Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProfesi notaris Notaris ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Notaris diberikan wewenangan oleh negara. Pengawasan dan pembinaan diperlukan agar notaris tidak menyalah gunakan wewenangnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas dibagi 3 tiga yaitu : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Menteri sebagai pejabat Tata Usaha Negara mengakibatnya Majelis Pengawas sebagai perpanjangan tangan Menteri. Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Selain mengawasi, Majelis Pengawasi Notaris berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran dan mengambil keputusan. Jika Majelis Pengawas Notaris dalam mengambil keputusan tidak tepat atau memberatkan notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan pemeriksaan yang transparan makan dimungkinkan dilakukan upaya hukum. Namun dalam .tingkat putusan Majelis Pengawas Wilayah terdapat sanksi berupa teguran baik tertulis maupun lisan yang bersifat final, padahal masih terdapat Majelis Pengawas Pusat diatas Majelis Pengawas Wilayah. Dalam penulisan ini penulis mengggunakan tipe penelitian yang penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

---

ABSTRACTNotary is a profession which is exist to assist society in Indonesia, in which given special right and authority by law and country. In order to prevent abuse of power by notary, it is believed that proper supervision is necessary. With Act Number 30 2004 about notary function, supervision is conducted by Ministry of law and Human Rights which then form Majelis Pengawas Notaris, spread across the country in each district Majelis Pengawas Daerah , province Majelis Pengawas Wilayah , and federal Majelis Pengawas Pusat . Minister of Law and Human Right is classified into state administrative official Pejabat TUN , which then make Majelis Pengawas direct chain from the Minister. In performing their duty, Notary is obligated to be honest, independent, sharp and not taking any sides while keeping each and every party rsquo s interest protected. Moreover, Majelis Pengawas Notaris also has authority to conduct a hearing in where the objection is to investigate the allegation of code violation and thus make decision based on presented facts and discretion. Should Majelis Pengawas Notaris incorrectly judge or should the investigation is not conducted with transparency and accountability principle, it is possible for notary to appeal the above mentioned decision. However, in state of decision of Majelis Pengawas Wilayah, the sanction produced, either written or oral warning is final. This is deemed contradict with chain of command which stated that Majelis Pengawas Pusat is the highest command to make this decision. This research is conducted by normative method which is done by literature and library research, as known as secondary data research."

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yaitu membuat akta dengan namanya sendiri pada saat dirinya melaksanakan cuti. Atas pelanggaran tersebut, Notaris dan Notaris Pengganti diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat untuk dimintai keterangannya. Proses pemeriksaan berlanjut hingga pemberian sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat dari jabatannya sebagai Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017. Hingga penulisan ini disusun, belum ada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menindaklanjuti putusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut. Hal yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana bentuk implementasi dari fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris serta eksekusi putusan Majelis Putusan Wilayah berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian bersifat evaluatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan. Metode analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Implementasi bentuk pengawasan Notaris secara preventif dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan rutin kantor Notaris untuk memeriksa protokol Notaris sedangkan pengawasan secara kuratif dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi kepada Notaris. Eksekusi sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat belum dapat dilaksanakan karena Majelis Pengawas Pusat Notaris belum menindaklanjuti Usulan Pemberhentian dengan Hormat yang telah disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penyebab utama terhambatnya proses tindak lanjut usulan pemberhentian Notaris ini adalah kurangnya komunikasi yang baik di antara Majelis Pengawas Pusat dengan Majelis Pengawas Wilayah. Sinergi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris sangatlah dibuthkan demi terjaminnya perlindungan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the violations committed by a Notary who made a deed with his own name during his leave. Regarding this violation, the Notary and Substitute Notary were examined by the Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat. The inspection process continues has led to the Decision Number 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 that sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. Until this thesis was compiled, there was no decision made by the Majelis Pengawas Pusat Notaris to follow up on the decision. The problem statements of this thesis are how is implementation of the Majelis Pengawas Notaris and the execution of the Majelis Pengawas Notaris decision which sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. The legal research method used is normative juridical. This writing is using normative juriducal method. The typology of this research is evaluative. The nature of the research is descriptive analytical. The technique of collecting data using the library method. The type of data used is secondary data. The preventive supervision was done by conducting a routine inspection to the Notary office to check the Notary protocol while curative supervision carried out in the form of sanctioning the Notary. The Honorable Discharge Proposal has not yet been executed since the Majelis Pengawas Pusat Notaris has not followed up the Majelis Pengawas Wilayah decision regarding the sanction. The main reason of the delay is the lack of good communication among the supervisory board, regardless the Majelis Pengawas Wilayah Notaris or the Majelis Pengawas Pusat Notaris. It is necessary for the supervisory institutions to sinergyze in order to ensure the protection of legal certainty. "

