Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah susun Angke merupakan perumahan alternative dalam rangka penataan lingkungan permukiman kumuh dan efisiensi lahan yang makin terbatas dan mahal, serta adanya tuntutan kebutuhan perumahan bagi penduduk dalam jumlah besar. Pemberdayaan pemuda yang belum optimal menjadi masalah awal dalam meningkatnya jumlah angka kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas di Jakarta khususnya dirumah susun, hal tersebut menjadi kekuatiran dalam meminimalisir angka kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik wawancara mendalam interview indepth, observasi partisipasi dengan mengumpulkan data baik sekunder maupun primer dan menganalisis data program pemberdayaan pemuda. Hasil penelitian ini akan lebih mengoptimalkan dalam evaluasi program pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas pemuda, sehingga pemuda akan lebih berdaya dan produktif dalam membangun kreatifitas dan kemandirian dalam menjalankan program. Walaupun belum optimal pemerintah dan komunitas pemuda dalam melakukan evaluasi program pemberdayaan, tetapi evaluasi itu masih dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas program kepemudaan.

---

Angke flat is an alternative housing in manajing the inveronment of the slum area and to make efficient of the land, couse the land get more exfensive as well as the almands of the housing needs of the population in large numbers. Youth empowerment that has not been optimal being a problem at first in the growing number of the poverty, unemployment and crime in Jakarta. Especially at Angke Tambora the flats. It is aconcern in minimizing the number of poverty. The method used in this research is descriptive qualitative technique with in depth interviews, observation of participation by collective data both secondary and primary and analyze data on youth empowerment program.

The result of the research will further optimize in evalution the program empowering of youth conducted by government and youth community, so that youth will be more empowered and productive in developing creativity and in dependence in running the program. Although, it not optimal government and youth community in doing evaluation the empowerment program but the evaluation is still being done in aneffort to emprove the quality of the youth program."

"Pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan konsep pemberdayaan atau penguatan potensi (empowerment) masyarakat yang meletakkan individu sebagai subjek dan memberi ruang partisipasi penuh mereka ke dalam sebuah program pemberdayaan itu sendiri. Inisiatif kreatif dari masyarakat merupakan sumber daya paling utama. Partisipasi mereka mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi program.Pemberdayaan nelayan melalui bantuan paket bergulir sarana penangkapan ikan di Muara Angke merupakan salah satu program dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan pra sejahtera di Muara Angke.Evaluasi program bertujuan untuk mempelajari apakah program mencapai tujuan dan bagaimana program mencapai tujuan dan untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan program, keluaran. manfaat dan dampak dari program pemberdayaan yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program selanjutnya.Metode analisa berpikir logis (logical framework analysis) dengan melihat input, output, outcome dan impact bertujuan untuk melakukan penyesuaian/sinergi antara berbagai elemen tersebut agar terjadi suatu keselarasan antara aktifitas yang dilakukan dengan tujuan program, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan prosedur dan kesalahan sasaran.Hasil evaluasi program pemberdayaan melalui analisa input hingga impact menunjukkan kekuatan program pemberdayaan adalah nelayan mempunyai kesempatan untuk memiliki sarana penangkapan yang berimplikasi kepada peningkatan kepercayaan diri (self confidients) nelayan. Hal ini penting karena mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan bukan saja terkait dengan masalah penopang hidup (life sustenance), melainkan juga dengan masalah harga diri (self esteem) dan kebebasan (freedom). Semua itu dimaksudkan agar orang miskin itu bisa menjadi lebih manusiawi (in order to be more human).Adapun kelemahan program pemberdayaan ini adalah 1) perencanaan program tidak partisipatif, hal ini ditunjukkan dengan minimnya partisipasi masyarakat nelayan dalam setiap penentuan tahap proyek, mulai dan perencanaan hingga implementasi, 2) Input dan aktivitas program yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas tidak mendapat prioritas, dan 3) Implementasi program kurang komprehensif, baik dengan program lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan nelayan di Jakarta, maupun program pasca proyek. Salah satunya ditunjukkan dengan tidak adanya fasilitator lokal yang seharusnya memfasilitasi pengembangan komunitas nelayan setelah program berjalan."

