Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara umum ada 2 dua jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya ditinjau dari segi jaminan yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Salah satu ketentuan yang dimasukkan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan adalah klausul Negative Pledge. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1 akibat hukum dari penggunaan klausul Negative Pledge dalam Perjanjian Kredit dan 2 penyelesaian terhadap masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, pengambilan keputusan dengan logika deduktif. Hasil penelitian adalah 1 akibat hukum yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge antara lain merupakan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan, Kreditur berkedudukan sebagai Kreditur Konkuren, Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung, tidak dilakukannya pendaftaran Fidusia, penguasaan aset dan harta tetap berada di tangan Debitur, Debitur tidak dapat menjaminkan aset dan harta kepada Kreditur lain, serta risiko kemacetan kredit yang berpengaruh bagi Bank dan Negara. 2 penyelesaian masalah yang timbul dari penggunaan klausul Negative Pledge adalah dengan menerbitkan Peraturan Pelaksana yang mengatur teknis penggunaan klausul Negative Pledge dan dengan adanya Pembatasan dari Negara.

---

In general, there are two 2 types of loans granted by the bank to its customers in terms of assurance the secured loans and unsecured loans. One of the provisions included in unsecured loan agreement is Negative Pledge clause. Objectives of this research are to determine 1 legal consequences from the use of Negative Pledge clause in Loan agreement and 2 how to resolve the problem which occured from implementation of Negative Pledge. This research is a normative law prescriptive. Data used are secondary datas were analyzed qualitatively while decision making based by deductive logic.

Research result 1 the legal consequences occurs from the use clause Negative Pledge which are Unsecured Loan agreement, Creditors domiciled as a creditor Concurrent, creditors cannot execute the collateral directly, the registration of Fiduciary is not done, control of assets and property remains in the hands of the Debitor, the Debitor shall be committed to ensuring that assets and property will not be taken as mortgage to other creditors, as well as the risk of the credit crunch affecting the Bank and the State. 2 Settlement of problems occurs from the use Negative Pledge clause are by issuing Implementing Regulations governing the technical use and with restriction from the State as well for the implementation of Negative Pledge clause. "

"Saat ini, banyak debitur korporasi besar yang membutuhkan kemudahan dalam memperoleh kredit, yang mana kemudahan ini tidak diperoleh ketika debitur harus memberikan suatu agunan kepada bank. Oleh sebab itu, bank memberikan alternatif penjaminan berupa Negative Pledge yang didasarkan pada kepercayaan pada nasabah debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan negative pledge sebagai jaminan dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia serta mendeskripsikan praktik perkreditan dengan jaminan negative pledge di Bank XYZ. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yang memberikan pemaparan informasi serta analisis yang telah diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan landasan penerapan negative pledge sebagai jaminan kredit, baik dari segi hukum perbankan, hukum jaminan, hukum perjanjian, serta berbagai penerapannya di dunia. Pada penerapannya di Bank XYZ, kredit dengan jaminan berupa kondisi negative pledge tidak mempersyaratkan adanya agunan sebagai jaminan kredit. Oleh sebab itu, kredit dengan jaminan negative pledge diberikan pada debitur- debitur segmen korporasi yang memenuhi beberapa persyaratan lainnya. Selain itu, bank juga melihat track recod nasabah tersebut dalam ranah finansial serta prospek usahanya.

---

These days, many major corporate debtors is need an easiness to access bank loan, in which could not be obtained if the bank requires them to give any collateral as a security for the loan. Therefore, some banks in Indonesia provide negative pledge as an alternative form of loan security, which based on bank rsquo s trust against debtors. The purpose of this research is to identify the law of negative pledge as a loan security in Indonesia and to describe the application of loan agreements with negative pledge as its security in Bank XYZ. Research method used in this research is qualitative method, in which resulting to an analytic descriptive research that gives some explanations about the information and analysis done by the Writer.

