Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan lelang adalah tentang kepastian hukum bagi pembeli lelang atas objek lelang yang telah dimenangkannya untuk melakukan balik nama kepemilikan. Dalam kasus ini, ternyata unsur kepastian hukum yang seharusnya dimiliki oleh pembeli lelang tidak begitu saja diperoleh secara langsung dengan diterbitkannya risalah lelang. Dari uraian diatas, penyusunan tesis ini memfokuskan bagaimana kekuatan hukum terkandung dalam risalah lelang yang dimiliki oleh Pemenang Lelang untuk memiliki objek lelang dan Bagaimanakah penyelesaian agar risalah lelang tetap pada hakikatnya sebagai akta otentik untuk dapat Balik Nama Objek Lelang bagi Pemenang Lelang. Penulis dalam melakukan penulisan tesis ini menggunakan tipologi penelitian preskriptif metode penelitian yuridis normatif, adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat. Penulisan ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan berupa Peraturan Perundang-Undangan, literatur dan bahan lain yang terkait serta wawancara.Dari hasil penelitian, ditemukan adanya perbedaan antara lembaga pemerintahan yang terkait yakni antara KPKNL, Kantor Pertanahan dan Pengadilan. Adanya risalah lelang dari hasil pelaksanaan lelang yang dikeluarkan KPKNL tetapi oleh Kantor Pertanahan ditolak untuk proses balik nama dengan alasan adanya gugatan di Pengadilan, tetapi tidak adanya penyitaan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan. Objek lelang yang telah dibeli tersebut seharusnya sertifikatnya bisa langsung dibalik nama atas nama pembeli lelang tersebut dengan dasar Risalah Lelang.

---

The problem that frequently occurs in the implementation of an auction is about the legal certainty that should be owned by the Preferred Bidder on the auction rsquo s object regarding the title transfer.In this case, it turns out that the element of legal certainty that should be owned by the Preferred Bidder can not simply be obtained directly by the publication of the Minutes Of The Auction. From the description above, this thesis will focus on how the force of law contained in the Minutes Of The Auction. In this thesis, the Author is using the typology of research prescriptive of juridical normative which is a research method to approach from the point of view of the laws and its implementation of the valid regulation in the community. The writing is done in three stages which is the literature research using the secondary data in the form of Regulations, literature and other related materials. As well as using the interviewing methods for obtaining primary data and then analyzed by juridical qualitative. From the research, it was found that there are disconnections between related government agencies, which are between KPKNL, the Land Office and the Court. The Minutes Of The Auction issued by the KPKNL, but Land Office declined for the title transfer due to the reasons of the lawsuit in court, whereas by the absence of foreclosure carried out by the Court of the auction rsquo s Object that has been purchased can be immediately transfered the title on behalf of Preferred Bidder in the auction on the basis of the Minutes of the Auction, for Minutes of the Auction is the basic to transfer rights from the auction seller to the auction rsquo s buyer and since that time the auction buyer who has been designated as the Preferred Bidder may automatically obtain the absolute legal protection. Thus, the Minutes Of The Auction as the form of the principle of legal certainty in Indonesia."

"Pada Jurnal ini Penulis memiliki dua pokok permasalahan. Pertama, mengenai perlindungan dan akibat hukum bagi pemenang lelang yang tidak dapat memiliki dan menguasai objek lelang yang cacat hukum , kedua, tanggung jawab pemohon lelang kepada pemenang lelang atas suatu objek lelang yang cacat hukum tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Dalam Jurnal ini Penulis menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya Pemenang Lelang yang telah menjalankan kewajibannya (mengikuti lelang sesuai prosedur, membayar harga lelang dan biaya lelang lainnya) selaku pemenang dalam suatu pelelangan, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan kerugian kepada Pemenang Lelang tersebut, yaitu dalam hal ini pihak Pemohon Lelang yang sedari awal memiliki akses langsung dalam mengontrol dan mengawasi aset jaminan yang dimilikinya.

