Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peran kepemimpinan Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat dalam penyelesaian konflik di Papua Barat sepanjang tahun 2011 sampai 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, MRP Papua Barat memiliki peran dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Papua Barat diantaranya konflik hak ulayat tanah adat Marga Anny, Konflik Ibukota Kabupaten Maybrat, kasus LNG Tangguh dan kasus Genting Oil. Kedua, MRP memiliki kendala dalam penyelesaian konflik diantaranya; belum ada Perdasus mengenai dana bagi hasil pengelolaan SDA, Belum ada Perdasus mengenai jaminan iklim investasi, dan terbatasnya kewenangan Majelis Rakyat Papua.

---

ABSTRACTThis Thesis discuss about The Role Of Papuan People rsquo s Assembly Of West Papua Province In The Context Of Conflict Resolution In West Papua Period 2011 2016. This research using descriptive method with qualitative approach. The conclusions are. Firstly, MRP West Papua had a role to settle up the problems in West Papua including Anny rsquo s customary land, Genting Oil and many more. Secondly, MRP had an obstacles to finish the conflict, there is no Perdasus to regulate investmenst in West Papua and limitary of authority of MRP to solve the conflicts."

"Internasionalisasi konflik Papua Barat merupakan hasil dari konflik masa lalu Indonesia dan Belanda di masa kemerdekaan yang di masa sekarang justru semakin meningkat di tingkat regional dan global. Peningkatan jumlah aktor di dalam proses internasionalisasi menjadi salah satu alasan mengapa internasionalisasi konflik Papua Barat terus meningkat. TKA berusaha mengidentifikasi dan membahas aktor-aktor internasional berdasarkan literatur-literatur akademis yang membahas mengenai internasionalisasi konflik Papua Barat untuk memahami bagaimana literatur melihat aktor-aktor di dalam internasionalisasi konflik Papua Barat. Sebagian besar literatur berfokus kepada aktor negara seperti Vanuatu, Papua Nugini dan Fiji dan hanya satu aktor non-negara, yaitu OPM. Kondisi tersebut salah satunya dijelaskan di dalam TKA karena adanya pengaruh state centric view di dalam Ilmu Hubungan Internasional yang mempengaruhi cara pandang penulisan mengenai konflik Papua Barat. Selain itu, dominasi Order Baru selama lebih dari tiga dekade di Indonesia juga tampaknya menyebabkan dominasi penulis asing dan celah waktu penulisan di dalam literatur internasionalisasi konflik Papua Barat.

---

The internationalization of the West Papua conflict is the result of past conflicts between Indonesia and the Netherlands in the independence era, which at present is increasing at the regional and global political level. The increasing number of actors in the internationalization process is one reason why the internationalization of the West Papua conflict continues to increase. TKA seeks to identify and discuss international actors based on academic literature discussing the internationalization of the West Papua conflict to understand how the literature looks at actors in the internationalization of the West Papua conflict. Most of the literature focuses on state actors such as Vanuatu, Papua New Guinea and Fiji, and only one non-state actor, OPM. One of the conditions is explained in the TKA because of the influence of the state-centric view in International Relations that affects the perspective of writing about the West Papua conflict. Besides, the dominance of the New Order for more than three decades in Indonesia also seems to lead to the dominance of foreign writers and the time gap of writing in the literature of internationalization of the West Papua conflict.

"

"Provinsi Papua dan Papua Barat memperoleh kewenangan otonomi khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001. Kewenangan otonomi khusus lebih luas dibandingkan otonomi daerah, bertujuan mengurangi kesenjangan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam rangka otonomi khusus, Pemerintah memberikan penerimaan khusus yang digunakan dalam empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan prioritas pada bidang pendidikan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, menggunakan metode analisa data berupa Cost Effectiveness Analysis serta menggunakan tehnik pemetaan hambatan untuk menjelaskan mengenai penyebab ketidakefektifan. Untuk menjelaskan pengaruh anggaran dana otsus terhadap tingkat pendidikan digunakan regresi dilakukan mengetahui pengaruh dana otsus terhadap tingkat pendidikan berupa angka melek huruf dan lama rata-rata sekolah. Sampai dengan tahun 2013, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberian dana dalam rangka otonomi khusus tidak efektif dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan berupa permasalahan dibidang keuangan maupun permasalahan dibidang pendidikan.