The result of this research is that there are a few legal basis in the area of banking law, security law, contract law, and some best practices in the world, which can be the basis to the practice of negative pledge as a loan security. For the practice in Bank XYZ, loan agreements with negative pledge as a security would not require the debtors to give any collateral to the Bank. Therefore, this kind of facility will only be given to the major corporate debtor that meets the requirements made by the Bank. Furthermore, Bank XYZ also consider the factor in the area of financing and business prospect of such debtors. "

"Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Bank X dengan PT. Y mengadakan perjanjian kredit modal kerja yang dituangkan ke dalam akta notaris. Tetapi, terdapat klausul-klausul dalam perjanjian tersebut yang ditemukan lebih menguntungkan pihak bank yang menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah dengan bank. Permasalahan yang dikaji adalah perlindungan nasabah kredit menurut peraturan perbankan yang berlaku dan pelaksanaan perlindungan nasabah kredit dalam perjanjian kredit modal kerja antara Bank X dengan PT. Y. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan nasabah kredit dalam perjanjian kredit modal kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan tipologi penelitian eksploratoris-eksplanatoris dan berbentuk evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian kredit modal kerja antara Bank X dengan PT. Y tidak terdapat keseimbangan kedudukan antara bank dengan nasabah kredit, sehingga tidak menerapkan prinsip kebebasan berkontrak karena masih kurang memberikan perlindungan bagi nasabah kredit walaupun telah ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan bagi nasabah.

---

Working capital loan is a loan that used for the purpose of increasing production in its operations. Bank X and PT. Y entered into a working capital loan agreement which was poured into notarial deed. However, there are clauses in the agreement that are found to be more favorable to the bank which shows an imbalance of position between the customer and the bank.

The problem to be studied are the protection of loan customers according to prevailing banking regulations and the implementation of loan customer protection in the working capital loan agreement between Bank X and PT. Y.

This thesis aims to analyze the implementation of loan customers protection in the working capital loan agreement. Using juridical-normative research method with exploratoryexplanatory research typology and evaluative form.

The results showed that in the working capital loan agreement between Bank X and PT. Y there is no balance position between the bank and the customer, so the principle of freedom of contract does not applied because it still does not provide the protection for loan customers despite the existing regulations that regulate the protection for customers."

"Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah karena penulis tertarik untuk membahas mengenai klausul negative covenant. Klausul ini adalah klausul yang umum digunakan dalam perjanjian yang melibatkan jumlah uang yang banyak, dan objek berharga lainnya. Masalah dengan klausul ini adalah kadang kala klausul ini bersifat terlalu membatasi dan malah memberatkan pihak debitur, juga apabila debitur melanggar klausul ini maka pihak bank dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Ketidakseimbangan posisi membuat penulis tertarik untuk membahas apakah negative covenant sah dalam hukum Indonesia, dan apakah alasan dari pihak bank untuk menggunakan klausul ini dalam perjanjiannya. Dalam menulis skipsi ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, wawancara, dan studi internet. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa negative covenant sah dan dapat diaplikasikan dalam hukum Indonesia, dan bahwa alasan penggunaan negative covenant tersebut adalah untuk melindungi pihak bank dari resiko lebih jauh.

---

The purpose of the writing of this thesis is because the author is interested in a particular clause which is the negative covenant. The negative covenant is a common clause to be used in an agreement particularly when the agreement involved a large sums of money, or objects of worth. The problem with the negative covenant is sometimes being too restrictive and become such a heavy burden for the borrowers side, and that a violation can cause a one sided contract termination, in this case the bank. And because of the one sided advantage it offers, the author is curious whether or not the negative covenant is applicable in the Indonesian Law, and what was the reason behind the inclusion of the clause in the agreement. In the process of writing this thesis, the author conduct several studies including bibliography studies, interview, and internet sourcing. The result of these studies confim that negative covenant is indeed applicable in the Indonesian Law and that the reason of including the covenant is to protect the bank’s interest from further risk that may arise. "