"Sebagai Ibukota negara Republik Indonesia, DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk yang besar tentu menyisakan berbagai masalah sosial. Pemuda dengan potensinya yang besar diharapkan dapat memberikan pembaruan dan perubahan terhadap permasalahan yang terjadi. Kerelawanan merupakan sumbangan masyarakat bagi pembangunan masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang kuat dapat dipastikan memiliki tingkat kerelawanan yang tinggi. Kerelawanan pun memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Pemuda menggambarkan sebuah potensi besar dalam pembangunan. Terdapat kebutuhan yang mendesak dalam membangun potensi ini, yang melibatkan partisipasi pemuda termasuk kerelawanan. Tesis ini bertujuan untuk menggali pengembangan pemuda dalam organisasi kerelawanan yang dilakukan di organisasi massa, Masyarakat Relawan Indonesia dan organisasi bentukan pemerintah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Berdasarkan penelitian melalui pendekatan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa keterlibatan pemuda dalam organisasi kerelawanan MRI mencapai 85% - 90%, sedangkan keterlibatan pemuda dalam PNPM Mandiri Perkotaan hanya mencapai 2%. Sedikitnya keterlibatan pemuda di PNPM MP disebabkan karena kurangnya kapasitas fasilitator pendamping dalam melakukan pendekatan dengan pemuda/ komunitas kepemudaan dan tidak dilibatkannya pemuda dalam kegiatan fase pembelajaran. Berkebalikan dengan PNPM MP, MRI menggunakan media promosi sosial media sebagai pendekatan kepada pemuda. Selain itu, pelibatan yang dominan bagi pemuda pada kegiatan kerelawanan mendorong relawan pemuda tersebut merasa memiliki saran aktualisasi dan pengembangan diri. Selain itu, pemuda menjadi merasa tertantang dan memiliki tanggung jawab yang besar. Keterlibatan relawan pemuda yang tinggi menyebabkan gerakan kerelawanan akan semakin bergerak cepat dan luas, sehingga masyarakat yang mandiri dan sejahtera akan tercapai.

---

As the capital of the Republic of Indonesia, Jakarta has a large population so that leaves many social problems. Youth with great potential that is expected to provide inovations and changes to the problems that occurred. Voluntary give contributions for the development of civil society. Strong civil society is certain to have a high level of volunteerism. Volunteerism also has a huge influence on a country's economic condition. Youth described a huge potential for development. There is an essential need to build this potential, which involves the participation of youth including volunteerism. This thesis aims to explore the development of youth in volunteer organizations conducted in mass organizations, Community Volunteer Indonesian and government organization, the National Program Community Empowerment of Independent Urban.

Based on a qualitative research approach, the conclusion that youth involvement in voluntary organizations MRI was 85% - 90%, while youth involvement in PNPM MP only reached 2%. At least the youth involvement in PNPM MP due to lack of capacity of the facilitator in engaging with young people/ youth community and youth involvement in the activities of the learning phase. Otherwise to PNPM MP, MRI uses social media as a promotional media approaches to youth. In addition, the dominant involvement for youth in volunteer activities that encourage youth volunteers have suggestions feel actualization and self-development. In addition, youth are challenged and have a great responsibility. High involvement of youth volunteers led volunteer movement will increasingly move quickly and widely, so that an independent and prosperous society will be achieved."