---

The provinces of Papua and West Papua has a special autonomy by Law No 21 of 2001 Special autonomy authority greather than local autonomy aimed to reduce the gap the provinces of Papua and West Papua By special autonomy Government gave a special reception that used for four areas education health infrastructure and people economic empowerment with priority in education This research is a qualitative and quantitative study use data analysis method of Cost Effectiveness Analysis and also use mapping barriers technique to explained the causes of the ineffectiveness The use of quantitative approaches such as regression is performed to know the influence of special autonomy fund to the level of education in the form of long literacy rate and average school Until 2013 showed that the policy grants in the framework of special autonomy is not effective in improving education in Provinces of Papua and West Papua It is caused by a number of issues such as the problems in the financial sector and the problems in education."

"Provinsi Papua Barat menempati urutan ketiga kasus tertinggi malaria di Indonesia. Jumlah kasus malaria positif malaria tahun 2020 berjumlah 254.050 kasus, yang meningkat pada tahun 2021 dengan 304.607 kasus. Terdapat beberapa faktor risiko terjadinya malaria seperti sosio demografi, factor lingkungan, maupun perilaku individu dalam pencegahan penularan penyakit malaria. Penelitian ini bertujuan untuk menilai determinan kejadian malaria di Provinsi Papua Barat, menggunakan sumber data Riskesdas Provinsi Papua Barat Tahun 2018 dengan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menggunakan uji statistik cox regresi terhadap 2.602 sampel di provinsi Papua Barat, dengan signifikansi statistik berdasarkan interval kepercayaan 95%. Hasil penelitian didapatkan prevalensi malaria di Provinsi Papua Barat sebesar 37,2%. Proporsi kejadian malaria paling banyak pada laki-laki 42,5%, usia ³ 5 tahun 37,4%, pendidikan terakhir £SMP/SLTP 37,5%, pekerjaan tidak berisiko 37,8%, tidak tidur menggunakan kelambu berinsektisida 41,2%, tidak menggunakan repelen, tidak menggunakan obat nyamuk 38,0%, menggunakan kasa pada ventilasi rumah 42,7%, memusnahkan barang-barang bekas berwadah 39,5%, tinggal di daerah perkotaan 46,5%, jenis sarana air utama yang digunakan untuk keperluan masak, kebersihan pribadi dan mencuci yang tidak berisiko 38,3% dan jenis sarana air utama yang digunakan untuk keperluan minum yang tidak berisiko 38,7%. Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin (PR 1,295; 95% CI 1,141-1,469) dan tipe daerah (PR 0,746; 95% CI 0,650-0,855). Serta faktor yang dianggap berhubungan dengan kejadian malaria yaitu tidur menggunakan kelambu berinsektisida PR 1,102;95% CI 0,965-1,258). Faktor jenis kelamin menjadi faktor yang paling mempengaruhi kejadian malaria yang memberikan resiko sebesar 1,295 terjadinya malaria pada laki-laki dibandingkan pada perempuan setelah dikontrol oleh faktor tipe daerah dan tidur menggunakan kelambu berinsektisida. Perlunya promosi, edukasi dan monitoring evaluasi penggunaan kelambu berinsektisida terutama pada masyarakat perkotaan dan kelompok berisiko (laki-laki)

---

West Papua Province ranks third in the highest cases of malaria in Indonesia. The number of positive malaria cases in 2020 totaled 254,050 cases, which increased in 2021 with 304,607 cases. There are several risk factors for the occurrence of malaria such as socio-demographic, environmental factors, and individual behavior in preventing the transmission of malaria. This study aims to assess the determinants of malaria incidence in West Papua Province, using the 2018 West Papua Province Riskesdas data source with a cross-sectional study design. This study used the cox regression statistical test on 2,602 samples in the province of West Papua, with statistical significance based on 95% confidence intervals. The results showed that the prevalence of malaria in West Papua Province was 37.2%. the highest proportion of malaria incidence was in males 42.5%, age ³ 5 tahun 37.4%, last education £ SMP/SLTP 37.5%, work not at risk 37.8%, did not sleep using insecticide treated nets 41.2 %, not using repellents, not using mosquito coils 38.0%, using gauze on house ventilation 42.7%, destroying used containerized 39.5%, living in urban areas 46.5%, the type of main water facility used used for cooking, personal hygiene and washing purposes which were not at risk 38.3% and the type of main water facility used for drinking purposes which was not at risk 38.7%. The results showed that there was a significant relationship between gender (PR 1.295; 95% CI 1.141-1.469) and area type (PR 0.746; 95% CI 0.650-0.855). As well as factors that are considered related to the incidence of malaria, namely sleeping using insecticide-treated nets PR 1.102; 95% CI 0.965-1.258). The gender factor is the factor that most influences the incidence of malaria which gives a risk of 1.295 for the occurrence of malaria in men compared to women after controlling for the type of area and sleeping using insecticide-treated mosquito nets. It is necessary to promotion, education, monitoring and evalution of the use of insecticide-treated nets, especially in urban communities and at risk group (men)."

