Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT XYZ merupakan perusahaan properti tertutup hasil kerjasama PT OPQ, Tn. OHA dan PT KLM yang menjalankan proyek Superblok di jantung Kota Pekanbaru. Seiring dengan berjalannya pembangunan yang menuntut adanya penambahan modal, PT OPQ bermaksud menjual 20% saham penyertaan miliknya kepada PT KLM. Tesis ini membahas analisis keputusan PT KLM dalam membeli 20% saham penyertaan PT OPQ pada PT XYZ dengan dilengkapi perhitungan uji kelayakan finansial serta menggunakan pendekatan pendapatan dan komparasi pasar sebagai metode valuasi penentuan nilai wajar dalam menentukan nilai perusahaan dan menentukan nilai wajar 20% saham penyertaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proyek perusahaan layak untuk dijalankan dengan nilai 20% saham penyertaan PT OPQ pada PT XYZ sebesar Rp 21.461.537.904. Berdasarkan pertimbangan perbandingan pasar maka dengan nilai wajar tersebut sebaiknya PT KLM mempertimbangkan kembali pembelian 20% saham PT XYZ.

---

PT XYZ is a private property company ltd based on the cooperation of PT OPQ, Tn OHA and PT KLM as shareholders. The company assign Superblock Project in Pekanbaru. As the project developed, PT OPQ intends to sell 20% shares to PT KLM which has better financial ability. This research aimed to determine the investment decision of PT KLM by buying 20% shares of PT OPQ. The analysis also comes feasibility study and used market comparison method and income approach to determine the value of 20% shares of PT OPQ in PT XYZ. The research shows that the project is feasible, and the value of 20% shares of PT OPQ in PT XYZ is Rp 21.461.537.904. Based on the comparison consideration, I think PT KLM should reconsider to buy 20% PT OPQ shares in PT XYZ."

"Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak. Ketetapan pajak bumi dan bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak yang merupakan hasil dari penilaian atas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan.Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kisaran dianggap terlalu besar oleh PT. Barkie Sumatera Plantations Tbk. Dengan adanya Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang terlalu besar tersebut, apakah di dalam proses penilaian Nilai Jual Objek Pajak yang telah dilakukan oleh fiskus sudah benar ?, dan apakah usaha yang dilakukan oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk untuk mengurangi jumlah kewajibannya yang dianggap terlalu besar tersebut ?.Dalam hal ini tujuan penulis untuk menjeiaskan proses penetapan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kisran. Selain itu juga menjelaskan usaha yang dilakukan oleh PT. Barkie Sumatera Plantations Tbk untuk mengurangi jumlah beban pajak yang terlalu besar tersebut Di dalam mencari atau mengumpulkan data metode penelitian yang digunakan adalah Tehnik Wawancara. Dilakukan dengan menetapkan beberapa nara sumber (responden) yang sering disebut key informant. Metode ini digunakan bila data yang diperlukan sebagian besar atau seluruhnya berada di dalam benak pikiran responden yang akan diwawancarai oleh penulis.Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dijelaskan bahwa proses penilaian Nilai Jual Objek Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kisaran sebagai fiskus dan PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk sebagai wajib pajak ada perbedaannya. Hal tersebut dilihat dari penilaian atas tanah, tanaman dan bangunan. Dengan adanya perbedaan penilaian tersebut, PT. Bakrie mengajukan keberatan ke Dirjen Pajak, hingga banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.Kesimpulan terakhir adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak memberikan keputusan dengan menerima sebagian banding PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Dan pihak wajib pajak harus menerima keputusan tesebut dan segera melaksanakan kewajiban perpajakannya. Saran yang diberikan oleh penulis adalah baik fiskus maupun wajib pajak di dalam proses penilaian Nilai Jual Objek Pajak harus ada keseragaman atau kesamaan persepsi tentang Objek pajak yang akan dinilai, sehingga memperoleh hasil yang tidak terlalu jauh perbedaannya."

"ABSTRAKSydney Airport (SYD) adalah salah satu bandar udara tersibuk di Australia yang terletak 8km di bagianselatan kawasan pusat bisnis Sydney. SYD memperoleh pendapatan dari empat sumber utama:penerbangan, ritel, properti dan penyewaan mobil, serta parkir dan transportasi darat. Valuasiperusahaan ini dilakukan dengan menggunakan tiga metode yang berbeda: Multiples, Residual Income(RI), dan Free Cash Flow (FCF). Valuasi Multiples menghasilkan nilai yang serupa dengan hargasaham SYD saat ini, menyarankan pembaca untuk menahan investasi mereka. Valuasi RImenghasilkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan harga saham SYD saat ini, menunjukkanbahwa SYD dinilai terlalu tinggi dan pembaca perlu menjual investasi mereka. Valuasi FCFmenghasilkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham SYD saat ini, menyarankanpembaca untuk membeli saham baru. Membandingkan ketiga metode valuasi tersebut, kami percayabahwa FCF paling tepat untuk SYD dan kami menyarankan pembaca untuk berinvestasi di SYD.

