Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini menjabarkan mengenai motivasi keterlibatan Selandia Baru dalam kerangka Agreement between New Zealand and the Customs Territory of Taiwan, Penghu , Kinmen, and Matsu ANZTEC . ANZTEC merupakan suatu bentuk Free Trade Agreement FTA yang terjalin di antara Selandia Baru dan Taiwan pada akhir tahun 2013. ANZTEC merupakan sebuah kerangka kerjasama yang berfungsi untuk menuntun kedua negara tersebut di dalam melaksanakan aktivitas perdagangan demi mencapai kepentingan kedua negara. Di satu sisi, ANZTEC merupakansebuah peluang bagi Selandia Baru untuk memaksimalkan hubungan dan potensi ekonominya dengan Taiwan. Pada sisi lain, keterlibatan Selandia Baru di dalam ANZTEC bertentangan dengan komitmen One China Policy, setelah mereka mengadakan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Untuk menggali motif Selandia Baru di dalam ANZTEC, penulis menggunakan teori FTA milik Solis dan Katada, yang menyebutkan bahwa motif FTA terbagi atas tiga hal, ekonomi, keamanan, dan leverage. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Selandia Baru memiliki motif ekonomi, politik, serta leverage terhadap Taiwan di dalam kerangka FTA ini.

---

ABSTRACTThis thesis explores the motivation of New Zealand in the Agreement between New Zealand and the Customs Territory of Taiwan, Penghu , Kinmen, and Matsu ANZTEC . ANZTEC is a form of Free Trade Agreement FTA , agreed by New Zealand and Taiwan by the end of 2013. ANZTEC is a framework that serves as an instrument to help both parties to achieve their interests. On the one hand, New Zealand sees this framework as an opportunity to maximize their economic relations and potential with Taiwan. On the other hand, New Zealand rsquo s involvement in ANZTEC is in contradiction to its commitment to One China Policy, in which New Zealand is committed to a diplomatic relationship with the People rsquo s Republic of China, but not with Taiwan. To delve into New Zealand rsquo s motives in ANZTEC, I will use FTA theory by Solis and Katada, which states that an FTA motives consists of three factors, economic, security, and leverage. In this study, it is evident that New Zealand had economic, political, as well as leverage motives against Taiwan within the framework of this cooperation."

"Kerjasama keamanan antara Selandia Baru dengan Amerika Serikat, yang telah terbentuk sejak akhir Perang Dunia II, menghadapi permasalahan sehingga dihentikan pada akhir periode Perang Dingin. Akan tetapi, sejak tahun 2000, dengan terjadinya berbagai perubahan struktur internasional, berlangsung pendekatan kembali kerjasama keamanan antara Selandia Baru dengan Amerika Serikat. Skripsi ini menganalisis dinamika kerjasama keamanan Selandia Baru-Amerika Serikat sejak tahun 2000 dengan menggunakan kerangka analisis realisme neoklasik dan teori balance of interest. Dalam skripsi ini, ditemukan bahwa perubahan struktur internasional, seperti kebangkitan kembali Cina, serta tanggapan politik domestik Selandia Baru terhadap fenomena-fenomena tersebut merupakan faktor-faktor yang berperan di balik pendekatan kembali kerjasama keamanan Selandia Baru dengan Amerika Serikat. Sebagai negara kecil, Selandia Baru dapat memilih bandwagoning atau distancing dalam menanggapi perubahanan struktur internasional. Kebijakan yang diambil oleh Selandia Baru adalah bandwagoning terhadap Amerika Serikat sekaligus melakukan engagement ke Cina.

---

New Zealand`s security relations with the United States halted when the former`s antinuclear policies during late 1980s caused the US to suspend their security commitments. However, changes in international structure affected the once-broken security relations. Since 2000, rapproachment in security cooperation has happened between New Zealand and the US. This undergraduate thesis analyzes the underlying causes of the rapproachment since 2000 by using neoclassical realism`s paradigm and balance of interest theory. Based on the analyzed data, this thesis finds that the changes in international structure, including the reemergence of China, as well as the reactions in New Zealand`s domestic politics concerning the changes, shape New Zealand`s rapproachment to the US. As a small state, New Zealand`s respond towards the changes in international structure are bandwagoning or distancing. New Zealand chooses to bandwagon the US as well as engagement with China."

