Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada perseroan terbatas, harta kekayaan suatu perseroan terbatas pertama kalinya berasal dari modal yang disetorkan oleh para pendirinya pada saat pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal wajib dilakukan dan dipenuhi secara penuh sebelum perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun di dalam prateknya, banyak pendiri perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan dapat ditemui kasus di mana seluruh pendiri tidak ada yang melakukan penyetoran modal sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Berlakunya Peraturan Pemerintah PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas kemudian menegaskan kembali wajibnya penyetoran modal tersebut. Maka perlu untuk ditelusuri apakah Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi dan perlu juga untuk diketahui bagaimana akibat hukumnya terhadap perseroan terbatas apabila pemegang saham tidak memenuhi kewajiban penyetoran saham tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan lapangan, serta alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian adalah ketentuan mengenai penyetoran modal yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 belum dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi karena tetap diandalkannya surat pernyataan telah menyetor modal sebagai bukti penyetoran yang sah. Akibat hukum dalam hal sebagian besar pemegang saham melakukan penyetoran modal namun terdapat pemegang saham yang tidak menyetorkan modal maka perseroan terbatas melalui Direksinya wajib secara aktif menagih penyetoran modal tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan sebagai bentuk hutang-piutang dan puncaknya perseroan terbatas dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pemegang saham yang belum menyetorkan sahamnya. Kemudian apabila pada saat mendirikan perseroan terbatas seluruh pendiri perseroan terbatas tidak ada yang melakukan penyetoran modal atas saham yang diambil bagiannya maka artinya terdapat cacat hukum dalam pendirian perseroan terbatas tersebut dan apabila kondisi tersebut merugikan pihak ketiga dan terbukti secara jelas di depan hakim maka pengadilan demi kepentingan umum dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut.

---

In a limited liability company, the initial asset comes from paid up capital which fulfilled by all founders when the company first established. According to Limited Liability Company Law Number 40 Years 2007, the payment of subscribed capital or paid up capital should fully fulfilled before company obtain its ratification as legal entity from Ministry of Law and Human Rights. In practically however, numerous shareholders in facts have failed to fulfill this obligation. Even there is a case which none of shareholders of a company subscribe shares as it rsquo s mentioned in deed of the Company Establishment. The validity of Government Regulation Number 29 Years 2016 regarding The Amendment of Authorized Capital in Limited Liability Company has confirm more that the subscribed capital should fully paid by its shareholders. Therefore in this thesis it needs to be analyzed whether the Government Regulation can resolve the problem and what the effect to the company is if no shareholders fulfilled the paid up capital. The type of research used in this thesis is normative juridical research. This thesis adopted the method of normative legal research which using literature study and interviews as the tools in collecting data. After completed several researches, it was founded out that the Government Regulation Number 29 Years 2016 unable to resolve the current issue because as evidence of the capital payment, it is still using the statement letter of having pay the subscribed capital which in fact it cannot guarantee that the capital would really paid. The consequences if only some shareholders of a limited liability company fulfilled the paid up capital, the company through the Board of Directors shall actively collect the debt to the negligent shareholders and the company may file a lawsuit in civil to the negligent shareholders whereas if none of shareholders fulfilled the paid up capital then it means there is legal defect in the establishment of a limited liability company. When the condition detrimental to third parties and it can be strongly proved at the court, the court by the reason of public interest might dissolve the limited liability company."

