Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang efektivitas ahli waris menjadi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas. Meninggalnya pemegang saham perseroan terbatas tidak langsung secara yuridis membuat ahli warisnya menjadi pemegang saham perseroan terbatas yang bersangkutan, serta tidak langsung memberikan hak bagi ahli waris pemegang saham hak-hak pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan bentuk hasil penelitian ini preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat efektif dan sah menjadi pemegang saham dalam perseroan terbatas yang bersangkutan, nama ahli waris harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang disimpan oleh perseroan terbatas yang bersangkutan. Ahli waris harus mengajukan permohonan untuk dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham perseroan yang bersangkutan secara tertulis. Pengajuan permohonan pencatatan harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung, yaitu Akta Kematian Pewaris yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tempat pewaris tinggal semasa hidupnya, Surat Keterangan Waris atau putusan pengadilan mengenai penetapan ahli waris, Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya dari seluruh ahli waris. Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum pada ahli waris pemegang saham agar lebih berperan aktif untuk memberikan informasi meninggalnya pewaris kepada perseroan yang sahamnya dimiliki oleh pewaris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the effectiveness of the heirs of shareholders to be a shareholder in a limited liability company. The death of shareholder in limited liability company not automatically by law make the heirs of shareholder become the shareholders of the concerned limited liability company, nor give the rights of shares as mentioned in Article 52 Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies. The author conducted research using normative juridical approach. Data analyzing method used is qualitative analysis method that produces these results prescriptive form analytical. The results showed that in order to be effective and be the legitimate shareholders of the limited liability company, the name of the heirs should be registered in the register of shareholders saved by the concerning limited liability company. The heirs must submit written application to be registered in the register of shareholders of the concerning limited liability company. The submittance of application must be included with some supporting documents such as death certificate issued by civil registration, ceritificate of heirship, and all the heir rsquo s resident ID cards. Notary is expected to give legal counseling to the heir of shareholder to be more active to report the death of the heir to the concerned limited liability company."

"Tesis ini membahas mengenai keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas sebagai dokumen luar negeri yang dianalisa dengan dokumen hukum PT X. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah terkait keabsahan dokumen hukum yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di Indonesia berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan data PT dalam bentuk keputusan pemegang saham di luar RUPS PT; dan keabsahan keputusan pemegang saham PT X (analisa dokumen hukum PT X). Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan suatu dokumen asing berupa keputusan pemegang saham dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Legalisasi bukanlah suatu syarat formil sehingga dilegalisasi atau tidaknya keputusan pemegang saham tidak mempengaruhi keabsahan dari keputusan pemegang saham. Dalam hal ini Keputusan Pemegang Saham PT X yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 Tanggal 27 Februari 2019 telah memenuhi keabsahan dari aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Walaupun tidak dilegalisasi, Keputusan Pemegang Saham tetap berlaku secara sah. Namun, pemerintah perlu bersikap tegas apakah prosedur legalisasi terhadap dokumen asing ini wajib dilakukan atau tidak. Apabila wajib dan bermaksud diberlakukan secara umum, maka kewajiban legalisasi harus diatur dalam suatu undang-undang.

---

This thesis discussed on shareholders resolution in lieu of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company as foreign documents which will be analyzed with legal document of PT X. The issues to be raised in these studies are related to the validity of foreign legal documents which will be used in Indonesia related to the change of article of association and company`s data in form of shareholder resolution in lieu of GMS; and the validity of shareholder resolution of PT X (analysis of legal documents of PT X). These studies adopted legal normative method. The result of these studies are the validity of foreign documents in form of shareholder resolution shall be observed in 3 (three) aspects, i.e. language, Company Law, and formal form aspects. Legalization is not a formal form aspect, therefore shareholders resolution without legalization shall not affect the validity of the shareholder resolution itself. In this regard, the Shareholders Resolution of PT X as stated in Deed of Statement of Meeting Resolution No. 22 dated 27 February 2019 has complied with the validity based on language, company law, and formal form aspect. Even though the Shareholders Resolution has not been legalized, the Shareholders Resolution are still legally valid. However, the government shall take decisive action whether the legalization procedures for foreign documents are mandatory or not. If such procedures are mandatory and intended to be applied generally, then the obligation for legalization shall be governed under specific law."