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yaitu membuat akta dengan namanya sendiri pada saat dirinya melaksanakan cuti. Atas pelanggaran tersebut, Notaris dan Notaris Pengganti diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat untuk dimintai keterangannya. Proses pemeriksaan berlanjut hingga pemberian sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat dari jabatannya sebagai Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017. Hingga penulisan ini disusun, belum ada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menindaklanjuti putusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut. Hal yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana bentuk implementasi dari fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris serta eksekusi putusan Majelis Putusan Wilayah berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian bersifat evaluatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan. Metode analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Implementasi bentuk pengawasan Notaris secara preventif dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan rutin kantor Notaris untuk memeriksa protokol Notaris sedangkan pengawasan secara kuratif dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi kepada Notaris. Eksekusi sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat belum dapat dilaksanakan karena Majelis Pengawas Pusat Notaris belum menindaklanjuti Usulan Pemberhentian dengan Hormat yang telah disampaikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penyebab utama terhambatnya proses tindak lanjut usulan pemberhentian Notaris ini adalah kurangnya komunikasi yang baik di antara Majelis Pengawas Pusat dengan Majelis Pengawas Wilayah. Sinergi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris sangatlah dibuthkan demi terjaminnya perlindungan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

---

This thesis discusses the violations committed by a Notary who made a deed with his own name during his leave. Regarding this violation, the Notary and Substitute Notary were examined by the Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat. The inspection process continues has led to the Decision Number 2/PTS/ Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 that sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. Until this thesis was compiled, there was no decision made by the Majelis Pengawas Pusat Notaris to follow up on the decision. The problem statements of this thesis are how is implementation of the Majelis Pengawas Notaris and the execution of the Majelis Pengawas Notaris decision which sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. The legal research method used is normative juridical. This writing is using normative juriducal method. The typology of this research is evaluative. The nature of the research is descriptive analytical. The technique of collecting data using the library method. The type of data used is secondary data. The preventive supervision was done by conducting a routine inspection to the Notary office to check the Notary protocol while curative supervision carried out in the form of sanctioning the Notary. The Honorable Discharge Proposal has not yet been executed since the Majelis Pengawas Pusat Notaris has not followed up the Majelis Pengawas Wilayah decision regarding the sanction. The main reason of the delay is the lack of good communication among the supervisory board, regardless the Majelis Pengawas Wilayah Notaris or the Majelis Pengawas Pusat Notaris. It is necessary for the supervisory institutions to sinergyze in order to ensure the protection of legal certainty."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Terdapat institusi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris salah satunya yaitu Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat setelah adanya laporan yang disampaikan Majelis Pengawas akan membentuk Tim Pemeriksa yang kemudian akan mengeluarkan putusan mengenai kasus yang dilaporkan. Terdapat kasus seorang Notaris yang diputus oleh putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung Nomor:01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018 yaitu pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan karena dianggap telah merangkap jabatan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu bagaimanakah kekuatan hukum dan pelaksanaan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya berkaitan dengan adanya rangkap jabatan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan bentuk yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, penulis menyimpulkan mengenai rumusan masalah yang ada yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya tidak memiliki kekuatan hukum dan pelaksanaan dari putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak memiliki akibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan dan tidak dapat dilaksanakan putusannya.

---

Notary is a General Officer authorized to make authentic deeds, in carrying out his position the Notary must act trustfully, honestly, thoroughly, independently, impartially and safeguard the interests of the parties concerned in legal actions. There are institutions that conduct supervision of Notary, one of which is the Supervisory Council. The Supervisory Council in acting must obtain a report in advance from the public after the report submitted by the Supervisory Council will form an Examining Team which will then issue a decision regarding the reported case. There was a case of a Notary who was decided by the decision of the Lampung Province Regional Supervisory Council Number: 01 / Pts / Mj.PWN Prov Lampung / III / 2018 which was a temporary termination of 3 (three) months because they were considered concurrent. Based on this background the author formulates a problem, namely how is the power of law and implementation of the decision of the Regional Supervisory Council that exceeds its authority with regard to the concurrent position by a Notary. The research method used is a normative juridical form and descriptive analytical research typology. The type of data used is secondary data collected by means of library research and the results of this research are descriptive analytical. After conducting further research, the author concludes that the formulation of the existing problem is that the Decision of the Regional Supervisory Council that exceeds its authority does not have legal force and the implementation of the decision cannot be carried out, then there is no legal effect on the Notary concerned and the decision cannot be implemented."