"Disertasi ini, membahas tentang proses politik dalam perumusan dan distribusi anggaran Otsus-RESPEK yang diberlakukan Barnabas Suebu-Abraham Atururi sebagai gubernur di kedua provinsi paling Timur Indonesia. Pembagunan dari kampung/kelurahan ke kota merupakan inti gagasan dari kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK tersebut.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran utuh tentang kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK sebagai respon terhadap fenomena daerah. Dalam mengkaji dan menganalisis proses kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK teori utama yang digunakan adalah teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf serta konflik anggaran dari Irene Rubbin. Teori lain juga digunakan sebagai penunjang yaitu teori desentralisasi fiskal dari Mano Bird danVaillancourt, politik anggaran dari Aeron Wildavky dan Naomi Caiden, elit dari Zusanne Keller, Pareto dan Organski, kubus kekuasaan dari John Gaventa, pengawasan Pusat-Daerah dari Richard C.Crook dan James Manor, politik lokal dari Brian Smith, serta teori terakhir yang digunakan adalah politik etnis dari Clifford Geertz.Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan perspektif kualitatif dengan wawancara mendalam (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder). Selain itu untuk menganalisis serta mendeskripsikan gagasan kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK secara mendalam. Kesimpulan penelitian; Pertama, relasi kerja yang seimbang antara pemegang anggaran dan masyarakat tidak singkron; kedua, transparansi anggaran yang sesuai dengan regulasi manajemen kerja dan distribusi kekuasaan anggaran merupakan penghambat politik lokal di Papua dan Papua Barat. Temuan penelitian; pertama, kerjasama konstruktif dan berkesinambungan antara Pusat dan Daerah (Papua dan Papua Barat) belum maksimal terbangun sehingga menyebabkan sikap saling tidak percaya; kedua, anggaran merupakan sumber power interplay dan konsensus diantara penguasa Pusat dan Daerah saat proses politik kebijakan dirumuskan; ketiga, primordialisme tidak dapat dihindarkan dalam mengembangkan pengunaan anggaran Otsus-RESPEK. Implikasi teori dari penelitian ini mendukung teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf dan Konflik dari Irene Rubbin, yang menyatakan bahwa anggaran merupakan sumber perdebatan politik sebagaimana terlihat dalam kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK. Perdebatan politik tentang anggaran bila tidak teratasi akan mengancam keutuhan negara. Karena anggaran bukan saja menjadi sumber perdebatan tetapi juga sebagai sumber perlindungan masyarakat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan internasional. Hal ini, yang tidak diungkapkan oleh Rauf dan Rubbin dalam penelitian disertasi ini.

---

This dissertation discusses the political process in the budget formulation and distribution of RESPEK special autonomy (Otsus-RESPEK) which was enacted by Barnabas Suebu-Abraham Atururi as the governor of Papua and West Papua, two provinces in the easternmost part of Indonesia. The construction from villagesto cities was the core idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. The purpose of this study is to give a depiction of these policies as a response to the region.

In reviewing and analyzing the process of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics, several theories are used. Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of budget conflict are used as the main theory. The supporting theories are (1) Mano Bird's and Vaillancourt's theory of fiscal decentralization, (2) Aeron Wildavky's and Naomi Caiden's theory of budget politics, (3) Zusanne Keller's, Pareto's and Organski's theory of elite, (4) John Gaventa's theory of power cube, (5) Richard C. Crook's and James Manor's theory of Central-Local supervision, (5) Brian Smith's theory of local politics, (6) and Clifford Geertz's theory of ethnical politics. The method of this study is descriptive and analytical with a qualitative approach. Furthermore, this study uses in-depth interview (primary data) and literary review (secondary data) to analyze and describe thoroughly the idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics.