"Pada tesis ini, notaris Z yang membuat Akta Berita Acara RUPS PT X telah membuat akta yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan Akta Berita Acara RUPS PT X tersebut melanggar ketentuan pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).Tesis ini bertujuan untuk mengetahui akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan pemanggilan RUPS terhadap keabsahan akta tersebut. Pelanggaran tersebut mengakibatkan keputusan RUPS PT X tidak sah dan mengikat yang berarti bahwa akta tersebut menjadi batal demi hukum. Akta yang batal demi hukum tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Notaris Z tersebut harus mengganti biaya, rugi serta bunga kepada pihak yang dirugikan akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang telah ia dilakukan.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji penerapan UU PT, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dikaitkan dengan kasus pada Akta Berita Acara RUPS PT X. Penelitian ini memberikan saran untuk diadakan RUPS kembali agar tidak terdapat inkonsistensi pengaturan serta kesalahan-kesalahan dalam anggaran dasar PT X yang dapat berimplikasi pada keabsahannya.

---

In this thesis , Notary Z who makes the Deed of general meeting of shareholders of PT X has made a deed that is not in accordance with the statutory provisions applicable. Making of the deed news general meeting of shareholders of PT X has violated the provisions of the call as set forth in Article 82 of law number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law).

This thesis aims to find out as a result of the violation of the provisions of the summons general meeting of shareholders on the validity of the deed. The violation resulted in general meeting of shareholders PT X is not legally binding, which means that the deed becomes null and void. Deed null and void it would cause harm to the parties concerned. Notary Z should reimburse the costs, damages and interest to the injured party as a result of Unlawful Acts he has done.

The method used is a normative juridical namely by reviewing the application of the Company Law , Law number 2 of 2014 about position of the Notary and Law number 25 of 2007 on Investment associated with the case at the of deed news of General Meeting of Shareholders PT X. This study provides suggestions for the general meeting of shareholders is held back so that there are no inconsistencies settings as well as errors in the articles of association of PT X which may have implications for its validity."

"ABSTRAKPengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang keputusannya dibuat dalam bentuk akta notaris seperti Akta Risalah RUPS maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Namun kurangnya pemahaman mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPS banyak menyebabkan akta notaris yang telah dibuat sebagai hasil keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga Notaris yang membuat akta tersebut turut diminta pertanggungjawabannya. Seperti PT. NP yang membuat Akta Risalah RUPS LB mengenai pemberhentian dan pengangkatan Direksi yang baru tanpa mematuhi ketentuan pemanggilan RUPS dalam UUPT, sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai akibat pembatalan Akta Risalah RUPS LB Perseroan Terbatas yang berisi tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi yang baru, serta tanggung jawab Notaris yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/Pdt/2018. Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normative, yakni dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan menghasilkan data deskriptif analitis. Akibat dari akta risalah rapat yang telah dibatalkan ialah segala perbuatan hukum yang dilakukan setelah akta itu dibuat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan situasi kembali seperti saat akta tersebut belum dibuat, sehingga pengangkatan Aan sebagai Direksi baru adalah tidak sah dan EN tetap menjabat sebagai Direksi, serta Notaris yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata. Notaris dalam menjalankan jabatannya seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan RUPS sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACTThe appointment and termination of the Board of Directors of the limited liability company is governed by the law of limited liability company number 40 year 2007, namely through the extraordinary General Meeting of shareholders, whose decision is made in the form of notarial deed such as the treatise Act General Meeting of Shareholder and the Deed of statement of meeting. However, the lack of understanding of the validity of the General Meeting of Shareholders has led to a notarized deed which has bEN made as a result of the General Meeting of Shareholders decision to be canceled by the court, so that the notary Such as PT. NP which makes the treatise Act of General Meeting of Shareholders on the termination and appointment of the new board of directors without adhering to the provisions of the General Meeting of Shareholders in the law of limited liability company, until the deed is cancelled by the court. This thesis raises the problem of the result of the cancellation of the treatise Act of the extraordinary General Meeting of shareholders Limited company containing the termination and appointment of new board of directors in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 549 K/PDT/2018, and the legal responsibility associated with the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia number 549 K/PDT/2018 The research method in the writing of this thesis uses normative juridical form of research, which is by researching the library material or secondary data and generating analytical descriptive data. The result of the treatise deed that has bEN cancelled is any legal action performed after the deed is made invalid, not binding and null and void. The deed is deemed to have never existed and the situation is returned as if the deed has not bEN made, and the notaries may be asked for administrative and civil liability. The notary in his office should apply the principle of prudence by observing the provisions of The General Meeting of shareholders under the law of limited liability company."