---

In this thesis the author has two main problems. First, regarding protection and legal consequences for the auction winner who cannot own and control the object of law defects. Second, the responsibility of the auction applicant to the auction winner for an object that is legally flawed. The research method that I use is a normative juridical type using secondary data types collected through literature study techniques sourced from primary, secondary, and tertiary data. In this thesis the author concludes that it is fitting for the Auction Winner who has carried out his obligations (following the auction according to procedure, paid the auction price and other auction fees) as the winner in an auction, it is fitting to obtain legal protection as a third party in good faith and the most responsible party responsible for events that cause losses to the Auction Winner, in this case the Auction Applicant who from the beginning has direct access in controlling and overseeing the mortgage object as an asset the Bank owns."

"ABSTRAKLelang atau penjualan umum termasuk salah satu bentuk jual-beli. Lelang memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga tertinggi dan memberikan kepastian hukum. Salah satu yang dapat menjadi objek lelang adalah tanah beserta bangunannya dengan dasar sertipikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikannya, mengingat pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar yaitu dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya dan sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun kenyataannya terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda. Salah satu contoh sengketa adalah pelaksanaan lelang yang objek lelangnya bersertipikat ganda dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2012/PN.Pt. dengan Risalah Lelang Nomor 274/2012. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang memenangkan objek lelang bersertipikat ganda tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda dapat ditempuh dengan upaya sukarela dari para pihak, jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ulang ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan kepada CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Kabupaten Pati dan penghuni. Perlindungan hukum kepada pemenang lelang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara ini.Lelang atau penjualan umum termasuk salah satu bentuk jual-beli. Lelang memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga tertinggi dan memberikan kepastian hukum. Salah satu yang dapat menjadi objek lelang adalah tanah beserta bangunannya dengan dasar sertipikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikannya, mengingat pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar yaitu dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya dan sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun kenyataannya terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda. Salah satu contoh sengketa adalah pelaksanaan lelang yang objek lelangnya bersertipikat ganda dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2012/PN.Pt. dengan Risalah Lelang Nomor 274/2012. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang memenangkan objek lelang bersertipikat ganda tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda dapat ditempuh dengan upaya sukarela dari para pihak, jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ulang ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan kepada CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Kabupaten Pati dan penghuni. Perlindungan hukum kepada pemenang lelang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara ini.

---

ABSTRACTAuction or general sale is one form of buying and selling system. Auctions provide several benefits compared to other sales ways, namely fair, fast, secure, achieving the highest price and providing legal certainty. One that can be the object of the auction is the land and its building on the basis of the certificate of ownership, since the registration of land in Indonesia aims to guarantee the legal certainty of the registered land by giving the certificate as a proof of its right and the certificate is valid as a strong evidentiary tool. However, there is an overlap in the issuance of land titles that result in multiple certificates. One example of a dispute like this is the conduct of auctions whose auction object is double certified on Auction Report Number 274 2012. The purpose of this study is to find out what legal efforts can be done by the auction winner and what is the legal protection for the auction winner who won the object of the auction with double certificates. This research is normative juridical research with descriptive research type using secondary data. To solve the problem of double certificates can be pursued by the voluntary efforts of the parties, if it can not be resolved then the injured party may file a civil lawsuit again to the District Court. The lawsuit filed to CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Pati and the residents of the object of the auction. Legal protection for the auction winner is given by the District Court Judge when deciding this case."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang lelang Hak Tanggungan apabila benda lelang yang dijual dengan lelang berbeda dengan yang ada pada pengumuman lelang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd) Sehubungan dengan topik ini, penulis menganalisis perlindungan hukum dari pemenang lelang dan tanggung jawab Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai Penjual lelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan antara objek lelang dalam kenyataan dan dalam iklan dapat mengakibatkan pembatalan lelang. Perlindungan hukum bagi Pemenang Lelang dalam kasus ini adalah pengadilan Menghukum penjual untuk membayar semua kerusakan material dan imaterial yang diderita oleh pemenang lelang. Petugas Lelang berdasarkan Pasal 11 PMK-94 dalam melakukan wewenang mereka juga memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan lelang yang mereka pimpin, tetapi mereka masih dapat bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian selama tindakan mereka dapat dibuktikan di pengadilan. Dan penjual yang tindakannya terbukti di pengadilan sepenuhnya bertanggung jawab atas tuntutan pidana dan / atau tuntutan hukum perdata. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai penjual lelang memeriksa dengan saksama data dan dokumen lelang dan lebih memperhatikan persiapan lelang.

