Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan bahan kepustakaan hukum sebagai sumber data primer. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah ketentuan pelelangan kayu Perhutani melalui iPASAR sesuai dengan asas lelang yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana akibat hukum dari lelang yang dilakukan oleh iPASAR tanpa dihadiri oleh Pejabat Lelang dan tanpa dibuatkan Risalah Lelang. Dalam prakteknya, lelang harus dilakukan sesuai dengan asas yang berlaku yaitu asas transparansi, kepastian hukum, kompetisi, efisiensi dan akuntabilitas. Penjualan secara lelang wajib dilaksanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang, yaitu Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap penjualan umum yang dilakukan oleh Pejabat Lelang atau kuasanya, untuk tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri, yaitu Risalah Lelang. Risalah Lelang merupakan akta autentik, menurut Pasal 1868 KUH Perdata merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Hasil penelitian menunjukkan penerapan lelang secara elektronik melalui iPASAR kebijakan belum sepenuhnya sesuai asas lelang yang berlaku. Ketidakhadiran Pejabat Lelang dalam pelaksanaannya merupakan pengecualian yang diatur dalam Pasal 49 Vendu Reglement, akan tetapi kewajiban lain tetap harus dilakukan oleh Perhutani terutama dalam hal pembuatan Risalah Lelang untuk memenuhi asas kepastian hukum, serta kewajiban pembebanan bea lelang bagi penjual dan pembeli termasuk pelaporan pelaksanaan lelang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai bentuk akuntabilitas dan sinergi antara stakeholder dalam pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Penulis juga memberi saran bahwa akan lebih baik apabila iPASAR melibatkan Pejabat Lelang dalam pelaksanaan lelang elektronik, sehingga Risalah Lelang yang dibuat nantinya bersifat autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kata kunci: lelang elektronik, pejabat lelang, risalah lelang, kepastian hukum, akuntabilitas.

---

ABSTRACTThe thesis study uses using juridical normative research method with law literature as primary reference. The problem statement in this research is whether the provision of Perhutani timber auction through iPasar inline with the auction principles in Indonesia, and further how the legal consequences apply to an auction that conducts by iPasar without the presence of auctioneer and without auction deed is being made. In the common practices, auction should be conducted in lin with the principles of transparency, legal certainty, competition, efficiency and accountability. Selling by auction should be carried out by or in the presence of auctioneer, that is public official that appointed by the Minister of Finance to carry out the auction based on the prevailing legislation. Every public selling that being conducted by the auctioneer or their proxies, for daily auction or selling should made an official report, and namely as auction deed. Auction deed is an authentic certificate, based on Article 1868 of the KUH Perdata is a certificate that being made in the format that determined by the constitution or in the presence of authorize public official in place where the certificate is being made. The research results show the implementation of electronic auctions through iPasar policy is not fully inline yet with the current auction principles. The absence of auctioneer in the implementation is be an exception that set in Article 49 Vendu Reglement, but other obligations are still need to be done by Perhutani, especially in terms of providing the auction deed to comply with the principle of legal certainty, as well as liabilities of imposition of auction fee for sellers and buyers and be included reporting of the auction to Directorate General of State Treasury as a form of accountability and synergy among auction stakeholders in line with Indonesia regulation. In addition, writer suggests that it would be better if Perhutani iPASAR involves the auctioneer in their electronic auction implementation, so the auction deed that being made would be more authentic and having strength as perfect evidence. Keywords electronic auction, auctioneer, auction deed, legal certainty, accountability."

