Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang negara-negara Visegrad Group pada masa krisis Uni Eropa. Krisis-krisis yang dibahas adalah krisis ekonomi, krisis keamanan energi, dan krisis keamanan migrasi. Pertanyaan penelitian yang dianalisis dalam tesis ini adalah bagaimana upaya negara-negara Visegrad Group bertahan dari krisis-krisis Uni Eropa dan bagaimana pengaruh krisis-krisis tersebut terhadap politik domestik negara-negara Visegrad Group. Negara-negara Visegrad Group dikaji sebagai suatu negara berdaulat dan sebagai institusi sub-regional dalam Uni Eropa. Perspektif English School menjadi acuan utama dalam penulisan tesis ini. Kerangka teori yang digunakan adalah teori Sekuritisasi dari Barry Buzan dan teori Eropanisasi sebagai bagian dari teori integrasi Eropa.

---

The focus of this study is the Visegrad Group states at the time of the European Union crises. The crises covers economic crisis, energy security crisis, and migration security crisis. The purposes of this study are to explain the efforts of the Visegrad Group states to survive from the crises, and to analyze the effect of the crises on the domestic politics of Visegrad Group states. Visegrad Group states are examined as sovereign states and as sub regional institution in the European Union. English School perspective is the major view of this study. Theoretical frameworks that are used to analyze the research question are Securitization theory from Barry Buzan and Europeanization theory as a part of European integration theory."

"Tesis ini membahas family policies yang ditetapkan oleh Uni Eropa dan penerapannya di negara-negara anggota khususnya di wilayah Visegrad. Family policies yang dibahas dalam tesis ini terdiri dari empat kebijakan yaitu, cuti orang tua, tunjangan orang tua, tunjangan anak-anak dan ketersediaan layanan childcare. Kebijakan-kebijakan ini menjadi ranah kebijakan sosial yang menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya dalam tingkat keluarga. Negara-negara Visegrad menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004 dan harus menerapkan standar yang diberikan terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis penerapan kebijakan dengan melihat perspektif masyarakat Visegrad, khususnya perempuan. Hasil penelitian ini menjelaskan alasan mengapa family policies di negara-negara Visegrad belum dapat mengatasi permasalahan kependudukan di sana.

---

This thesis discusses about family policies and their implementation in the European Union and its member states, particularly in Visegrad countries. The family policies discussed consist of 4 policies; parental leave policy, parental benefits policy, children benefit and policy on childcare service. These policies belong to social policy which guarantees the social security of a family. The four Visegrad countries became the European Union member states in 2004, so that they have to implement the measures given on the policies related. This is a qualitative research which analyse the implementation of family policies from the perspective of Visegrad people, particularly women. This research explains about reasons why the family policies have not overcame the problems of population growth in Visegrad countries."

"ABSTRAKUni Eropa mengeluarkan komunikasi Eropa, tujuan wisata No. 1 di dunia guna memajukanindustri pariwisata. Program digitalisasi industri pariwisata merupakan salah satu bagian daripariwisata berkelanjutan. Pariwisata sendiri merupakan kegiatan lintas sektor yang menjadi bagiandari komoditas industri Uni Eropa. Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slowakia merupakanNegata Anggota Uni Eropa yang tergabung dalam organisasi Visegrad Group. Sektor pariwisatadi empat negara Visegrad Group masih mengejar ketinggalan dari negara-negara Eropa Barat.Pelaksanaan dan kebijakan pariwisata digital di setiap negara turut berperan dalam memajukanpariwisata mereka.

---

ABSTRACTEuropean Union issues communication Europe, the worlds No. 1 tourist destination to advancethe tourism industry. The tourism industry digitalization program is part of sustainable tourismprogram. Tourism itself is a cross-sectoral activity that is part of the European Union industrialcommodities. Poland, Hungary, the Czech Republic, and Slovakia are EU Member States that aremembers of the Visegrad Group. The tourism sector in the four Visegrad Group countries is stillcatching up with Western European countries. The implementation and policies of digital tourismin each country play a role in advancing their tourism."