---

This thesis discusses the legal protection of the winning bidder of Mortgage Rights auction in the case that the auction object put up for sale by auction is different from that in the auction advertisement (a case study of Manado District Court's decision Number : 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd)In relation to this topic, the writer analyses the legal protection of the winning bidder of the auction and the responsibility of the auctioneer and the creditor as the seller of the auction. The research uses a normative juridical method with a qualitative data analysis approach. The writer concludes that the difference between the auction object in reality and in the advertisement may results in the annulment of the auction. The legal protection for the Winning Bidder in this case is the court Punish the seller to pay for all material and immaterial damages suffered by the winning bidder. Auctioneer based on Article 11 of the PMK-94 in doing their authority also has responsibility for the conduct of the auctions they lead, but they can still be liable for errors and negligence as long as their actions can be proven in court. And the seller whose actions are proven in court is fully liable for criminal prosecution and/or civil lawsuits. Therefore, the writer suggests that the auctioneer and the creditor as the seller of the auction examine closely auction data and documents and give more attention to auction preparation."

"Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/Pdt.G/2017/PN.Bdg mengenai pemenang lelang yang belum terpenuhi haknya terhadap objek lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Tidak terpenuhinya hak pemenang lelang tersebut didasarkan pada pemilik objek lelang belum menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan serta penyelesaian hukum pemenang lelang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Sedangkan tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analitis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu hak dari pemenang lelang belum terlindungi, karena ternyata objek lelang tersebut belum dapat dikosongkan. Penulis menyarankan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, pemenang lelang dapat mengajukan putusan pengadilan untuk mengosongkan objek lelang langsung kepada ketua pengadilan negeri bandung tanpa melalui gugatan.

---

This thesis discusses the Bandung District Court Decision Number 517 / Pdt.G / 2017 / PN.Bdg regarding auction winners whose rights to auction objects have not been fulfilled in the auction execution of mortgage rights.The right of the auction winner is not fulfilled based on the fact that the owner of the auction object hasn’t submitted the auction object to the auction winner. The problems in this research are how the legal protection for the auction winner in the auction execution of mortgage rightsand how the legal settlement for the auction winnerare. The research method used is the normative juridical method. While the typology used in this research is descriptive and analytical research. The result of this research is that the rights of the auction winner haven’t been protected, because it turns out that the auction object cannot be vacated. The writer suggests thatbased on Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2014, the auction winner can ask a court order to vacate the auction object directly to the head of the Bandung district court without going through a lawsuit."

"Perkembangan dan perubahan pelaksanaan serta berbagai hal yang terkait dengan lelang dalam mengikuti perkembangan masyarakat dapat dilihat antara lain dari perubahan rumusan tentang lelang dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Peraturan tentang lelang di Indonesia diawali dengan Vendu Reglement (Peraturan Lelang) Stb. 1908 Nomor 189 dan Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Stb.1908 Nomor 190. Adanya peraturan lelang dan peraturan pelaksanaannya dimaksudkan agar pelaksanaan lelang di Indoneisa dapat berjalan secara adil, aman, cepat dan efisien, harga wajar serta menjamin adanya kepastian hukum. Namun dalam praktek di lapangan tidak selalu pelaksanaan lelang berjalan secara adil, aman, cepat, efisien dan adanya kepastian hukum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Terbukti dari kasus yang terjadi di lapangan dimana si pemenang lelang tidak dapat memperoleh apa yang diharapkan dari pembelian tanah dan bangunan secara lelang yang adil, aman, cepat efisien dan mendapatkan kepastian hukum. Kasus yang terjadi adalah antara PT. BUMIJAWA SENTOSA sebagai pemenang lelang yang membeli tanah dan bangunan gedung "Aspac" yang dibeli berdasarkan lelang yang diselenggarakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melawan PT. MITRA BANGUN GRIYA .Dalam kasus ini PT. BUMIJAWA SENTOSA sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan gedung " Aspac", Kuningan, Jakarta Selatan, tidak dapat memiliki dan menguasai secara fisik tanah dan bangunan tersebut walaupun sertipikat tanah telah dibalik nama ke atas nama PT. BUMIJAWA SENTOSA, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang yang ditetapkan oleh BPPN, karena PT MITRA BANGUN GRIYA sebagai pemilik awal tanah dan bangunan tersebut tidak mau melakukan pengosongan dan menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang. Dengan metode pendekatan yuridis normatif dapat diketahui bahwa PT. BUMIJAWA SENTOSA adalah sebagai pembeli lelang yang beritikad baik, oleh karena itu haruslah mendapat perlindungan hukum berupa kepastian memproleh obyek lelang baik secara legal maupun secara fisik dan BPPN bertanggung jawab atas palaksanaan lelang agar tercapai pelelangan yang efisien, aman, adil, dan menjamin kepastian hukum.