This study has two conclusions. First, a balanced professional relationship between the budget holders and the people are not in sync. Second, budget transparency which is congruent to the regulations of work management and distribution of budget power hinders the local political growth in Papua and West Papua.

There are three principal findings in this research. First, constructive cooperation and unity between the Central and Local (Papua and West Papua) is not yet at its maximum. As a result, doubt arose between the two. Second, budget is the source of power interplay and consensus amongst Central and Local authorities when the policies are being formulated. Third, primordialism cannot be avoided in the development of Otsus-RESPEK's budget usage.

The theoretical implication supports Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of conflict which states that budget is the source of political debates. This is evident in the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. If a political debate on budget is not overcome, it could threaten the nation's unity. This is due to the fact that budget is not only a source of conflict, but also the source of protection for people, regions, government, and international acknowledgement. These facts are not revealed by Rauf and Rubbin in this dissertation's research."

"Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL PT PLN Persero tahun 2017-2026 merencanakan pembangunan pembangkit listrik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah sebesar 1076 MW. Sebagian besar 976 MW dari pembangkit listrik tersebut adalah berbahan bakar gas yang pada tahap pertama akan dibangun terlebih dahulu pada 5 lokasi yaitu di Sorong, Manokwari, Biak, Nabire dan Jayapura dengan total kapasitas sebesar 385 MW. Gas yang akan digunakan untuk pembangkit tersebut adalah berasal dari lapangan BP Tangguh di selat Bintuni dalam bentuk cair LNG yang akan diangkut dengan menggunakan kapal ke setiap lokasi pembangkit.Untuk memperoleh biaya transportasi yang paling efisien maka dilakukankajian dan simulasi roundtripterhadap skema transportasi secara point to point, hub and spoke dan milk run.Berdasarkan hasil simulasi dan perhitungan terhadap skema transportasi LNG pada masing-masing lokasi pembangkitberdasarkan cafacity factor sebesar 0,6 maka diperoleh hasil bahwa yang paling efisien adalah dengan skema transportasi Milk-Run yaitu dengan menggunakan kapal LNG carrier dengan ukuran 25.000 m3 dengan durasi roundtrip selama 9 hari dan biaya transportasi sebesar 1.69 USD/MMSCF. Kapasitas storage pada masing-masing lokasi pembangkit adalah 12.500 m3 untuk lokasi Sorong, 6000 m3 untuk lokasi Manokwari, 5000 m3 untuk lokasi Nabire, 3500 m3untuk lokasi Biak serta15000 m3 untuk lokasi Jayapura. Sedangakan dengan skema transportasi point to point diperoleh biaya transportasi secara kumulatif sebesar 2.37 USD/MMSCF dan dengan skema transportasi Hub and Spoke diperoleh biaya sebesar 2.57 USD/MMSCF.

---

General Plan of Electric Power Supply RUPTL PT PLN Persero years 2017 2026 planned to build power plant in Papua Province and West Papua Province amounted to 1076 MW. Most of the power plants 976 MW are gas fired which will be built first in 5 locations in Sorong, Manokwari, Biak, Nabire and Jayapura with total capacity of 385 MW. The gas to be used for the plant is from the BP Tangguh field in the Bintuni Strait in liquid form LNG which will be transported by ship to the location of each plant. To obtain the most efficient transportation cost, a roundtrip review and simulation of transportation scheme is done on point to point scheme, hub and spoke and milk run.Based on simulation result and calculation of LNG transport scheme at each plant location based on cafacity factor of 0.6, it is obtained that the most efficient is with Milk Run transportation scheme that is by using LNG carrier ship with size 25.000 m3 with roundtrip duration during 9 days and transportation cost of 1.69 USD MMSCF. Storage capacity at each plant site is 12,500 m3 for Sorong location, 6,000 m3 for Manokwari location, 5,000 m3 for Nabire, 3,500 m3 for Biak location and 15,000 m3 for Jayapura location. While with the point to point transportation scheme, the cumulative transportation cost of 2.37 USD MMSCF and with the Hub and Spoke transportation scheme is 2.57 USD MMSCF."

"Tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di dunia, termasuk di Indonesia. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB, dengan menerapkan strategi DOTS. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, pelaksanaan strategi pengendalian TB nasional diprioritaskan pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan terutama yang belum memenuhi target penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan. Terdapat lima provinsi dengan TB paru tertinggi dan dua tertinggi yaitu Provinsi Jawa Barat (0.7%), Papua (0.6%). Akses pelayanan kesehatan pasien TB menunjukan ketidakmerataan, dimana hanya ada di wilayah perkotaan dan berada pada ekonomi tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ditemukan pasien TB yang tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan pasien TB dapat disebabkan oleh kondisi individu yang berbeda-beda serta adanya perbedaan kondisi fisik (geografis). Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan model spasial akses pelayanan kesehatan di provinsi Jawa Barat dan Papua.Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dan menggunakan data yang berasal dari Riset Kesehatan Dasar 2013. Lokasi penelitian di 2 provinsi yaitu di provinsi Jawa Barat dan provinsi Papua. Analisis penelitian dengan menggunakan regresi logistik untuk melihat pengaruh karakteristik individu terhadap akses pelayanan kesehatan dan analisis spasial statistik menggunakan Geographically Weighted Regression (GWR) untuk melihat spasial akses pelayanan kesehatan. Akses pelayanan kesehatan adalah pasien TB yang melakukan pemeriksaan dahak, foto rontgen dan mendapatkan obat anti TB.Akses pelayanan kesehatan pasien TB di provinsi Papua masih rendah. Karakteristik individu yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan adalah asuransi kesehatan, pekerjaan, menikah, mengetahui ketersediaan fasilitas kesehatan. Model spasial akses pelayanan kesehatan menghasilkan dua jenis variabel pembentuknya, yaitu adanya variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal adalah variabel yang mempunyai pengaruh unsur kewilayahannya terhadap akses pelayanan kesehatan, sedangkan variabel global merupakan variabel yang berpengaruh di tingkat provinsi.Masih rendahnya pasien TB yang melakukan akses pelayanan dapat disebabkan oleh sulitnya pasien TB dalam mencapai fasilitas kesehatan, terutama di wilayah dengan perbedaan geografis. Sehingga perlunya ada kebijakan dalam menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan pasien TB, yaitu dengan mulai memasukan tenaga kesehatan terlatih di bidang tuberkulosis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

---

Tuberculosis is a major public health problem in the world, including in Indonesia. Finding and curing the patients are the best way of preventing transmission of TB by implementing the DOTS strategy. Implementation of the national TB control strategy prioritized in remote, border and island especially TB patients who do not meet the target case detection and treatment success. There are two of provinces with the highest and second highest TB namely west Java province (0.7%) and Papua (0.6%). Accessibility to health services of TB patients showed inequality, which only exist in urban areas and at high economic status. The problem in this research is find the of TB patients who do not get accessibility to health services. Limited accessibility to health services of TB patients could be caused by conditions different individuals as well as differences in physical conditions (geographic). The purpose of this study is to setup a spatial model of accessibility to health services in the province of West Java and Papua.

This study used a cross-sectional design and data derived from the Basic Health Research in 2013 (RISKESDAS). Research sites in the provinces of West Java and Papua. Research analysis applied logistic regression to determine the effect of individual characteristics of accessibility to health services and statistical spatial analysis using the Geographically Weighted Regression (GWR) for a model of spatial accessibility to health services.

Accessibility to health care is the patient of TB sputum examination, x-rays and getting anti-TB. Accessibility to health services of TB patients in the province of Papua remains low. Individual characteristics that affect accessibility to health care are health insurance, employment, marriage, the availability of health facilities. Spatial models of accessibility to health services generate two types of constituent variables, the local variables and global variables. Local variables are variables that influence the spatial element of accessibility to health services, while global variables are variables that influence at the provincial level.

The low TB patients who do accessibility services may be caused by the difficulty in the of TB patients to health facilities, especially in the areas with geographical differences. Thus the need for a policy in preparing health facilities TB patients, i.e. to start entering trained health personnel in the field of tuberculosis in the entire health care facility."