"Visegrad merupakan kerja sama regional di Eropa Tengah. Negara-negara anggota tersebut adalah Ceko, Hungaria, Polandia dan Slovakia. Untuk mengkaji isu tersebut, penulis menggunakan teori geostrategi dalam menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi kerja sama keamanan Visegrad. Dengan teori geostrategi yang dipelopori oleh Colin S. Gray, penulis menemukan tiga 3 faktor pendorong kerja sama keamanan. Ketiga faktor kerja sama keamanan tersebut antara lain letak geografis Eropa Tengah terhadap InterEuropean Gas Pipeline, antisipasi Eropa Tengah terhadap ancaman Rusia dan pemutakhiran teknologi militer negara anggota Visegrad. Hasil dari penelitian ini adalah ketiga faktor tersebut mendorong kerja sama keamanan di Visegrad yang sejalan dengan pemahaman Colin S. Gray. Akhirnya, metode congruence digunakan sebagai metode penelitian. Metode ini menunjukkan relevansi yang kuat dalam menghasilkan penjelasan kerja sama keamanan Visegrad seperti yang diuraikan dalam beberapa literatur mengenai masalah yang dibahas.

---

Visegrad is a regional cooperation in Central Europe. The member countries are Czech, Hungarian, Polish and Slovak. To examine the issue, the authors use the theory of geostrategy in explaining the factors behind the Visegrad security cooperation. With the geostrategic theory pioneered by Colin S. Gray, the authors found three 3 factors driving the security cooperation. The three factors of cooperation include the European geographical location of the InterEuropean Gas Pipeline, Central European anticipation of the Russian threat and the upgrading of Visegrad member state military technology. The result of this research is the aforementioned factors drive the security cooperation in Visegrad as understood by Colin S. Gray. Finally, the congruent method is used as a research method. This method demonstrates strong relevance in generating an explanation of Visegrad security cooperation as in some literature on closed issues."

"Tesis ini menganalisis keberpihakan Uni Eropa terhadap Iran menyusul mundurnya Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai alasan yang berkontribusi terhadap keputusan Uni Eropa untuk berpihak pada Iran. Menggunakan Teori Ekspektasi Perdagangan yang dikembangkan oleh Dale C. Copeland, penelitian ini memetakan interaksi antara Uni Eropa, Iran, Amerika Serikat serta negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya menjadi faktor endogen dan eksogen yang berkontribusi terhadap keputusan Uni Eropa untuk berpihak pada Iran. Menggunakan metode kualitatif, dengan fokus analisis data sekunder yang dikumpulkan dari publikasi pemerintah termasuk penelitian-penelitian terdahulu mengenai JCPOA, tesis ini menemukan bahwa terdapat kepentingan politis dan komersial yang berusaha dicapai oleh Uni Eropa melalui kedekatannya dengan Iran. Hal ini kemudian mempengaruhi keberpihakan Uni Eropa terhadap Iran dalam JCPOA. Berdasarkan dari temuan tersebut, untuk mencapai kepentingannya dengan Iran, Uni Eropa harus mampu menunjukkan komitmennya dalam JCPOA dan memperluas cakupan instrumen perdagangannya dengan Iran, INSTEX, untuk menunjukkan efektivitasnya sebagai sebuah instrumen keuangan yang berkelanjutan.

---

The present work analyses European Union’s alignment with Iran following the withdrawal of the United States from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2008. This study was conducted to answer questions regarding the reasons that contributed to European Union’s decision to side with Iran. Using the Trade Expectation Theory developed by Dale C. Copeland, this study maps the interaction between the European Union, Iran, the United States, and other Middle Eastern countries into endogenous and exogenous factors that contribute to the European Union’s decision to side with Iran. This study adopts qualitative methods and focusing its analysis on secondary data collected from government publications, including previous studies on the JCPOA. Based on the analysis conducted, this study finds that there are political and commercial interest that the European Union is trying to achieve through its alignment with Iran. This then affects the European Union’s alignment with Iran in the JCPOA. Departed from these findings, to achieve its strategic interest with Iran, the EU must be able to demonstrate its commitment to the JCPOA and expand the scope of its trading instrument with Iran, INSTEX, to demonstrate its effectiveness as a sustainable financial instrument."