---

Development and change in implementation as well as various matters related to auction in following the development society can be viewed from, among others, change in formulation on auction in applicable legislations. Regulation on action in Indonesia was started with Vendu Reglement (Regulation on Auction) Stb. 1908 Number 189 and Vendu Instrucie (Instruction on Auction) Stb. 1908 Number 190.

Regulation on auction and its executing regulation are aimed at making auction process in Indonesia runs fair, safe, quick and efficient, at proper price as well as provides with legal assurance. However, practice in field shows that not all auctions run fair, safe, quick, efficient, and provide with legal assurance according to that expected. It is proven from a case in field where the auction winner can not obtain what being expected from land and building purchased by fair, safe, quick, efficient and having-legal-assurance auction.

The case occurred between PT. BUMIJAWA SENTOSA as the auction winner purchasing land and building "Aspac" bought on the basis of auction conducted by National Banking Recovery Agency (BPPN) against PT. MITRA BANGUN GRIYA.In this case, PT. BUMIJAWA SENTOSA as a legal owner for the land and building "Aspact", Kuningan, South Jakarta, can not physically own and control the land and building although the certificate of land has been changed into on behalf of PT. BUMIJAWA SENTOSA, by virtue of Winner Certificate issued by BPPN since PT. MITRA BANGUN GRIYA as previous owner of the land and building would not clear out and transfer the auction object to auction winner.

Using normatively juridical approach, it is found that PT. BUMIJAWA SENTOSA as the auction winner has a good will, therefore, it shall be legally protected in form of assurance in obtaining auction object both legally and physically and BPPN shall be responsible to the auction process that efficient, safe, fair, and legal-assuring auction can be reached."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan bagi Pemenang Lelang ketika Putusan Pengadilan membatalkan Risalah Lelangnya. Terkadang, pelaksanaan lelang pasal 6 UU Hak Tanggungan dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Dampaknya adalah Risalah Lelang menjadi tidak berkekuatan hukum. Selain itu, pembatalan lelang dan risalah lelang juga menyebabkan masalah hukum bagi Pemenang Lelang yang beriktikad baik sebagaimana dalam kasus putusan pengadilan tnggi nomor 247/PDT/2018/PT.BDG Tanggal 23 Juli 2018. Oleh karena itu, Penulis menganalisis bagaimana tanggung jawab Pejabat Lelang dalam putusan pengadilan tersebut dan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh Pemenang Lelang. Penelitian ini menggunakan metode peneltian normatif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa Pejabat Lelang tidak bisa dimintai tanggung jawab atas kerugian yang diderita Pemenang Lelang karena Pejabat Lelang telah menjalankan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pemenang Lelang seharusnya mendapatkan perlindungan berupa ganti rugi dari Penjual Lelang atas pembatalan penyelenggaraan lelang dan risalah lelang. Maka dari itu, Penulis menyarankan Pemenang Lelang mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual Lelang. Selain itu, diperlukan pula adanya peraturan yang mengatur tentang gugatan pihak ketiga dalam lelang.

