Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas alasan Uni Eropa sebagai anggota tetap di dalam forum G20, terutama penekanan pada mamfaat yang diperoleh oleh Uni Eropa melalui G20. Teori yang digunakan untuk meneliti Keanggotaan Uni Eropa di G20 adalah teori interdependensi kompleks, teori efek domino dan konsep global governance. Penelitian ini menemukan bahwa pada saat berdirinya dan pada saat transformasi Uni Eropa di G20, adalah respon dari krisis keuangan yang dinilai ber-efek domino terhadap ekonomi global. Uni Eropa dengan anggota G20 lainnya dinilai mempunyai kemampuan dan memiliki interdependensi untuk berkerjasama menyelesaikan krisis dan mencegah efek domino. G20 dalam perkembangannya, berkembang menjadi global governance khususnya dalam tatanan ekonomi dunia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Uni Eropa semakin mendapat tempat sebagai aktor global melalui G20 untuk mewujudkan visi Effective Multilateralism berbasis nilai, berperan dalam mengembangkan manajemen keuangan dunia dan meningkatkan keuntungan perdagangannya.

---

This study analyses the permanent membership of European Union in G20, especially its benefit as a member of G20. Theory used in this study consists of interdependence complex and domino effect theories and global governance concept. This study finds out that the establishment and transformation of European Union within G20 are the response toward domino effect in global financial crisis. European Union and other member of G20 are considered having the ability and interdependence to cooperate solving the crisis and prevent the domino effect. G20 thrives to be a global governance, specifically in world economic order. Finally, this study concludes that by way of G20, European Union becomes one of the promising global actors that helps actualising value based Effective Multilateralism vision, develops world financial management and enhances its trading profit. "

"Tesis ini secara khusus menyoroti tentang terjadinya perkembangan situasi politik di Hongaria pasca jatuhnya pemerintahan komunis. Seperti halnya negara-negara Eropa Tengah dan Timur lainnya, Hongaria tidak punya kesempatan untuk bergabung dalam skema Eropa yang muncul dan berkembang sejak perang dunia kedua. Alasannya adalah adanya pertentangan timur dan barat dalam hat ideologi, politik serta bidang ekonomi dan militer. Jatuhnya pemerintahan komunis di Eropa Tengah dan Timur pada tahun 1989 diikuti oleh permintaan bantuan dari kelompok negara tersebut untuk dapat melakukan transformasi politik dan ekonomi. Hongaria merupakan salah satu pemimpin demokrasi, menjadi pertama yang menurunkan tirai besi dan menandatangani Perjanjian Asosiasi (Assasiatrorr Treaty) dengan Uni Eropa.Uni Eropa memutuskan untuk membuka kesempatan bagi negara Eropa Tengah dan Timur yang mampu memenuhi persyaratan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan untuk bergabung dalam Uni Eropa. Persyaratan tersebut terangkum dalam sebuah kriteria yaitu kriteria Kopenhagen. Untuk memenuhi persyaratan yang terdiri dari kriteria politik, ekonomi dan hukum tersebut, terjadi perkembangan dari pemerintahan komunis menuju pemerintahan demokratis. Dalam usaha penyesuaian yang berlangsung mulai tahun 1989 hingga 2004 ini, Hongaria hams menghadapi kendala-kendala sebelum akhirnya dapat bergabung menjadi negara anggota Uni Eropa tahun 2004. Tests ini memberikan gambaran perkembangan sebuah negara bekas pemerintahan komunis menuju suatu pemerintahan yang demokratis dengan berbagai kendala yang dihadapi dan diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi negara-negara demokrasi berkembang dalam memperbaiki keadaan politiknya pass sebuah pemerintahan yang otoriter termasuk Indonesia.Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah pasal pertama dari kriteria Kopenhagen yaitu yang membahas tentang kriteria politik Selanjutnya penulis akan menganalisa penerimaan Uni Eropa mengenai usaha Hongaria Iewat laporan rutin (Regular Report) yang dikeluarkan Uni Eropa tentang perkembangan Hongaria dalam memenuhi kriteria Kopenhagen. Laporan ini mulai dibuat sejak terjadinya negosiasi pertama yaitu tahun 1998 dan diakhiri dengan laporan menyeluruh (Comprehensive Report) di akhir tahun 2003.Walaupun pada dasarnya Hongaria dinilai berhasil memenuhi persyaratan politik dalam Kriteria Kopenhagen sejak tahun 1999, banyak permasalahan signifikan yang terus terjadi seiring penyesuaian. Masalah-masalah tersebut adalah yang berhubungan dengan korupsi, penghormatan hak asasi dan hak minoritas, yang merupakan masalah Iama yang semakin berkembang.Masalah-masalah yang ada seperti korupsi dan prejudis terhadap Roma tersebut merupakan sebuah budaya yang mengakar, sehingga dapat dimaklumi jika tidak mullah untuk mencegah dan menguranginya. Di luar masalah itu, Hongaria memang patut menjadi inspirasi transisi politik di Eropa Tengah dan Timur karena konsisten dalam merevisi regulasi-regulasi yang dianggap kurang mengikat, demikian pula dalam usaha mengimplementasikannya. Bagi Uni Eropa, Hongaria akan menjadi partner dan anggota yang sangat penting untuk kemajuan integrasi Uni Eropa.