"Rapat Umum Pemegang Saham adalah suatu organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal tertentu mengenai jalannya Perseroan, termasuk untuk perubahan Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan bentuk keikutsertaan para pemegang saham Perseroan yang notabene merupakan para pemilik dari Perseroan Tersebut, namun demikian terdapat prosedur yang harus diikuti untuk menyelenggarakan Rapat tersebut yang salah satunya adalah mengenai kuorum Rapat. Untuk keabsahan suatu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham maka harus dipenuhi kuorum yang berkaitan dengan Agenda Rapat yang akan dibahas. Dalam hal kuorum pada Rapat Umum Pemegang Saham Pertama dan Kedua tidak dapat dipenuhi, maka dibuka kesempatan bagi Perseroan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri yang Daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan maka kuorum dihitung berdasarkan jumlah kehadiran 100% (seratus persen) Pemegang Saham tersebut. Juga harus diingat bahwa Penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan Negeri ini adalah untuk Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga, tidak untuk Rapat Umum Pemegang Saham Pertama ataupun Kedua. Hal ini perlu diperhatikan sebab Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan menurut ketentuan yang mengaturnya termasuk penentuan kuorumnya. Kesalahan dalam menetapakan kuorum Rapat akan berakibat terhadap keabsahan Keputusan suatu Rapat Umum Pemegang Saham.

---

General Shareholders Meeting is an organ of a Limited Liability Company that has the authority to make certain decisions regarding directions of Company, in which includes changes on Article Association. General Shareholders Meeting is also a form for all of the shareholders to participate (body that governs all the shareholders) as they are the owner of the Company, yet in order to organize this meeting, there are certain procedures that must be obliged, include the quorum for the meeting. For this General Shareholder Meeting of to be considered valid, there must be a majority agreement (quorum) of the shareholders to the Agenda of the meeting. In the cases that majority is not agreed (quorum is not reached) in the First and Second General Shareholder Meetings, then there is an opportunity for the Limited Liability Company to request ruling by the Lower Court in which its jurisdiction area covers the place where the Limited Liability Company located for quorum of Third General Shareholders Meeting. However, consideration must be taken if in this Third General Shareholders Meeting, all Shareholders attend the meeting, quorum is counted based on this 100% (one hundred per cent) attendance. In addition, the ruling of quorum made by the Lower Court is solely for the purpose of the Third General Shareholders Meeting, neither for the First nor the Second General Shareholders Meetings. This is very important to note since every General Shareholders Meetings must be held accordance to rulings made which include determining the Meeting’s quorum. A mistake on determining the Meeting’s quorum may result to the validity of any General Shareholders Meeting's agreement or decision."

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bersikap jujur, teliti, dan amanah. Jika tidak maka akan melanggar terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-UndangJabatan Notaris. Hal ini seperti mengenai kesesuaian antara akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris dengan keadaan yang sebenarnya. tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Risalah Rapat, Akibat Hukum dari Akta yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dengan menggunakan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara dan diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini, bahwa Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, artinya Notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap, kecuali untuk relaas akta sebagaimana diatur dalam 46 UUJN yang harus dijelaskan alasan tidak dibacakan, dan yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi baik secara perdata, jika terbukti menimbulkan kerugian perdata maupun sanksi pidana, dan juga dapat dikenakan sanksi administratif dari Majelis Pengawas. Dapat diketahui bahwa akibat bagi akta yang tidak dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan menjadi dapat dibatalkan, batal demi hukum, maupun akta menjadi nonexistent. UUJN harus mengatur secara tegas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris karena nilai itu merupakan kaidah moral yang positif. Selain itu diharapkan agar ketentuan sanksi yang diatur dalam UUJN tersusun secara sistematis.Sanksi Administratif terjadi apabila suatu akta tidak memenuhi syarat, dimana Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris.