"Setelah program konversi minyak tanah ke LPG, Pemerintah melanjutkan program diversifikasi energi dengan memanfaatkan gas bumi yang tersedia di dalam negeri untuk kepentingan rumah tangga. Pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar rumah tangga saat ini terkendala dengan mahalnya biaya infrastruktur jaringan pipa, sehingga ketika ditawarkan kepada pihak swasta, tidak ada yang tertarik untuk mengembangkannya. Sebagai utilitas publik sudah seharusnya pemerintah ikut campur dan melibatkan diri dalam penyediaannya melalui konsep Public Service Obligation (PSO). Persoalannya, sebandingkah manfaat yang akan diperoleh dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk investasi, pemeliharaan untuk pemeliharaan jaringan dan keberlanjutan pengelolaannya. Atas dasar itulah, maka tesis ini mengambil pokok bahasan kajian kelayakan pembangunan jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga pada Rumah Susun Tambora Jakarta Barat sebagai studi kasus. Analisis dimulai dengan melihat potensi demand dengan metode survei. Selanjutnya manfaat dan biaya dihitung yang menjadi dasar analisis manfaat biaya (Cost Benefit Analysis) dengan menggunakan Benefit-Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV), dan Internal Rate of Return (IRR) serta WACC dengan tiga (3) skenario dan tiga (3) simulasi volume pemakaian. Skenario pertama adalah jaringan gas oleh pihak swasta. Skenario 1 pada simulasi volume pemakaian 23m3/bulan/RT dihasilkan layak investasi karena karena BCR > 1, nilai NPV yang positif, dan nilai IRR-nya di atas nilai WACC 11%. Strategi dengan Skenario 2 dimana jaringan gas dibangun pemerintah dinilai layak pada tingkat pemakaian di semua simulasi pemakaian (12 m3/bulan, 16 m3/bulan, dan 23 m3/bulan). Skenario 3 menunjukkan 1) jika pemakaian rata-rata hanya mencapai 12 m3/bulan, maka harga gas bumi minimal adalah Rp5357,61 atau diperlukan pelanggan sejumlah 2.629 unit; 2) jika pemakaian mencapai 16 m3/bulan, maka harga gas bumi minimal adalah Rp. 4.254,51 atau diperlukan pelanggan sejumlah 1.879 unit; dan 3) jika pemakaian dapat mencapai 23 m3/bulan, maka harga gas bumi minimal adalah Rp3.073,54 atau diperlukan pelanggan sejumlah 1.220 unit.

---

Following the kerosene-to-LPG conversion program, the Government is continuing its energy diversification program by utilizing natural gas available domestically for household purposes. Utilization of natural gas for household fuel is currently constrained by the high cost of pipeline infrastructure, thus when offered to the private sector, no one is interested to develop it. As a public utility the government should intervene and involve itself in its provision through the concept of Public Service Obligation (PSO). The problem is, will the benefits obtained bigger than the cost to be spent on investment, maintenance for network maintenance and sustainability of its management. On this basis, this thesis takes the subject of the study of the feasibility of developing natural gas network for Households in Tambora Flats of West Jakarta as a case study.The analysis begins by looking at potential demand with survey methods. Further benefits and costs are calculated on the basis of cost benefit analysis using Benefit-Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV), and Internal Rate of Return (IRR) and WACC with three (3) scenarios and Three (3) simulated usage volume.The first scenario is a private gas network. Scenario 1 on the simulated usage volume of 23m3 / month / RT is eligible for investment because of BCR> 1, positive NPV value, and IRR value above WACC value 11%. Strategy with Scenario 2 where the government built gas network is feasible at the usage level in all simulation usage (12 m3 / month, 16 m3 / month, and 23 m3 / month). Scenario 3 shows 1) if the average usage reaches only 12 m3 / month, then the minimum gas price is Rp5357,61 or required by 2,629 units of subscribers; 2) if the usage reaches 16 m3 / month, the minimum gas price is Rp. 4,254,51 or subscribers required of 1,879 units; And 3) if usage reaches 23 m3 / month, the minimum gas price is Rp3,073,54 or 1,220 subscribers required."

