Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini merupakan studi tentang peran organisasi Barisan Merah Putih dalam memperjuangkan salah satu kebijakan afirmasi, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Pembahasan terutama difokuskan pada perjuangan Barisan Merah Putih terhadap kuota tambahan satu perempat anggota DPR-Papua bagi orang asli Papua pada pemilu 2009 dan 2014. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji: 1 kepentingan Barisan Merah Putih dalam memperjuangkan kuota anggota DPRP bagi orang asli Papua; 2 strategi Barisan Merah Putih dalam memperjuangkan kuota anggota DPRP bagi orang asli Papua, baik pada pemilu 2009 maupun pemilu 2014; 3 faktor-faktor yang menyebabkan kuota anggota DPRP bagi orang asli Papua sulit direalisasikan.Teori utama yang digunakan sebagai kerangka analisis adalah: teori kelompok kepentingan dari Gabriel A. Almond, Janda, Berry dan Golman. Teori negara korporatis dari Malloy dan Anna Batta serta teori negara neopatrimonial dari James C. Scot. Sedangkan teori pendukung adalah: 1 teori hubungan pusat ndash;daerah desentralisasi dari Brian C. Smith; 2 teori etnisitas dari Dwight Vick, Max Weber dan Fredik Barth; 3 teori konflik politik dari Maswadi Rauf.Metode penelitian terdiri dari: pendekatan kualitatif, dan studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam in-depth interview kepada sejumlah narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dan dokumen.Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: 1 peran organisasi BMP, dilatarbelakangi oleh kepentingan: masyarakat adat Papua, kepentingan negara, dan kekuasaan. 2 lobi lobby , menjadi cara utama yang digunakan BMP; 3 hambatan direalisasikan kursi afirmasi ini, disebabkan rendahnya political will dari elit politik serta adanya pro-kontra antara aktor.Temuan studi ini, menunjukkan bahwa perjuangan yang dilakukan BMP Papua tidak semata mempengaruhi keputusan politik, tapi juga ingin memperoleh kekuasaan. Di sisi lain, dalam mempengaruhi direalisasinya kursi afirmasi ini, BMP Papua cukup menghindari tindakan mobilisasi massa dan kekerasan.Implikasi dari teori utama, yaitu: teori kelompok kepentingan yang menjelaskan, bahwa kelompok kepentingan, hanya mempengaruhi kebijakan politik tanpa berkehendak memperoleh jabatan politik, perlu dilihat kembali, sebab studi ini menemukan bahwa BMP selaku kelompok kepentingan memiliki tendensi kuat untuk berkuasa. Sedangkan teori negara korporatis dan neopatrimonial, meskipun lebih tepat menjelaskan politik di negara otoriter, namun dalam kasus tertentu, bagi negara demokrasi, teori ini masih relevan digunakan sebagai kerangka analisis.

---

ABSTRACTThis dissertation is a study on the organizational role of Barisan Merah Putih BMP in defending one of the affirmative policies that is mandated in the Special Autonomy Law in Papua. Accentuated in this study is BMP rsquo s fight for theaddition of one fourth of the indigenous Papuans rsquo quota, or number of seats, in the legislative body during the 2009 and 2014 elections. This research discusses three important matters 1 the role of BMP in defending the quota for indigenous Papuans in the legislative body 2 BMP rsquo s strategy in defending the quota during both the 2009 and 2014 elections and 3 the factors that causedthe addition of one fourth of the indigenous Papuans difficult to be realized. The main theories that are used as the analytical framework of this dissertation are the theory of advocacy groups by Gabriel A. Almond, Janda, Berry dan Golman, the theory of corporate state by Malloy and Anna Batta, and the theory of state neopatrimonialism by James C. Scott. In addition, the theory of decentralization by Brian C. Smith, the theory of ethnicity by Dwight Vick, Max Weber, and Fredik Barth, as well as the theory of political conflict by MaswadiRauf are used as the supporting theories. This research uses a qualitative approach and case study. The primary data is collected through in depth interviews with several sources, while the secondary data is attained through various literary sources and documents. The result of this research leads to three conclusions. First, the organizational role of BMP is based on the interest of the indigenous people of Papua, the state, and power. Second, lobbying became BMP rsquo s main strategy. Third, low political will of the political elite and pro contra between the actors results in the obstacle to realize the addition of the indigenous people rsquo s number of seats in the People rsquo s Representative Council. The principal findings of this research show that BMP rsquo s fight for Papua is not only for the purpose of gaining a voice in political decisions, but also for the purpose of gaining power. On the other hand, BMP avoids mass mobilization and conflict in its fight for the addition of the number of seats. The theoretical implication of the main theory, which is the theory of advocacy groups that explains advocacy groups only influence political policies without the desire to gain political standing, while BMP has a tendency to gain authority and power. The theory of corporate state and the theory of state neopatrimonialism as supporting theories, explains the political in authoritarian countries, but in this case, in democratic countries. This theory is still relevant to be used as an analytical framework for this dissertation. "