"Gagasan kaum neoliberalis bahwa single market Uni Eropa meningkatkan lapangan pekerjaan, harga lebih murah, terjadi spesialisasi produksi dan meningkatnya pekerja migran berimplikasi pada munculnya modus baru dalam pasar tenaga kerja yakni fleksibilitas yang memungkinkan perusahaan untuk mentransfer resiko bisnis kepada para pekerja. Keberadaan sistem kerja paruh waktu, shift dan kontrak tanpa jam kerja serta outsourcing menjadi persoalan pelik bagi pekerja, utamanya pekerja migran. Di Inggris, timbul persoalan sosial-ekonomi yang dialami pekerja migran. Akibat sistem kerja yang fleksibel dalam pasar tenaga kerja, pekerja migran mengalami prekariatisasi - kerentanan secara sosial-ekonomi laiknya eksploitasi dan teralienasi - dan bekerja dalam ketiadaan jaminan pekerjaan tetap dan ketiadaan jaminan dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis deterministik single market Uni Eropa yang menyebabkan terjadinya prekariatisasi terhadap pekerja migran di Inggris periode 2015-2018. Dengan menggunakan teori prekariatisme dari Guy Standing dan konsep Flexibility Labour Market sebagai landasan teoritis dan metode kualitatif eksplanasi dengan pendekatan interdisipliner ilmu, ditemukan bahwa single market Uni Eropa dan pasar tenaga kerja fleksibel merupakan skema kekuatan kapitalis untuk menguasai pekerja migran dengan cara membuat pekerja migran selalau dalam kondisi prekaritas sehingga dapat dieksploitasi dan teralienasi; bahwa mobilitas para pekerja migran dimaksudkan untuk mendorong produktifitas, profitabilitas perusahaan dan merangsang perdagangan Inggris; bahwa keleluasaan yang diperoleh perusahaan-perusahaan di Inggris untuk mengeksploitasi sebagai akibat mata rantai single market, menyebabkan pekerja migran selalu dalam posisi rentan tanpa adanya jaminan rasa aman dalam pekerjaan dan pendapatan serta hubungan sosial pekerja migran; bahwa pekerja migran digiring masuk ke dalam fragmentasi struktur ekonomi global sebagai homo sacer yang eksis berdasarkan kepentingan kekuatan kapitalis, bahwa kondisi prekaritas yang dialami pekerja migran memungkinkan penyatuan kesadaran sebagai suatu kelas sosial baru untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan neoliberalis yang mengeksploitasinya. Ini dapat menjadi semacam social text yang melekat kuat dalam memori sosial pekerja migran.

---

The neoliberalist idea that the single EU market increases employment, lower prices, specialization of production and increases in migrant workers implies the emergence of a new mode of labor market flexibility that allows companies to transfer business risks to workers. The existence of a part-time work system, shifts and contracts without working hours as well as outsourcing is a difficult problem for workers, especially migrant workers. In the UK, socio-economic problems arise for migrant workers. As a result of the flexible work system in the labor market, g, migrant workers experience precariatization - socio-economic vulnerability such as exploitation and alienation - and work in the absence of permanent employment security and insecurity in employment. This study aims to analyze the deterministic single market of the European Union which causes the precariatization of migrant workers in the UK for the 2015-2018 period. By using the theory of precariatism from Guy Standing and the concept of Flexibility Labor Market as a theoretical basis and qualitative method of explanation with an interdisciplinary approach, it is found that the single market of the European Union and the flexible labor market are schemes of capitalist power to dominate migrant workers by making migrant workers always in precarious conditions so that they can exploited and alienated; that the mobility of migrant workers is intended to boost productivity, company profitability and stimulate UK trade; that the flexibility that British companies have to exploit as a result of the single market link, leaves migrant workers in a vulnerable position without guarantees of security in employment and income as well as migrant workers' social relations; that migrant workers are led into the fragmentation of the global economic structure as ‘homo sacer’ that exist based on the interests of capitalist power, that the conditions of pre-employment experienced by migrant workers allow the unification of consciousness as a new social class to fight against the capitalist forces exploiting them. This possibility becomes a kind of social text that is always firmly attached to the social memory of migrant workers."

