Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Batu merupakan salah satu kota di Indonesia yang melakukan pembangunan ekonomi berbasis pada sektor pariwisata. Pariwisata harus dikelola dengan paradigma pariwisata berkelanjutan, yang membangun sektor pariwisata dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini melihat sistem pariwisata di Kota Batu dengan paradigma keberlanjutan industri pariwisatanya. Metode Sistem Dinamik digunakan untuk mengambil gambaran tentang dinamika sistem pariwisata di Kota Batu dan mensimulasikan skenario-skenario yang dikembangkan untuk kondisi yang akan datang. Model sistem dinamik menggunakan persepsi wisatawan terhadap kondisi Kota Batu sebagai indikator keberlanjutan pariwisata. Dari simulasi yang dilakukan, kondisi pariwisata dengan kebijakan Business as Usual kurang menunjukkan kinerja yang maksimal dan kurang berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan rencana pembangunan pariwisata pemerintah Kota Batu melalui RIPPDA juga menghasilkan kondisi yang kurang maksimal, karena perencanaan belum mampu mengatasi permasalahan yang ada, yaitu kemacetan. Sedangkan kebijakan alternatif yang dibuat dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meminimalisir dampak negatif dan stagnasi pariwisata di Kota Batu.

---

Kota Batu is one of the cities in Indonesia which performs economic development based on tourism. Tourism should be managed by sustainable tourism paradigm, which establishes the tourism sector to consider the sustainability of the economic, social, and environment. This research seeks the tourism system in Kota Batu from the sustainability of the tourism industry paradigm. Dynamic System method is used to take a picture of the dynamics of the tourism system in Kota Batu and simulate the scenarios that will be developed in the future. Dynamic system model uses traveler 39 s perception of the condition of Kota Batu as an indicator of the tourism sustainability. From the simulation, the condition of tourism with Business as Usual policy fails to demonstrate the maximum and unsustainable performance, both from the economic, social, and environmental aspects. In addition, the government 39 s plan on tourism development through RIPPDA also gives the less condition, because its plan has not been able to overcome the existing problems, such as congestion. While the alternative policies that has been made by government can be applied to improve economic performance and reduce the negative impacts and stagnation of tourism in Kota Batu."

"Perekonomian Jakarta merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Pada tahun 2018, kontribusi PDRB DKI Jakarta terbesar menurut pengeluaran masih disumbang oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai 60,52% dari total, hal ini menunjukkan tingkat daya beli warga DKI Jakarta yang tinggi dan dapat mengalokasikan dana ke barang bernilai tinggi (tersier) seperti mobil dan motor. Namun, hal tersebut akan menimbulkan efek peningkatan polutan karsinogenik di DKI Jakarta yang saat ini sudah tiga kali lebih tinggi daripada tingkat aman yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO). Jika dibiarkan dapat menimbulkan penyakit dan dikhawatirkan pada dapat mempengaruhi tingkat produktivitas warga DKI Jakarta. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Perpres 55 Tahun 2019 tentang Akselerasi Program KBL Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan dan komitmen mengurangi emisi nasional sesuai dengan Persetujuan Paris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan alternative kebijakan terbaik untuk peralihan internal combustion engine vehicle (ICEV) ke Kendaraan Berbasis Listrik (KBL) dan dampaknya terhadap aspek-aspek keberlanjutan di DKI Jakarta dengan pendekatan sistem dinamis. Hasil menunjukkan bahwa jumlah KBL yang beroperasi di DKI Jakarta akan berjumlah 6.921.784 unit untuk kendaraan roda empat yang mana berarti 18.3% lebih tinggi dibanding jumlah ICEV pada tahun 2030. Hal ini juga berdampak pada pengurangan emisi yang dihasilkan, jumlah kematian dini dan Respiratory Hospital Admission (RHA) dan pengeluaran pemerintah selama waktu simulasi.