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisa peran yang dijalankan urang-urang lapau, sebagai broker politik dalam memenangkan calon anggota legislatif di pemilihan DPRD Kota Pariaman tahun 2014. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana peran yang dijalankan oleh urang-urang lapau sebagai broker politik dalam memenangkan calon anggota legislatif di pemilihan legislatif. Penelitian ini berpendapat bahwa urang-urang lapau memiliki peran penting dalam menghubungkan calon anggota legislatif dengan masyarakat (pemilih). Untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian ini menggunakan teori broker politik yang berasal dari Auyero, Komito, dan Zarazaga. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti koran, peraturan, dan media publikasi online. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat peran yang dijalankan oleh urang-urang lapau, sebagai broker politik. Pertama, melakukan pemetaan jaringan dukungan politik. Kedua, menyediakan informasi terkait kondisi masyarakat, peluang dan ancaman politik. Ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keempat, mempropagandakan calon anggota legislatif. Atas jasa yang diberikan urang-urang lapau kepada calon anggota legislatif, mereka mendapatkan imbalan berupa pekerjaan dan uang. Jadi empat peran tersebut yang membantu calon anggota legislatif memenangkan pemilihan legislatif.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the role of urang-urang lapau as political brokers in helping legislative candidates to win the seats in 2014 Pariaman legislative election. In particular, this research asks the question of how urang-urang lapau play a role as political brokers in navigating their supported legislative candidates to win the election. This research bassicaly argues that urang-urang lapau plays significant role in mediating legislative candidates and their voters. In order to answer the above question, this research applies the theories of political brokerage as proposed by Auyero, Komito, and Zarazaga. In addition, this thesis employs qualitative and case study method and gathers the data through in-depth interviews and analyses of secondary data such as newspapers, regulations, and media online publication. This research finds that urang-urang lapau play their brokerage roles in four accounts. First, they portray networks of political support. Second, they provide information concerning societal conditions, political opportunities and threats. Third, they provide services to the society. Fourth, they act as hired propagandist for candidates. In exchange of the services by urang-urang lapau to legislative candidates, they receive benefits such as jobs and money. Those are four roles that help legislative candidates won the election."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis peran urang-urang lapau sebagai calo politik dalam membantu kandidat legislatif untuk memenangkan kursi dalam pemilihan legislatif Pariaman 2014. Secara khusus, penelitian ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana urang-urang lapau berperan sebagai calo politik dalam menavigasi kandidat legislatif yang mereka dukung untuk memenangkan pemilihan. Bassicaly penelitian ini berpendapat bahwa urang-urang lapau memainkan peran penting dalam memediasi kandidat legislatif dan pemilih mereka. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menerapkan teori broker politik seperti yang diusulkan oleh Auyero, Komito, dan Zarazaga. Selain itu, tesis ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti surat kabar, peraturan, dan publikasi media online. Penelitian ini menemukan bahwa urang-urang lapau memainkan peran pialang mereka di empat akun. Pertama, mereka menggambarkan jaringan dukungan politik. Kedua, mereka memberikan informasi mengenai kondisi sosial, peluang politik dan ancaman. Ketiga, mereka memberikan layanan kepada masyarakat. Keempat, mereka bertindak sebagai propagandis yang disewa untuk para kandidat. Sebagai ganti layanan oleh urang-urang lapau kepada kandidat legislatif, mereka menerima manfaat seperti pekerjaan dan uang. Itulah empat peran yang membantu kandidat legislatif memenangkan pemilu.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the role of urang-urang lapau as political brokers in helping legislative candidates to win the seats in 2014 Pariaman legislative election. In particular, this research asks the question of how urang-urang lapau play a role as political brokers in navigating their supported legislative candidates to win the election. This research bassicaly argues that urang-urang lapau plays significant role in mediating legislative candidates and their voters. In order to answer the above question, this research applies the theories of political brokerage as proposed by Auyero, Komito, and Zarazaga. In addition, this thesis employs qualitative and case study method and gathers the data through in-depth interviews and analyses of secondary data such as newspapers, regulations, and media online publication. This research finds that urang-urang lapau play their brokerage roles in four accounts. First, they portray networks of political support. Second, they provide information concerning societal conditions, political opportunities and threats. Third, they provide services to the society. Fourth, they act as hired propagandist for candidates. In exchange of the services by urang-urang lapau to legislative candidates, they receive benefits such as jobs and money. Those are four roles that help legislative candidates won the election."

