Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban yang dimiliki oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selaku pemegang hubungan kepercayaan fiduciary relations dalam suatu Perseroan dikaitkan dengan terjadinya suatu pembatalan akta hibah saham. Pada hakikatnya, suatu Perseroan memiliki dua identitas, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua adalah sebagai wadah diwujudkannya kerjasama antara para Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris adalah pilar utama yang menjamin keberlangsungan usaha Perseroan melalui Fungsi Manajemen dan Fungsi Representasi dalam pengurusan dan pengawasan Perseroan. Hubungan kepercayaan ini menimbulkan suatu kewajiban yang disebut sebagai fiduciary duty. Fiduciary duty adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas berdasarkan kepentingan terbaik Perseroan yang dapat dinilai dari tolok ukur good corporate governance dan statutory duty. Pelanggaran prinsip fiduciary duty dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pribadi terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam penulisan ini terdapat sengketa kepemilikan saham akibat diadakannya peralihan hak atas saham melalui hibah, namun para pihak menjanjikan pula adanya pembayaran. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi unsur cacat hukum, sehingga hibah ini batal demi hukum. Atas akta hibah tersebut telah dilakukan pembatalan oleh Pengadilan Negeri. Pembatalan akta hibah serta merta menjadikan kedudukan kembali seperti semula, namun terhadap SK Menkumham tidak dapat serta merta dibatalkan. Terdapat prosedur yang harus dilakukan bagi Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, serta Notaris yang terkait. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa atas terjadinya hibah saham ini, Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban karena mereka telah lalai menerapkan prinsip fiduciary duty. Sedangkan Notaris yang membuat akta berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada Para Pihak agar mereka memahami akibat yang ditimbulkan dari akta yang dibuatnya. Kata kunci:Perseroan, fiduciary duty, itikad baik, good corporate governance, hibah, saham, pembatalan akta, SK Menkumham, notaris.

---

ABSTRACTThis thesis explores the liability of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who holds a fiduciary relation with the company, associated to the occurrence of a cancellation of the deed of stock grants. In essence, a company has two identities first as a legal entity and the second as a place to establish a cooperation among shareholders. The Board of Directors and Board of Commissioners are the key pillars to ensure the continuity of the company rsquo s business, whom uphold the function of management and supervisory in the Company. Fiduciary relations lead to fiduciary duty. Fiduciary duty is an obligation to carry out tasks based on the best interests of the Company which can be applied from the standards of good corporate governance and statutory duty. Violation of the principle of fiduciary duty may result in personal liability to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners. In this study, there are disputes of shareholders due to the transfer of rights by grant, but the parties also committed for payment aside from the grants. This is a contrary to the provisions on grants in Indonesian civil code and meet the elements of law disability, which caused the grant becomes null and void. The deed of the grant has been annulled by the Court. The annulment of the deed of grants consequently turn the position into its originally. But the Ministry decision upon the company is not necessarily annulled. There are procedures to be followed by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Shareholders, as well as the related Notary. This is a juridical normative, descriptive analysis research. The conclusion of this research is the Board of Directors and the Board of Commissioners hold responsibilities regarding the grant because they have applied a neglectful act in upholding precautionary principle in carrying out fiduciary duty, also the related notary is obliged to provide a legal counsel to the parties to understanding the impact of deed they made. Keyword Company, fiduciary duty, good faith, good corporate governance, grants, stocks, annulment of deeds, Decision of the Ministry of Law, Notary. "

"ABSTRAKFungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalambentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat juga dalam bentuk kredit.Dalam menjalankan fungsi bank tersebut diperlukan direksi bank sebagai salahsatu organ bank untuk menjalankan fungsi bank sebagai badan hukum, dalammenjalankan tugas tersebut direksi diberikan kepercayaan yang besar dan luasdan dari kepercayaan itu timbul suatu bentuk kewajiban direksi untuk bertindakuntuk mengelola kekayaan bank sesuai diskresi direksi tersebut dengan itikadbaik, tanggung jawab dan penuh kehati hatian. (Fiduciary Duty) Kelalaian dalammenjalankan tugas sebagai seorang direksi bisa berdampak perdata (dalam bentukdenda) dan pidana (kurungan penjara), oleh karena itu direksi harus bisamengambil keputusan yang cepat, tepat, tidak ada intervensi dan sesuai denganfiduciary dutynya, apabila keputusan yang diambil ternyata menimbulkankerugian, direksi tidak bisa langsung dipersalahkan (business judgment rule).Hal hal tersebut diatas akan dibahas dalam tesis ini dengan menggunakan metodepenelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakandata sekunder.