---

ABSTRACTNotary, in performing its duty and function should be honest, meticulous and trustworthy. Otherwise, it will cause a violation toward the provision stipulated in Article 16 Paragraph 1 the law of Position on Notary. As such can be saw as to in the compatibility between the deed made by those and the real condition in shareholder rsquo s annual general meeting, notary rsquo s responsibility in the process of making minutes of shareholder, legal consequences from the deed. Method used in this research is analytical normative juridical. The type data used is secondary data by using collecting document study rsquo s data method and supported by interview which is proceeded qualitatively. According to the result of this research, it stipulates that notary must read the deed in front of appearer, except for the authentic deed as regulated in the article 46 of position of notary law that must be explained the reason for not being read. In addition, the trespasser also can be punished. It is commonly believed that the implication from the deed which is made in contradict with the applicable law could cause the deed to be revoked, null and void or to be nonexistent. Whereas, for the notary itself, they could be punished alternatively civil, criminal, administrative and supervisory suit . The law of position of notary explicitly regulates sanction for the notary breaking its provisions and notary code of conduct because it derives from the positive moral norm. Moreover, it hopes that the provision of sanctions stipulated in the law of position of notary codifies systematically. The civil sanction will cause the deed legally binding as unauthorized deed or can be revoked. The administrative sanction occurs when there is a deed does not fulfill internal requirement where the notary in performing its duty does not perform a series of act pertaining to performance of duty of notary"

"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan susunan pemegang saham seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur serta persyaratan pelaksanaan RUPS dan syarat pemindahan hak atas saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun pada kenyataanya RUPS PT AN tidak memenuhi syarat pemindahan hak atas saham yang mengakibatkan pembatalan akta pernyataan keputusan RUPS seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 223 PK/PDT/2022. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang keabsahan pemindahan hak atas saham pada PT AN dan tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan keputusan RUPS yang telah dibatalkan oleh hakim. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi dokumen yang selanjutnya dianalisis. Dapat dikemukakan 2 (dua) hasil analisis dari penelitian ini yaitu: Pertama, pemindahan hak atas saham pada Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham Nomor 42 Tanggal 28 November 2014 sebagian sah untuk 60 (enam puluh) saham karena telah memenuhi prosedur serta persyaratan pengambilan keputusan sirkuler dan syarat pemindahan hak atas saham tetapi sebagian lainnya tidak sah untuk 129 (seratus dua puluh sembilan) saham karena tidak ada akta pemindahan hak atas saham. Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2014 tidak sah seluruhnya serta melawan hukum karena melanggar syarat pemindahan hak atas saham yaitu tanpa akta pemindahan hak atas saham dan tanpa persetujuan pemegang saham melalui RUPS; Kedua, notaris memiliki tanggung jawab atas pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2014 secara perdata berupa ganti rugi. Notaris juga dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat sebagai notaris oleh majelis pengawas notaris. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi kode etik oleh dewan kehormatan notaris berupa teguran lisan/tulisan atau pemberhentian dengan hormat/tidak hormat dari keanggotaan organisasi notaris.

---

The General Meeting of Shareholders (GMS) related to changes in the composition of shareholders must be carried out by the procedures and requirements for implementing the GMS and the provisions for transferring rights to shares as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, in reality, PT AN's GMS did not fulfill the requirements for transferring rights to shares, which resulted in the cancellation of the deed of the statement of the GMS decision as found in Supreme Court Decision Number 223 PK/PDT/2022. Therefore, this research was conducted by raising issues regarding the validity of the transfer of rights to shares in PT AN and the responsibility of the notary regarding the deed of the GMS decision, which the judge canceled. This doctrinal legal research was conducted by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials through document studies which were then analyzed. It can be stated 2 (two) results of the analysis of this study, namely: First, the transfer of rights to shares in the Deed of Statement of Joint Contract of Shareholders Number 42 dated 28 November 2014 is partially valid for 60 (sixty) shares because it has fulfilled the procedures and decision-making requirements circular and requirements for the transfer of rights over shares, but the other part is not valid for 129 (one hundred twenty-nine) shares because there is no deed of transfer of rights over shares. The Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14, dated 24 December 2014 invalid as a whole and against the law because of a violation of the requirements for the transfer of rights to shares, namely without the deed of transfer of shares ownership and without the approval of shareholders through the GMS; Second, the notary has the responsibility for canceling the Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders Number 14 dated 24 December 2014 in the form of compensation. Notaries can also be subject to administrative sanctions in the form of verbal/written warnings or respectful/disrespectful dismissal as a notary by the notary supervisory board. In addition, notaries can also be subject to code of ethics sanctions by the notary honor council in the form of verbal/written warnings or dismissal with respect/disrespect from the notary organization."