"Pemuda merupakan elemen terpenting dari pondasi bagi setiap Negara, tak terkecuali di Indonesia. Banyak sudah sejarah besar bangsa Indonesia merupakan hasil dari kontribusi dan peran serta pemuda mulai dari peristiwa kebangkitan Indonesia, Sumpah Pemuda, peristiwa kemerdekaan sampai pada gerakan mahasiswa dan pemuda pada reformasi tahun 1998. Semua peristiwa-peristiwa diatas mencatatkan sejarah pergerakan pemuda di Indonesia dengan tinta emas. Sedangkan DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia, dimana segala pusat aktivitas ekonomi, politik bangsa Indonesia dan segala macam kejadian-kejadian besar diawali dari Jakarta. Setiap gejolak yang terjadi baik secara politik maupun ekonomi yang te!jadi di Jakarta akan sangat berdampak bagi stabilitas nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemuda dan Jakarta merupakan dua hal yang sangat strategis dan menarik untuk dikajL Untuk itu dalam mensikapi fenomena diatas perlu adanya arah pemberdayan pemuda yang tepa!dalam menggali potensi pemuda sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana karakter dan potensi yang dimiliki oleh para penuda yang aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), karena memang pemuda-pemuda inilah yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Juga bagaimana program dan kebijakan pemerintah sela.ma ini dan strategi pemberdayaan pemuda kedepan. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama ini perannya sangat membantu dalam pemberdayaan pemuda di DKI Jakarta ini, meskipun dirasakan perannya belum secara optimal. Untuk itu kedepan diperlukan strategi yang lebih baik dan matang dalam perencanaan prograrnnya yang tentu disesuaikan dengan kemampuan pengurus dan OKP masing-masing. Dalam menjalankan strategi pemberdayaan pemuda, OKP di DKI Jakarta perlu melakukan tiga langkah yaitu : proses penyadaran, proses pengkapasitasan dan proses pemberdayaan. Dari penelitian, Proses pemberdayaan terhadap pemuda, sudah beljalan namun dirasakan kurang optimal. Strategi kedepan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan pemuda : menjalin kerjasama dengan instansi dengan lebih massif; untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak OKP, senantiasa menyebarkan nilai­ nilai OKP kesemua pengurus dan anggota organisasi, meningkatkan kesolidan internal organisasi, memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan pemuda dan rnasyarakat.

---

The youth is an important element of the national foundation in every country, included Indonesia. Many historical events of this country which have been the result of the contribution and participation of its youth, from the resurgence of Indonesia, the Youth Declaration, the Independence of Indonesia to the student and youth movement in the Reformation in 1998. Those events underlining the importance of the youth movement history in Indonesia Jakarta is the capital city of the Republic ofindonesia, in which all of the economy and politic activities are centralized and many significant events were begun in this city. Every dynamic which happen in either politic or economy in Jakarta will affect the national stability. Therefore, it can be concluded that the youth and Jakarta are two strategic and interesting things to be discussed. For this reason, it is needed an appropriate direction of the youth empowerment in digging out the youth's potencies based on their characteristics. This research is focused on how the characteristics and potencies of youth who are active in the youth organizations. Since in the future, they will be the leader of this country. It is also analyzed the role of the government program and policies, and also its strategy in the empowerment of the youth. The youth organizations actually have supported the youth empowerment in Jakarta but their role has not been optimum yet. Furthermore, in the future, it is needed a better and well-planned strategy based on the ability of the youth organizations and its members. In implementing the strategy of the youth empowerment, the youth organizations in Jakarta have to follow these three processes: raising awareness, enhancement of capacity, and empowerment. From this research, it is concluded that there is a process of youth empowerment but has not run well. So, the future strategies of the youth empowerment will be: a more massive coordination with the local government, regular internalization of the youth organization value to its members, enhance the internal bond, make a priority in the events that can directly affect to the youth and society empowerment."

"Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan Program Nasional Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Program ini dilakukan melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan mengacu kepada wilayah Rukun Warga yang memiliki jumlah Keluarga Miskin yang cukup banyak. Program ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat dapat mengetahui potensi wilayah dan mengembangkannya menjadi program penanggulangan kemiskinan. Skripsi ini membahas dan menggambarkan tentang implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka telah berjalan dengan baik, tetapi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini, sedangkan rekomendasi yang dapat peneliti berikan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka ini yaitu Tim Fasilitator agar dapat lebih mendalam lagi melakukan sosialisasi sehingga masyarakat menyadari pentingnya program tersebut.