"Skripsi ini membahas pembingkaian Republika online mengenai strategi kuota 30 pencalonan perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, pada pemilu legislatif di tahun 2009 dan 2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing dan pendekatan kualitatif dalam menganalisa mengenai bagaimana strategi kuota 30 keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014 diberitakan oleh Republika. Hasil analisis framing terhadap berita di Republika online menunjukkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan sangat penting, namun masih terdapat beberapa hambatan. Permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan keberhasilan strategi kuota 30 pencalonan perempuan tersebut adalah sistem pemilu, kebijakan partai politik, dan pandangan mengenai kualitas calon anggota legislatif perempuan.

---

This undergraduate thesis analyzes the framing of Republika online about 30 quota strategy of women candidacy to increase women representation in Parliament during legislative elections in 2009 and 2014. This research used framing analysis method and qualitative approach to analyzed how the 30 quota strategy of women representation reported by Republika online. The frame of Republika online shows that increasing women representation is very important, but there are still some problems may occur. The obstacles to achieve the goals of 30 quota strategy are the electoral system, political parties policy, and the perspective about the quality of women candidates."

"ABSTRAKPerppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diterbitkan oleh Presiden SBY pada tanggal 2 Oktober 2014 bertujuan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah dari dipilih melalui DPRD yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Perppu ini bertentangan dengan sikap politik Koalisi Merah Putih KMP yang semula mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Akan tetapi, akhirnya KMP menyetujui untuk mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-undang. Mengapa KMP mengubah sikap politiknya terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah dengan menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2014? Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah teori decision making yang dikemukakan oleh Giovanni Sartori. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara sebagai sumber data primer dan risalah serta media sebagai sumber data sekunder. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perubahan sikap politik KMP diakibatkan oleh adanya tekanan publik, melemahnya soliditas koalisi dan upaya menghindari kekosongan hukum yang kemudian diperkuat dengan adanya kesepakatan politik antara KMP dengan SBY dan Partai Demokrat. Kompensasi yang diterima oleh KMP dari perubahan sikap politiknya adalah berupa dukungan Partai Demokrat di DPR, yang direalisasikan dalam pembagian kursi pimpinan di DPR dan MPR serta kursi pimpinan Komisi DPR.