"Tesis ini membahas mengenai RUPS PT Terbuka dalam hal adanya pemegang saham tidak hadir (afwezig) pada proses go private dengan melakukan analisis atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. PT Terbuka harus membeli kembali sahamnya dari pemegang saham publik pada proses go private, dan jumlah pemegang sahamnya menjadi paling banyak 50 pihak. Terkait hal ini, Notaris berperan untuk membuat akta berita acara RUPS terkait go private. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai pelaksanaan RUPS dengan adanya penetapan afwezigheid atas pemegang saham yang tidak dapat ditemukan; dan peran notaris pasar modal pada penyelenggaraan RUPS tersebut. Metode penelitian tesis ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Tipologi penelitian tesis ini adalah problem-solving. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses go private PT Terbuka yang pemegang sahamnya tidak dapat ditemukan dapat mengajukan permohonan penetapan afwezigheid kepada Pengadilan Negeri dalam melaksanakan go private. Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan untuk mengurus saham tersebut. Balai Harta Peninggalan kemudian dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham PT Terbuka melalui Biro Administrasi Efek dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, maka Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada PT Terbuka terkait dengan penyelenggaraan RUPS setelah adanya penetapan afwezigheid, khususnya mengenai komparisi Balai Harta Peninggalan dalam RUPS tersebut.

---

This thesis analyze the GMS of a Public Company in the event that there are absent shareholders (afwezig) in the go-private process by analyzing the Decision of South Jakarta District Court Number 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. The Public Company shall buy back its shares from public shareholders for going private purposes, and the number of its shareholders shall not exceed 50 parties. In this regard, the Notary's role is to prepare the deed of minutes of the GMS regarding going private. The issues raised in this thesis are the implementation of the GMS related to the afwezigheid court decision; and the role of the capital market notary at the GMS. The research method of the thesis is doctrinal, using secondary data. The typology of the thesis is problem-solving. The result of this thesis is for go private pupose, a Public Company that has absent sharehoders may submit an application for the afwezigheid decision to the District Court. The District Court may appoint a Property and Heritage Agency to administer the shares as assets. Property and Heritage Agency shall be registered in the List of Shareholders through the Securities Administration Bureau and the Indonesian Central Securities Depository afterward. Referring to Article 15 paragraph (2) of the Notary Public Law, the Notary has the competence to provide legal advice to the Public Company on the GMS implementation following the afwezigheid decision, especially regarding the comparison of the Property and Heritage Agency during the GMS."

"Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting terkait dengan tugasnya dalam membuat akta otentik di bidang pasar modal. Atas dasar tugas dan peranannya tersebut Notaris harus mendalami seluk beluk dan ketentuan peraturan yang ada dalam pasar modal karena setiap aksi korporasi yang dilakukan emiten memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda-beda tergantung kepada peraturan yang mengaturnya sehingga notaris harus memastikan agar pembuatan akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan peraturan pasar modal pada khususnya. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Peranan notaris tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kedudukan notaris yang harus memiliki sikap independen, adil dan tidak memihak kepada pihak manapun. Dengan berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kode etik notaris serta standar profesi notaris yang ada, maka notaris secara nyata telah menjaga kepentingan pemegang saham minoritas yang ada dalam suatu perseroan terbuka yang mana kepentingan mereka seringkali terlanggar.Dalam penelitian ini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. XYZ Tbk selaku emiten ketika melakukan Penawaran Umum Terbatas III yang didahului dengan Aksi Korporasi berupa Reverse Stock dan Penambahan seri saham baru yaitu seri B, sehingga pemegang saham minoritas merasa perlu untuk menyatakan protes serta keberatan mereka secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan seperi Bapepam-LK, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta profesi penunjang pasar modal termasuk juga Notaris. Hal ini ternyata berkaitan erat dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus dan mendalam mengatur mengenai prosedur pelaksanaan Reverse Stock Split sehingga PT. XYZ Tbk diduga melanggar ketertiban umum yang berlaku di Pasar Modal. Notaris dalam kasus ini harus memiliki sikap analitis yang tajam serta keseksamaan dalam melihat suatu Aksi Korporasi yang dilakukan oleh suatu Emiten serta memperdalam pengetahuan mengenai Pasar Modal.