"Tesis ini membahas mengenai peranan dan tanggung jawab seorang Notaris terkait penyetoran modal pada saat pendirian suatu Perseroan Terbatas (Perseroan), studi kasus pendirian PT ABC. Penyetoran Modal wajib dilakukan oleh para pendiri Perseroan sebelum Perseroan memperoleh pengesahan pendirian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri). Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 bahwa dokumen bukti penyertaan modal tidak wajib disampaikan kepada Menteri, melainkan hanya merupakan dokumen pendirian yang disimpan oleh Notaris. Pada kasus pendirian PT ABC, para pendiri belum melakukan penyetoran modal kedalam PT ABC namun surat pengesahan pendirian Perseroan telah diperoleh. Notaris X yang membuat akta pendirian PT ABC tidak menyampaikan kepada para Pendiri bahwa adanya kewajiban untuk menyetorkan modal sebelum PT ABC memperoleh status pengesahan dari Menteri. Penelitian tesis ini disusun berdasarkan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian yaitu bahwa seorang Notaris, khususnya Notaris X memiliki peranan sebagai pejabat umum yang membuat akta pendirian Perseroan dan sebagai kuasa untuk mengajukan permohonan pendirian Perseroan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Bentuk tanggung jawab Notaris yaitu untuk memberikan penyuluhan dan memastikan kepada para Pendiri bahwa seluruh persyaratan pendirian Perseroan telah dipenuhi. Pada kasus PT ABC, Notaris X yang tidak menyampaikan kewajiban untuk melakukan penyetoran modal, dapat dikenakan sanksi indispliner dan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

---

This thesis regarding of role and responsibility Notary related to paid up capital on the establishment Limited Liability Company (Company), case study the establishment of PT ABC. Founder of Company have an obligation to paid up the capital in Company before the Company received establishment legalization from Minister of Law and Human Rights (MoLHR). According to MoLHR Regulation Number 4 year 2014, stated that capital injection evidence is not required to submit to MoLHR, but it is only establishment document which saved in Notary. In PT ABC?s case, the founders has not inject the paid up capital but the establishment legalization from MoLHR has been received. This thesis is based on normative juridical research/legal research. The study states that as a Notary, especially Notary X has a role as a public official who made the deed of establishment and as an attorney to submit the Establishment form to the MoLHR through Company's Legal Entity Administration System. Responsibility of the Notary are to provide counseling and assure the founders has been fulfill all requirements regarding Company establishment. In the case of PT ABC, Notary X does not convey an obligation to inject capital, thus may be subject to disciplinary sanctions and compensation to the injured party."

"Tesis ini membahas mengenai Konversi Utang menjadi Setoran Saham Perseroan berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 32/PDT.G/2017/PN Plk. Dalam putusan pengadilan tersebut, terdapat ketidaksesuaian dalam Konversi Utang yang dilakukan oleh Perseroan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan adanya beberapa ketidaksesuaian dari proses yang telah dilakukan oleh Perseroan menggugah minat Penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait keabsahan dari Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris dan pertanggungjawaban Notaris sebagai pembuat akta autentik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa keabsahan dari Akta Perubahan Anggaran Dasar dapat batal demi hukum dikarenakan adanya cacat hukum dalam proses Konversi Utang menjadi Setoran Saham. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah sebatas pada keabsahan syarat formil. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai syarat materiil, apabila Notaris telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan jabatannya. Dengan adanya pelanggaran tersebut, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana.

---

This thesis discuss on the practice of Loan Conversion into Share Capital of the Company based on District Court of Palangka Raya Decision Number 32/PDT.G/2017/PN Plk. Referring to the court decision, there were non-compliance on the Loan Conversion done by the Company with the applicable laws and regulations. By the fact of the non-compliance process done by the Company, it arouse writer curiosity to conduct a further researched on the validity of the Deed of the Amendment of Article of Association made by the Notary and also the responsibility of the Notary as the Authentic Deed Officer. This research will use a juridical normative study, with the nature of study of analytical descriptive research. Data analysis will be performed using a qualitative approach.As the result of this research, the validity of the notarial deed is null and avoid by law due to legal defect on the Loan Conversion into Shares process. The Notary is only responsible within the formality requirements of its Notarial Deed. The Notary can be held responsible on the material requirement of a Deed, if the Notary has violated the provisions of the legislation in carrying out their duties. As the consequences, the Notary can be subjected to administrative, civil and criminal sanction."

"Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan sistem online dalam pengajuan permohonan terkait badan hukum, dalam hal ini Perseroan Terbatas (Perseroan). Salah satu bentuk permohonan Perseroan melalui SABH adalah pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan melalui SABH adalah notaris. Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, notaris diberi wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pengajuan pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan, karena saat ini notaris berwenang untuk menerbitkan/mencetak surat keputusan terkait pendirian maupun perubahan anggaran dasar Perseroan. Oleh karena itu, penulis mengangkat hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan sangat penting, yaitu untuk membuat akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Perseroan; mengajukan permohonan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri melalui SABH; serta melakukan penerbitan/pencetakan terkait surat keputusan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan. Apabila notaris melakukan kesalahan input data Perseroan dalam SABH sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara data fakta Perseroan dengan data pada surat keputusan yang diterbitkan/dicetak, maka notaris bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menerbitkan surat keputusan perbaikan.

---

Administrative System for Legal Entities (SABH) is a filing online system for the legal entities, in this case limited liability company (Company). One of the forms of filing online system of the Company is establishment and amendment of the articles of association of the Company. Notary is the only party who can apply to SABH. Since the enactment of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia Number 4 of 2014, notary has given broader authority and responsibility to publish the decree of the establishment and amendment of the articles of association of the Company. Therefore, the authors raise that issue in this thesis. This thesis uses normative research. Based on the research, it can be concluded that the role of the notary is important in the establishment and amendment of the article of association of the Company, especially for making the deed of incorporation and/or deed of the amendment of the articles of association of the Company; applying the establishment and/or amendment of the articles of association of the Company to the Minister through SABH; publishing the decree of the establishment and/or amendment of the articles of association of the Company. In the event of error in inputting the data to SABH, which results incompatibility between the factual data of the Company and data in the decree which published, then notary has the responsibility to applying to the Minister for publishing the revision of the decree."

"ABSTRAKPasal 33 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa dalam rangka pendirian perseroan terbatas, 25 dua puluh lima persen dari modal dasar harus telah ditempatkan dan disetor penuh serta tidak dimungkinkan untuk diangsur yang wajib dibuktikan dengan bukti setor modal. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 secara eksplisit tidak mengatur mata uang apa yang wajib digunakan oleh para pendiri untuk melakukan penyetoran modal. Namun, Pasal 49 Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap surat saham yang diterbitkan oleh suatu perseroan terbatas wajib mencantumkan nilai nominal saham dalam Rupiah. Sehingga dengan demikian apabila penyetoran modal dilakukan dalam mata uang asing wajib dikonversi ke dalam mata uang Rupiah. Berfluktuasinya kurs Rupiah terhadap mata uang asing memungkinkan timbulnya selisih kurs pada saat penyetoran modal yang harus dibukukan sebagai capital surplus sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Nomor 50 tentang Instrumen Keuangan, yang sejalan dengan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang perseroan terbatas sebagai suatu entitas yang terpisah dari para pemegang sahamnya, diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas wajib memastikan bahwa benar para pendiri telah menyetorkan modal dalam rangka pendirian perseroan terbatas dan memberikan penyuluhan hukum mengenai ketentuan penyetoran modal dalam rangka pendirian perseroan terbatas sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Penulisan ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa atau norma hukum menurut keadaan yang sebenarnya dan memberikan penilaian.

---

ABSTRACTArticle 33 of the Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company stipulates that to establish a limited liability company, 25 twenty five percent of the authorised capital must been issued and paid up in full and shall be proven by valid payment evidence. Law Number 40 Year 2007, explicitly does not regulate what currency shall be utilised by the incorporators founders to perform capital payment. While, the Article 49 Paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 provides that the par value of share certificate issued by the company shall be made in Rupiah. Therefore, any capital payment performed in currency other than Rupiah shall be converted into Rupiah. The fluctuation on the foreign exchange rates may inflict foreign exchange rate differences which shall be booked as capital surplus in accordance with Statement of Financial Accounting Standards Number 1 concerning Presentation of Financial Statement and Number 50 concerning Financial Instrument, which is inline with article 6 of the Indonesian Commercial Code that regulates limited liability company as a separate entity from its incorporators is obliged to keep the accounting records. Notary as the authorised person to make deed of establishment for limited liability company shall ensure that the incorporators had performed the capital payment and provide legal guidance regarding the capital payment for establishment of limited liability company under Law 40 year 2007. This study uses normative juridical method and descriptive analytical typology to describe the events or legal norms to the actual situation and provide an analysis."

