Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan sebuah profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Berawal adanya laporan dari masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa Notaris tersebut membuat suatu Akta Pengikatan Jual Beli diluar wilayah jabatannya dimana para pihak hendak melakukan suatu perikatan jaminan utang piutang dan Notaris tersebut mengeluarkan sebuah salinan Akta Pengikatan Jual Beli yang tidak sesuai dengan minuta. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan menganalisis data secara kualitatif. Berdasarkan fakta-fakta dan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 17 Juni 2104 Nomor: 04/B/MJ.PPN/VI/2014 yang ada di dalam kasus, penulis menyimpulkan bahwa seorang Notaris dapat diberikan sanksi atas perbuatannya yang merupakan bentuk dari tanggung jawab Notaris dan Notaris dapat bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya yaitu Notaris dapat dituntut kerugian oleh pihak yang dirugikan dan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan yang kehilangan otensitasnya.

---

Notary is a public officers authorized to produce authentic deeds. The notary in run his position have to take the provision as regulated in the act of office notary and the code of conduct notary. Started public reports to the tribunal local control that notary is leaving a deed binding trading out areas his position where the parties to undergo an engagement debt collateral receivable and notary the issued that the copy of deed binding trading is not in accordance with the original of deed.

The study was conduct by the research of normative literature, by collecting data from literature and analyzing data qualitatively. Based on the facts and the award of the tribunal supervisory central notary dated June 17, 2014 Number 04 B MJ.PPN VI 2014 is in in the case, the author concluded that a notary can be sanctioned for his actions which is the form of the responsibility of a notary And notary could be charge of a deed which he made that is notary can prosecuted loss when result in losses by the party being disadvantaged And deed this will be the deed under the hand."

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat umum harus mempunyai integritas moral dan profesi yang wajib dijunjung tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelanggaran yang bersifat kumulatif tersebut juga merupakan poin seberapa jauh kepatuhan notaris yang berpengaruh apabila Notaris itu mengajukan perpindahan atau perpanjangan masa jabatan.

---

Notary is a public official who is by the Act granted the authority and trust of the community to perform the most power of the State to create authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed that created by a Notary has the perfect strength of evidence and provides legal certainty. If a Notary commit violations, errors or omissions that handicap his client in performing his job, he is obliged to be responsible for his/her actions legally, because he as a public official must have the moral and professional integrity that must be upheld to increase public trust. Moreover the cumulative violations are also a point of how great the effect of the compliance notary if the notary propose a displacement or extension of tenure."

"Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan sebuah profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat merangkap sebagai PPAT apabila masih didalam satu wilayah jabatan yang sama. Notaris berwenang memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, PPAT berwenang membuat akta autentik yang berhubungan dengan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang berada di wilayah kerjanya. Atas kewenangan tersebut Notaris mempunyai tanggung jawab yang melekat dan apabila tanggung jawab tersebut dilanggar menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris dan akta autentik yang dibuatnya.Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah mengenai perbuatan seorang Notaris dan PPAT yang membuat Akta Jual Beli atas tanah yang berada diluar wilayah kerjanya dan mengeluarkan salinan Akta Pengikatan Jual Beli yang tidak pernah dibuat oleh para pihak.Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menganalisa kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat (MPP) tanggal 16 Desember 2014 Nomor: 06/B/Mj.PPN/XII/2014 untuk mengetahui tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris.Kesimpulan yang di dapat adalah tanggung jawab Notaris tidak terbatas dalam menjalankan jabatannya saja, akan tetapi tanggung jawab Notaris juga dilihat dari perilaku diluar jabatannya tersebut.

---

Notary and Land Deed Officer (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT) are public officers authorized to produce authentic deeds. A notary can also works as a Land Deed Officer as long as the notary in question works in the same region. a Notary is authorized to formulate the desire / actions of the parties into an authentic deeds, Land Deed Officer is authorized to make an authentic deed relating to land rights or property rights on apartment units which located in their working area. On the authority of the Notary, it has responsibility attached and if the responsibility is violated, there will be any legal consequences for Notary and authentic deed made.