---

Notary as a profession that supports a Capital Market has a role and important responsibilities related to his/her job in making authentic act of the capital market. On that basis of its roles and duties, notary must explore the rules and regulations that exist in the capital markets since any corporate actions issuers have different terms and conditions vary depending on the regulations that govern it, so that the notary must ensure that the deed in accordance with the regulations legislation in general and capital markets in particular rules. Thus, notary has role of codirecting and providing legal counseling to the Issuer, during the making of the deed, so that his deeds do not conflict with existing provisions. This role of notary relates with the position of a notary who must have an independent attitude, fair and impartial to any party. By sticking to the rules in the capital market, code of ethics and standards of professional notary, a notary has saved the interests of minority shareholders in a company where their interests are often violated.

This research shows a violation practice performed by PT. XYZ Tbk as the issuer of Right Issue III, preceded by a Reverse Stock Corporate Actions and the addition of a new series of shares of series B, so that minority shareholders feel the need to protest and express their objections in writing to the interested parties such: Bapepam-LK, the Minister of Justice and Human Rights, as well as supporting professionals including Notary capital markets. Apparently, this is closely related to the lack of legislation that specifically regulates the procedure and in-depth implementation of the Reverse Stock Split and PT. XYZ Tbk allegedly violating public order prevailing in the Capital Market. Consequently a notary must have a keen analytical attitude and thoroughness in seeing a Corporate Actions performed by an Issuer and deepens knowledge about Capital Markets."

"ABSTRAKPenelitian membahas mengenai implikasi yuridis terhadap akta yang dibuat berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham yang cacat hukum dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 105/G/2019/PTUN-JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-analitis dan menggunakan bahan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan" namun PT. IKP selaku pemegang saham tidak menandatangani keputusan Sirkuler PT. KPB. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham mengenai perubahan data perseroan telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keputusan Sirkuler yang cacat hukum dapat dibatalkan oleh para pihak dengan cara membuat akta baru mengenai perubahan Anggaran Dasar ataupun akta Perubahan Data Perseroan ataupun melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Para pihak yang dirugikan dapat melaporkan Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah yang mana Majelis Pengawas Daerah akan mengusulkan sanksi yang akan diterima oleh Notaris berdasarkan pelanggarannya. Akibat dari Keputusan Sirkuler tersebut kepastian hukum status PT. IKP selaku pemegang saham menjadi tidak ada. Sebagai pemegang saham dari PT. KPB, PT. IKP juga dapat membuat akta baru untuk memulihkan haknya kembali. Diharapkan agar Notaris dapat menjalankan jabatan dengan seksama dan cermat serta mempergunakan haknya untuk menolak klien apabila data yang dibutuhkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTThe study discusses about juridical implications of the deed that made based on Circular Resolution of Shareholders that has legal defect in case study of Jakarta State Administrative Court Desicion Number 105/G/2019/PTUN-JKT. The research method used is juridical-normative with prescriptive-analytical research and uses secondary data material in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Article 91 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies states that "Shareholders may also adopt binding resolutions outside GMS provided that all shareholders with voting rights approve them in writing by signing the proposal concerned" but PT IKP as the shareholder did not sign the Circular Resolution of PT KPB. Preparations of Deed of Circular Resolution regarding change of company's data has been issued the Decree of Ministry of Law and Human Rights that based on circular resolution that has legal defect which can be default by the parties through a lawsuit in District Court. Deed made before a Notary based on legally defected Circular Resolution can be cancelled by the parties by making a deed of amandments to the articles of association or making a deed of amandments of the Company's data or through a lawsuit to the District Court. The injured parties can report the Notary to the Regional Supervisory Council which sanctions will be purpose by the Regional Supervisory Council for the Notary based on their violation. As a result of the Circular Resolution, there has been no legal certainty of the status of PT. IKP as a shareholder of PT KPB does not exist. As a shareholder of PT. KPB, PT. IKP can also make a new deed to restore their rights. It is expected that the Notary to execute their position carefully and meticulously and also use their rights to refuse a client if the required data is not in accordance with the legislation."