---

ABSTRACTSydney Airport (SYD) is one of Australia`s busiest airport located 8km south of Sydney`s CentralBusiness District. It derives its revenue from four main sources: aeronautical, retail, property and carrental, and parking and ground transport. The valuation of this company is done by using three differentmethods: multiples, residual income (RI), and free cash flow (FCF). Multiples valuation results insimilar value to SYD`s current share price, suggesting readers to hold their investment. RI valuationresults in lower value compared to SYD`s current share price, suggesting that SYD is overvalued andreaders need to sell their investment. FCF valuation results in higher value compared to SYD`s currentshare price, suggesting readers to buy new shares. Comparing the three valuation methods, we believethat FCF is the most appropriate for SYD and we suggest readers to invest in SYD."

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri ekonomi kreatif Indonesia sedang mengalami perkembangan. Namun, terdapat salah satu persoalan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif, yaitu minimnya infrastruktur pendukung, seperti terbatasnya akses ke pembiayaan. Berkaitan dengan pembiayaan, salah satu masalah yang menonjol adalah keengganan bank untuk menerima hak kekayaan intelektual sebagai jaminan. Pada dasarnya, kedudukan hak kekayaan intelektual untuk dijadikan jaminan telah diatur dalam undang-undang. Hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Namun, terdapat ketiadaan peraturan pelaksana dalam pengimplementasiannya. Untuk itu, dalam semangat memajukan industri ekonomi kreatif, Pemerintah menerbitkan PP 24/2022 yang mengatur mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. PP 24/2022 memuat pranata pendukung hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Namun, kebijakan ini dianggap belum dapat diimplementasikan dikarenakan terkendala dalam beberapa aspek, antara lain lembaga penilai, standar valuasi, sistem administratif, dan regulasi teknis. Pengaturan mengenai kedudukan HKI sebagai objek jaminan juga dikenal di negara Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang mana telah berhasil untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan dan implementasi penilaian kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pada negara Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang dapat memberikan rekomendasi berupa langkah lanjutan untuk perbaikan pengaturan dan implementasi di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, dapat disimpulkan bahwa instrumen hukum dalam implementasi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan belum diatur secara komprehensif, jelas, dan menyeluruh. Selain itu, implementasi kekayaan intelektual sebagai jaminan utang di Indonesia terkendala oleh lembaga penilai, standar valuasi, sistem administratif, dan regulasi teknis. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan pengambilan langkah lanjutan untuk merealisasikan pelaksanaan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan.

---

In recent years, Indonesia's creative economy industry has been on the rise. However, there is one problem faced by creative economy actors, namely the lack of supporting infrastructure, such as limited access to financing. Concerning financing, one of the prominent problems is the reluctance of banks to accept intellectual property rights as collateral. Regulatory-wise, the position of intellectual property rights to be used as collateral has been regulated in law. Intellectual property rights can be used as fiduciary guarantees. However, there is a lack of implementing regulations in its implementation. For this reason, in the spirit of advancing the creative economy industry, the Government issued PP 24/2022 which regulates intellectual property-based financing schemes. PP 24/2022 contains institutions that support intellectual property rights as collateral objects. However, this policy is deemed unable to be implemented due to constraints in several aspects, including assessment institutions, valuation standards, administrative systems, and technical regulations. Arrangements regarding the position of IPR as collateral objects are also known in the United States and South Korea, which have been successfully implemented. Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparative arrangement and implementation of intellectual property valuation as collateral objects in the United States and South Korea, which can provide recommendations in the form of further steps to improve regulation and implementation in Indonesia. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive research typology supported by literature studies and interviews as data collection tools. Based on comparisons with the United States and South Korea, it can be concluded that legal instruments in the implementation of intellectual property as collateral objects have not been regulated comprehensively, clearly, and thoroughly. In addition, the implementation of intellectual property as collateral for debt in Indonesia is constrained by appraisal institutions, valuation standards, administrative systems, and technical regulations. Therefore, it is recommended to improve and take further steps to realize the implementation of intellectual property as a guarantee object."