---

DKI Jakarta is the biggest contributor to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP). In 2018, the largest contribution of DKI Jakarta's Gross Domestic Regional Product (GRDP) was contributed by household consumption which reached 60.52% of the total, this shows the high level of purchasing power of DKI Jakarta citizens thereby increasing the ability to buy tertiary goods such as motorcycles and cars. However, increasing number of vehicles will have the effect of increasing carcinogenic pollutants in DKI Jakarta, which is currently three times higher than the safe level recommended by the World Health Organization (WHO). Which in the long run can cause illnesses and possibly affect the level of welfare of Jakarta citizens. The government has issued Presidential Regulation Number 55 in 2019 concerning the Battery Electric Vehicle (BEV) Acceleration Program for Road Transportation and emission reduction commitments in accordance with Paris agreement. The purpose of this study is to obtain the best policy alternatives for the transition of Internal Combustion Engine Vehicles (ICEV) to Battery Electric Vehicle and the impact on sustainability aspects in DKI Jakarta with a dynamic system approach. The results show there will be 6,921,784 units of BEV being operated in DKI Jakarta for four-wheeled vehicles which means 18.3% higher than the number of ICEV in 2030. This also has an impact on reducing emissions produced, the number of premature deaths and Respiratory Hospital Admission (RHA) and government spending during the simulation time.

"

"ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengembangan industri battery swapping sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan adopsi motor listrik. Namun, karena sistem battery swapping merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, diperlukan strategi untuk pengembangan industri battery swapping. White-box modeling dapat membantu mendapatkan wawasan mengenai bagaimana driving forces (kekuatan pendorong), yang terdiri dari variabel eksogen serta intervensi kebijakan, dapat berdampak pada pengembangan industri

battery swapping. Studi ini fokus pada tiga objektif yaitu tiga objektif yaitu jumlah pengguna motor listrik, jumlah pengguna battery swapping dan profit battery swapping. Terdapat tiga driving forces yang mendorong tercapainya objektif, yaitu teknologi pembuatan baterai serta kebijakan (battery pack standardization, discount on electricity price, dan government subsidy on battery swapping station building). Kebijakan ini diuji ke dalam tiga skenario berbeda. Hasil menunjukkan bahwa standardisasi kemasan baterai berdampak langsung kepada jumlah pengguna motor listrik sehingga berdampak langsung pada jumlah pengguna battery swapping. Selain itu, diskon biaya listrik memiliki peran yang signifikan untuk profit battery swapping.

---

ABSTRACT

The Government of Indonesia (GOI) has targeted the development of the battery swapping industry as an attempt to increase the adoption of electric motorcycles. However, since the battery swapping system is a complex and dynamic system, a strategy is needed in order to develop a battery swapping system. System dynamics help gain an insight into how the established driving forces, consisting of exogenous variables and policy measures, affect the battery swapping industry development. This study focuses on three objectives: electric motorcycle user, battery swapping user, and battery swapping profit. There are four driving forces achieve the goal: the technology advancement and the policy measures (battery pack standardization, discount on electricity price, dan government subsidy on battery-swapping station building). The policy measures are assessed into three different scenarios. Results show that battery pack standardization directly affects the number of electric motorcycle user, hence increase the number of battery swapping user. Furthermore, a discount on electricity prices has a significant impact on increase the battery swapping profit."

"Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang luar biasa antara tahun 2010 dan 2019, tantangan tak terduga seperti pandemi COVID-19 dan perubahan iklim telah menghambat kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator ekonomi hijau yang menjadi sorotan dalam kerangka Green Economy Index (GEI) adalah aspek lingkungan. Oleh karena itu, untuk membantu Indonesia mencapai target keberlanjutannya, studi ini menganalisis industri minyak kelapa sawit (CPO) di Indonesia sebagai salah satu penyumbang terpenting bagi perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan keberlanjutan industri CPO di Indonesia. Rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana hubungan antara alokasi CPO untuk pangan dan alokasi CPO untuk energi? (2) Berapa proyeksi total permintaan CPO untuk minyak goreng, biodiesel, oleokimia, dan ekspor? Berapa banyak tambahan perluasan lahan kelapa sawit yang diperlukan untuk memenuhi permintaan CPO? (3) Apa saja indikator ekonomi hijau yang dapat diukur dalam model industri kelapa sawit di Indonesia? (3) Apa saja variabel yang menjadi titik ungkit pada model industri kelapa sawit Indonesia. Luaran dari penelitian ini meliputi simulator kebijakan berbasis model dengan pendekatan sistem dinamis dan dashboard hasil simulasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang saling ketergantungan yang kompleks dalam industri kelapa sawit dan memberikan wawasan strategis untuk pembuatan kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.