---

National Program for Community Empowerment (PNPM) Urban is a National Program The Government of Indonesia in order to overcome poverty. The program is conducted through the Coordinating Ministry for People's Welfare and implemented in all districts / municipalities in Indonesia with reference to the Pillars of Residents who have a number of Poor Families enough. The program is conducted through a participatory approach so that people can know the potential of the region and develop them into poverty reduction programs.

This paper discusses and describes the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka Tambora District in West Jakarta. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. Data was collected through field studies, in-depth interviews, and literature study.

The study concluded that the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka has been running well, but the lack of community participation in the implementation of this program, while recommendations can be given to implementation researchers PNPM Urban Roa Malaka in the Village is the Team Facilitator to be more profound socialization so that people realize the importance of the program."

"Indonesia adalah negara kepulauan dan kebaharian. Sebagai negara bahari terbesar di dunia, berimplikasi pada besarnya potensi Sumber Daya bahari Indonesia. Ditambah dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia terutama pemudanya, hal ini merupakan modal untuk membangun Indonesia di sektor bahari. Namun nyatanya, hingga saat ini jumlah pemuda yang terjun untuk memanfaatkan potensi bahari masih sangat minim. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak program pemberdayaan pemuda di bidang kebaharian. Salah satu program pemberdayaan pemuda di bidang kebaharian yang telah berlangsung sejak tahun 1986 adalah Kapal Pemuda Nusantara (KPN) yang kini dikelola oleh Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Namun, hingga pelaksanaan di tahun 2012 masih banyak kendala yang dihadapi oleh KPN untuk mewujudkan suatu program yang ideal untuk memberdayakan pemuda di bidang kebaharian. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan pemuda di bidang kebaharian yang ideal bagi program Kapal Pemuda Nusantara. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis perumusan strategi menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian di rumuskan 3 strategi yang terdiri dari: strategi prioritas 1 yang juga dinamakan makro 1 dengan mengedepankan prerumusan strategi dari faktor: kebaharian, nasionalisme, dan kewirausahaan. Strategi prioritas 2 atau mikro 1 yang terdiri dari perumusan strategi dari faktor: kurikulum, kebudayaan, kepesertaan, dan kemitraan. Serta strategi prioritas 3 atau mikro 2 yang terdiri dari faktor: anggaran, alumni, dan pola pembinaan.

---

Indonesia are an archipelago and maritime nation. As the biggest maritime nation in the world, it?s implicated on how big the potential of indonesia?s maritime resources. Added with Indonesia?s big population especially it?s youth, this is resources to develop Indonesia in maritime sector. But in fact, until today the amount of youth that goes straight utilized the potential of Indonesia?s maritime were still very low. Therefore, it needs many utilization youth program in maritime section. One of the youth utilization program in maritime section that had lasted from 1986 is Kapal Pemuda Nusantara (KPN) that is now is managed by youth?s horizon excalation deputy assistant, ministry of youth and sport. But, until the implementation in 2012 there are still many obstacle that is faced by KPN to realize an ideal program to utilize the youth on maritime level.

This research was purposed to formulate youth's empowerment strategy on maritime sector for Kapal Pemuda Nusantara program. The approach of this research is quantitative with data?s aggregation using qualitative through deep interview and document study. Formulate strategy analysis is using SWOT analysis. According to research?s result, it is defined 3 strategy consist of : first priority strategy that is named with first macro by means to formulate strategy from maritime, nationalism, and entrepreneur factor. Second priority strategy or first micro that consist of formulating strategy from curriculum, culture, delegation, and partnership factor. Then the third priority strategy or micro two that consist of budget, alumnus, and management pattern."