---

This Thesis is mainly explaining the political development that occurred in Hungary after the fall of the communism in Central and Eastern Europe in 1989. As was the case with the other Central and Eastern European states, Hungary had no opportunity for a long time to integrate into the European scheme that evolved and became unified after World War IL the reason for this was the opposition between the East and the West in the ideological, political, military and economic fields. The fall of Communism in Central and Eastern Europe in 1989 prompted a flood of requests to help the Central and East Europeans transform their economies and polities.

European Union decided to Iaunch Eastern Enlargement and to draft a list of criteria for EU membership (political, economic and implementing the acquis), which have come to be known as the Copenhagen Criteria. To meet the requirements, Hungary makes many efforts to develop a communism government (o democratic government. There were many obstacles coming in Hungary's way to reform from 1989 until finally joining the European Union in 2004.

This Thesis gives a view of political changes and development from authoritarian power to democratic power through many problems that occurring. Hopefully it can inspire other country to follow Hungary's way to succeed. The Political development is bordered with the first condition in Copenhagen Criteria which underlined the political criteria. Next, the regular report from EU that launch every years since 1998 until 2003 will help us analyze what is EU's opinion about Hungary's reformation.

Although basically Hungary had succeeded to fulfill the political criteria from Copenhagen Criteria in 1999, there were still significant problems such as corruption and violation of the human right which hard to handle. But since it has become a culture, it is easy to understand why Hungary could not prevent or reduce it right away. Outside of that, Hungary's continuous revision to laws and the will to implement it will inspire other country in Central and Eastern Europe. To European Union, Hungary will be important partner and member to European Integration."

"Sebagai institusi supranasional terbesar di dunia, Uni Eropa telah mengalami enam gelombang perluasan sejak awal pendiriannya. Mulai dari perluasan ke Eropa Barat hingga perluasan ke Balkan Barat, perluasan telah menjadi agenda yang krusial dalam kebijakan Uni Eropa. Tulisan ini hanya mencakup perluasan ke Timur sebagai perluasan terbesar yang pernah terjadi di Uni Eropa, dan perluasan prospektif ke wilayah Turki dan wilayah Balkan Barat. Hal ini disebabkan karena sejak perluasan ke Timur mulai dibicarakan sebagai perluasan prospektif pada abad ke-21, literatur yang membicarakan mengenai dinamika perluasan secara komprehensif pun turut bermunculan. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai perluasan Uni Eropa pada abad ke-21. Tulisan ini meninjau 29 literatur yang terakreditasi secara internasional mengenai perluasan keanggotaan Uni Eropa pada abad ke-21. Berdasarkan metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi menjadi tiga kategori tematik yang terdiri atas: 1) Faktor Pendorong, 2) Dampak, dan 3) Karakteristik. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa faktor pendorong rasional, dampak positif, dan karakteristik kepentingan Uni Eropa menjadi kombinasi tema yang paling dominan dan bersifat paling kuat. Terakhir, tulisan ini memberikan rekomendasi dan penekanan pada pentingnya perluasan untuk dijadikan agenda penelitian secara lebih lanjutan oleh penulis-penulis Eropa mau pun non-Eropa.

---

As the largest supranational institution in the world, European Union has experienced six waves of enlargement since its inception. Ranging from enlargement to Western Europe to Western Balkan, enlargement has always been a crucial part of the European Union agenda. This writing only comprises of enlargement to the East as the largest enlargement to have ever occured in European Union, and prospective enlargement to Turkey and Western Balkan. This is as Eastern Enlargement began to be discussed as a prospective enlargement in the 21st century, literatures discussing about the dynamics of enlargement in a comprehensive way also began to emerge. This writing aims to review the development of literatures regarding European Union enlargement in the 21st century. This writing reviews 29 internationally accredited literatures regarding European Union Enlargement in the 21st century. Using taxonomy method, the literature is divided into three thematic categories, which comprise of: 1) Push Factors, 2) Impact, and 3) Characteristic. This writing identifies that rational push factor, positive impact, and characteristic of European Union interest are the most dominant and strongest combination. Lastly, this writing recommends and emphasizes on the importance of enlargement to be a further research agenda by authors of Europe origins or non-European origins."

"Skripsi ini membahas tentang perluasan keanggotaan suatu organisasi internasional, secara khusus mengenai proses perluasan keanggotaan Turki di dalam Uni Eropa. Uni Eropa, seperti kebanyakan organisasi internasional lainnya, memberikan persyaratan perluasan keanggotaan bagi negara-negara yang ingin bergabung menjadi negara anggota. Untuk dapat diterima menjadi negara anggota di Uni Eropa, sebuah negara harus memenuhi persyaratan yang terkandung di dalam Traktat Maastricht 1992 dan Kriteria Copenhagen 1993. Turki telah mengajukan aplikasi perluasan keanggotaan kepada Uni Eropa sejak tahun 1987 dan telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi persyaratan yang ada, namun hingga saat ini Turki masih harus puas dengan statusnya sebagai kandidat anggota di Uni Eropa. Berbagai hal dianggap menjadi kendala dalam proses bergabungnya Turki di Uni Eropa, misalnya adalah keadaan ekonomi Turki, hal tentang perlindungan hak minoritas, dan konflik Turki dengan Siprus yang telah menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Namun demikian, Turki hingga saat ini masih terus melakukan upaya-upaya dalam harapan Uni Eropa dapat segera menerima Turki sebagai negara anggota di Uni Eropa.