---

ABSTRACTThe primary function of banks is as a collector of public funds in the form ofdeposits and redistributed to the public in the form of credit. In carrying out thenecessary functions of the bank requires the directors of the bank to enable bankto function as a legal entity, in carrying out the tasks directors are entrusted with awide variant of trust and from the belief that there is a continual form of liabilityof directors to act to manage the bank according discretion of directors with thegood faith, responsibility and prudent. (Fiduciary Duty) Failure to perform dutiesas a board of directors could affect civil (in the form of fines) and punishment(imprisonment), therefore the directors should be able to take decisions quickly,precisely, with no intervention, and in accordance with his fiduciary duty, if thedecision taken turned out to cause any profit loss , directors can not be directlyblamed (business judgment rule).The above matter will be discussed in this thesis using normative juridicalresearch, the research literature by using secondary data."

"Tulisan ini bertujuan untuk membahas secara mendalam etika Prima Facie Duties ciptaan William David Ross. Prima Facie Duties merupakan teori etika yang didasari oleh dua konsep dasar yaitu konsep ketepatan dan konsep kebaikan. Kedua konsep inilah yang mendasari kewajiban dalam Prima Facie Duties yaitu duty of fidelity, duty of gratitude, duty of reparation, duty of beneficence, duty of justice, duty of self-improvement, dan, duty of non-maleficience. Tulisan ini juga memberikan perbandingan Prima Facie Duties dengan Ideal Utilitarian Moore dan Deontology Kantian, dan Moral Relativism untuk memberikan suatu gambaran jelas apa yang menjadi corak khas dari Prima Facie Duties. Dalam tulisan ini juga dimasukan kritik dari John Rawls kepada intuisionisme dan juga tanggapan berdasarkan Prima Facie Duties terhadap kritik tersebut yang berupa improvisasi penting bagi Prima Facie Duties yaitu sistem prioritas.

---

The point of this essay is to explain deeply the Prima Facie Duties ethics which were made by W.D. Ross. Prima Facie Duties is an ethical theory based on two main concept which is right and good. These two central concept become the base of the seven duties which are duty of fidelity, duty of gratitude, duty of reparation, duty of beneficence, duty of justice, duty of self-improvement, and duty of non-maleficience. There is also comparison of Prima Facie Duties with Moore Ideal Utiliarianism, Kantian Deontology, and Moral Relativism to show the main characteristic of Prima Facie Duties. Critics from John Rawls against ethical intuitionism is also included with the solution for Prima Facie Duties based on John Rawls critics which improves Prima Facie Duties in the form of priority system."

"Penelitian ini tentang analisis kinelja petugas Dury Manager di Rurnah Sakit Umum Kabupaten Karawang di luar jam dinas dan di hari libur yang bertujuan untuk mengetahui kinenja Duty Manager Serta falctor-faktor yang berhubungan dengan kinerja Duty Manager. Penelitian ini dilakukan dengan disain potong lintang. Dalam penelitian ini diuji hubungan variabel individu yang terdiri dari pendidikan, pengetahuan, perscpsi sikap dan motivasi serta variabel persepsi individu terhadap organisasi yang terdiri dari persepsi individu terhadap salana, insentif scrta monitoring dan evaluasi dengan kinelja petugas Duty Manager dalam pelayanan pasien/keluarga pasien di RSUD Kabupaten Karawang. Instrumen penelitian yang digunakan untuk menilai kinexja pelugas Duty Manager adalah kuisioner dengan menggunakan skala Likert. Populasi penelitian ini adalah seluruh petugas yang bertugas sebagai Duty Marzager yang berjumlah 40 orang dirnana scmua petugas ini diambil sebagai sampel. Serta para petugas yang berada di bawah koordinasi Duty Manager di ruang rawat imp, dokter IGD, petugas laboratorium, petugag apotik(instalasi famaasi). Pengambilan data di lapaugan dilakukan selama 2 bulan. Hasil penelitian diperoleh 50% Duty Manager mcmiliki kinelja yang fendah sedang sisanya 50% merniliki kinerja yang Pengelompokkan ke dalam dua kategori(tinggi-rendah, cukup-kurang) dengan menggunakan cut point nilai mean. Pada penelitian ini total responden ada ll dari ll unit pelayanan total skor maksimal 55,0 dan total skor minimal 0,0 nilai mean 27,5. Kinexja tinggi bila total nilai skor maksimal > 27, dan kineija rendah bila total nilai skor maksimal 5 27,5. Hasil analisis bivariat antara kinerja dengan variabel independen (pendidikan, pengetahuan, sikap, motivasi, persepsi sarana, insentitl monitoring dan evaluasi) menunjukkan adanya hubungan antara rendahnya kinerja dengan variabel motivasi serta monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian menyimpulkan Kinerja Duty Manager di RSUD Karawang antam yang memiliki kinexja rendah dan yang meniliki kineija tinggi berbanding sama (50%), jadi separuh dari seluruhnya 40 orang Duly Manager berkineija rendah. Variabel pendidikan, pengemhuan, sikap, persepsi sanma, persepsi insentif tidak berhubungan dcngan kinclja Duty Manager. Variabcl motivasi scrta variabel monitoring mempuuyai hubungan dengan variabel kinezja Duty Manager. Disarankan kepada pimpinan mmah sakit untuk melakukan upaya-upaya: perumusan kembali tugas pokok dan uraian jabatan Duty Manager melalui pengkhususan tugas pokok yang meliputi aspek pemantauan pasien dengan kasus kegawatan, solusi masalah, serta aspek birnbingan dan penanganan pasien dengan kasus kegawatan. Meningkatkan motivasi petugas Duty Manager melalui pembenan penghargaan kepada Duty Manager yang melaksanakan tugas dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, demikian pula melaksanakan pemberian sanksi tcguran kepada petugas yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Meningkatkan kcgiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Duty Manager dalam rangka meningkatkan motivasi melalui pcrtcmuan rutin (I minggu sckali), kegiatan ini diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan Duty Manager dalam pelaksanan tugas serta membantu memperbaiki kinerjanya.