"Pelayanan yang diberikan bank adalah pemberian pinjaman. Layanan peminjaman membutuhkan uang kertas secara fisik. Untuk tujuan ini, bank menawarkan layanan keamanan untuk simpanan uang dan, dengan diperkenalkannya faktor inflasi, suku bunga. Bank yang dapat diakses oleh publik (di Selandia Baru) adalah bank swasta, sebuah bisnis. Oleh karena itu, tujuan utama suatu bank (swasta) adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, bank diatur oleh dua badan utama. Secara umum, badan-badan ini adalah Kementerian Keuangan (yang berasal dari pemerintah) dan Bank Sentral (yang independen dari pemerintah). Di Selandia Baru, kedua badan ini disebut Menteri Keuangan Selandia Baru dan Reserve Bank of New Zealand, disingkat RBNZ.

---

The service that banks provide is lending. The service of lending requires actual paper money at hand. To this, banks offer the service of security for money deposits and, with the introduction of inflation as a factor, interest rates. Banks that are accessible to the public (in New Zealand) are private, a business. Therefore, the main objective of a bank (private ones) is to make profit. For this reason, banks are regulated by two main bodies. In general, these bodies are the (government derived) Ministry of Finance and (independent from the government) the Central Bank. In New Zealand, these two bodies are called the Minister of Finance of New Zealand and the Reserve Bank of New Zealand, shortened as RBNZ."

"Kebangkitan ekonomi Tiongkok menghadirkan pergeseran poros ekonomi global yang mengundang peninjauan ulang kepentingan berbagai negara. Tidak hanya negara besar, kebangkitan Tiongkok juga diperhatikan oleh negara-negara kecil yang sangat bergantung dengan perdagangan internasional. Salah satunya adalah Selandia Baru. Tinjauan pustaka ini dibuat untuk memetakan, mencari celah, merefleksi, dan mensintesiskan bahasan akademik mengenai kebijakan perdagangan bilateral Selandia Baru dengan Tiongkok, khususnya mengenai perkembangan historis, aspek perdagangan, dan hubungannya dengan geopolitik. Berdasarkan 22 literatur akademik yang diseleksi dari Scopus dan Google Scholar, tinjauan ini mengungkap bahwa literatur akademik hubungan internasional banyak membahas aspek ekonomi, politik, dan strategi dari kebijakan perdagangan Selandia Baru dengan Tiongkok. Selandia Baru giat mengelola relasi perdagangan krusialnya dengan Tiongkok yang dihadapi problematika geopolitik kawasan, perbedaan sistem pemerintahan, dan norma antar kedua negara. Para akademisi cukup sepaham dan tidak banyak saling menentang terutama dalam memandang signifikansi perdagangan sebagai perihal yang berkaitan kuat dengan keberlangsungan dan keamanan Selandia Baru. Hasil tinjauan pustaka ini melihat celah bahwa kajian mengenai kebijakan Selandia Baru dalam menghadapi Tiongkok tergolong cukup jarang dan belum banyak mengambil perspektif analisis negara kecil. Tinjauan ini merekomendasikan untuk memperbanyak kajian mengenai topik terkait, terutama dalam bidang perdagangan terhadap negara-negara lain di kawasan yang mungkin mempunyai perbedaan sistem dan nilai politik.

---

China's economic rise presents a shift in global axis that invites reviews of interests of various countries. Not only large countries, China's rise is also noticed by small countries that are very dependent on international trade. One of them is New Zealand. This review is created to map, find gaps, reflect and synthesize discussions regarding New Zealand's bilateral trade policy with China, especially on historical developments, trade, and geopolitics. Based on 22 academic literature selected from Scopus and Google Scholar, this review reveals that international relations literatures largely discusses economics, politics and strategies of New Zealand's policy. New Zealand actively manage its crucial trade with China which are faced with problems of geopolitics, differences in government systems, and norms. Academics are quite in agreement and do not contradict each other, especially in viewing the significance of trade as it is strongly relates to New Zealand’s survivability. Results of this review shows a gap that studies regarding New Zealand's policy on China are quite rare and have not taken many small country analysis perspectives. This review recommends further research of the topic, especially in the field of trade with countries in the region which may have variative political systems and values."