"Skripsi ini membahas tentang kredit sindikasi, sebagai salah satu metode kredit yang diberikan oleh Bank X sebagai kreditur kepada PT Y sebagai debitur. Sebagai proyek pembuatan jalan tol yang membutuhkan sistem kredit yang memberikan kredit besar, dalam pemberian kredit sindikasi terdapat banyak sekali risiko yang dapat terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan kredit sindikasi sudah sesuai dengan undang-udang perbankan dan bagimana implementasi manajemen risiko terhadap sindikasi kredit yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analisis, yaitu peneliatan yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian adalah bahwa proses sindikasi kredit yang terdapat dalam dalam perjanjian diantara Bank X dan PT Y adalah sama dengan proses pemberian kredit secara umum terdapat dalam kegiatan perbankan, sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan UU Perbankan. Proses manajemen risiko yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y juga sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Serta untuk meningkatkan performa manajemen risiko, Bank X dapat melakukan studi komparatif dengan bank lain, dan terhadap perjanjian yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y ini dapat dijadikan contoh untuk proyek sindikasi kredit yang akan datang.

---

This thesis discusses the syndicated credit, as one of credit given by Bank X as the creditor to PT Y as the debtor. The process of making toll roads that require large credit, in the syndicated credit awards there are many risks that can happen. The purpose of this study is to determine whether the syndicated credit provisions are in accordance with the banking law and how implementation of risk management to credit syndication provided by Bank X to PT Y. The research method used in this study is qualitative method, with the form of research results is a descriptive-analysis, namely the analysis that provides an overview and assessment based on the analysis conducted in this study. The result of this research is the syndicated credit process in agreement between Bank X and PT Y same as voting process in operational regulation. The risk management process provided by Bank X to PT Y is also in accordance with Bank Indonesia regulations. As well as to improve the performance of risk management, Bank X may conduct comparative study with other banks, and to the agreement given by Bank X to PT Y this can be an example for the next syndicated credit project."

"Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, para pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan memerlukan sejumlah dana yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya. Dana tersebut di samping dari modal sendiri, juga dapat diperoleh dari jasa perbankan dengan fasilitas kredit. Kredit perbankan merupakan salah satu pendukung dunia usaha yang berperan pula untuk memajukan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Sebagai bukti adanya kredit antara kreditur dan debitur, dibuatlah akta perjanjian kredit. Dalam pembuatan akta perjanjian kredit harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain ditentukan bahwa untuk penandatanganan perjanjian kredit yang debiturnya telah terikat dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin harus mendapat persetujuan dari pasangan nikahnya baik dengan cara ikut menandatangani akta perjanjian kredit tersebut atau dengan memberikan surat persetujuan. Dalam kasus yang dibahas penulis, kreditur dalam hal ini adalah bank X membuat peraturan internal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, di mana ditentukan bahwa untuk perjanjian kredit tidak diperlukan persetujuan dari pasangan nikah debitur, dengan alasan persetujuan tersebut cukup diberikan dalam perjanjian pengikatan jaminannya, dan peraturan internal tersebut dipatuhi oleh notaris yang membuat aktanya. Menurut penulis, akta perjanjian kredit yang dibuat tanpa persetujuan pasangan nikah debitur yang terikat perkawinan tanpa perjanjian kawin akibatnya menjadi batal demi hukum, dengan kata lain akta tersebut dianggap tidak pernah ada, serta mengingat sifat perjanjian pengikatan jaminan yang keberadaannya selalu mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit, perjanjian pengikatan jaminan tersebut walaupun mendapat persetujuan dari pasangan nikah debitur tetap batal demi hukum juga.