---

Despite remarkable economic growth between 2010 and 2019, unforeseen challenges such as the COVID-19 pandemic and climate change have hampered progress toward sustainable development goals. One of the indicators in the green economy that is highlighted by the Green Economy Index (GEI) framework is the environmental aspects. Thus, to help Indonesia achieves its target sustainability targets, this study analyzed the crude palm oil (CPO) industry in Indonesia as one of the most important contributors to the nation’s economy. This research aims to analyze the dynamics and sustainability of the CPO industry in Indonesia. The key questions that will be investigated further in this research include: (1) What is the relationship between the allocation of CPO for food and biodiesel fuel? (2) What is the projected total demand for CPO for cooking oil, biodiesel, oleochemicals, and exports? How much additional land use change is needed to meet the demand for CPO? (3) What are the green economy indicators that can be measured in the oil palm industry model in Indonesia? and (4) What are the leverage points in the Indonesian palm oil industry model? Outcomes from this study include a model-based policy simulator using the system dynamics approach and a simulation results dashboard. This research contributes to the broader understanding of the complex interdependencies within the palm oil industry and provides strategic insights for policy-making and sustainable development."

"Kebijakan publik merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam merancang kebijakan, masyarakat perlu dilibatkan agar tujuan dikeluarkannya kebijakan dapat tercapai, yaitu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, terutama informasi-informasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut karena masyarakatlah yang terkena dampak dari penerapan kebijakan publik. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam perancangan Kebijakan emerintah sudah diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun belum ada model sistem yang dapat digunakan untuk peancangan kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi. Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak terhadap sebuah kebijakan sangat diperlukan dalam perancangan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah model sistem yang menyediakan mekanisme perancangan kebijakan pemerintah yang dapat melibatkan masyarakat. Model sistem e-Participation dibangun dengan menggunakan metodologi Soft System Methodology (SSM) dan Multiview, serta pemodelan Unified Modeling Language (UML) untuk visualisasi model sistem. Penelitian yang dilakukan menghasilkan model sistem perancangan yang telah disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dapat digunakan oleh Kementerian dalam melakukan analisis rancangan kebijakan.

---

Public policy is one of the government?s action to overcome problems that occur in public. When drafting the policy, citizen needs to be involved in order to achieve it?s objectives, to overcome the problems that occur in public. in order to make the policy draft, government must collect the facts that occurred in the public, especially the public informations regarding the implementation of that policy, because they are affected directly by the implementation of public policy. In Indonesia, public participation have been regulated in Legal drafting Policy, but there is no model of system that can be used for policy drafting that involve public as a source of information. Public involvement as the affected parties of a policy is needed in legal drafting.

This research aimed to develop a model of system that provides a mechanism of government legal drafting which can be done by public. e-Participation System model is developed by using the soft System Methodology (SSM) and Multiview, also using Unified Modeling Language (UML) for the visualization of the system model. Research conducted produce a model of legal drafting system that adjusted with problem situations and requirements that can be used by the Ministry to analyse legal draft."

"Tuntutan isu perubahan iklim global membuat Indonesia perlu meningkatkan proporsi energi terbarukan pada bauran energi nasional sebesar 23%. Dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dibuat PT PLN, pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan sudah ditargetkan kapasitas terpasangnya hingga tahun 2028. PV sebagai salah satu sumber energi listrik terbarukan tenaga surya masih memiliki hambatan untuk mengembangkan kapasitas terpasangnya. Studi ini bertujuan untuk merancang model kebijakan feed-in tariff yang mendukung investasi proyek energi terbarukan, sehingga dampak ketersediaan anggaran oleh pemerintah dan dampak lingkungan dapat diantisipasi oleh pemerintah. Dengan menggunakan metodologi sistem dinamis dan data historis kapasitas PV terpasang, studi ini dapat menjelaskan efek kebijakan feed-in tariff terhadap perkembangan pembangunan kapasitas PV terpasang dan kontribusi PV terhadap pengurangan emisi gas CO2 dan juga faktor penentu terjadinya efek tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan feed-in tariff berdampak pada meningkatnya pertumbuhan investasi proyek PV dan tercapainya target RUPTL kapasitas PV terpasang di tahun 2028. Dua kebijakan, PLTS atap dan subsidi modal diuji pada model untuk mendemonstrasikan sensitivitas kapasitas PV terpasang dan kontribusi penurunan emisi gas CO2 akibat tendensi berinvestasi pada PV.