"ABSTRAKPerhutani sebagai perusahaan umum milik Negara yang memproduksi berbagai macam hasil kayu termasuk kayu jati telah memasuki fase baru dalam penjualan kayu dengan cara lelang, yang semula dilakukan secara konvensional menjadi secara online melalui internet yang dibantu oleh iPASAR sebagai Perusahaan yang bergerak dalam jasa pelelangan online, dimana hal ini dilakukan sebagai perwujudan dari majunya perkembangan akses jual beli dengan cara lelang. Pelelangan kayu jati Perum Perhutani melalui internet yang dilakukan iPASAR ini sesuai dengan asas lelang yang berlaku di Indonesia yaitu asas transparansi, asas kepastian hukum, asas kompetisi, dan asas efisiensi, yang merupakan cerminan dari Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.06/2010. Tetapi tidak sesuai dengan asas akuntabilitas yang mewajibkan adanya Pejabat Lelang dan Risalah Lelang dalam suatu pelelangan. Dalam asas akuntabilitas dinyatakan bahwa lelang tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran Pejabat Lelang, dan dapat dinyatakan cacat hukum atau tidak sah apabila tidak terdapat Risalah Lelang. Dalam aturan tentang lelang, Pejabat Lelang dinyatakan wajib hadir dalam pelaksanaan lelang sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk menjalankan proses pelelangan dari tahap awal sampai akhir, dan juga Risalah Lelang yang merupakan suatu alat bukti mengenai jalannya pelelangan yang mempunyai kekuatan seperti akta yang autentik . Hal tersebut sulit ditemukan dalam lelang yang dilakukan secara online, dimana aturan mengenainya belum diatur secara konkrit dalam undang-undang maupun peraturan yang lainnya. Proses lelang online yang dilakukan oleh PASAR ini tidak diatur oleh Pejabat Lelang melainkan dilakukan oleh sistem yang telah terprogram untuk menjalankan proses lelang, dan dalam iPASAR tidak dibuat Risalah Lelang, tetapi menggunakan Surat Konfirmasi Pemenang Lelang sebagai alat bukti yang sah dan paling kuat bagi Pemenang Lelang sebagai tanda kepemilikan barang lelang. Akan adanya hal ini, pemerintah perlu memperhatikan prosedur lelang secara online dan menciptakan aturan baru yang khusus membahas mengenai lelang secara online ini agar setiap perusahaan yang bergerak dibidang yang sama seperti iPASAR dapat tunduk kepada 1 (satu) hukum yang konkrit.

---

ABSTRACT

Perhutani as a state owned enterprise producing various types of wood products including teak wood has entered a new phase in their selling process by using auctions. A new type of auction is now available in addition to conventional auction through the internet with the support of iPasar, a company providing online auction services. These steps have been implemented as an answer to the fast growing demand of transactions through auctions. Perum Perhutani teak wood auctions conducted by iPasar through the internet is in accordance with several auction principles applied in Indonesia, these are : the principle of transparancy, the principle of legal certainty, the principle of competition and the principle of efficiency. These principles are all a reflection of the Vendu Reglement Staatsblad year 1908 number 189 and also Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010. However, online auctions through companies like iPasar are not in accordance with the principle of accountability which states that auctions can not be conducted without the presence of an Auctioneer and may be deemed defect by law or invalid if no auction report exists. Under the rules of auctions,the Auctioneer must be present and is the person in charge during an auction from its beginning until its end, and the auction report is considered authentic proof of the auction and is valid by law as an authentic certificate. These elements are difficult to find in online auctions due to the fact that there are no clear guidelines governing online auctions. Online auctions conducted by companies like iPasar do not include an auction officer,this function is replaced by a system programmed to run the auction.Online auctions also do not require an auction report,it is replaced instead by an auction winner confirmation letter which is used a valid proof by law for the winner of the auction as a sign of ownership of the auctioned good/product. Due to this matter, it is the utmost importance for the government to give attention to online auction procedures and create new rules and guidelines which specifically discusses online auctions so in the future companies such as iPasar can obey to a single concrete law."

"ABSTRAKSuatu pelaksanaan lelang sudah seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Begitu pula halnyadengan Pelaksanaan Lelang Melalui Tromol Pos Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang juga seharusnya berpedoman pada asas ? asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang sehingga didapat hasil yang optimal. Namun ternyata hasil pelaksanaan lelang tidak mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan bagaimana penerapan asas ? asas pada pelaksanaan lelang menggunakan Tromol Pos dan kesesuaian lelang dengan prosedur lelang. Dari penelitian penulis menemukan bahwa dalam lelang menggunakan tromolpos di Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang (KPKNL) Tangerang tidak memenuhi asas ? asas lelang, khususnya asas kompetisi dan asas efisiensi. Beberapa tahap dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak terpenuhi secara optimal khususnya dalamhal, kewajiban kehadiran peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang sehingga membuka peluang terjadinya interasi antara peserta lelang.