---

This research is about the analysis of Duty Manager work performance in manager level services in Karawang District Public Hospital outside their working hours and on public holidays, with it’s objective to discover Duty Manager work performance and factors related with it. This research was conducted with the cross sectional design. This research will test the correlation of individual variable which consisted of education, knowledge, perception of attitude and motivation also individual perception variable to organisation which consists of facility, insentive also monitoring and evaluation toward work performance duty manager in serving the patient/ family in karawang district hospital.

The research instruments to measure the duty manager working performance were the questions sheet using Likert scale. The sample population of this research are 40 staffs; who are responsible as . Other sample were also the staffs who work under Duty Manager coordination in patient room, emergency doctors, labotarium statTs, drugstore staff ( pharmacy installation). The data collection in the field was conducted within 2 months.

The result of this research shows 50% of Duty Manager has low work performance and another 50% has high work perfomrance. There are 2 categorizes (high-low, adequate- minus) using the cut point mean values. Total respondents in this research were ll 'fiom I I services unit and maximum total score 55,0 and minimum total score 0,0 mean value 27,5. lt reached High work performance if the maximum total score is >27,5, and low work perfomiance if the maximum total score is 5 27,5.

The bivariat analysis result of work performance and independent variables (education, knowledge, attitude, motivation, facility perception, incentive, monitoring and evaluation) showing the correlation between low work performance and motivation variable also monitoring and evaluation.

The analysis result and variables observed can be summarize as: the work perfom-nance of Duty Manager in Karawang district public hospital are equal (each 50%) between the low and high work performance, so half of all 40 duty managers have low working, variables of education, knowledge, attitude, facility perception, incentive perception has no correlation with Duty Manager work performance, it’s the motivation variable also monitoring variable which has correlation with duty manager work performance variables.

The Hospital needs a strategy to increase the DDQ/ Manager work performance by: giving appreciation to the Duty Manager who works with E111 discipline and responsible, also giving the punishment to those who do not work well, force the motivation of Duty Manager to carry out their respomibility through clear career development and promotion."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian implementasi sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ dengan standar ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi kelemahan dalam pengimplementasian good corporate governance (GCG). Penelitian kualitatif ini menganalisis lingkungan pengendalian pada PT. XYZ berdasarkan hasil wawancara dan menganalisis hasil penilaian skoring good corporate governance (GCG) untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Proses wawancara pada penelitian ini menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, sementara proses penilaian skoring menggunakan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor SK/16/S.MBU/2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penerapan sistem pengendalian internal pada manajemen PT. XYZ belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belum ditetapkannya pedoman pengaturan serta ketidaksesuaian struktur organisasi menjadi faktor penyebabnya. Hasil penilaian skoring menunjukan bahwa lemahnya komitmen manajemen perusahaan terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan serta kurangnya efektivitas peran Direksi PT XYZ menjadi faktor penyebabnya.