---

The demands of the global climate change issue make Indonesia need to increase the proportion of renewable energy in the national energy mix by 23%. With the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) made by PT PLN, the construction of renewable energy power plants has been targeted to have installed capacity until 2028. PV as a source of renewable electricity from solar power still has obstacles to developing its installed capacity. This study aims to design a feed-in tariff policy model that supports investment in renewable energy projects, so that the impact of budget availability by the government and environmental impacts can be anticipated by the government. By using a dynamic system methodology and historical data on installed PV capacity, this study can explain the effect of the feed-in tariff policy on the development of installed PV capacity development and the contribution of PV to reducing CO2 gas emissions and also the determinants of this effect. This study reveals that the feed-in tariff policy will have an impact on increasing the growth of PV project investment and the achievement of the RUPTL target for installed PV capacity by 2028. Two policies, rooftop solar PV and capital subsidies are tested on a model to demonstrate the sensitivity of installed PV capacity and the contribution of reducing CO2r gas emissions due to the tendency to invest in PV."

"ABSTRAKSebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan lebih dari dua per tiga total luas wilayah, Indonesia sudah seharusnya memberikan fokus lebih terhadap pengembangan Industri Maritim nya. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan Industri Maritim adalah dengan mengembangkan sebuah klaster maritim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan sebuah pemahaman atas efek bila Indonesia menerapkan kebijakan klaster maritim terhadap pertumbuhan ekonomi maritim dan perannya meningkatkan kinerja klaster maritim sehingga dapat memaksimalkan potensi Industri Maritim di Indonesia. Hasil model simulasi sistem dinamis yang telah dibangun menunjukan bahwa dengan adanya klaster maritim, pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan nilai ekonomi Industri Maritim menjadi lebih besar dibandingkan dengan kondisi Business as Usual dengan tingkat pertumbuhan yang eksponensial. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah harus bergerak cepat untuk segera mengambil langkah membentuk sebuah lembaga pengelola klaster maritim agar dapat tercipta sebuah lingkungan klaster maritim yang bersinergi, berkesinambungan, dan berdampak positif bagi kinerja Industri Maritim di Indonesia.

---

ABSTRACTAs an archipelago with two third of its territory consist of water, Indonesia should address more attention to its maritime industry development. One of the catalyst to fasten the maritime industry growth is by developing a maritime cluster. The purpose of this research is to gain understanding of the effect if Indonesia implement maritime cluster policy to the growth of maritime economic and its role to enhance the maritime cluster performance, hence enhancing Indonesia rsquo s maritime industry as well. The result of the constructed system dynamic model simulation shows that with the effect of maritime cluster, the growth of employment rate and maritime economic is much bigger that the business as usual case exponentially. The result implies that the government should act fast to form a legitimate cluster maritime organizer institution so that there will be a synergize, sustainable, and positive maritime cluster environment that will benefit the performance of Indonesia rsquo s maritime industry."

"Skripsi ini membahas analisis rancangan kebijakan industri biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit di Indonesia yang mengadopsi dari kesuksesan sistem kebijakan Brazil. Model sistem dinamis digunakan untuk mendapatkan proyeksi dari setiap alternatif kebijakan. Selain itu teori analisis kebijakan menjadi dasar dalam menganalisis setiap alternatif kebijakan dan dampaknya terhadap indikator keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang berfokus kepada perusahaan Kelapa Sawit-CPO dan perusahaan Biodiesel memberikan dampak yang paling baik terhadap indikator keberlanjutan namun memerlukan biaya pemerintah yang paling besar. Beberapa alternatif kebijakan dianalisis untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai kebijakan pemerintah terhadap industri biodiesel di Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze policy design for palm oil biodiesel industry in Indonesia which adopt and learn from Brazil policy success strory. System Dynamis model is used to obtain projection of every alternative policy. Besides that, policy analysis is a basic to analyze every alternative policy and its outcome as sustainable indicators.