"Kawasan Menteng merupakan Kawasan yang semenjak awal perancangan identik dengan kesan perumahan villa bagi golongan menengah keatas. Seiring perjalanan waktu, potensi kawasan serta kebutuhan akan properti menyebabkan tingginya nilai properti pada kawasan tersebut. Nilai properti yang tinggi membuat sejumlah pihak memanfaatkan lahan dengan fungsi yang berbeda guna memperoleh keuntungan ekonomi atau tetap mempertahankan fungsi sebelumnya dengan merubah bentuk bangunan sesuai keinginan. Dengan meninjau perubahan bentuk serta fungsi yang terjadi pada kawasan, dapat terlihat pembangunan kawasan memiliki kecenderungan pembangunan ke arah yang berbeda dari awal perancangan. Meskipun perubahan umum terjadi pada sebuah kawasan, tetapi usaha untuk memepertahankan kelestarian bangunan serta fungsi yang sesuai dengan rencana tata ruang kota perlu diperhatikan agar penghuni tidak mengakali peraturan yang ada seperti yang terjadi pada tren ?silent office? sebagai salah satu dampak kecenderungan pembangunan di Kawasan Menteng.

---

Since the beginning, Menteng area is identic to the impression of a housing villa for the middle class and above. The potential of the area and people needs for property led to high property values ​​in the area over the time. High property values ​​made ​​a number of people use the different functions in order to gain an economic advantage or retaining previous functions by changing the shape of the building as desired. By reviewing changes in form and function that occur in the area, we are able to have a tendency to development of that area development . Although changes is common in an area, but efforts to maintain the sustainability of buildings and functions in accordance with the master plan of the city should be taken to ensure that occupants do not circumvent the existing rules as it did in the trend of 'silent office' which became one of the impacts of development trends in Menteng area. "

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai permasalahan yang timbul dari penyetoran modal saham Perseroan dalam bentuk tanah (Inbreng Tanah), yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pemegang saham, tanpa melalui adanya penilaian oleh ahli terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan dengan tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Untuk menunjang data, dilakukan wawancara langsung terhadap narasumber, serta melakukan riset kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku dan artikel. Berdasarkan hasil penelitan yang dilakukan, secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) beserta regulasi yang terkait, bahwa dalam rangka Inbreng Tanah maka harus dilakukan penilaian oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Akan tetapi, ternyata dalam Undang-UndangPerseroan Terbatas beserta regulasi yang terkait, belum jelas mengatur bagaimana sanksi dan akibat hukumnya apabila ketentuan mengenai penilaian oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan tersebut dilanggar, sementara akta pendirian ataupun perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai Inbreng Tanah yang dibuat oleh Notaris telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta telah dilakukan peralihan status hak atas tanah menjadi milik Perseroan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

---

This thesis aims to understand and analyzing the problems that arise from payments for capital shares of the Company in the form of land (Inbreng of Land), which carried out on the basis of the shareholders agreement without appraisal by the expert. This research uses a normative juridical method, with the type of research used is descriptive qualitative. In order to support data, conducted direct interviews with resource persons, as well as library research through legislation, books and articles. Based on the results of the research, it is expressly regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Company Law)and related regulations, that in the framework of Inbreng of Land, it must be appraised by the expert who are not affiliated with the Company. However, it turns out in Company Law and related regulations, it is not clear how the sanctions and legal consequences if the provisions of appraisal by the expert who are not affiliated with the Company are violated, while the deed of establishment or amendment of Articles of Association of the Company regarding Inbreng of Land has been ratified and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and the status of land rights has been transferred to become the property of the Company by the Land Deed Official."

"Indonesia, beberapa tahun belakangan ini, melakukan pembangunan berbagai infrastruktur untuk menunjang aktivitas masyarakatnya. Salah satu infrastruktur yang menjadi proyek proritas pemerintah merupakan infrastruktur transportasi seperti MRT Jakarta yang terdiri dari 2 fase. MRT Jakarta fase pertama memiliki 13 stasiun dari Bundaran HI hingga Blok M. MRT Jakarta diharapkan dapat mengurai kemacetan pada jalur transportasi padat tersebut. Proyek MRT Jakarta memakan biaya yang besar sehingga menimbulkan masalah dalam aspek pendanaan. Efek keuntungan yang diberikan oleh adanya MRT Jakarta belum dilirik oleh pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pengidentifikasian variabel-variabel yang mempengaruhi nilai lahan disekitar stasiun MRT Jakarta untuk menentukan nilai yang berhak diambil oleh pemerintah sebagai hasil dari investasi MRT Jakarta pada wilayah disekitarnya berdasarkan waktu periode pembangunan proyek. Dengan adanya estimasi nilai ini, diharapkan pemerintah dapat mengembangkan sistem pengambilan nilai lahan yang akan mengalami kenaikan nilai pada pembangunan MRT Jakarta fase kedua sebagai modal investasi maupun untuk operasional. Pada penelitian ini ditemukan bahwa zona 0-200 merupakan zona dengan kenaikan nilai lahan yang paling besar yaitu 17% untuk apartemen (2019) dan 15% untuk rumah tapak (2018).