"ABSTRAKUntuk mempermudah pendirian perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satu bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan. Surat pernyataan tersebut merupakan perluasan bentuk bukti penyetoran yang sah dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas UUPT . Kebijakan ini menimbulkan morald hazard, karena terdapat pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modalnya sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian yang menimbulkan konflik di antara para pendiri/pemegang saham. Tesis ini membahas kesesuain kebijakan pemerintah tersebut dengan prinsip dan konsep badan hukum berikut tanggung jawab notaris yang menyusun akta pendirian perseroan terbatas. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan alat pengumpul data berupa studi pustaka dan wawancara narasumber. Bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan, yang diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kurang sesuai dengan kaidah di dalam UUPT dan prinsip badan hukum. Notaris harus bertanggung jawab untuk memastikan secara tepat, benar dan jelas dalam menjabarkan pernyataan para pendiri tentang penyetoran modalnya dalam perseroan. Peran notaris sangat penting, karena pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum sangat bergantung pada dokumen yang diunggahnya ke Sistem Adminitrasi Badan Hukum.

---

ABSTRACTAbstract To facilitate the establishment of a limited liability company in obtaining its legal entity status, to improve the convenience doing business in Indonesia, the government has issued a policy on the proof of capital deposit in a form of a statement letter, signed by all members of Company s board of directors together with founders and board of commissioners. The statement letter is an extension of type of the proof of capital deposit stated under the Law on Limited Liability Company UUPT . This policy has resulted in moral hazard, because there are some of company s founders who did not deposit their capital that are stated in the deed of establishment which cause conflict among the founders shareholders. This thesis is discussing the conformity of the government policy with the principles and concept of legal entity, including the responsibility of the notary who prepares the deed of establishment. The research of this thesis uses normative judicial approach, with data collection tool in a form of literature studies and interviews. The type proof of capital deposit in a form of statement letter, which is regulated by the Minister of Law and Human Rights, does not precisely in accordance to the rules under the UUPT. Notary should be responsible to verify precisely, correctly and clearly in decribed the founders s statement concerning their capital deposit. The role of a notary is very crucial because the legalization of a limited liability company as legal entity really depends on the documents uploaded to the Legal Entity Administration System. "

"Penelitian ini membahas mengenai pernyataan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja beserta tantangan pada implementasi penerapan surat pernyataan Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan pengaturan baru dengan sistem omnibus law yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur bahwa pendirian perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang dan pendiriannya tidak menggunakan akta notaris, melainkan cukup pernyataan pendirian yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tantangan pada implementasi penerapan pernyataan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diaplikasikannya konsep Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia adalah untuk memisahkan harta PT dengan harta para pendiri dalam pelaksanaannya. Salah satu kelebihan yang diberikan oleh Perseroan Terbatas Perorangan adalah dengan memberi kemudahan berusaha melalui simplifikasi tahapan dan tata cara pendiriannya melalui pernyataan pendirian. Kemudahan tersebut ternyata masih terdapat kendala terkait pendirian Perseroan Terbatas Perorangan karena belum ada media yang memfasilitasi pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. Oleh karena itu penulis memberikan saran kepada Pemerintah baiknya segera menyelesaikan perancangan sistem online pendirian Perseroan Terbatas Perorangan agar dapat diterapkannya Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia. Pemerintah dalam pengesahan peraturan dapat menyelaraskannya dengan teknologi informasi.