---

ABSTRACTPerppu number 1 of 2014 on The Election of Governors, Regents, and Mayors which published by President SBY on 2nd October 2014 is an effort to restore the mechanism of local elections from elections through the DPRD as regulated in UU Number 22 of 2014 on the Election of Governor, Regent And the Mayor, becomes directly elected by the people. This Perppu is certainly contrary to the political stance of the Koalisi Merah Putih KMP which originally supported the election of regional heads through the DPRD. However, at last KMP agreed to ratify Perppu No. 1 of 2014 to become UU No. 1 of 2015 on the Election of Governors, Regents and Mayors. Why has the KMP changed their political stance on the local elections mechanism by approving the Perppu No. 1 of 2014 The decision making theory proposed by Geovani Sartori is the main theory of this research. This research uses qualitative research method, with two data collection techniques that are obtained from interviews as primary data sources and minutes and mass media as secondary data sources. The conclusion of the study is that the change over in KMP political stance is due to public pressure, weak coalition and avoiding legal gap which is then strengthened by political agreement between KMP, SBY, and Democratic Party. The compensation received by the KMP from the change of their political stance towards the electoral mechanism of the regional head by approving the Perppu No. 1 of 2014 is in the form of Democratic Party support to the KMP in the DPR, which is realized in the division of position on Head DPR and MPR and also DPR Commission positions."

"Tesis ini menganalisis fenomena politik uang dan keterlibatan pemuda pada pemilihan anggota legislatif 2014 di Bojonegoro. Temuan penelitian ini menggambarkan besarnya motivasi berkuasa menjadi pendorong kuat untuk melakukan politik uang. Konsumerisme dan materealisme yang masuk dalam wilayah politik menjadikan hal-hal yang bersifat ideologi, program kerja, nilai dan norma politik menjadi kurang relevan. Penerapan sistem proporsional terbuka membuat persaingan antarcaleg semakin ketat. Lemahnya pengawasan aparat serta sulitnya penindakan pelanggaran Pemilu menjadikan pelaku politik uang semakin leluasa bergerak. Di sisi lain, pemuda yang semestinya menjadi agen perubahan malah terlibat aktif dalam praktik politik uang dan membangun hubungan patron-klien dengan Caleg.

---

This thesis analyzes the phenomenon of money politics and youth involvement in the 2014 legislative elections in Bojonegoro. The findings of this study illustrate the magnitude of power to drive strong motivation for money politics. Consumerism and materealisme that fall into political territory to make the things that are ideologies, programs, values and political norms become less relevant. Application of open proportional system makes competition increasingly fierce antarcaleg. Weak supervision and the difficulty of enforcement officers make the perpetrators of violations of election politics more freely move money. On the other hand, youth who should be agents of change instead actively engaged in the practice of money politics and build patron-client relationships with candidates."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Maluku. Dewasa ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu terjadi. Kita melihat di berita-berita, baik itu berita online, surat kabar maupun di sosial media, maraknya kasus kekerasan yang terjadi selalu melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Sementara itu, di Provinsi Maluku, kasus kekerasan boleh dikatakan selalu naik tiap tahunnya meskipun Perda Perlindungan Perempuan Dan Anak telah disahkan, yaitu pada tahun 2012. Perda yang disahkan pada 4 (empat) tahun lalu itu ternyata masih jauh dari harapan. Sebab, kebijakan yang dirasa mampu menjawab permasalahan perempuan dan anak ternyata tidak berdampak apa-apa. Hal ini tentu berkaitan erat dengan peran yang dimainkan oleh setiap anggota legislatif (terkhususnya perempuan) yang tergabung di dalam tim pembuat kebijakan. Sebagai landasan teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual peran untuk melihat sikap politik anggota legslatif perempuan di dalam pembuatan perda; serta menggunakan pendekatan teoritis gender yang di dalamnya terdapat konsepsi gender dan demokrasi dalam melihat perempuan di dalam parlemen. Di dalam penelitian ini juga terdapat posisi tawar anggota legislatif perempuan di dalam tim pembuat kebijakan. Hal ini cukup direpotkan dengan hambatan-hambatan partai politik serta budaya patriarki yang masih sangat kuat di dalam parlemen bahkan hingga masuk ke tim pembuat kebijakan. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil yang diperoleh yaitu anggota legislatif perempuan belum maksimal menjalankan perannya dalam pembuatan Perda Penyelengaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Maluku.. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota legislatif perempuan dan jumlah aktor kritis yang sedikit di dalam tim pembuat Perda tersebut. Kedua, fokus keterwakilan anggota legislatif lebih banyak ke partai politik. Ketiga, dalam pembuatan perda tersebut anggota legislatif perempuan lebih bersifat delegasi (utusan dari partai politik) ketimbang mewakili konstituennya. Keempat, isu keterwakilan perempuan belum menjadi bagian kepemilikan isu oleh partai politik. Dan kelima, komunikasi oleh sesama anggota legislatif perempuan dan kelompok kepentingan (LSM) kurang begitu baik.