"Tesis ini memberi fokus pada dinamika negara-negara Visegrad selama pandemi covid-19 dalam konteks studi regionalisme melalui perspektif komunikasi publik. Penelitian Tesis ini dilakukan untuk menganalisis upaya Negara-negara Eropa Tengah yang tergabung dalam aliansi Visegrad, yaitu Hungaria, Slovakia, Ceko, Polandia dalam menghadapi ancaman Pandemi dengan menganalisis latar belakang pembentukan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Uni Eropa namun dirasa kurang maksimal dalam mengantisipasi dampak yang terjadi atau mencegah dampak yang datang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen Uni Eropa, Aliansi Visegrad, Dokumen Negara, jurnal, surat kabar, artikel buku, video yang resmi dan legal. Penelitian ini merupakan penelitian multi disiplin dengan menggunakan Teori Keamanan Kawasan Barry Buzan dan Teori Komunikasi Risiko Petra Dickmann. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di keempat negara tersebut, penanganan COVID-19 dipimpin oleh pemerintah pusat, dengan melibatkan kementerian terkait, termasuk kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Dalam komunikasi risiko, Hungaria, Slovakia, Ceko, Polandia, strategi komunikasi pandemi pemerintah hampir sepenuhnya didominasi oleh prioritas politik partai yang berkuasa, menyelamatkan koalisi yang berkuasa dengan merekonstruksi pemerintah sehingga tidak berjalannya komunikasi risiko yang menyebabkan meningkatnya kasus Covid-19 pada gelombang kedua. Dalam penelitian ini diharapkan menjadi pengayaan khasasnan pada negara-negara visegrad yang belum banyak dilakukan oleh peneliti lain

---

This thesis focuses on the dynamics of the Visegrad countries during the covid-19 pandemic in the context of the study of regionalism through the perspective of public communication. This thesis research was conducted to analyze the efforts of Central European countries that are members of the Visegrad alliance, namely Hungary, Slovakia, Czech, Poland in dealing with the threat of a Pandemic by analyzing the background of the policy formation that has been carried out by the European Union but is considered less than optimal in anticipating the impacts. occur or prevent future impacts. This research is a qualitative research using secondary data from European Union documents, the Visegrad Alliance, State Documents, journals, newspapers, book articles, official and legal videos. This research is a multi-disciplinary research using Barry Buzan's Regional Security Theory and Petra Dickmann's Risk Communication Theory. The conclusion of this study is that in these four countries, the handling of COVID-19 is led by the central government, involving the relevant ministries, including the ministry responsible for the health sector. In risk communication, Hungary, Slovakia, Czech, Poland, the government's pandemic communication strategy is almost completely dominated by the political priorities of the ruling party, saving the ruling coalition by reconstructing the government so that the risk communication does not work, which led to an increase in Covid-19 cases in the second wave. In this study, it is hoped that this will be an enrichment of distinctiveness in Visegrad countries that has not been done by many other researchers."

"Penelitian ini membahas alasan Uni Eropa sebagai anggota tetap di dalam forum G20, terutama penekanan pada mamfaat yang diperoleh oleh Uni Eropa melalui G20. Teori yang digunakan untuk meneliti Keanggotaan Uni Eropa di G20 adalah teori interdependensi kompleks, teori efek domino dan konsep global governance. Penelitian ini menemukan bahwa pada saat berdirinya dan pada saat transformasi Uni Eropa di G20, adalah respon dari krisis keuangan yang dinilai ber-efek domino terhadap ekonomi global. Uni Eropa dengan anggota G20 lainnya dinilai mempunyai kemampuan dan memiliki interdependensi untuk berkerjasama menyelesaikan krisis dan mencegah efek domino. G20 dalam perkembangannya, berkembang menjadi global governance khususnya dalam tatanan ekonomi dunia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Uni Eropa semakin mendapat tempat sebagai aktor global melalui G20 untuk mewujudkan visi Effective Multilateralism berbasis nilai, berperan dalam mengembangkan manajemen keuangan dunia dan meningkatkan keuntungan perdagangannya.

