekuitas untuk UKM atau perusahaan pemula start up firm umumnya disediakan oleh perusahaan modal ventura dan sejenisnya.Penelitian ini mengevaluasi kelayakan penggunaan akad ijarah sewa konversi bagi LKS untuk meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil atau penyertaan pada UKM. Akad ini diadaptasi dari model pembiayaan hutang konversi atau saham preferen konversi yang umumnya digunakan pada perusahaan modal ventura. Kontrak ijarah konversi merupakan kontrak penyewaan asset tetap untuk kegiatan usaha, dengan fitur dimana LKS dapat mengkonversi akad tersebut menjadi musyarakah dengan syarat tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi apakah pembiayaan bagi UKM akan menghasilkan return yang lebih tinggi bagi LKS jika dilakukan dengan skenario akad ijarah sewa konversi dibandingkan menggunakan skenario akad murabahah atau musyarakah.Kinerja UKM diukur menggunakan laba akuntansi, arus kas operasi dan tingkat pemulihan arus kas. Analisis dilakukan dengan metode simulasi terhadap 9 sembilan sektor UKM di Indonesia. Ditemukan bahwa kinerja akad ijarah konversi selalu lebih unggul dibandingkan akad murabahah ketika kinerja keuangan UKM diukur menggunakan setiap ukuran kinerja UKM. Akan tetapi, pembiayaan dengan skenario akad ijarah konversi tidak selalu lebih unggul dibandingkan pembiayaan dengan akad musyarakah kecuali pada sektor bernilai tambah rendah seperti pertanian dan utilitas.

---

SME financing through equity scheme should increase survivalship of this sector and increase innovation. Ideally, Islamic financial institutions suppose to provide profit and losss sharing or equity for business financing. But for decades, this kind of financing is not much, that Islamic financial institutions have relied on margin based financing such as murabahah cost plus financing and ijarah rent financing . Meanwhile, equity financing for small and medium enterprise SME or start up firms is provided by venture capital firms and other private equity. Islamic financial institution need innovative contracts to provide equity based financing. The contract is adopted form convertible debt or convertible preferred stock in venture capital firms. The contact should comply toshariah rules and workable in marketpace.This reserch aims to analyze the feasibility of a new contract called as convertible contract, designed for SME rsquo s financing. Nature of the contract is a lease aggrement but convertible into equity or musyarakah. Financier hold the conversion right but in prederminted terms and condition. In this research we evaluate if the convertibeijarah contract would produce a higher return for financier compare to murabahah contract and compare to musyarakah contract. The analisis employed simulation method using financial performance of 9 sectors of Indonesian rsquo s SMEs as main input.Financial performance of SME rsquo s measured by three apporaches. They are accounting rate of return ARR , operating cash flow rate OCFR and cash recovery rate CRR . We found that if financial performance of Indonesian SMEs were measured by operating cash flow rate, the convertible ijarah contract outperformed the murabahah contract for all sectors but did not outperform the musyarakah contract, except for low margin sectors like farming and utility. However, if financial performance of Indonesians SMEs were measured by a long term economic performance, CRR, we found that a the convertible ijarah contract outperformed the murabahah contract and musyarakah contract almost for all sectors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pembentukan pricing dalam akad murabahah serta penerapannya pada PT Bank XYM. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji kesesuaian antara akad murabahah yang diterapkan oleh PT Bank XYM terhadap Fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Ketentuan standar minimum Bank Indonesia.Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT Bank XYM sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sempurna. Ketidaksempurnaan ini disebabkan antara lain oleh beberapa poin dalam fatwa yang dianggap tidak lagi relevan oleh PT Bank XYM, serta penerapan mekanisme pricing yang masih menimbulkan perdebatan yaitu penetapan ceiling price.

---

This study aims to explain the formulation process of pricing in a murabaha contract and its application in PT Bank XYM . In addition, this study examine the fit between murabaha contract implemented by PT Bank XYM to the DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and Bank Indonesia's minimum standards.

This study shows that the murabaha financing undertaken by PT Bank XYM are largely in accordance with the things set out in the provision, although not yet be said to be perfect. These imperfections are caused partly by a few points in the fatwa that are considered irrelevant by PT Bank XYM , as well as the application of pricing mechanisms that give rise to a debate that is the implementation of the ceiling price."

"Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan bagi hasil akad mudharabah dan akad musyarakah terhadap Non-Performing Financing bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan jenis panel data seimbang (balance panel data), dari 40 bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah observasi sebanyak 800 dalam periode per kuartal tahun 2016-2020. Dengan menggunakan pendekatan random effect model (REM), hasil dari studi ini menunjukkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh signifikan linear dan non-linear terhadap Non-Performing Financing. Pengaruh signifikan non-linear pada akad mudharabah membentuk huruf U, sedangkan pada akad musyarakah membentuk huruf U terbalik. Lebih lanjut, akad mudharabah memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan akad musyarakah ketika proporsi pembiayaan keduanya mengalami peningkatan pada titik optimum tertentu. SIZE dan ROA memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Non-Performing Financing, inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Non-Performing Financing. FDR dan Exchange Rate memiliki pengaruh tidak signifikan positif dan GDP memiliki pengaruh tidak signifikan negatif terhadap Non-Performing Financing. Serta, BPRS memiliki kecenderungan lebih besar berpengaruh terhadap Non-Performing Financing dibandingkan BUS di Indonesia.

---

This study aimed to identify the effect of mudharabah and musyarakah contract revenue on Non-Performing Financing of Sharia Banks in Indonesia. This study used a balanced panel data type of 40 sharia banks in Indonesia, consisting of Sharia Commercial Bank (BUS) and Sharia Citizens Bank (BPRS) with a total of 800 observations in the period of 2016-2020. By applying a random effect model (REM) approach, the results of this study showed that mudharabah and musyarakah contracts had significant linear and non-linear influences on Non-Performing Financing. The significant non-linear influence on the mudharabah contract formed U shaped, while the musyarakah contract formed the inverted U shaped. Additionally, mudharabah contracts had greater risks than musyarakah contracts when the proportion of both financing increased at a certain optimal point. SIZE and ROA displayed a negative significant influence on Non-Performing Financing, as inflation also had a negative significant influence on Non-Performing Financing. FDR, Exchange Rate had a positive insignificant and GDP had a negative insignificant influence on Non-Performing Financing. Furthermore, BPRS was shown to have a tendency in influencing Non-Performing Financing compared to BUS in Indonesia."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam dasawarsa terakhir telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbanyak di dunia masa depan Bank Syariah sangat menj anj i kan dan karenanya pemerintah terutama Bank Indonesia sedang bergiat melakukan pembenahan bank syariah baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan cabang syariah clari Bank umum konvensional. Karakteristik utama Bank Syariah adalah operasional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah dengan sistem jual-beli dan bagi hasil serta mengharamkan riba. Salah satu produk yang menjadi unggulan Bank Syariah adalah Dana Talangan Haji yang dalam pelaksanannya dilakukan bersama dengan layanan jasa perbankan Pengurusan Pendafaran Haji bagi Nasabah yang memerlukan pinjaman dana untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) agal' memperoleh Seat Perjalanan, Haji.Akad yang dipergunakan untuk yang pertama adalah Akad Qardh Dana Talangan Haji dan untuk yang kedua adalah Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji. Kedua Akad (perjanjian) pernbiayaan tersebut secara formal dibuat terpisah rneskipun sesungguhnya secara materiil merupakan dua Akad yang menyatu satu sama lain. Pokok permasalahannya adalah Apakah klausul dalam Akad Qardh Talangan Haji dan Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji Bank Syariah Mandiri telah memenuhi ketentuan akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Serta kaidah hukum perjanjian serta Bagaimana keduclukan Nasabah Bank Syariah Mandiri dalam perjanjian baku Akad Qardh Talangan Haji dan Akad Ijarah Pengurusan Pendaftaran Haji Bank Syariah Mandiri. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hulcum tertier Serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.Hasilnya mendapatkan kesirnpulan pada prinsipnya Akad tersebut sangat bermanfaat bagi Nasabah Calon Jemaah Haji dan Biro Perjalanan Haji Kluusus, tetapi dalam akadnya masih mengandung klausul yang berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah, tumpang tindih dan terclapatnya kekeliruan. Kedudukan Nasabah sangat lemah karena bunyi klausul pada umumnya bersifat sepihak dan adanya jaminan berlapis yaitu Rekening Giro Nasabah dan Surat Aksep, sebagaimana tertuang dalam tesis ini."

"Skripsi ini membahas berbagai variabel yang memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah di Bank BRISyariah. Penelitian ini mengambil sampel penelitian tujuh cabang pada PT Bank BRISyariah dan rentang waktu penelitian mulai dari Januari 2009 sampai dengan November 2011. Penelitian ini diuji dengan menggunakan metode regresi data panel.Hasil penelitian dengan menggunakan metode PLS (Pooled Least Square) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara biaya operasional dan bagi hasil DPK dengan margin murabahah. Selain itu variabel lainnya yaitu volume pembiayaan murabahah dan BI rate juga memiliki signifikansi meskipun berhubungan negatif dengan margin murabahah. Adapun inflasi regional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap margin murabahah.