"Notaris merupakan profesi dibidang hukum terutama pemberian jasa pembuatan akta. Tesis ini membahas mengenai pengaturan ketentuan dan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris MPN dalam penjatuhan sanksi bagi Notaris atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan perbandingan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Studi Kasus Perbandingan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 03/Pts/Mj. PWN Prov. Sumatera Selatan/VIII/2014 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor 01/PTS/Mj. PWN. Prov. DKI. Jakarta/I/2015. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan ketentuan dan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris MPN dalam penjatuhan sanksi bagi Notaris atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia serta sanksi yang diterima oleh Notaris dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal membuat akta autentik yang melanggar Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah adanya suatu pemalsuan data yang dilakukan oleh Notaris maupun para pihak penghadap dalam membuat akta. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Undang-Udang Jabatan Notaris.

---

Notary is a profession in the field of basic law made service creation deed. This thesis discusses the regulation and procedure of inspection by the Notary Supervisory Board in the imposition of Notary Act on the disturbance of the Notary Law and the Code of Ethics of Indonesian Notary Bond and to determine the compliance by the Notary Regional Supervisory Board Case Study Comparison of Decision of Regional Supervisory Board Number 03 Pts Mj. PWN. South Sumatera VIII 2014 and Decision of Regional Supervisory Board Number 01 Pts Mj. PWN. Prov. DKI. Jakarta I 2015 . The problems involved in this thesis is how the determination of the provisions and procedures of the examination by the Notary Supervisory Board MPN in the imposition of the Notary Act on the disturbance of the Notary Position Law UUJN and the Code of Ethics of Indonesian Notary Bond and issued by the Notary from the Supervisory Board of Notary in the case of making an authentic deed relating to the Regulation of Notary Position. The research method used in this research is normative juridical with analytical descriptive research type. The type of data used in this study is secondary data with qualitative approach. The results of the research used in this thesis are the data of concentration which is done by Notary and the constituents in making the deed. Notary doing the thing that can be done in accordance with the Regulation of Notary Public Occupation."

"Kewenangan pokok Notaris ialah membuat akta autentik yaitu akta yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata, memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian mutlak. Disamping menjalankan kewenangan pokoknya untuk membuat akta autentik dan kewenangan-kewenangan lainnya, dewasa ini Notaris banyak memberikan jasa hukum di luar kewenangannya yang ditentukan dalam UUJN-P. Salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/Pts/Mj.PWN ProvSumateraSelatan/I/2016. Kasus ini bermula dari adanya permohonan dari pelapor kepada terlapor Notaris untuk melakukan pengurusan pembuatan sertifikat tanah. Dalam melakukan pengurusan tersebut, terlapor memposisikan dirinya sebagai seorang pribadi terlepas dari jabatannya sebagai Notaris. Tindakan terlapor tersebut menimbulkan pertanyaan apakah hal demikian diperbolehkan dan apakah dilakukan dalam kedudukannya sebagai Notaris ataukah sebagai pribadi ? Bagaimanakah prinsip perlekatan status jabatan Notaris dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut? Hal ini berkaitan dengan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban jika yang bersangkutan melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengurusan pembuatan sertifikat tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan analisis data kualitatif.Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa prinsip perlekatan status jabatan Notaris dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah oleh Notaris berdasarkan kuasa lisan adalah status jabatan Notaris tetap melekat pada diri Notaris yang bersangkutan dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah meskipun bukan merupakan kewenangannya sebagai Notaris. Tidak ada pemisahan antara status jabatan Notaris dan dirinya pribadi dalam hal perilaku sekalipun di luar pelaksanaan jabatannya. Sanksi yang diberikan terhadap Notaris sebagai tanggung jawab dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah berdasarkan kuasa lisan terbagi menjadi tiga yaitu sanksi administrasi berdasarkan UUJN-P, sanksi berdasarkan Perubahan Kode Etik Notaris, sanksi berdasarkan Perubahan Anggaran Rumah Tangga INI, dan sanksi dalam bidang perdata.

---

The main authority of Notary is to make an authentic deed that is a deed that pursuant to Article 1870 of the Civil Code, provide to the parties who made an absolute proof. Beside running the main authority to create an authentic deed and other powers, these days many Notaries provide legal services outside its authority specified in UUJN P. One example of this are in the Regional Supervisory of South Sumatera Province Verdict Number 001 Pts Mj PWN ProvSumateraSelatan I 2016 . This case starts from a request from the complainant to the reported Notary to carry out the land titling maintenance. In doing that maintenance, the reported position himself as a person regardless of his position as a Notary. The reported action raises the question whether such a case is allowed and what is done in his capacity as a Notary or himself How do the Notary office status bonding principle in land titling maintenance This relates to sanctions as a form of accountability if the relevant shirking its obligation to do the maintenance of land titling. The methods used in this research is the juridical normative,with data collection tools in the form of a study of the literature and analysis of qualitative data.Based on the research concluded that the the Notary office status bonding principle in land titling maintenance based on the spoken power of attorney is Notary official status remains inherent in the Notary personally along doing Land titling maintenance although not an authority as a Notary. There is no separation between the status of the Notary office and him personally in terms of behavior even outside of his authority. The sanction of the Notary as a responsibility in land titling maintenance based on spoken power of attorney are divided into three that are administrative sanctions based on UUJN P, sanctions based on Notary Code Amendment, sanctions based on INI Bylaw Amendment, and sanctions in the field of civil law."