---

This study discusses the statement of the establishment of an Individual Limited Liability Company based on the Limited Liability Company Law which has been amended by the Job Creation Act along with the challenges in implementing the statement letter of Individual Limited Liability Company in Indonesia. The government issued a new regulation with an omnibus law system called the Job Creation Act, stipulating that the establishment of a company that meets the criteria for Micro and Small Enterprises can be established by one person and its establishment does not use a notary deed, but only a statement of establishment registered with the Ministry of Law and Human Rights. . The problem raised in this study is about the challenges in implementing the statement of establishment of an Individual Limited Liability Company according to the Limited Liability Company Law which has been amended by the Job Creation Act. To answer these problems, normative legal research methods are used. The data analysis was carried out qualitatively with an explanatory approach. The results of the study can be concluded that the purpose of applying the concept of an Individual Limited Liability Company in Indonesia is to separate the assets of the PT with the assets of the founders in its implementation. One of the advantages provided by an Individual Limited Liability Company is to provide ease of doing business through simplification of the stages and procedures for its establishment through a statement of establishment. With this convenience, it turns out that there are still obstacles related to the establishment of an Individual Limited Liability Company because there is no media that facilitates the establishment of an Individual Limited Liability Company. Therefore, the author advises the Government to immediately complete the design of the online system for the establishment of an Individual Limited Liability Company so that an Individual Limited Liability Company can be implemented in Indonesia. The government in ratifying regulations can harmonize them with information technology.

"

"Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan perubahannya dengan menggunakan akta autentik membutuhkan identitas pendiri, pemegang saham, direksi, anggota dewan komisaris guna menjamin kepastian hukum. Terdapat penggunaaan identitas palsu dalam pembuatan akta pendirian sebagaimana ditemukan di Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembuatan akta pendirian PT dan akta perubahan anggaran dasar PT yang memuat identitas palsu serta menganalisis perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga akibat pembuatan Akta Pendirian PT Dan Perubahan Anggaran Dasar PT dengan identitas palsu. Bentuk penelitian hukum ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa penggunaan identitas palsu dalam Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perseroan Terbatas sebagaimana dalam Putusan ini telah memenuhi unsur penipuan dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga perjanjian dalam akta tersebut semestinya dapat dibatalkan. Namun dengan mempertimbangkan keadilan bagi Penggugat maka hakim memutuskan untuk batal demi hukum, yang berakibat Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT tidak pernah ada dan keadaan dikembalikan seperti semula. Adapun berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan adalah secara preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan secara represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

---

The establishment of a Limited Liability Company (LLC) and its amendments using an authentic deed requires the identity of the founder, shareholders, directors and members of the board of commissioners to ensure legal certainty. There is use of fake identity in making the deed of establishment as found in Verdict Number 98/Pdt.G/2021/PN.Unr. This research aims to analyze the legal consequences of making a deed of establishment of a LLC and a deed of amendment to the articles of association of a LLC containing a fake identity as well as analyzing legal protection for third parties as a result of making a deed of establishment of a LLC and changes to the articles of association of a LLC with a fake identity. This form of legal research is doctrinal using secondary data collected through literature study. Next, the secondary data was analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be stated that the use of fake identities in the Deed of Establishment and Deed of Amendments to Limited Liability Companies fulfills the element of fraud in Article 1328 of the Civil Code (KUHPerdata) so that the agreement in the deed should be cancelled. However, taking into account the weak position of the plaintiff, the judge decided to cancel it by law, so that the Deed of Establishment and Deed of Amendment of the LLC were deemed to have never existed and the situation had to be returned to its original state. As for legal protection for third parties, it can be explained that the protection provided is preventive to prevent disputes from occurring and repressive to resolve disputes that have occurred."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pro dan kontra Anggaran Dasar sebuah Perseroan Terbatas sebagai bentuk perjanjian. Anggaran Dasar dari Perseroan sendiri sering dipertanyakan bentuknya apakah berbentuk sebagai perjanjian ataupun peraturan untuk Perseroan yang bersangkutan. Perjanjian sendiri adalah aspek penting dalam kehidupan yang tidak lepas dari keseharian kita. Apabila Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas dianggap sebagai bentuk perjanjian maka tentu akan berefek pada siapa saja yang terikat dengan kekuatan kontraktual dari Anggaran Dasar itu sendiri serta perubahan dari Anggaran Dasar yang cukup memenuhi konsensual antar anggotanya ataupun pemenuhan syarat formil yang salah satunya dengan akta notaris. Skripsi ini akan membahas kedudukan dari Anggaran Dasar yang berbentuk dari perjanjian hingga menjadi peraturan Perseroan dengan disahkannya bentuk dari Perseroan Terbatas menjadi badan hukum. Pada analisa skripsi ini dapat dilihat bahwa kedudukan Anggaran Dasar pada Perseroan Terbatas yang belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah berbentuk perjanjian, sedangkan pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan adalah sebagai peraturan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about for and against Articles of Association of Limited Liability Company LLC as agreement and company rsquo s regulation. It is often questioned that Articles of Association stands as agreement or as the regulations from the related Limited Liability Company. Agreement is a very important aspect in our life. If Articles of Association is considered as agreement as a form of agreement then it will certainly have an effect on anyone who is bound by the contractual strength of the Articles of Association itself as well as the amendment of Articles of Association are sufficient to meet consensual among its members or the fulfillment of the formal requirements, one of which with a notary deed. This thesis will discuss the position of the Articles of Association in the form of agreement until to be the rule of the Limited Liability Company by the time the company has been incorporated. It can be seen that if the Articles of Association has not been approved by the Ministry of Justice and Human Rights is as the form of agreement, while after the incorporation, the Articles of Association of Limited Liability Company acts as a rule to its company."