This study shows that alternative policy which focuses on both company, palm plantation-CPO mills and biodiesel plant, gives best sustainable indicators outcome, though it costs a lot by government. Some alternative policy are analyzed to be considered in government policy for biodiesel ndustry."

"ABSTRAKPengumpulan limbah elektronik oleh konsumen merupakan salah satu perkembangan signifikan yang dapat membantu untuk meningkatkan jumlah limbah elektronik terkumpul yang nantinya akan dikelola secara tepat. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi konsumen, dibutuhkan rencana yang baik untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan produk elektronik dan limbah elektronik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari pemerintah memiliki peran penting dalam mengikat dan meningkatkan kesadaran pengguna elektronik dalam mengelola alat elektroniknya dengan bantuan organisasi peduli limbah elektronik. Kompleksitas dari sistem manajemen limbah elektronik menambah tantangan dalam menghadapi masalah ini. Penelitian ini menggambarkan model serta intervensi kebijakan untuk meningkatkan pengumpulan limbah elektronik di Indonesia dan memberikan pemahaman antara hubungan dinamis antar faktor pada sistem manajemen limbah elektronik di Indonesia.

---

ABSTRACTThe collection of electronic waste by consumers is one of the significant developments that can help to increase the amount of electronic waste collected which will be managed appropriately. In order to raise consumer awareness on E-waste management, it must be planned well to balance the growth of e-waste collected, and the cost invested. A good strategy is needed, with the Ministry of Environmental and Forestry as a part of the Government to engage and increase the awareness of electronic users with the help of e-waste management organizations that aware of e-waste problems. The complexity of the e-waste management system added challenges to address the problems. This conceptual model will draw the policy structure exploration with the system dynamics modeling approach to give an understanding of the relations and dynamics between the factors in the e-waste management system in Indonesia."

"Pemerintah Indonesia telah berkomitmen mendukung adopsi sepeda motor listrik untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta mengurangi pemakaian BBM. Skema battery swapping merupakan alternatif yang menarik yang dapat digunakan dalam mempercepat adopsi ke sepeda motor listrik karena dapat mengatasi permasalahan jarak tempuh yang terbatas, pengisian baterai yang lama, dan harga beli yang tinggi. Namun skema battery swapping belum optimal menurunkan emisi gas rumah kaca karena pengisian baterainya masih menggunakan energi listrik dari jaringan yang bersumber dari bahan bakar fosil. Sehingga perlu diajukan sebuah konsep layanan battery swapping ramah lingkungan yang mengintegrasikan pengisian baterai menggunakan energi bersih dari Solar PV. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam mendukung pengembangan layanan battery swapping ramah lingkungan menggunakan simulasi model sistem dinamis. Motode sistem dinamis dipilih karena industri layanan battery swapping merupakan sebuah sistem yang kompleks sehingga diperlukan pendekatan secara holistik untuk mengetahui efektifitas kebijakan yang dipilih. Hasil analisa terhadap simulasi diharapkan dapat membantu pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien dalam mendukung percepatan adopsi sepeda motor listrik melalui pengembangan industri layanan battery swapping yang ramah lingkungan.

---

The government of Indonesia (GOI) has committed to accelerating electric motorcycles adoption for reducing transport sector emissions. A battery swapping scheme is an attractive option for the GOI to solve several impediments to electric motorcycle adoption related to short milage, charging times, and initial investment costs. However, the battery swapping policy alone seems ineffective in supporting emission reduction targets since Indonesia’s grid electricity source is still dominated by fossil energy. Therefore, it is crucial to introduce a green battery swapping concept. It is a concept that integrates the battery swapping scheme with the use of solar energy as its primary energy source for the battery. This study aims to analyze alternative policies that can be implemented to support the development of green battery swapping services using a system dynamics model. The battery swapping service industry however is a complex system, so a holistic approach from system dynamics method is needed to determine the effectiveness of the implemented policy. The results of this research are expected to assist decision makers in formulating effective and efficient policies to support electric motorcycles adoption through the development of green battery swapping service industry."