"Indonesia adalah negara endemisitas filariasis yang tinggi (13.032 kasus pada tahun 2015) dan Papua Barat adalah provinsi tertinggi ketiga dengan filariasis (1.244 kasus). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan filariasis sebagai masalah kesehatan masyarakat global yang harus dihilangkan melalui pemberian obat massal (MDA) dengan memberikan diethylcarbamazine citrate (DEC) dan albendazole, dosis tunggal, setahun sekali dalam lima tahun berturut-turut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi cakupan MDA di Papua Barat pada 2015 dan untuk menganalisis hubungan antara tingkat endemisitas filariasis dan cakupan MDA. Sebuah studi cross-sectional dilakukan dengan menggunakan data peserta MDA yang telah direkam oleh Dinas Kesehatan Papua Barat (total sampling) pada tahun 2015. Data tersebut mencakup jumlah total populasi yang mengonsumsi obat MDA, populasi target dan total populasi di setiap kabupaten Papua Barat. Target cakupan MDA yang ditentukan oleh WHO adalah> 65% dari total populasi dan> 85% dari populasi yang ditargetkan. Hasil menunjukkan bahwa cakupan MDA di Papua Barat pada 2015 per total populasi adalah 35% dan per populasi target adalah 45,2%, tidak mencapai target WHO. Tingkat endemisitas filariasis dikaitkan dengan cakupan MDA; per total populasi (chi-square p <0,001) dan per populasi yang ditargetkan (chi-square p <0,001). Area dengan tingkat endemisitas filariasis yang lebih rendah memiliki persentase cakupan MDA yang lebih rendah daripada area dengan tingkat endemisitas filariasis yang lebih tinggi.

---

Indonesia is a country of high filariasis endemicity (13,032 cases in 2015) and West Papua is the third highest province with filariasis (1,244 cases). The World Health Organization (WHO) states filariasis as a global public health problem that must be eliminated through mass drug administration (MDA) by giving diethylcarbamazine citrate (DEC) and albendazole, a single dose, once a year in five consecutive years. This study aims to evaluate the scope of MDA in West Papua in 2015 and to analyze the relationship between the degree of endemicity of filariasis and MDA coverage. A cross-sectional study was conducted using MDA participant data that was recorded by the West Papua Health Office (total sampling) in 2015. The data includes the total population taking MDA drugs, the target population and the total population in each district of West Papua. The MDA coverage target determined by WHO is> 65% of the total population and> 85% of the targeted population. The results show that MDA coverage in West Papua in 2015 per total population was 35% and per target population was 45.2%, not reaching the WHO target. The degree of filariasis endemicity is associated with MDA coverage; per total population (chi-square p <0.001) and per targeted population (chi-square p <0.001). Areas with lower levels of filariasis endemicity have lower MDA coverage percentages than areas with higher levels of filariasis endemicity."

"Sejarah panjang opresi terhadap orang Papua memengaruhi cara pandang orang Papua mempersepsikan dirinya. Opresi terhadap identitas juga berdampak pada perempuan Papua. Perempuan Papua tidak hanya teropresi karena sejarah panjang kekerasan Negara dan struktural, tetapi berhadapan juga dengan kekerasan budaya terutama budaya patriarki. Patriarki yang melemahkan perempuan terjadi di ruang privat maupun publik, dan menempatkan perempuan pada posisi tersubordinasi. Akan tetapi, perempuan Papua tetap memiliki daya untuk berjuang dan mengambil keputusan di tengah kondisinya yang sulit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah hambatan struktural maupun kultural yang berpengaruh pada diri, komunitas, dan organisasi perempuan Papua. Penelititan ini juga bertujuan untuk melihat otonomi diri perempuan Papua dalam mensikapi situasi kultural dan struktural. Metode yang digunakan untuk menghimpun data penelitian ini yaitu melalui wawancara mendalam kepada empat orang perempuan dalam lembaga MRP, observasi pasif, dan studi literatur. Beberapa temuan dari penelitian ini antara lain: (1) Sekalipun perempuan dalam MRP menginternalisasi opresi dan subordinasi yang sangat memengaruhi mereka melalui nilai-nilai adat, tetapi mereka masih memiliki agensi untuk dapat memberdayakan dan memengaruhi orang lain. (2) Peran komunitas sangat memengaruhi perempuan dalam menentukan pilihan-pilihan mereka terkait keputusan otentik melalui pertimbangan-pertimbangan untuk berada di dalam lembaga MRP. (3) Perempuan dalam MRP menginternalisasi opresi dan subordinasinya melalui nilai-nilai adat sehingga memengaruhi pembentukan identitas mereka sebagai anggota MRP yang merupakan agen yang memiliki determinasi diri dalam membuat keputusan yang emansipatif untuk mendorong agenda-agenda dan persoalan perempuan Papua. Melalui gagasan Meyers, didapati bahwa sekalipun ada pikiran opresif dan subordinasi yang diinternalisasikan oleh perempuan, akan tetapi perempuan dalam MRP mampu melawan dengan cara mereka masing-masing. Sebab perlawanan itu merupakan bentuk determinasi perempuan dalam MRP yang secara otonom membuat keputusan-keputusan otentik mereka.