---

This study analyses the permanent membership of European Union in G20, especially its benefit as a member of G20. Theory used in this study consists of interdependence complex and domino effect theories and global governance concept. This study finds out that the establishment and transformation of European Union within G20 are the response toward domino effect in global financial crisis. European Union and other member of G20 are considered having the ability and interdependence to cooperate solving the crisis and prevent the domino effect. G20 thrives to be a global governance, specifically in world economic order. Finally, this study concludes that by way of G20, European Union becomes one of the promising global actors that helps actualising value based Effective Multilateralism vision, develops world financial management and enhances its trading profit. "

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Indonesia dalam negosiasi perdagangan bebas Uni Eropa (UE) dengan negara-negara Asia Tenggara, yang dilihat dari perspektif UE. Pertanyaan pendahuluan dari penelitian ini adalah mengapa UE menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Asia Tenggara. Sementara itu, pertanyaan penelitian utama dari tesis ini adalah mengapa Indonesia hanya menjadi negara keenam di Asia Tenggara yang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan UE dan bukan yang pertama. Metode penelitian tesis ini adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan studi kasus, dalam hal ini negosiasi perdagangan bebas UE-Asia Tenggara. Metode pengumpulan data utama menggunakan teknik studi pustaka yang dikumpulkan dari buku, artikel, laman berita, dan laman resmi dari organisasi-organisasi terkait. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Cross-Regionalism yang dikemukakan oleh Mireya Solís dan Saori N. Katada (2007). Faktor regional yang membuat UE melakukan perjanjian perdagangan bebas (FTA) lintas kawasan antara lain kondisi ekonomi internal yang terpuruk; kemunculan kekuatan-kekuatan ekonomi baru, terutama Tiongkok, yang menyaingi UE; kemajuan ekonomi dari keenam negara Asia Tenggara yang jauh lebih baik dari UE; kondisi perdagangan barang yang tidak menguntungkan dengan ASEAN; dan kebijakan politik UE. FTA lintas kawasan merupakan upaya UE untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya, mencegah terjadinya pengalihan perdagangan (trade diversion), dan menjadi kekuatan normatif. Faktor regional yang menyebabkan Indonesia tidak menjadi prioritas bagi UE adalah kondisi ekonomi Indonesia yang tidak lebih baik dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina; hubungan ekonomi UE-Indonesia yang menurun; isu-isu keberlanjutan (sustainability); dan minimnya hubungan UE-Indonesia. Kemudian, motif yang memengaruhi UE untuk melakukan FTA lintas kawasan adalah motif pengaruh (leverage), yaitu untuk mempromosikan nilai-nilai UE, sehingga terbentuk like-minded countries. Motif ekonomi dan motif pengaruh (leverage) merupakan alasan yang menyebabkan Indonesia tidak menjadi mitra negosiasi FTA bilateral pertama dan hanya yang keenam. Tampaknya kedua alasan ini memengaruhi UE dalam penentuan mitra FTA, sedangkan motif keamanan dan diplomasi tidak memengaruhinya. Hal ini menunjukkan bahwa motif keamanan dan diplomasi (politik) diabaikan oleh UE. Dalam memilih mitra FTA, nilai-nilai yang diusung UE kalah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonominya.