Issues that being raised by the authors are the work of a Notary and Land Deed Officer makes of sale and purchase of land that are outside the working area and issued a copy of the Deed of Sale and Purchase Agreement which was never made by the parties.

The writing is performed with normative juridical method that analyzes the case of Central Notary Examination Council (Majelis Pemeriksa Pusat/MPP) Decision dated December 16, 2014 Number: 06 / B / Mj.PPN / XII / 2014 is to point out the notary’s responsibility.

The conclusion that author's the responsibility of the Notary is not limited in which their responsibility is not limited to their occupation as a notary, but also from their behavior as a member of society outside of office."

"Notaris merupakan suatu profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris berwenang memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, Atas kewenangan tersebut Notaris mempunyai tanggung jawab yang melekat dan apabila tanggung jawab tersebut dilanggar menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris dan akta autentik yang dibuatnya. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah mengenai perbuatan seorang Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan Kawaluyaan Kebon Jati yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Kawaluyaan yang diketahuinya Yayasan Kawaluyaan tersebut tidak melakukan penyesuaian sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang yayasan, tanpa mengkroscek kebenaran tersebut. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menganalisa kasus putusan Majelis Pemeriksa Pusat (MPP) tanggal 17 Desember 2014 nomor 05/B/Mj.PPN/XII/2014 untuk mengetahui pelanggaran kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris. Kesimpulan yang di dapat adalah tanggung jawab Notaris tidak terbatas dalam menjalankan jabatannya saja, akan tetapi tanggung jawab Notaris juga dilihat dari perilaku diluar jabatannya tersebut yaitu kode etik Notaris.

---

Notary is an authorized authority who has the rights to produce notarial deed. notary has the right to formulate parties rights and transform them into a authentic deed, therefore the rights of notary bear the responsibility which have to abide law within the notarial deed. Issue which has been revealed from the writer is regarding to the Article of Associaton of Yayasan Kebon Jati in accordance with Yayasan Law Act without checking the related regulation.

This thesis was written with yuridis normatif method which analyzed case of MPP yurisprudence dated 17th of December year 2014, case number 05/B/j.PPN/XXI/2014 which consist the obedience of borne to notary. the conclusion is that the notary not only responsible to his/her responsibility to bhe notary position however it is also to his/her code of conduct based the notary codes of ethic."

"Di Indonesia, notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan kita di tanah air Indonesia Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus berpegangan pada kode etik profesinya. Notaris bertanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya, salah satunya adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada thesis ini adalah : Bagaimana Kewajiban Notaris dalam hal Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Panca Logam Makmur? Dan Bagaimanakah Penyelenggaraan dan Pembuatan akta oleh Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Panca Logam Makmur? Metode penelitian untuk membahas thesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan data sekunder berupa sumber hukum primer, sekunder, tersier, dan studi kepustakaan sebagai alat pengumpul data thesis ini.Hasil analisa menyimpulkan bahwa Notaris tidak melakukan kewajibannya sebagai dalam penyelenggaraan dan pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris dalam hal ini tidak saksama, dan amanah dalam menjalankan kewajibannya seperti apa yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 30 tahun 2004. Karena dalam mengemban profesinya Notaris wajib bersikap seperti apa yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembuatan dan Penyelenggaraan tersebut bermula dari permintaan para penghadap PT Panca Logam Makmur, PT Panca Logam Nusantara, dan PT Anugrah Alam Buana Indonesia, lalu berlanjut kepada pemanggilan kepada tiga PT tersebut, dan Notaris memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ini dilangsungkan. Namun dari prosedur tersebut Notaris Maria Regina Tjendra Salim, SH tidak melakukannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