---

The long history of oppression against Papuans has influenced the way Papuans perceive themselves. Oppression of identity also affects Papuan women. Papuan women are not only oppressed because of the long history of state and structural violence, but also of cultural violence, especially patriarchal culture. Patriarchy disempower women in both private and public sphere and subordinate women’s position. However, Papuan women still have the power to struggle and make decisions in the midst of difficult conditions. Therefore, this study aims to examine the structural and cultural barriers that affect themselves, communities and their organization. This research also aims to see Papuan women's autonomy in responding to cultural and structural situations. The methods used to collect the research data were in-depth interviews with four women in the MRP institution, passive observation, and literature studies. Some of the findings from the study include: (1) Even though women in the MRP internalize oppression and subordination that greatly influence them through customary values, they still have the agency to empower and influence others. (2) The role of the community greatly influences women in determining their choices regarding decisions to consider when they are in the MRP institution. (3) Women in the MRP internalize oppression and its subordination through customary values so that their reporting of identity as members of the MRP is an agent who has self-determination in making emancipatory decisions to push the agendas and problems of Papuan women. Through Meyers' ideas, it was found that even though there were oppressive thoughts and subordination which were internalized by women, women in the MRP were able to fight in their own ways. Because resistance is a form of determination of women in the MRP who autonomously make their authentic decisions."

"Indonesia telah  menerapkan  kebijakan  desentralisasi,  tidak  saja  yang  berlaku  umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, tapi juga sudah mengadopsi desentralisasi asimetris, utamanya untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kebijakan desentralisasi asimetris ini, melimpahkan kewenangan yang lebih besar untuk fungsi tertentu kepada wilayah terkait, yang juga didukung melalui alokasi dana transfer Otonomi Khusus dari pemerintah pusat. Transfer Dana Otonomi Khusus ini telah berjalan belasan tahun dan akan segera berakhir pada 2022 (untuk Papua dan Papua Barat) dan 2028  (untuk  Aceh).  Transfer  Dana  Otonomi  Khusus  diantaranya  digunakan  untuk membiayai  program-program  pengentasan  kemiskinan  dan  pendidikan.  Kedua  hal tersebut merupakan dua indikator penting dalam capaian pembangunan daerah, terutama dikaitkan  dengan  kondisi  capaian  pembangunan  yang  relatif  belum  baik  apabila dibandingkang  daerah  lain  di  Indonesia.  Angka  kemiskinan,  secara  rata-rata  untuk periode 2015-2018, di ketiga daerah tersebut masih berada di atas rata-rata nasional, termasuk juga untuk partisipasi pendidikan khususnya di Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap angka kemiskinan dan Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP di Aceh, Papua, dan Papua Barat. Menggunakan regresi data panel, studi ini mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dan 11 kabupaten/kota di Papua Barat  pada tahun 2013-2018. Sedangkan Papua dilakukan pada 29 kabupaten/kota tahun 2015-2018. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus pada kabupaten/kota di Papua Barat secara signifikan berkorelasi dengan penurunan  angka kemiskinan, dan  peningkatan angka Partisipasi Murni jenjang SMP, namun studi ini belum menemukan korelasi yang cukup  kuat  untuk  konteks  Dana  Otonomi  Khusus  yang  diterima  kabupaten/kota di Papua dan Aceh.

---