"Penelitian ini menganalisis legalitas keanggotaan Perseroan Terbatas (PT) dalam koperasi, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023. Menyelidiki kerangka regulasi yang mengatur koperasi dan PT di Indonesia, penelitian ini mengevaluasi pelanggaran operasional dalam praktik keanggotaan koperasi oleh KSP Indosurya. Tujuan penelitian mencakup pemeriksaan kerangka regulasi, analisis kasus KSP Indosurya, evaluasi kritis Putusan Mahkamah Agung, eksplorasi pembatasan keanggotaan PT, dan penyusunan rekomendasi. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, penelitian ini difokuskan pada analisis norma hukum yang tercantum dalam undang-undang. Kesimpulan menegaskan kerangka regulasi untuk koperasi dan PT, mengevaluasi Putusan Mahkamah Agung, dan menekankan pembatasan keanggotaan PT berdasarkan hukum koperasi, khususnya melarang PT menjadi anggota koperasi. Rekomendasi disajikan untuk memperkuat pengawasan pemerintah, memberlakukan sanksi pada koperasi yang tidak patuh, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang operasi koperasi, meningkatkan pemahaman tentang Hukum Koperasi di kalangan penegak hukum, dan memastikan kepatuhan yang teliti terhadap regulasi koperasi selama penerbitan izin oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

---

This study analyzes the legality of Limited Liability Company (LLC) membership within cooperatives, with a focus on Supreme Court Decision Number 2113 K/Pid.Sus/2023. The research delves into the regulatory framework governing cooperatives and LLCs in Indonesia, assessing operational violations within cooperative membership practices by KSP Indosurya. Research objectives encompass an examination of the regulatory framework, an analysis of the KSP Indosurya case, a critical evaluation of the Supreme Court Decision, an exploration of LLC membership restrictions, and the formulation of recommendations. Employing a normative legal research methodology, the study concentrates on the analysis of legal norms outlined in laws. The conclusion underscores the regulatory framework for cooperatives and LLCs, evaluates the Supreme Court Decision, and emphasizes the LLC membership restriction grounded in cooperative law, specifically prohibiting LLCs from being members of cooperatives. Recommendations are presented to augment government oversight, enforce sanctions on non-compliant cooperatives, enhance public understanding of cooperative operations, elevate comprehension of Cooperative Law among legal enforcers, and ensure scrupulous compliance with cooperative regulations during permit issuance by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. "