"Sistem sanksi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan perilaku notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris, didasarkan kepada jenis sanksi yang menjadi kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dan jenis sanksi berdasarkan jenis pelanggaran norma hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi jabatan yang bersifat kumulatif tidak dikenal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. dan eksekusi sanksi teguran tertulis dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI sedangkan eksekus jenis sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan oleh Menteri. Ada tumpang tindih pengaturan jenis sanksi dan lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan Notaris yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik notaris yang bersifat internal (organisatoris) sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang menjatuhkan sanksi jabatan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris.Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah jenis sanksi yang bersifat kumulatif dan eksekui sanksi yang bersfat condemnatoir? Dengan menggunakan metode penelitian normatif, melalui pengaturan normative tentang sistem sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaanya, ditemukan adanya tumpng tindih (overlapping) jensi sanksi dan lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi, dan tidak adanya otonomi Majelis Pengawas Notaris yang seharusnya mandiri dan imparsialitas dengan ikut campur tangannya pemerintah dalam eksekusi sanksi

---

The system of sanctions in the supervision of the implementation of the position of a notary as regulated in the Law on Notary Office and the behavior of notaries as regulated in the Notary Code of Ethics, is based on the types of sanctions which are the authority of the official authorized to impose sanctions and types of sanctions based on the types of violations of legal norms formulated in article -Article of the Law on the Position of Notary Public. Office sanctions that are cumulative in nature are not recognized in the Law on Notary Position. and the execution of the written reprimand sanction is carried out by the Head of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, while the execution of the type of sanction of temporary dismissal or dismissal is carried out with disrespect by the Minister. There are overlapping arrangements for the types of sanctions and the institution authorized to impose sanctions on violations of the Notary's Code of Ethics, namely the Notary's Honorary Council which has the authority to impose sanctions for violations of the notary's code of ethics which are internal (organizational) while the Notary Supervisory Council has the authority to impose occupational sanctions for violations of the Notary's Code of Ethics. This research was conducted to answer the problem of types of cumulative sanctions and condemnatory sanctions. By using the normative research method, through the normative regulation of the sanction system regulated in the Notary Office Law and its implementing regulations, it is found that there is overlapping of sanctions and institutions authorized to impose sanctions, and there is no autonomy of the Notary Supervisory Council which should be independent. and impartiality by interfering with the government in the execution of sanctions"

"Majelis Pengawas Notaris memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pengawasan dan pembinaan yang dimaksud adalah terkait dengan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seorang Notaris dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT adalah berbeda karena peraturan yang mencakup hal tersebut juga berbeda. Pada praktiknya, kerap ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatan seorang PPAT, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Hal ini tentu saja menimbulkan perdebatan mengingat bahwa seorang Notaris yang merangkap sebagai PPAT merupakan satu subjek hukum yang sama tetapi menjalankan jabatan yang berbeda. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana keabsahan hukum penerapan sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang merangkap sebagai PPAT dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian akan berupa penelitian deskriptif analitis dimana mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan menganalisa permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang terkait.

---

The Notary Supervisor Council has the duty and authority to supervise and guide the Notary. The supervision and guidance is related to supervision of behavior and implementation of the Occupation of Notary. Based on the provisions of the legislation, a Notary may concurrently act as an PPAT. The implementation of the Occupation of Notary and PPAT is different because the regulations covering this matter are also different. In practice, errors are may occurs for PPAT to implement their duty, which is then followed up with examination by the Notary Supervisor Council. This of course raises a debate considering that a Notary who concurrently serves as a PPAT is one of the same legal subject but runs a different occupation. So that raises the question of how the legal validity of the law enforcement for Notary who concurrently as PPAT by the Notary Supervisory Board of Notaries and how the legal protection of the PPAT in carrying out his occupation. This research is in the form of juridical-normative research, while the data analysis method used is a qualitative method, with the type of data used in this study is secondary data obtained through library research. The results of the study will be in the form of analytical descriptive research which describes the problems that occur by analyzing problems which are then linked to legislation and legal theory and the implementation of related positive laws."