---

This research is motivated by cases of violence against women and children that occurred in the province of Maluku. Today, cases of violence against women and children is always happening. We see in the news, either online news, newspapers and on social media, many cases of violence always involves women and children as victims. Meanwhile, in the province of Maluku, violence is virtually always go up every year even though Regulation Women And Children Protection has been ratified, ie in 2012. The recent legislation passed in 4 (four) years ago it was still far from expectations. Therefore, policies that felt able to answer the problems of women and children did not affect anything. This is of course closely related to the role played by each member of the legislature (terkhususnya female) is incorporated in the policy making team.

As a theoretical foundation, this study uses a conceptual approach to the role of political attitudes member legslatif see women in the making of regulations; and using a theoretical approach to gender in which there are conceptions of gender and democracy in view of women in parliament. In this study there is also a legislative bargaining position of women in policy making team. It is quite bothered by the constraints of political parties as well as a patriarchal culture that is still very strong in the parliament even to get into the team policymakers.

By using qualitative methods, the results obtained by the women legislators have not been up to perform its role in the formulation of regulations Implementation of the Protection of Women and Children Victims of Violence in Maluku .. It is caused by a number of female legislators and the number of actors are a bit critical in the regulation making team , Second, focus more legislative representation to political parties. Third, in the manufacture of these regulations are more women legislators delegates (delegates of political parties) rather than to represent their constituents. Fourth, the issue of women's representation has not become part of the ownership issue by political parties. And fifth, the communication by fellow female legislators and interest groups (NGOs) not so good."

"Praktisi public relations di Indonesia telah merambah dunia politik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi dan peran praktisi public relations Partai Nasional Demokrat sebagai partai politik baru dalam pelaksanaan komunikasi dan persuasi politik menuju Pemilu 2014. Peneliti mengidentifikasikan bahwa semakin banyak strategi praktisi public relations dalam komunikasi dan persuasi politik, semakin besar pula peran praktisi public relations dalam komunikasi dan persuasi politik Partai Nasional Demokrat menuju Pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan/ literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktisi public relations menjalankan strategi dan perannya dalam pelaksanaan komunikasi dan persuasi politik Partai Nasional Demokrat menuju Pemilu 2014 dengan baik.

---

Public relations practitioners in Indonesia has penetrated the world of politics. This study aims to describe the strategies and the roles of public relations practitioners of the National Democratic Party as a new political party in the implementation of communication and political persuasion towards Elections 2014. Researchers identified that a growing number of practitioners of public relations strategies in political communication and persuasion, the greater the roles of public relations practitioners in the communications and political persuasion National Democratic Party towards Elections 2014. This study uses a constructivist paradigm, qualitative and descriptive approach. Data collection methods used were interviews and library research / literature.The results showed that public relations practitioners working out the strategies and its roles in the implementation of communication and political persuasion of the Democratic National Party to the 2014 election as well."