---

Indonesia, in recent years, has been developing various infrastructures to support its community activities. One of the infrastructure that has became government priority project is transportation infrastructure, such as MRT Jakarta that consist of 2 phase. The first phase of MRT Jakarta has 13 transit station from Bundaran HI to Blok M. MRT Jakarta expected to be able to unravel congestion on road lane with the same destination. MRT Jakarta project costs a lot of money, causing problems in financing the project. The benefits provided by MRT Jakarta has not been seen by the government as a source of funding. Therefore, this study identifies variables that effect the value of land around MRT Jakarta transit station to determine the value that can be captured as the result of MRT Jakarta investment based on project time period. By using this value estimation, it is expected that the government can develop a land value capture system from land that will experience an increase in value from the construction of the second phase of the MRT Jakarta as investment capital or operations. In this study it was found that zones 0-200 m were the zones with the largest increase in land values, namely 17% for apartments (2019) and 15% for houses (2018)."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menghitung nilai Perusahaan Tertutup danmengidentifikasikan value driver peningkatan nilai perusahaan. Metodekuantitatif diterapkan dalam melakukan valuasi bisnis. Model valuasi bisnis yangditerapkan ialah Discounted Cash Flow. Metode kualitatif diterapkan dalamanalisis bisnis untuk mengidentifikasikan value driver. Proses valuasi bisnismenghasilkan nilai perusahaan PT XYZ sebesar Rp.331.932.194.769.30 atausebesar 138,90% dari nilai Total Asset per 31 Desember 2012. Proses analisisbisnis menghasilkan value drivers map. Value driver dikelompokkan ke dalamvalue driver internal dan eksternal.

---

ABSTRACTThis thesis aims to calculate the value of a Private Company/Private Business andto identify value drivers that increase the value of the company. Quantitativemethods applied in business valuation. Business valuation models applied isDiscounted Cash Flow. Qualitative methods applied in business analysis toidentify value drivers. Business valuation process produces value of the firm forPT XYZ for Rp.331.932.194.769.30 or 138.90% of the value of total assets atDecember 31, 2012. Business analysis process produces a value drivers map.Value drivers are clasified into internal and external value drivers."

"ABSTRAKPenelitian kali ini difokuskan untuk menganalisis nilai perusahaan dengan menggunakan metode discounted cash flow (DCF) dan shareholder value. Pada sisi lain terdapat analisis terhadap praktek akuntansi, analisis keuangan, analisis strategi bisnis serta analisis terhadap prospek bisnis di bidang asuransi, khususnya asuransi umum. Dari keseluruhan analisis pendukung tersebut, dihasikan gambaran mengenai kondisi perusahaan pada saat ini, serta peluang perusahaan pada masa mendatang.Penelitian ini menggunakan perusahaan tertutup (non listed company) yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya lembaga keuangan non bank yang bergerak di industri asuransi umum. Perusahaan yang menjadi objek penelitian merupakan perusahaan asuransi swasta nasional dengan peringkat ke-5 dari 85 perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia.Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya dengan cukup baik sehingga dapat menghasilkan nilai perusahaan sebesar Rp. 5.831.121.250.841 dan Shareholder value sebesar Rp.5.744.847.233.726. Nilai tersebut dapat menjadi daya tarik bagi para investor, karena disisi lain terdapat peluang dan pangsa pasar yang cukup luas di bidang asurani pada masa yang akan datang.

---

ABSTRACT

This research are focuses to analysing the corporate value using discounted cash flow (DCF) method and shareholder value analysis. In other condition there is many analysis has been generated in this paper such as accounting policy analysis, financial analysis, business strategy analysis and prospect busines in the future, especially in insurance business. From all those analysis we can get the big pictute abaut today company condition, and the prospective of business in the future.

This research used a private firms that operate in in financial industries, speciality in non bank financial, that is general insurance. The company is private firm in a general insurance business that achieve 5th rank from the other 85 insurance company that operate in Indonesia.

Conclusion from the research are the company doing the business very well, so that the company able to generate the value Rp. 5.831.121.250.841 and Shareholder value sebesar Rp.5.744.847.233.726. That value can be attractive to investor who wants to invest their capital, because in the future there is still an opportunity for this business."