---

ABSTRACT

An auction is supposed to be guided by the principles of auction and meet the general procedures which applicable in the auction regulations.Likewise, for the implementation of Auction through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) also should be guided by the auction principles and meet the auction?s general procedures which applicable in the auction rules in order to get optimal results.But apparently the results of the auction was not optimal. Therefore, the author tries to analyze the problems of how the application of the principlesin auction using Post Tromoland the suitability of the auction by the auction procedures. Through the study and research, authors found that in auctions through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) does not meet the principles of auctionit self, in particular, the principle of competition and the principle of efficiency.Several stages in the auction were not fulfilled optimally, especially in terms ofpresence of bidders at the time of the auctionthus opening thepossibilities for interaction between the participants of the auction."

"Adapun metode penelitian yang digunankan oleh penulis adalah Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hokum umum, untuk kemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hokum umum. Selanjutnya akan dilakukan pengujian hasil interpretasi terhadap teori dan atau prinsip-prinsip hukum umum. Pelaksanaan lelang frekuensi 3G di Indonesia sudah seharusnya dikelola dengan lebih baik karena pemasukan Negara bukan pajak yang di terima dari lelang 3G di Indonesia ini tidaklah kecil jumlahnya. Dari segi hukum, penulis menyarankan merupakan hal yang lebih baik apabila Kemkominfo berkoordinasi dengan Kantor pelayanan Negara danlelang (KPKNL) agar supaya lelang 3G ini dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip dan peraturan lelang yang ada. Dilihat dari segi sosial, KPKNL memiliki sejarah yang panjangdalam menyediakan layanan jasa lelang, baik secara wajib ataupun sukarela, yang dalam hal ini dapat memberikan keuntungan dalam lelang 3G untuk Kemkominfo. Dengan dukungan yang diberikan oleh KPKNL, Kemkominfo dapat memberikan pelayanan lelang 3G dengan lebih baik lagi berdasarkan prinsip dan peraturan lelang yang ada, memaksimalkan persaingan diantara para peserta lelang, dan meminimalkan praktek-praktek kolisi, korupsi dan nepotisme di lelang 3G tersebut.

---

In this study the authors raised title bands specktrum Analysis of 3G frequency auction by the auction rules, while the method use research by the authors is that normative juridical approach taken to conduct a search common law principles, to then make an interpretation of the common law rule. The Third Generation (?3G?) Spectrum Auctions in Indonesia should be better managed by the Government because the non-tax state revenue derived from these auctions is quite significant. From legal perspectives, the writer suggests that the Ministry of Communication and Informatics (Kemkominfo) coordinates with the State Assets and Auctions Office (KPKNL) to bring these 3G auctions in conformity with the principles and regulations of auctions. From social perspectives, KPKNL has a long history of providing auction services, both compulsory and voluntary auctions, that will give advantages to the performance of Kemkominfo?s 3G Auctions. With the support of KPKNL, Kemkominfo can perform the 3G auction smoothly in accordance with the principles and regulations of auctions, maximize competition among bidders and minimize the practices of collusion, corruption and nepotism in the 3G auctions."