---

In running a business, entrepreneurs, both business entities and individuals, require a substantial amount of funds to expand its business. The funds can be obtained not only from their own capital, but also from the bank services such as credit facility. Bank credit is one of the endorsers of the business world and also its role is to improve the economy and the development of Indonesia. As the proof of credit between the lender and the debtor, the deed of the loan agreement is made. The making of the deed of loan agreement shall comply with laws and regulations, such as it is determined by the regulations, that for the signing of the loan agreement whose debtor has been bound in a marriage without prenuptial agreement, it must obtain the approval from his/ her spouse, either by co-signing the loan agreement or by providing a letter of approval. In the case discussed by the writer, the lender, in this case bank X, made an internal regulation that is contrary to the law and regulations, where the bank's internal regulation determined that the approval of the debtor's spouse is not necessary for the loan agreement, the reason is that the approval given in the collateral agreement is sufficient, and moreover that internal regulation is to be complied by the notary who made the deed of loan agreement. According to the writer, the loan agreement, that was made without the consent of the debtor's spouse which married without the prenuptial agreement, shall become null and void as a result, in other words, the deed shall be considered as never exist, also considering the nature of the collateral agreement whose existence always follow its main agreement, which is the loan credit, the collateral agreement, although is approved by the debtor's spouse, will remains null and void as well. "

"ABSTRACTKredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli rumah, dengan Jaminan Hak Tanggungan di tanah dan bangunan yang dibeli. Namun, dalam jual beli rumah tanah dan bangunan masih dalam proses penyelesaian sertipikat serta pembangunan, sehingga belum dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Disetujui, bank tidak dapat memberikan fasilitas kredit kepada konsumen tersebut. Di sisi lain, pihak pengembang membutuhkan dana dari konsumen untuk melanjutkan proses pembangunan. Untuk mengatasi risiko kredit, pihak pengembang dan bank pun melakukan kerjasama mengenai pemberian jaminan pembelian kembalioleh pengembang. Akan tetapi, ketentuan tentang ketentuan garansi pembelian kembali sebagai Jaminan belum disetujui di Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini membahas tentang kedudukan lembaga jaminan pembelian kembali ditinjau dari hukum Jaminan, yang disetujui dengan perjanjian jual beli rumah inden dengan fasilitas KPR antara PT. X, Y, dan Bank Z. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga membeli kembali jaminan muncul karena adanya kebutuhan praktik penjaminan di lembaga perbankan untuk mengisi kekosongan hukum. Jaminan pembelian kembali lembaga tidak dapat dikonfirmasimenyetujui baik sebagai Jaminan kebendaan, atau Jaminan peroranganDiharapkan telah diakui dalam hukum Jaminan. Meskipun demikian, beli kembali jaminan diterima tetap sebagai alternatif lembaga penjaminan.Membeli kembali jaminan sebagai alternatif penjaminan.

---

ABSTRACTHome Ownership Credit (KPR) is a credit facility that can be used by the community to buy a house, with a Mortgage Guarantee on the land and building purchased. However, in the sale and purchase of land and buildings the house is still in the process of completing the certificate and development, so it cannot be encumbered with Mortgage Rights. Approved, banks cannot provide credit facilities to these consumers. On the other hand, the developer requires funds from consumers to continue the development process. To overcome the credit risk, the developer and the bank also collaborated on providing repurchase guaranteesby the developer. However, the provisions regarding the conditions of the repurchase guarantee as a Guarantee have not yet been approved in Indonesia. Therefore, this thesis discusses the position of repurchase guarantee institutions in terms of the Collateral law, which is agreed to with the indent sale and purchase agreement with KPR facilities between PT. X, Y, and Bank Z. The research method in this thesis is juridical-normative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study showed that institutions to repurchase guarantees arose because of the need for guarantee practices in banking institutions to fill legal vacuum. Agency repurchase guarantees cannot be confirmedagree either as a material guarantee, or an individual guaranteeExpected to be recognized in the Guaranteed law. Nevertheless, the repurchase guarantee is accepted as an alternative guarantee institution.Buy back guarantees as an alternative guarantee."

"Bank merupakan lembaga keuangan yang memilki peran penting dalam rangka kesejahteraan masyarakat melalui berbagai jenis kegiatan perbankan. Salah satunya adalah pemberian kredit. Pemberian kredit ini tentunya ditujukan agar debitur yang membutuhkan dana dapat mendapatkan pinjaman dan agar bank juga mendapat keuntungan dalam bentuk bunga. Dalam pemberian kredit, bank harus berpegang kepada prinsip kepercayaan karena uang yang dipinjamkan kepada debitur merupakan uang titipan dari nasabah yang lain, meskipun telah berhati-hati tidak menutup kemungkinan bahwa kredit yang diberikan dapat menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat timbul karena berbagai faktor. Bank akan selalu berusaha untuk meminimalkan angka kredit bermasalah, diantaranya melalui upaya restrukturisasi kredit. Melalui Penelitian dengan metode yuridis normatif, penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum perkreditan pada perbankan di Indonesia serta upaya restrukturisasi kredit bermasalah. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai upaya restrukturisasi kredit bermasalah antara PT. X dan PT. Y dengan Bank Z.