---

This thesis aims to analyze Indonesia's position in the Free Trade Agreement (FTA) negotiations between the European Union (EU) and Southeast Asian countries as seen from the EU's perspective. The preliminary question of this thesis is why the EU negotiated FTAs with Southeast Asian countries. Meanwhile, the primary research question is why Indonesia became the sixth country in Southeast Asia to negotiate a bilateral FTA with the EU instead of the first. The research method of this thesis is a qualitative analysis using a case study, which is the EU-Southeast Asia FTA negotiations. The majority of the data collected in this thesis is collected from books, articles, news pages, and official pages from related organizations. To answer the research question, the researcher uses Cross-Regionalism theory put forward by Mireya Solís and Saori N. Katada (2007). Regional factors that have led the EU to conduct cross-regional FTA ​​are internal economic slump; the emergence of new economic powers, notably China, that rival the EU; economic improvement of the six Southeast Asian countries which is much better than the EU; unfavorable trade in goods with ASEAN; and EU political policy. Cross-regional FTA is EU's effort to improve its economic condition, prevent trade diversion, and become a normative power. Regional factors that have caused Indonesia not to become a priority for the EU are Indonesia's economic condition that was no better than Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, and the Philippines; the decline of EU-Indonesia economic relation; sustainability issues; and the lack of EU-Indonesia relation. Furthermore, the motive that influences the EU to conduct cross-regional FTA ​​is leverage motive, namely to promote EU values, so that like-minded countries are formed. Economic motive and leverage motive were the reasons why Indonesia was not the first and only the sixth bilateral FTA negotiating partner. It seems that both of these reasons influenced the EU in determining its FTA partners, while security and diplomacy motives did not influence the EU. This shows that security and diplomacy (politics) motives were disregarded by the EU. In choosing FTA partners, the values promoted by the EU lose out when it comes to its economic interests."

"Dalam ilmu Hubungan Internasional, terdapat perdebatan mengenai relevansi peran negara dalam era globalisasi ekonomi. Skripsi ini berkontribusi dalam perdebatan tersebut dengan menganalisis peranan negara pada industri PV surya Tiongkok khususnya pada tahun 2011-2018. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan studi literatur yang didukung dengan wawancara dan menggunakan konsep developmental states dan kebijakan energi terbarukan sebagai alat analisis. Menguatnya industri PV surya Tiongkok dalam waktu singkat, khususnya pada mata rantai midstream, membawa ancaman bagi negara-negara Barat yang telah lebih dahulu menguasai teknologi industri energi surya. Oleh karena itu, dengan dasar bahwa kebijakan energi surya Tiongkok menciptakan persaingan yang tidak adil, Amerika Serikat pada tahun 2011 menginisiasi perang dagang dengan Tiongkok dan kemudian diikuti Uni Eropa pada tahun 2012. Menghadapi implikasi perang dagang, secara garis besar strategi Tiongkok adalah meningkatkan daya saing produk PV surya mereka dan memperluas pasar, baik domestik maupun internasional. Strategi ini dituangkan dalam tiga jenis kebijakan, yakni regulatory mandate. direct financial support, dan market-based instrument. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri PV surya Tiongkok sesuai dengan model pembangunan developmental states dengan peranan pemerintah yang kuat, baik pemerintah pusat maupun daerah

---

One of the great debates in the study of International Relations is the relevance of the state’s role the era of economic globalization. This thesis contributes to the debate by analyzing the role of the state in China's solar PV industry, especially in 2011-2018. This study uses qualitative methodology with literature studies supported by interviews, with the concept of developmental states and renewable energy policies serving as analytical tools. The success of China's solar PV industry within short period, especially in the midstream chain, poses a threat to Western countries that first mastered the solar PV technology. Therefore, on the basis that China's solar energy policy creates unfair competition, the United States in 2011 initiated a trade war with China and was then followed by the European Union in 2012. Facing the implications of the trade war, China's strategy in general is to increase the competitiveness of their solar PV products and expanding their markets, both domestic and international. This strategy is implemented with three types of policies, namely the regulatory mandate, direct financial support, and market-based instruments. In general, it can be concluded that the development of China's solar PV industry is in line with the developmental states theory, with a strong role of government, both central and local governments.

"