"[Tesis ini membahas mengenai hubungan hukum antara Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II baik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2005 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II maupun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2010 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010tentang Balai lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan metode analisis data kualitatif, serta tipologi penelitian eksplanatoris sehingga bentuk hasil penelitian adalah ekplanatoris-analitis. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2005 maka Balai Lelang dalam menyelenggarakanJasa Pelaksanaan Lelang wajib mengadakan perikatan perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan honorarium Pejabat Lelang Kelas II. Namun kemudian ketentuan tersebut diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2010 di mana didalamnya diatur Balai Lelang selaku pemohon atau kuasa pemilik barang dapat mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan imbalan jasa Pejabat Lelang Kelas II. Sejak diterbitkannya Peraturan MenteriKeuangan Tahun 2010 banyak keluhan yang muncul terutama dari pihak Balai Lelang dikarenakan Balai Lelang tentunya merasa lahan pekerjaannya jadi mengecil jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan belum adanya harmonisasi yang baik antara Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II. Tesis ini juga membahas hubungan hukum yang tepat yang dapat mengharmonisasikan hubungan Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II.; This thesis discusses the legal relationship between the Auction House and the Second Class Auctioneer under the Minister Of Finance Regulations, published in 2005, namely Minister of Finance Regulation No. 118/PMK.07/2005 on Auction House and Minister of Finance Regulation No. 119/PMK.07/2005 on Second Class Auctioneer and based on the Regulation of the Minister of Finance, published in 2010, namely Minister of Finance Regulations No. 176/PMK.06/2010 on Action House and the Minister of Finance Regulation No. 175/PMK.06/2010 on Second Class Auctioneer. This research is a normative juridical research, with qualitative data analysis methods, as well as the typology of explanatory research that the forms results is a analytical ekplanatory research. Issues raised in this study is that based on the Regulation of the Minister of Finance, published in 2005, the Auctioneer in organizing Implementation Services Auctions shall hold a civil engagement with Second Class Auction Officer regarding the auction and honorarium Second Class Auction Officer. But thensuch provision amended by the enactment of the Finance Minister, published in 2010, where in regulated Auctioneer as the applicant or owner of the goods can hold power civil agreement with Second Class Auction Officer regarding the auction and auction fee of Second Class Auction Officer. Since the enactment of the Finance Minister in 2010 many complaints that arise mainly from the Party of Auction House, it because they certainly find their land of work be smaller when compared to the previous provisions. Results of the research concluded that there is a lack of harmonization between the Auction House and the Second Class Auction Officer. This thesis also discusses the precise legal relationship which can harmonize relations between the Auction House and the Second Class Auction Officer., This thesis discusses the legal relationship between the Auction House andthe Second Class Auctioneer under the Minister Of Finance Regulations,published in 2005, namely Minister of Finance Regulation No. 118/PMK.07/2005on Auction House and Minister of Finance Regulation No. 119/PMK.07/2005 onSecond Class Auctioneer and based on the Regulation of the Minister of Finance,published in 2010, namely Minister of Finance Regulations No.176/PMK.06/2010 on Action House and the Minister of Finance Regulation No.175/PMK.06/2010 on Second Class Auctioneer. This research is a normativejuridical research, with qualitative data analysis methods, as well as the typologyof explanatory research that the forms results is a analytical ekplanatory research.Issues raised in this study is that based on the Regulation of the Minister ofFinance, published in 2005, the Auctioneer in organizing Implementation ServicesAuctions shall hold a civil engagement with Second Class Auction Officerregarding the auction and honorarium Second Class Auction Officer. But thensuch provision amended by the enactment of the Finance Minister, published in2010, where in regulated Auctioneer as the applicant or owner of the goods canhold power civil agreement with Second Class Auction Officer regarding theauction and auction fee of Second Class Auction Officer. Since the enactment ofthe Finance Minister in 2010 many complaints that arise mainly from the Party ofAuction House, it because they certainly find their land of work be smaller whencompared to the previous provisions. Results of the research concluded that thereis a lack of harmonization between the Auction House and the Second ClassAuction Officer. This thesis also discusses the precise legal relationship whichcan harmonize relations between the Auction House and the Second ClassAuction Officer.]"

"Lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang di bawah kekuasaannya. Sehubungan dengan hal di atas beberapa permasalahan yang akan di cari jawabnya yaitu (1) Bagaimana Praktek pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Perum Pegadaian, (2) Apakah proses pelaksanaan gadai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, (3) Apakah kendala yang dihadapi Perum Pegadaian cabang Depok dalam melakukan lelang barang jaminan gadai.Disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan hukum untuk memperoleh data sekunder, Alat yang penulis gunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah studi dokumen dan wawancara dengan informan yakni pejabat Perum Pegadaian serta staf dan pihak terkait yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Pelelangan barang jaminan gadai di Perum Pegadaian terbagi atas beberapa tahap, yaitu : a. Pemberitahuan Lelang; b. Persiapan Lelang; c. Pelaksanaan Lelang; d. Tindakan setelah Lelang, (2) Debitur dapat meminta penundaan pelaksanaan lelang dengan dua cara, yaitu a. Mencicil sebagian utang atau b. Gadai ulang, (3) Debitur wajib melunasi sisa hutangnya apabila barang jaminannya yang dilelang, ternyata tidak mampu menutupi hutangnya dan debitur berhak atas kelebihan uang dari hasil lelang barang jarninan gadai miliknya, (4) Dalam prakteknya pelaksanaan lelang barang tersebut dimiliki beberapa hambatan, yaitu a. Proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat; b. Berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jarninan yang menyulitkan dalam proses penaksiran oleh Perum Pegadaian, c. Kurang memadai dan representatifnya tempat pelelangan di Perum Pegadaian; dan d. Sulitnya pihak Perum Pegadaian dalam menjual Barang Sisa Lelang (BSL) atau barang jaminan gadai yang tidak laku dijual dalam pelelangan.

---

Pawn is given to guarantee a claim. Pawn application wa done by institution called pawn house. If the debtor negligent to pay pawn debt after the time limit, pawn haouse would do auction to the pawn object. Here the writer was interesting to discuss about auction application of pawn object caused by broken agreement in Pawn house Depok. The research was done in Pawn House Depok city using data source consosted of interview, observation and documentation.

For data conclusion, the eriter used qualitative analysis. From the research, there could be found that broken agreement in pawn agreement caused auction to the pawn object in Pawn house- Depok were: customer didn?t do the agreement at all; (2) customer did agreement but imperfect; (3) customer was late in paying pawn, so that the collateral would be sold by auction by the pawn house. Auction application in broken agreement at pawn agreement consisted of preparation, application according to the time limitation, and aucted material according to the number existed in form, and the last phase was calculation and payment. Things which could not be sold in auction would be considered as auction residue (Barang Sisa lelangBSL) which would be sold again in the next auction. Inhibition factors were: (1) the price in market; (2) physical condition; (3) the precious things price like gold, diamond, and jewelry were always changed all time. The supporting factors were: (1) assumption that the price would be cheaper; (2) the consumer had found the broken agreement risk. The writer here suggested Pawn House Depok City should be more flexible in handling pawn customer who broke their agreement. The customers should pay attention to the factors influenced the pawn house did auction based on broken agreement condition."

"ABSTRAKLaporan Magang ini bertujuan untuk membahas kemampuan mahasiswa FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Indonesia angkatan 2011 dalam mengenal,memahami, mengerti, dan mengaplikasikan informasi tentang pengadaan barangdan jasa yang dilaksanakan oleh perusahaan tempat internship/magang di PerumPerhutani.Untuk mengenal apa saja hal-hal yang berkaitan langsung dengan pengadaanbarang dan jasa, maka penulis mengadakan penelitian baik denganmembandingkan teori-teori yang dipergunakan dan hasil observasi langsung dikantor pusat Perum Perhutani.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwaPerum Perhutani sebagai perusahaan BUMN dalam pekerjaan pengadaan barangdan jasa agar membuat kualifikasi, pengawasan, dan system evaluasi yang lebihketat untuk metode pengadaan barang dan jasa secara swakelola; memberikanmetode pembayaran yang lebih jelas dan/atau fleksibel untuk metode pengadaanbarang dan jasa swakelola; dan peningkatan sumber daya manusia untuk timadministrator dan pemeliharaan database dan membuat sistem E-Procurementyang lebih lengkap secara keseluruhan.