---

This thesis discusses the protection of an Auction Winner when a court decision canceled his auction deeds. Occasionally, the judicial auctions of real property based on Article 6 of the Indonesian Mortgage Law were annulled by court decisions. As a result, the deed of the related auction would lost its legality. In addition, the cancellation of an auction and its auction deed also causes legal problems to the auction winner who acts in good faith as in the case of the auction winner in the Court Verdict Number: 247/PDT/2018/PT.BDG dated 23 July 2018. Therefore, the writer analyses the responsibilities of the Auctioneer in the aforementioned court verdict and the legal protections which ought to be obtained by the Auction Winner. This research utilizes a normative method with a qualitative data analysis approach. The writer concludes that the Auctioneer could not be held liable for the damages to the Auction Winner because he has implemented the auction procedures in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 27/PMK.06/2016.  The Auction Winner is supposed to obtain protection in the form of compensation from the auction seller due to the cancellation of the auction and its auction deed. Hence, the writer recommends that the Auction Winner claims damages against the Auction Seller. Besides, it is necessary to devise a regulation regarding the third parties lawsuit in the matter of auction."

"Dalam pelaksanaan lelang, disyaratkan adanya Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual (kreditur) dengan nilai pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan nilai likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah). Tidak diaturnya ketentuan mengenai kewajaran penetapan Nilai Limit mengakibatkan banyaknya gugatan perdata yang diajukan oleh pihak tereksekusi untuk menuntut ganti kerugian karena objek jaminannya dijual jauh dibawah harga pasar. Penelitian ini akan menjawab bagaimanakah pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit lelang hak tanggungan dalam suatu gugatan perdata dan bagaimanakah metode valuasi objek lelang berupa tanah dan bangunan berdasarkan Appraisal atauPenilai Publik, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui kajian terhadap bahan pustaka maupun data sekunder, serta studi kasus terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bdg. Bahwa pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit lelang hak tanggungan dalam suatu gugatan perdata seharusnya tidak hanya dilakukan dengan menguji unsur pengertian PMH dalam arti sempit yaitu ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain dan/atau pelanggaran atas kewajiban hukum pelaku, namun juga PMH dalam arti luas yakni bertentangan dengan kesusilaan baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Kemudian, untuk menentukan dasar nilai yang akan digunakan sebagai nilai limit, setiap penilai/penaksir dalam melakukan valuasi objek lelang harus menggunakan pedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 205 yangdikeluarkan oleh Majelis Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berlaku melalui pendekatan diantaranya pendekatanpasar, pendapatan, dan biaya

---

In carrying out an auction, a Limit Value is required to be determined by the Seller

(creditor) with market value as the first priority (upper limit) and liquidation value

as the last alternative (lower limit). The absence of provisions regulating the

fairness of limit value determination results in many civil lawsuits being filed by

executable parties seeking compensation because the collateral object is sold far

below the market price. This research will answer how the fulfillment of the element

of unlawful acts in determining the limit value of auctions in a civil lawsuit and the

valuation method for auction objects in the form of land and buildings based on

Appraisals or Public Appraiser, using juridical-normative research methods

through a study of literature and secondary data, as well as case studies on the

considerations of the Panel of Judges in the civil case number 213/Pdt.G/2020/PN

Bdg. The fulfillment of the element of unlawful act in determining the limit value of

the mortgage auction in a civil lawsuit should not only be carried out by examining

the element of unlawful act in the narrow sense, namely whether or not there is a

violation of the subjective rights of other people and/or a violation of the

perpetrator's legal obligations, but also unlawful act in a broad sense which is

contrary to good decency, or contrary to propriety, thoroughness, and prudence.