In Indonesia, the notary is an institution that has been known in our life inIndonesia. By its duties performances, Notary must hold on to the code of ethics of profession. Notary responsible for the acts she made, for example the Act of General Meeting of Shareholders. Based on this background, the subject matter in this thesis is: How Notary obligation in terms of the Act of Preparation General Meeting of Shareholders of PT Panca Logam Makmur? How the Implementation and Development Notary Act by the General Meeting of Shareholders of PT Panca Logam Makmur? The author uses normative juridical study method, with secondary data material and supported legal source of primary, secondary, tertiary, and the study of literature to collect data of this thesis.Results of the analysis concluded that the Notary does not perform the obligations in making General Meeting of Shareholders. Notary in this fully aware, and trustworthy in carrying out its obligations as what is stated in Article 16 paragraph 1 letter (a) of Law No. 30 of 2004. As in carrying out its profession, Notary shall acts as what is stated in Article 16 paragraph (1) of the Law No. 30 of 2004 on Notary profession. Preparation and Implementation of the demand stems from the parties PT Panca Logam Makmur, PT Panca Logam Nusantara and PT Alam Anugrah Buana Indonesia, and continues to calling for the meeting for the three PT, and Notary checks the completeness of the required documents before the General Meeting of Shareholders was held. According to the provisions of Article 75 through Article 91 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, Notary Maria Regina Tjendra Salim, SH did not fit with the provisions Articles 75 until 91 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company."

"ABSTRAKNotaris sebagai salah pejabat umum diharapkan dapat melakukan suatu penyelesaian hukum di dalam masyarakat. Notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan akta. Pentingnya tugas dan kedudukan Notaris bagi masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Notaris merupakan profesi hukum yang mulia nobile officium karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan, yakni dimana profesi ini dikehendaki oleh hukum dengan tujuan melayani masyarakat untuk membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik yaitu akta notaris. Notaris dalam menjalankan kewenangan dapat berkaitan dengan perselisihan antara para pihak dalam akta, baik terjadi dalam perkara perdata maupun pidana. Keterikatan Notaris persoalan hukum tersebut berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Tesis ini membahas mengenai bentuk tanggung jawab notaris dalam menjaga kepentingan pihak dalam akta, dalam hal tindak pidana pemalsuan surat terhadapnya dapat dibuktikan secara sah di pengadilan dan sanksi yang dapat dibebankan kepada notaris dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap permalsuan akta autentik dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris. Sehingga sanksi yang dapat dibebankan berupa sanksi pidana, sanksi perdata serta sanksi administratif. Kata kunci:notaris, akta, tanggung jawab notaris, pemalsuan surat.

---

ABSTRACTNotary as one of law profession is expected to be able to execute law settlement within society. Notary as official with authority of giving law socialization in relation with deed. Notary duty and position importance for society and argumentation power from authentic deed they produce. Notary position is a trust position. It is a noble law profession nobile officium as it closely related with humanity, in which this profession is required by law in order to serve society to produce authentic written evidence tools, that is notary deed. Notary in performing their authority could be related with dispute between parties within deed, either in civil as well as criminal cases. Such law issue Notary Relatedness in relation with deed produced by notary. This thesis discussed notary responsibility form maintaining parties concern within deed, in terms of letter falsification criminal act against could be legally evidenced in court and sanction could be imposed to notary in relation with case study exist in real terms within society. This research conducted using juridical normative and descriptive approach. Research result revealed that notary could be imposed with legal responsibility against authentic deed falsification perceived from Criminal Code, Notary Position Act, and Notary Code of Ethic point of view. Therefore, criminal sanction, civil sanction as well as administrative sanction are sanctions could be imposed against them. "