---

The purpose in this study to analyse internal control implementation and identified the weakness of corporate governance implementation based on governmental regulations. This qualitative research case study focuses on analysis implementing of control environment based on interviews information and analysis implementing of corporate governance based on governance scoring at PT. XYZ to reach conclusions. The interviews on this study refers to regulations no. 60/2008 and the scoring based on the regulation on Secretary of State Minister for State Owned Enterprises act (BUMN) no. 16/S.MBU/2012.

This study findings that implementation of internal control at PT. XYZ not appropriate with the standards on this regulations. Additionally, the company haven't internal guidelines to set code of conduct and incompatibility of organizational structure are the causes. This study also concluded that the implementation of corporate governance at PT. XYZ was ineffective. Ineffectiveness the role of the Directors and lack of management commitment to implementing corporate governance are the factors causes."

"Tesis ini membahas penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif melalui model regresi berganda dan menggunakan dummy variabel. Hasil penelitian mendapatkan pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok tidak signiffikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk. Namun demikian terdapat tiga variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk yakni Jumlah dokumen impor, Tarif Bea Masuk rata-rata dan Produk Domestik Bruto. Untuk itu agarKantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok meningkatkan pelayanan kepabeanan khususnya dokumen impor. Selain itu diperlukan extra effort oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang lebih baik sehingga dapat dieliminir upaya penghindaran atau pemberitahuan tarif Bea Masuk yang lebih kecil dibanding yang seharusnya.

---

This thesis discusses the revenue import duties before and after establishment of a modern office in the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok. This research is quantitative research through multiple regression model and using dummy variables. The results obtain in the formation of modern office The Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok not signiffikan affect reception import duties. However, there are three independent variables that significantly affect the acceptance of the amount of import duty import documents, the average Import duty Tariff and the Gross Domestic Product. For it to the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok improve customs services specially import documents. In addition to the extra effort required by the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok for example by examination and verification documents more better so that can be eliminated or notification attempt evasion of import duty tariff are lower than they should be."

"Metode kendali vektor telah menjadi alternatif utama dalam pengendalian motor induksi tiga fasa. Salah satu metode kendali vektor yang sering digunakan adalah metode kendali torsi langsung. Namun sistem ini memiliki kekurangan dengan adanya riak pada torsi yang besar. Penambahan duty ratio berbasis logika Fuzzy dapat memberikan unjuk kerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan metode kendali torsi langsung konvensional. Dengan melakukan pengujian sistem kendali torsi langsung dan duty ratio dengan motor induksi tiga fasa kapasitas kecil, sedang dan besar, dapat dilihat pengaruh dari momen inersia terhadap putaran rotor. Pada tesis ini digunakan MATLAB SIMULINK untuk simulasi dengan tiga tipe motor, yaitu 1 HP, 10 HP dan 50 HP. Dengan parameter yang sama, dapat terlihat motor dengan nilai momen inersia besar memiliki putaran lebih stabil bila dibandingkan dengan motor yang memiliki momen inersia kecil.

---

Vector control has become the first alternative in control of three phase inductionmotor. One of the vector control method which is commonly used is a direct torque control method. However, this system has drawback as the existence of ripples at torque. The addition of duty ratio control base on Fuzzy logic can give better performance when compared to conventional direct torque control. By doing an examination on direct torque control and duty ratio with small, medium and big capacities of three phase induction motors can be shown the influence from moment inertia to rotor rotation. This thesis uses MATLAB SIMULINK for the simulation study with three types of motors, for example 1 HP, 10 HP and 50 HP. It is shown that using the same parameters, a motor with a larger moment inertia gives a better performance in comparison to a motor with smaller moment inertia."

"Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Pada dasarnya, fasilitas pembebasan bea masuk diberikan guna menunjang pembangunan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk impor bajaj adalah karena bajaj bukan termasuk kendaraan umum yang memiliki fungsi vital bagi transportasi Indonesia.

---

Jakarta Transportation Agency has applied for exemption of import duty on gas-fueled bajaj. However, the request was not granted by the Ministry of Finance. This study aims to explain the background of not granting exemption of import duty on gas-fueled bajaj. Basically, the import duty exemption is given to support national development. This thesis uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results showed that the background is not given import duty exemption for Bajaj three-wheeler because bajaj is not including public transport which has a vital function for the Indonesian transport."