---

Banks play an important role in creating and alleviating social welfare through its? activities. One of which is providing loans. Loans are given so that the debtor in need would be able to have funds and the bank would also benefit from receiving interests. In providing loans, a bank must uphold the fiduciary principle as the money belongs to other clients that have placed their trust upon said bank. Even when Banks have done their tasks carefully, there is still a possibility for the loan to become a non-performing loan. Non-performing loans occur due to numerous factors. Bank will always try to minimize the number of non-performing loans, one of the ways is through loan restructuring. By using normative legal research, this research will discuss the legal aspects of loans in banking and also loan restructuring as a method to mitigate non-performing loans. This research will also discuss the loan restructuring agreement in the non-performing loan between PT. X and PT. Y with Bank. Z."

"PT Bukit Pembangkit Innovative PT BPI merupakan sebuah Independent Power Producer IPP yang mendapatkan Power Purchase Agreement PPA ,dari PLN pada tahun 2011. PPA adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara IPP dan PLN selama 30 tahun. Untuk pendanaan pembangunan PLTU Mulut Tambang Banjarsari, PT BPI mengeluarkan ekuitas sebesar 30 dan BNI sebesar 70 dari biaya pembangunan PLTU. Kebutuhan pembiayaan pada proyek PLTU diberikan dalam bentuk kredit investasi secara sindikasi. Sejak dimulainya operasi komersial, timbul permasalahan dalam hal ketersediaan PLTU dan juga jaringan transmisi yang menyebabkan munculnya masalah keuangan. PT BPI mendapatkan kendala yang serius dalam pemenuhan kewajibannya mengembalikan pinjaman baik pinjaman pokok maupun bunga dari pinjaman sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI. Sehingga terjadi potensi default atau kegagalan dalam pelunasan utang baik besaran maupun waktu pelunasan pinjaman oleh PT BPI. Dalam tesis ini, telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa mengenai kesesuaian perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI denga nketentuan yang berlaku, menganalisa mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam klausula-klausula pada perjanjian kredit serta menganalisa mengenai perlindungan hokum bagi debitur jika terjadi resiko default yang timbul dari luar perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalu I studi kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Namun, Klausula-klausula pada perjanjian kredit PT BPI dan BNI tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hokum kepada debitur karena BNI masihmencantumkan klausula yang dilarang oleh Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengenai resiko default yang timbul dari luar perjanjian kredit dalam hal ini disebabkan oleh pihak PLN, yaitu pada saat PLN tidak dapat mengambil seluruh energy yang dihasilkan PLTU karena kesalahan PLN walaupun ada perlindungan ldquo;take or pay rdquo; tapi tidak melindungi potensi kerugian karena adanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Klausul ldquo;take or pay rdquo;menyatakan bahwa jika PLN tidak dapat membeli listrik sesuai dengan jumlah yang disediakan oleh IPP maka PLN diharuskan untuk membayar minimal 80 dari listrik yang diproduksi.