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban membuat Buku Daftar Akta. Ketentuan mengenai peraturan yang menyangkut kewajiban, larangan, dan sanksi dalam pelaksanaan jabatan telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun masih banyak dijumpai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris mengenai kewenangan dan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya. Salah satunya yaitu tidak membuat dan mencatat setiap akta yang dibuat pada Buku Daftar Akta. Buku Daftar Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris wajib dibuat sebagai alat bukti untuk memberikan kepastian tanggal pembuatan akta dan memudahkan Notaris dalam melakukan pengecekan pada setiap akta yang dibuatnya.Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tanggung jawab Notaris yang tidak membuat Buku Daftar Akta, akibat hukum apabila akta tidak dicatat dalam Buku Daftar Akta, dan penerapan sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran dari kewajiban jabatan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, bentuk dan tipe penelitian evaluatif-eksplanatoris dengan studi dokumen, kepustakaan guna memperoleh data sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif sehingga ditarik kesimpulan secara deduktif.Kesimpulannya tanggung jawab Notaris yang tidak membuat Buku Daftar Akta merupakan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan teknis administrasi Profesi Notaris; akibat hukum terhadap akta yang tidak dicatat dalam Buku Daftar Akta adalah akta tetap otentik sepanjang bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat memenuhi apa yang disyaratkan dalam Undang-Undang, para penghadap tidak merasa dirugikan dan tidak ada kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut; Majelis Pengawas Wilayah memberikan sanksi berupa sanksi tertulis dengan melakukan langkah preventif dan langkah refresif.

---

This thesis discusses about the malfeasance notary who do not carried out the obligation to make Repertorium. Provisions on the regulations concerning the obligations, prohibitions, and sanctions in the implementation of the office have been regulated in the Law on Notary, but still found many violations committed by the Notary regarding the authority and obligations in running the employment. One of which did not make and record each deed made on Repertorium, Repertorium as part of a Notary Protocol shall be made as evidence to assure the creation date of the deed and as facilitate the checking on every deed.

Problems studied in this thesis is the responsibility of notary who did not make Repertorium, legal consequences if the deed is not recorded in Repertorium, and the application of the sanctions provided for violations the obligations Notary by Regional Notary Supervisory Council. The analysis is performed through a judicial normative approach, form of evaluative research, type explanatory research with study documents and literature in order to obtain secondary data and then the data is analyzed qualitatively so that the conclusion drawn deductively.

The conclusion is that the responsibility of notary who did not make a Repertorium is the responsibility of the law relating to the administration of technical Notary Profession the legal consequences of the deed which is not recorded in the repertorium is the deed remains authentic is along the form, content, authority officials who make have fulfilled what was required in the Act, the parties not feel harmed and there is no binding legal force that cancels the deed the regional notary Supervisory Council gave sanction in the sanction written with perform preventive and repressive measures."

"Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, notaris harus bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri artinya notaris bekerja karena integritas moral, intelektual dan professional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang notaris selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya. Pembuatan akta yang dikeluarkan oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dibuat berdasarkan keinginan para pihak dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya akan membuat suatu akta kehilangan otentisitasnya. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris San Smith, SH dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 K/PID/2010 tanggal 29 Juni 2010 dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Notaris San Smith, SH telah menerbitkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dengan sengaja memasukkan data yang berbeda dengan data yang diberikan oleh salah satu pihak penghadap. Maka mengakibatkan Akta yang dibuat tersebut menjadi batal demi hukum karena Notaris sudah melanggar kewajibannya dan tanggung jawab yang diberikan kepada Notaris San Smith, SH dalam hal ini berupa sanksi pidana. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, menitikberatkan penelitian pada data sekunder atas data hukum yaitu norma hukum tertulis.

---

The notary as a public officer appointed by the State have a duty which is set specifically in the law on Notary Office. A notary must act honestly, thoroughly and impartially. Honesty is crucial because if a notarial act by dishonesty will be lots of events to the detriment of the community. In providing services, the notary has to be responsible to themselves and to society. Responsible to yourself means that the notary public work due to moral integrity, intellectual and professional as a part of his life. In providing service, a notary public always maintain the lofty ideals of the profession in accordance with the obligations of his conscience. The making of deed issued by a notary public has the perfect proof strength based on the wishes of the parties and is made in accordance with the legislation in force. Manufacture of notary deed which is not in accordance with the laws and other regulations will create a loss of authenticity certificate. As with any violations committed by notaries San Smith, SH the Supreme Court's ruling of the Republic of Indonesia Number 1099 K/PID/2010 29 June 2010 in the ruling explained that the notary public San Smith, SH has published a Deed Binding Yourself to do the Selling with accidentally entering different data with the data provided by one of the parties. It resulted in a Deed made to be annulled by law because the notary has already breached its obligations and responsibilities provided to Notary San Smith, SH in this form of criminal sanction. This research was compiled by using the juridical normative methods, focussing research on secondary data on legal data i.e. written legal norms."