"ABSTRAKInformasi bersifat esensial dalam industri pariwisata. Distribusi informasi melalui medium yang kredibel dapat membangun reputasi dan membentuk citra positif atas sebuah destinasi pariwisata. Seiring dengan berkembangnya ilmu hubungan masyarakat PR , beberapa teknik telah diterapkan oleh praktisi dalam rangka membangun reputasi tersebut, yaitu melalui strategi nation branding. Makalah ini membahas teknik yang seringkali digunakan oleh praktisi PR dalam industri pariwisata, yaitu strategi nation branding. Dalam pembentukan nation brand, penting bagi negara untuk terlebih dahulu mengetahui persepsi yang dimiliki masyarakat baik dalam negeri mau pun luar terhadap negara tersebut. Selain itu pembentukan nation branding juga harus didukung dengan kegiatan promosi. Studi banding antara Romania dan Selandia Baru menemukan bahwa distribusi informasi dengan menggunakan media interaktif merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kredibilitas informasi.

---

ABSTRACTInformation is essential in tourism industry. Distribution of information through a credible medium is important to build destination rsquo s reputation and image. Along with the development of public relations study, various techniques has been implemented by the practitioners to build tourism destination rsquo s reputation, one of which is nation branding strategy. This article describes techniques that often used by PR practitioners in tourism industry, the nation branding strategy. In creating one rsquo s own nation brand, it is important for a country to understand the target audience rsquo s current perception towards the country. Promotion strategy is also needed to support nation branding whereas through this comparative study the usage of interactive media is proved to be the most effective and credible way to distribute tourism related information to the target audience. "

"Pencemaran dan kerusakan sungai yang terjadi, baik di Indonesia maupun Selandia Baru telah mencapai titik krisis yang memerlukan kebijakan hukum yang inovatif. Di Selandia Baru, Sungai Whanganui melalui Undang-Undang Te Awa Tupua 2017 ditetapkan sebagai subjek hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif-empiris untuk menganalisis konsep pengakuan Sungai Whanganui sebagai subjek hukum di Selandia Baru dan untuk mengevaluasi penanganan pencemaran air pasca pengakuan subjek hukum pada Sungai Whanganui. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah potensi pengakuan subjek hukum pada sungai di Indonesia, baik dari segi perumusan undang-undang maupun penerapannya sebagai langkah menuju penanganan pencemaran sungai yang lebih efektif di masa depan. Sungai Whanganui diakui dalam UU Te Awa Tupua 2017 sebagai subjek hukum penuh yang menyandang hak dan kewajiban, serta memiliki wali yang terdiri dari satu orang wakil suku asli Māori dan satu orang wakil perwakilan negara bagian. Pengakuan hukum terhadap Sungai Whanganui telah menunjukkan dampak positif dalam penanganan pencemaran air. Dengan adanya pengakuan subjek hukum pada sungai di Indonesia dapat berpotensi memberikan sejumlah manfaat bagi penanganan pencemaran sungai, seperti memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan mendorong tanggung jawab lingkungan yang lebih besar. Akan tetapi, pengakuan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan dalam teori hukum dan implementasinya, seperti menentukan mekanisme pengakuan subjek hukum, mengatur kewajiban dan hak yang melekat pada sungai, serta memastikan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif.

---

The pollution and damage to rivers, both in Indonesia and New Zealand have reached a crisis point that requires innovative legal policies. In New Zealand, the Whanganui River has been legally recognized as a legal subject subject through the Te Awa Tupua Act 2017. This research utilizes a normative-empirical legal method to analyze the concept of recognizing the Whanganui River as a legal subject in New Zealand and to evaluate the post-recognition measures taken to address water pollution in the river. Additionally, this study aims to explore the potential recognition of rivers as legal subjects in Indonesia, focusing on the formulation and implementation of laws as a step towards more effective river pollution management in the future. The Whanganui River is acknowledged under the Te Awa Tupua Act 2017 as a full legal subject with rights and responsibilities, and it is represented by a legal guardian comprising a representative from the indigenous Māori tribe and a representative from the state government. The legal recognition of the Whanganui River has demonstrated positive impacts in addressing water pollution. The recognition of rivers as legal subjects in Indonesia has the potential to provide several benefits for river pollution management, including stronger legal protection and promoting greater environmental responsibility. However, this recognition also presents various challenges in legal theory and its implementation, such as determining mechanisms for legal subject recognition, regulating the rights and obligations inherent to rivers, and ensuring effective legal compliance and law enforcement."