---

PT Bukit Pembangkit Innovative PT BPI is anIndependent Power Producer IPP which has been awarded aPower Purchase Agreement PPA by PLN on 2011. The PPA is a contract or agreement between an IPP and PLN to sell the electricity power for the period of 30 years. To finance the development of Mine Mouth Power Plant of PLTU Banjarsari 2 x 110 MW, PT BPI uses the structure of Debt to Equity ratios of 75 to 25 . It means that PT BPI has to put the equity as much as 30 of the total project cost and the 70 of project cost was financed by the loan from lender. This loan needed to finance the project is given by a syndication bank as stated in the loan agreement. Started from the commercial operation there is a problem of the availability of the power plant and also the performance of the transmission line which has resulted the financial problem. PT BPIhas faced a serious problem in the process of repayment of the loan including the interest of the loan. This problem lead to a potential default or the failure in returning the money that has been borrowed by PT BPI. In this thesis, a thoroughly study has been executed, in order to analyse in depth concerning the compliance of the loan agreement to the valid law and regulation related to such agreement. Also it has been studied all the clauses in accordance with the legal protection for the debtor if there is a default that arisen outside of the loan agreement. This study is a normative study with the case to case approaches and also by the valid regulation approach which is done through the literature study, with the study through all of the legally related documents which can be categorized as primary, secondary and tertiary documents. The results of the study and research has shown that the loan facility agreement between PT BPI and BNI is in compliance with the valid law and regulation however its clauses of the loan agreement has not given all the complete legal protection to the debtor, because BNI still incorporated a clause that is prohibited by the Law Number 8 1999 concerning Consumer Protection and POJK Number 1 POJK.07 2013 concerning Consumer Protection in Financial Services Authority, concerning the default risks that arise from the outside of the loan agreement. In this case because of the default caused by PLN whenever PLN can not take the whole energy because their fault, there will be an opportunity lose for IPP. Even though there is the so called ldquo take or pay rdquo clause in which whenever PLN could not take the power as stated in the contract, PLN must pay the amount of 80 from the availability of the power plant to ensure the IPP will still pay the loan to the bank.So the ldquo take or pay rdquo clause is a kind of protection for the Bank. Also for the Bank itself there is a protection in which as stated in the loan agreement ie. the pledge of shares agreement in which the Share Holders of IPP will pledge all of their share in the IPP."

"Skripsi ini membahas mengenai proses pemberian kredit sindikasi dan penanganannya menurut hukum perbankan di Indonesia ditinjau dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X sebagai Escrow Agent dan PT. Y sebagai debitur dalam pembiayaan proyek pembangunan jalan tol trans-java. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kredit sindikasi diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menfokuskan kepada bagaimana Bank X, sebagai bank BUMN mengaplikasikan pemberian kredit sindikasi dan bagaimana proses restrukturisasi terhadap kredit di terapkan. Dalam penelitian ini, masalah yang timbul yang menyebabkan harusnya kredit untuk direstruktur agar tidak menjadi kredit bermasalah, adalah adanya kendala dalam proses pelepasan lahan yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pembangunan proyek jalan tol. Selain itu, pengaplikasian kredit restrukturisasi tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit sindikasi dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 juga tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

---

This thesis discusses the process and the management towards syndicated loan according to Indonesian Banking Law using the case study of syndicated loan agreement between Bank X as the Escrow Agent and PT. Y as the debtor in financing the trans-java toll road construction. The purpose of this thesis is to determine how the syndicated loan is stipulated in Indonesian Law.

This thesis focuses on how does Bank X, as a state-owned bank and one of the syndicated loan participant apply the provision of syndicated loans and how credit restructuring is done in Bank X. In this research, the issues that rose during the project, causing the need for the credits to be restructured in order to avoid the credit in becoming Non-Performing Loan, is the constraint in the land release during the execution and construction of the toll-road project. Thereto, the application of the credit restructuring is viewed from the Indonesian banking law and other applicable regulations. The research method that the writer used is juridical-normative.

Based on the research results, it can be determined that the arrangement of syndicated loan facilities in Indonesia is regulated in Law Number 7 year 1992 on Banking Law as amended by Law Number 10 year 1998, Bank Indonesia Regulation Number 7/3/2005 on Legal Lending Limit as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/13/2006, Bank Indonesia Regulation Number 7/2/2005 on Assets Quality of Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation Number 14/15/2012, 5) Bank Indonesia Regulation Number 5/8/2003 on Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by Bank Indonesia Regulation Number 11/25/2009, and Indonesia Financial Authority Regulation Number 8/POJK.03/2016 on Application of Risk Management for Commercial Bank."