"Penelitian ini membahas mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum pada pembuatan akta sebagai perbuatan penyertaan. Perbuatan penyertaan atas turut serta Notaris yang menguntungkan pihak lain dalam membuat Akta sewa menyewa dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan awal dari sengketa permasalahan. Pembuatan Akta tersebut tidak dilakukan atas permintaan kedua penghadap dihadapan Notaris melainkan hanya satu penghadap yang menyampaikan keinginan pembuatan aktanya kepada Notaris sehingga menimbulkan perbedaan pada maksud dan tujuan dari para pihak. Maksud dan tujuan yang dimaksud adalah pinjam meminjam uang bukan untuk mengalihkan aset dalam bentuk jual beli sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Kerugian pihak lain atas pembuatan akta tersebut mengakibatkan sertifikatnya menjadi beralih secara melawan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta yang dikategorikan sebagai perbuatan penyertaan dan implikasi hukum atas kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian ekplanatoris. Hasil analisis bahwa terpenuhinya Notaris EN untuk mengambil bagian melakukan tindakan pelanggaran penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1. Adanya tindakan Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap aktanya karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat materiil suatu akta sehingga menjadi batal demi hukum. Implikasi pelanggaran tersebut juga mewajibkan Notaris untuk bertanggung jawab secara pidana, administratif, perdata dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the errors in the application of legal construction in the making of deeds as acts of participation. The act of participating in the participation of a Notary that benefits other parties in making the Lease Act with the Sale and Purchase Binding Agreement Act is the beginning of a problematic dispute. The making of the Deed is not done at the request of both parties before the Notary but only one person who conveys the desire to make the deed to the Notary so as to cause a difference in the intent and purpose of the parties. The purpose and objective is to borrow money and not to transfer assets in the form of sale and purchase so as to cause losses to other parties. The loss of the other party for the making of the deed resulted in the certificate being transferred against the law. The issues raised in this study are about the errors in the application of legal construction in the making of deeds which are categorized as acts of participation and legal implications for the errors in the application of legal construction in the making of deeds. To answer these problems used normative juridical law research methods with explanatory research typology. The result of the analysis that the fulfillment of Notary EN to take part in committing acts of violation of participation as per Article 55 paragraph (1) 1st. The action of the Notary who commits the violation has implications for the deed due to non -fulfillment of the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and the material requirements of a deed so that it becomes void by law. The implications of such violations also oblige Notaries to be liable for criminal, administrative, civil and Notary Code of Conduct."

"Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan? Dan bagaimana penerapan sanksi terhadap perbuatan Notaris/PPAT dalam hal ini? Akta yang dibuat dalam hal ini tergolong Akta Partij, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris/ PPAT berdasarkan keterangan para pihak yang mana para pihak menjamin apa yang dinyatakan adalah benar dan tidak ada penipuan di dalamnya. Apabila di kemudian waktu ternyata ada pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta tersebut, maka Notaris/PPAT tidak dapat dimintakan tanggung jawab atas akta tersebut.

---

This thesis discusses about a notary who take leave because serving as a state officer, and made deed of sale and purchase as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/ "PPAT"). Is the making of deed of sale and purchase by PPAT during leave period as a Notary have legal probative force and whether the action of the Notary/PPAT may include as a violation of occupation? And how is the application of sanctions against such acts by Notary/PPAT in this case? In such event, would the deed be considered as Deed of Partij, which is a deed made by Notary/PPAT based on the statements of the parties where the parties guarantee what is stated is true and there is no fraud in it. And if in the future there are parties who feel disadvantaged by the making of the deed, then the Notary/PPAT shall not be responsible for the deed."