"Penyelenggaraan pemilihan legislative 2014 di ramaikan oleh pengusaha multimedia yang terjun ke politik praktis. Salah satunya adalah Hary Tanoe selaku pemilik MNC Group. Hal ini sangat menarik untuk diamati ketika media cetak SINDO di bawah kepemilikan Hary Tanoe menjalankan peran politiknya sebagai corong pencitraan tokoh Hary Tanoe, Wiranto dan Partai Hanura. Dengan menggunakan paradigma kritis, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Hary Tanoe memanfaatkan media cetak SINDO untuk kepentingan politik praktisnya. Fokus penelitian ini mencoba untuk mengetahui komunikasi politik pencitraan apa yang ada dalam teks dan konteks media cetak SINDO, terutama dalam pemberitaan teks politik selama masa kampanye pileg terbuka 2014. Analisis wacana kritis, literasi dokumen dan juga in-depth interview digunakan sebagai metode untuk memperoleh data tentang dominasi kekuasaan di dalam struktur media cetak SINDO dan tentang citra apa yang sedang dibangun oleh Hary Tanoe, Wiranto dan Hanura. Secara metodologis, penelitian ini melakukan multilevel analysis untuk mendapatkan analisi yang komprehensif dan kontekstual. Dalam hal ini peneliti menempatkan diri sebagai partisipan yang dijembatani nilai-nilai tertentu sehingga proses transformasi sosial tercapai. Secara epistemologi, peneliti masih merasa banyak kekurangan, di antaranya tidak mencakup sisi konsumsi teks. Sejatinya konsumsi teks diperoleh melalui in-depth interview dengan khalayak pembaca Koran SINDO terkait berita politik selama periode masa kampanye terbuka pemilihan legislative 2014. Melalui teori critical discourse analysis milik Fairclough, peneliti menemukan bahwa terdapat sejumlah realitas yang tersembunyi atau realitas maya dibalik sebuah teks pemberitaan politik media cetak SINDO selama kampanye terbuka pileg 2014. Tesis ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan media akan sangat mempengaruhi produksi teks media tersebut untuk kepentingan politik praktis. Penelitian ini menyimpulkan eksistensi pemberitaan politik media SINDO selama masa kampanye terbuka pileg 2014 sangat dipengaruhi oleh menghegemoninya kapitalis monolitik Hary Tanoe melalui berbagai penguasaan struktur dan modal dalam industri media. Akibatnya, seluruh ekspresi kebebasan jurnalis media cetak SINDO tidak lagi dapat dilihat sebagai peristiwa yang mengacu atau merepresentasikan realitas sosial.

---

Legislative Elections 2014 is filled with multimedia entrepreneurs who jumped into practical politics. One of them is Hary Tanoe, the owner of MNC Group. It is an interesting thing to see when SINDO print media, under the ownership of Hary Tanoe, run its political role as the "image cover" of Hary Tanoe himself, Wiranto and Hanura Party. By using the critical paradigm, this study intends to determine how far Hary Tanoe used SINDO print media for his own practical political purpose. The focus of this research is trying to figure out what kind of Political Imagery Communication that is used within the text and the context of SINDO, especially in political news during the campaign of Legislative Elections 2014. Critical discourse analysis, document literacy and also in-depth interviews are used as a method to obtain data about the power dominance in the structure of SINDO and what image is being built by Hary Tanoe, Wiranto and Hanura Party.

Methodologically, this study uses multilevel analysis to obtain a comprehensive and contextual analysis. In this study, the researcher put herself as a participant that is bridged by certain values so that the process of social transformation is achieved. Epistemologically, the researcher still has some minuses, some of them is the absent of the text consumption side. It should be obtained through in-depth interviews about the political news with the reader of SINDO during the open campaign period of legislative elections 2014. Through Fairclough’s critical discourse analysis theory, researcher found that there are a number of hidden realities or virtual realities behind a SINDO’s text of political news during the open campaign period of legislative elections 2014. The thesis also shows that media ownership would greatly affect the production of media texts for political interests.

This study concluded that the existence of political news of SINDO during the open campaign period of legislative elections 2014 is strongly influenced by the hegemony of Hary Tanoe’s monolithic capitalist through various dominations of structure and capital in the media industry. As the result, the entire freedom express of SINDO’s journalists is no longer be seen as an event that refers to or represents social reality."