---

The purpose of this study is to examine the effects of operational cost, volume of murabaha financing, profit sharing of customer fund, inflation and also BI rate on marginal rate of murabaha. This study took a sample from seven of the branch on PT Bank BRISyariah in a span of January 2009 until November 2011. This study using panel data regression methods to test the hyphothesis.

With the Pooled Least Squared (PLS) Method, this study has found the significant and positive relationship between operational cost and profit sharing of funding to marginal rate of murabahah. Meanwhile the volume of murabaha financing and BI rate has a significant effect but negative relationship to marginal rate of murabaha. And there is no significant effect between regional inflation to marginal rate of murabaha."

"ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pemberlakuan UU Nomor 42 Tahun 2009 yang di dalamnya terkandung persamaan perlakuan pajak (tax neutrality) untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi kredit di bank konvensional dan transaksi pembiayaan murabahah di bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa adanya ketentuan perpajakan dengan pengaturan yang jelas dan tax neutrality yang terkandung dalam pemberlakuan UU Nomor 42 tahun 2009 dapat mempengaruhi volume transaksi murabahah pada perbankan syariah khususnya pada Bank Syariah Mandiri.Data yang digunakan dalam penelitian adalah data bulanan volume murabahah, perolehan dana pihak ketiga (DPK), dan non performing financing Bank Syariah Mandiri serta data tingkat bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dari Bank Indonesia dan tingkat suku bunga konsumtif bank konvensional (BUNGA) dari Badan Pusat Statistik. Seluruh data bulanan tersebut diambil selama kurun waktu Mei 2007 sampai dengan Februari 2013. Metode yang digunakan adalah regresi berganda dengan memanfaatkan variabel dummy karena adanya perubahan kebijakan yaitu pemberlakuan UU Nomor 42 Tahun 2009.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemberlakuan UU Nomor 42 Tahun 2009 mempengaruhi volume transaksi murabahah pada perbankan syariah khususnya pada Bank Syariah Mandiri. Keberadaan UU tersebut mempengaruhi intersep model dan memoderasi variabel bebas lainnya (DPK, SBIS dan BUNGA) yang mempengaruhi volume murabahah.

---

ABSTRACTThe thesis was motivated by the application of Law No. 42 of 2009 that it contains equal treatment (tax neutrality) for Value Added Tax on the type of credit transactions in conventional banking and murabaha financing transactions in Islamic banking. This research aims to find out that the tax provisions by setting clear and tax neutrality inherent in the application of Law No. 42 of 2009 may affect the volume of murabaha transactions in Islamic banking in particular with Bank Syariah Mandiri.The data used in this research are monthly data of murabaha volume, the acquisition of third party fund (DPK), and non-performing financing from Bank Syariah Mandiri and data of bonus rate of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) from Bank Indonesia and the consumptive interest rate of conventional banks (BUNGA) from Badan Pusat Statistik. All data were taken monthly during the period from May 2007 to February 2013. The method used is multiple regression by using a dummy variable for the change in policy because of the application of Law No. 42 of 2009.Based on the results of the research concluded that the application of Law No. 42 of 2009 affect the volume of murabaha on Islamic banking in particular with Bank Syariah Mandiri. The existence of this law affects the intercept of model and moderate the other independent variables (DPK, SBIS and BUNGA) that affect the volume of murabaha."

"Dalam melakukan kegiatan operasional, Lembaga Pembiayaan memperoleh dana melalui perbankan baik perbankan konvensional maupun syariah. Saat ini dana tersebut lebih banyak diperoleh dari perbankan syariah melalui kerjasama channeling. Dana yang diberikan oleh Bank Syariah tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan sewa guna usaha (Leasing). Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dibuatlah suatu perjanjian tertulis yaitu Akta Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) yang dibuat di hadapan Notaris. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan sewa guna usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) yang dilaksanakan oleh PT Tifa Finance, mengkaji ketentuan-ketentuan yang ada dalam akta Sewa Guna Usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) tersebut berdasar prinsip syariah serta menganalisis apakah pembiayaan yang dilaksanakan tersebut seluruhnya telah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa guna usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) pada lembaga pembiayaan PT Tifa Finance dilaksanakan sebagaimana PT Tifa Finance melaksanakan sewa guna usaha konvensional. Seharusnya sewa guna usaha tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam perjanjian channeling. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam format akta pembiayaan sewa guna usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) pada PT Tifa Finance banyak mengadopsi dari format akta sewa guna usaha konvensional. Sesuai analisis pelaksanaan dan format akta pembiayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sewa guna usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) kurang sesuai dengan Hukum Islam. Dengan demikian, seharusnya baik perjanjian channeling maupun perjanjian IMBT dilaksanakan lebih bijaksana untuk melindungi kepentingan para pihak dan sesuai dengan ketentuan syariah untuk memenuhi asas keadilan dan asas persamarataan dalam Perikatan Islam."