---

ABSTRACTThe focus of this internship report is for the freshman student of Faculty ofEconomy and Business at University of Indonesia to recognize, understand, andapply information about the procurement of goods and services carried out by thecompany where the internship program is occurred in Perum Perhutani.The purpose of this study is to understand the things that are directly related to theprocurement of goods and services, the authors conducted research in whichcomparing the theories used and the actual conduct of procurement process withdirect observation method in Perum Perhutani headquarter office.This internship report is written as a qualitative research.The researcher suggests PerumPerhutani as a state owned company to makestricter qualifications, supervision, and evaluation system for the self-managementprocurement process method; provide clearer and more flexible payment methodfor the self-management method; and improve the human resources skills for theadministrators and database maintenance teams for E-Procurement system andcreate a better E-Procurement system as a whole."

"Jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya lelang. lelang terbilang belum cukup populer dan jarang digunakan untuk transaksi penjualan barang di Indonesia, sehingga dalam penyelenggaraannya masih terdapat beberapa masalah baik dalam hal ketentuan maupun praktiknya. Hingga saat ini, hukum positif yang memuat pengaturan terkait lelang hanya ada dalam Vendue Reglement dan beberapa peraturan Menteri, sehingga diperlukan adanya reformasi regulasi untuk pengaturan lelang. Akibat dari kurangnya pengaturan yang mengakomodir pelaksanaan lelang, maka kecurangan dalam pelaksanaan lelang kerap berasal dari pihak penyelenggara lelang itu sendiri. Adapun fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah penentuan nilai limit, batasan pengambilan keuntungan dalam kegiatan jual beli secara lelang, serta upaya penyempurnaan pengaturan lelang. Berkenaan dengan hal tersebut, penulisan ini akan secara khusus membahas lelang eksekusi benda hasil sitaan. Mengingat bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum kontinental atau hukum barat, Hukum Islam, dan hukum adat, maka permasalahan terkait lelang ini akan dibahas dengan membandingkan ketentuan.

---

Purchase and sell can be done in various ways, one of which is auction. Auction is not quite popular and is rarely used for goods sales transactions in Indonesia, so that in its implementation there are still some problems both in terms of provisions and practice. Until now, the positive law that contains arrangements related to auction only exists in Vendue Regulations and several Ministerial regulations, so that regulatory reform is needed for auction arrangements. As a result of the lack of arrangements that accommodate auction, fraud in auction often originates from the auction organizers themselves. The focus of the problem in this paper is the determination of limit values, limits on profit taking in auction, as well as efforts to improve auction arrangements. With regard to this matter, this writing will specifically discuss the auction of the execution confiscated objects. Given that the legal system in Indonesia is a mixed legal system consisting of continental or western legal systems, Islamic law, and customary law, issues related to this auction will be discussed by comparing the provisions contained in the two legal systems, civil law and Islamic law."

"ABSTRAKSuatu pelaksanaan lelang sudah seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang danmemenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Begitupula halnya dengan pelaksanaan lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal YangTenggelam (BMKT) hasil pengangkatan dari perairan Laut Jawa Utara Cirebon.Lelang BMKT juga seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang dan memenuhiprosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Lelang dilaksanakansebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2010 terhadap BMKT yang berstatus selainBarang Milik Negara (BMN). Namun, ternyata pelaksanaan lelang tidak berhasilatau tidak ada penawaran. Oleh karena itu, penulis menganalisis permasalahanbagaimana penerapan asas-asas lelang pada pelaksanaan lelang BMKT dankesesuaian lelang BMKT tersebut dengan prosedur lelang. Dari penelitian, penulismenemukan bahwa dalam lelang BMKT tidak memenuhi asas-asas lelangkhususnya asas kompetisi. Beberapa tahapan dalam prosedur lelang tersebut tidakterlaksana secara optimal, khususnya penentuan mekanisme atau strategipenawaran barang dalam lelang, nilai limit, dan uang jaminan penawaran lelang.Dalam penelitian juga ditemukan bahwa besaran nilai limit dan uang jaminanpenawaran lelang yang ditetapkan PANNAS BMKT terlalu tinggi. Keterbatasanwaktu pelunasan harga lelang juga memberatkan para peminat lelang. Selain itu,penjualan BMKT dalam 1 (satu) lot kiranya juga membatasi peminat lelangkarena hanya peminat lelang yang memiliki kemampuan ekonomi besar saja yangdapat mengikuti lelang. Seharusnya Panitia Nasional Pengangkatan DanPemanfaatan BMKT (PANNAS BMKT) selaku penjual memanfaatkan Pasal 38Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, untuk merubah nilai limit dan Pasal 71 ayat (2) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, dalam hal pengecualian jangka waktu pembayaran harga lelang.