"Disertasi ini mengkaji evaluasi kebijakan pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga periode tahun 2010-2014. Untuk memandu penelitian ini, peneliti mengangkat tiga permasalahan utama yaitu: (i) Bagaimana konten kebijakan pemberdayaan pemuda, (ii) Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda, dan (iii) Bagaimana dampak kebijakan pemberdayaan pemuda dalam merespons masalah kepemudaan. Guna menjawab pertanyaan tersebut, teori Fischer et al., Grindle, dan Royse digunakan oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan post-positivism di mana data primer dikutip melalui kaidah indepth interview dengan para narasumber otoritatif serta melalui focus group discussions (FGD); data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini mendapati beberapa temuan penting. Pertama, konten kebijakan pemberdayaan pemuda tidak sepenuhnya mengarah kepada sasaran pembangunan kepemudaan, miskin kreasi, inovasi dan improvisasi disebabkan lemahnya kontrol pimpinan dalam perumusan program, kebiasaan menjiplak program tahun sebelumnya serta tidak dikomunikasikan dengan stakeholders kepemudaan. Kedua, dalam implementasi kebijakan terdapat kelemahan koordinasi, tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang rendah, sistem rekrutmen tidak memadai, kompetensi sdm yang kurang tepat, meskipun realisasi pelaksanaan tiap program cukup tinggi namun tidak berbanding lurus dengan derajat perubahan yang hendak dicapai. Ketiga, dampak yang dirasakan hanya pada tingkat individu, sedikit pada tingkat kelompok dan kecil sekali pada tingkat masyarakat, mengakibatkan lemahnya tingkat perubahan dan penerimaan sehingga belum mampu menjawab permasalahan kepemudaan secara lebih luas. Ironisnya proses evaluasi tidak pernah di lakukan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan konten kebijakan pemberdayaan pemuda. Rekomendasi yang diajukan peneliti, Kemenpora harus merubah orientasi dalam memformulasi dan melaksanakan kebijakan agar berdampak luas pada pembangunan kepemudaan di Indonesia.

---

This dissertation examines an evaluation of a policy on youth empowerment at The Youth and Sports Ministry of The Republik Indonesia from year 2010 to 2014. To guide this study, this research raises 3 (three) main questions, namely (i) What the content of youth empowerment policy is, (ii) How does the implementation youth empowerment policy, and (iii) How does the impact of youth empowerment policy respond the youth issues. In order to answer such questions, theories of Fischer et al, Grindle, and Royse are used. The Research method adopted is post-positivism approach where primary data is collected through an in-depth interview system with several authoritative resource persons and through focus group discussion (FGD); secondary data is obtained through books, journals and prior research results. This research discovers some important findings. First, the content of youth empowerment is not totally directed towards youth development target, it lacks creativity, innovation and improvisation due to poor leaders control over program formulation, a practice of plagiarizing the program of previous years and it is not communicated with youth stakeholders. Second, in carrying out a policy there are weakness in coordination, lower levels of obedience and responsiveness, inadequate recruitment system, in-appropriate human resources competences, although the realization of each program is high, but it doesn?t reach the change to be intended. Third, the impact being felt is only at the level of individual, little at a group level and very little at a community one, causing the weaknesses of change and acceptance levels, so that it is unable to resolve youth problems comprehensively. Ironically, an evaluation process is never made as feedback for improvement to the content of youth empowerment policies. A recommendation put forward in this research is that Youth and Sports Ministry has to change orientation in formulating and implementing a policy so as to have a wide impact on youth development in Indonesia."

"ABSTRAK Praktek kerja profesi Puskesmas Kecamatan Tambora Jakarta Barat periode bulan Oktober tahun 2015 bertujuan untuk memahami peranan, tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika farmasi yang berlaku dan dalam bidang kesehatan masyarakat, memahami dan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas, melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi Apoteker di Puskesmas, memahami gambaran nyata tentang permasalahan praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.ABSTRACT The aims of apothecary profession internship program at Tambora District Community Health Centers in West Jakarta on March 2015 are to understand the role , duties and responsibilities in pharmaceutical care at Community Health Centers in accordance with the provisions and ethics pharmacy that applies in Community Health Centers, perceive and have knowledge, skill, behavior and attitude insight and experience to do the practice of a profession and pharmaceutical care in Community Health Centers, look and study the development of strategies and practice of the profession of pharmacists at Community Health Centers, having an example of the problems and work of pharmaceutical care in Community Health Centers and able to communicate and interact with other health workers working there.

"