Then, to determine the basic value to be used as the limit value, each

appraiser/appraiser in valuing the auction object must use the guidelines in the

Indonesian Appraisal Standard (SPI) 205 issued by the Indonesian Appraiser

Profession Council (MAPPI) and Minister of Finance Regulation on Auction

Implementation Guidelines, through several approaches including market

approach, revenue approach, and cost approach"

"Tesis ini membahas mengenai lelang atas sitaan pajak, khususnya perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang tidak mendapatkan hak atas objek lelang. Sebagai upaya untuk menyelesaikan utang pajak, kantor pajak menerbitkan surat untuk melaksanakan penyitaan terhadap perusahaan, yang kemudian dilanjutkan dengan melelang property dari anggota dewan pengawas perusahaan. Akan tetapi hakim membatalkan lelang tersebut dan menyatakan lelang tidak sah dan batal demi hukum. Permasalahan yang muncul dalam kasus ini adalah mengenai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan pertimbangan hakim dalam memeriksa kasus ini. Selain itu penulis juga menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang lelangnya dibatalkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti norma-norma dan asas-asas hukum positif dalam kaitannya dengan kasus ini. Penulis menemukan bahwa pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 910 K/Pdt/2007 adalah sesuai dengan undang-undang di bidang perpajakan sementara pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 329 PK / Pdt / 2011 tidak sesuai dengan undang-undang di bidang perpajakan dan lelang. Penulis ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan peraturan pajak, dan lelang untuk memberikan kejelasan tentang pembayar pajak perusahaan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pembeli lelang yang tidak bisa memperoleh benda lelang.

---

This thesis discusses a problem in relation to tax foreclosure auction, particularly the legal protection of an auction purchaser which could not obtain the property right of an auction object. As an effort to settle a tax debt, a tax office issued a foreclosure letter to a company and then followed by seizing and auctioning a property of the company?s supervisory board member as the company?s tax insurer. Although the auction of the property was held by the state auction office, the judges of the Supreme Court declared that the auction was unlawful and cancelled the auction. The theses analyzed the problem that arose from this case, particularly the conformity between the tax legislation and the consideration of judges in examining this case. In addition, the writer also analyzed the legal protection of the purchaser which could not obtain the auction object. This research is a normative juridical law research. The research aims to examine the norm and principles of the positive law in relation to this case. The writer found that the consideration and the decision of judges of the Supreme Court decision No. 910 K / Pdt / 2007 is in compliance with the legislation in the field of taxation while those of the Supreme Court decision No. 329 PK / Pdt / 2011 is not in compliance with the legislation in the field of taxation and auction. This writer suggested that the government improves the tax and auction regulations to provide more clarity on the corporate tax payers and better legal protection for auction purchasers which could not obtain the auction objects."

"Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, khususnya pada barang tidak bergerak yang dijual oleh bank melalui lelang akibat adanya kredit macet, belum sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Penyebabnya adalah karena adanya halangan bagi pemenang lelang dalam bentuk gugatan terhadap hasil pelelangan sehingga mereka harus mengikuti proses pengadilan perdata yang panjang bertahun-tahun hingga tercapainya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tidak adanya perlindungan hukum bagi pemenang lelang juga akan menyebabkan terganggunya keadaan keuangan bank sehingga menjadi tidak sehat karena bank akan mengalami kesulitan dalam menjual barang melalui jasa lelang akibat menurunnya jumlah pembeli lelang. Selain itu, pembatalan risalah lelang oleh pengadilan mengakibatkan bank tersebut untuk memulai proses penagihan hutang dari awal kembali seperti sebelum lelang dilaksanakan. Akibatnya, kondisi keuangan bank yang tidak sehat akan membahayakan kondisi ekonomi dari suatu negara, Indonesia.

---

Legal protection for Auction Winners, especially on the immovable goods sold by means of Auction by Banks due to bad credit, has not been fully protected by the legislations. Auction Winners could not immediately enjoy the goods bought by them because they must face an obstacle in the form of lawsuit against the auction result so that they must follow the whole lengthy process of civil procedure, which could take years, until the Courts reach a final and binding decision or inkrah. The non-existence of legal protection for the Auction Winners would also cause disturbance on the financial condition of a bank so that it would be unhealthy because the bank will have difficulty in selling the goods through auction service due to decreasing amount of auction participant. Further, cancellation of Auction Deed by the Courts will cause the bank to start over the debt collection process from the beginning as if the auction has not been conducted. Moreover, this unhealthy financial condition of a bank would endanger the economic condition of a country, Indonesia."