---

ABSTRACTAuctions were supposed to be based on auction?s principles and procedure.Likewise, the implementation of Valuable Objects From Sunken Ship auctionexcavated from the Java Sea about 90 miles North West from the city of Cirebon.The Valuable Objects From Sunken Ship auction was supposed to be based onauction?s principle and procedure. The Valuable Objects From Sunken Shipwhich are not categorized as State-owned Goods auctioned 3 (three) times in the2010. However, these auctions were unsuccesful because nobody participated inauctions. Therefore the writer is interested to analyze the application of auction?sprinciples and auction?s procedure in those auctions. From the research the writerfound that the auction principles in Valuable Objects from Sunken Ship Auctiondid not fulfilled particularly in competition principle. The several stages in theauction procedure were also not implemented optimally, particularly thedetermination of auction terms. In addition, this research also found that thevalues of reserve price and bidding deposit determined by National Committeefor The Salvage and Utilization of Valuable Objects from Sunken Ships are toohigh. A time limitation of auction price was incriminated the person whointerested in auction. In addition, the selling of Valuable Objects From SunkenShip may also limit the person who interested in auction because only people whohave much money can participate in auction.The National Committee for TheSalvage and Utilization of Valuable Objects from Sunken Ships as a vendor wasought to use Article 38 of The Ministry of Finance Regulation No.93 Year 2010,to change reserve price and Article 71 paragraph (2) of The Ministry of FinanceRegulation No.93 Year 2010, to provide more time for purchasers to pay theauction price."

"ABSTRAKLelang melalui internet e-auction merupakan suatu modernisasi lelang yang memungkinkan pembeli atau peserta lelang dapat berpartisipasi dengan melakukan penawaran secara tertulis tanpa perlu hadir pada suatu tempat pelaksanaan lelang melainkan cukup menggunakan media internet. Lelang melalui internet diselenggarakan DJKN melalui KPKNL atau Balai Lelang dan dapat diakses melalui situs www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Selain itu terdapat lelang melalui internet yang diselenggarakan situs yang tidak terdaftar di DJKN. Perumusan masalah yang akan dianalisis dalam tesis ini yaitu tentang perbedaan prosedur pelaksanaan lelang pada situs yang tidak terdaftar di DJKN dan keabsahan dan akibat hukumnya ditinjau dari peraturan lelang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, jenis data yang digunakan data sekunder berupa sumber hukum kepustakaan didukung dengan data primer berupa wawancara kepada informan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang melalui internet yang diselenggarakan situs yang tidak terdaftar di DJKN tidak sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku di Indonesia serta tidak ada perlindungan hukum berdasarkan peraturan lelang.

---

ABSTRACTAuction via internet e auction is modernization of auctions that enable buyers or bidders to participate by offering in writing without attend an auction site but simply use the internet media. E auction is conducted by DJKN through KPKNL or Auction Hall and can be accessed through www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id website. In addition, there are e auctions which are organized by site that is not registered in DJKN. This thesis will analyze the implementation of those kind of e auction from applicable auction rules point of view in Indonesia. The research method used is normative juridicial or legal research literature. The results showed that the implementation of e auction organized by sites that are not registered in DJKN is not appropriate with the applicable auction rules in Indonesia, there is no legal protection under the auction rules."