---

Every international organization has its own provision or requirement on its enlargement. The European Union, as any other international organizations, also requires the state that desires to join into it as a member state. In order to be accepted as a member state in the European Union, a state must fulfill all the requirements stipulated in Maastricht Treaty 1992 and Copenhagen Criteria 1993. Turkey had submitted its enlargement application in 1987 and it has done all its efforts since then to satisfy the requirements, but until now Turkey has to be content with its status as a candidate state. Several things are considered to be the constraints on the process of Turkey's application; the Turkey's economic condition, the protection of minority rights, and the conflict between Turkey and Cyprus, which had been an European Union's member state since 2004. However, Turkey still continues to make efforts to fulfill all the requirements in the hope of its acceptance in the European Union."

"Tesis ini membahas keputusan Inggris, Denmark dan Malta dalam yang menolak untuk menjadi anggota Permanent Structured Cooperation (PESCO). PESCO adalah instrumen yang digunakan Uni Eropa untuk membuat dan mendiskusikan proyek-proyek pertahanan diantara negara anggotanya. Pada November 2017, 23 dari 28 negara anggota Uni Eropa (UE) bersedia menandatangani joint notification on PESCO, yang kemudian disusul oleh Irlandia dan Portugal pada 7 Desember 2017. Ke-25 negara anggota UE yang telah bergabung kemudian mengaktifkan PESCO secara resmi pada akhir Desember 2017. Terdapat tiga negara yang menolak bergabung, yakni Inggris, Denmark dan Malta. Keputusan ketiga negara tersebutlah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu mengapa ketiganya memilih untuk tidak bergabung dalam PESCO. Penelitian ini melewati dua tipikal análisis, yakni análisis politik dan análisis ekonomi. Untuk melakukan análisis politik, penulis menggunakan teori Regional Security Complex (RSC) dari Barry Buzan. Sedangkan analisis ekonomi dilakukan dengan menggunakan Rational Deterrence Theory (RDT) dari Barry Nalebuff. Data yang dikumpulkan adalah data dalam rentang waktu spesifiknya yaitu sejak 2014 – 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah data berbasis dokumen (document based method). Temuan dalam penelitian ini adalah keputusan Inggris, Denmark dan Malta secara politis dipengaruhi oleh perbedaan persepsi ancaman dan kurang eratnya hubungan antara ketiga negara tersebut dengan Uni Eropa. Sedang secara ekonomi adalah karena nilai Cost (kerugian) yang lebih besar dengan Benefit (keuntungan) apabila ketiganya bergabung dalam PESCO.

---

The thesis discusses the decisions of United Kingdom (UK), Denmark and Malta that refused to be members of the Permanent Structured Cooperation (PESCO). PESCO is an instrument by the European Union to create and discuss defense projects among its members. In November 2017, 23 of the 28 European Union (EU) countries were willing to sign a joint notification on PESCO, which was then followed by Ireland and Portugal on 7 December 2017. The 25 EU member countries that had joined activated PESCO officially at the end of December 2017. There are three countries who refused to join. They were UK, Denmark and Malta. Actually, the background of their decisions is the research question in the thesis. This research passes two typical analyzes. First, the political analysis and the second is the economic analysis. To carry out political analysis, the author uses the Regional Security Complex (RSC) theory from Barry Buzan. While economic analysis is done using Rational Determination Theory (RDT) from Barry Nalebuff. The collected data is a data from 2014 to 2017. This study uses qualitative methods because the collected data is document-based data (document based method). The findings in this study is the decisions of UK, Denmark and Malta are politically influenced by differences in perceptions of threats and the lack of close relations between the three countries and the European Union. Furthermore, economically is because the value of the cost (loss) is greater than Benefit (profit) if all three join in PESCO."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peran Nicolas Sarkozy semasamenjadi Presiden Prancis (2007-2012) dalam proses negosiasi keanggotaan Turkidi Uni Eropa mengingat Sarkozy telah menyatakan sikapnya secara tegas dalamproses keanggotaan Turki. Metode penelitian yang digunakan adalah metodepenelitian sejarah dengan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunderdianalisis dengan menggunakan teori ideologi dari Louis Althusser. Penelitian inimenyimpulkan bahwa Sarkozy berperan dalam menghambat proses negosiasikeanggotaan Turki di Uni Eropa melalui sejumlah tindakan yang ia lakukan.Dengan teori ideologi Althusser ditunjukkan bahwa alasan penolakan dantindakan Sarkozy dalam proses negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa adalahkarena ideologi yang dimilikinya, This thesis has a purpose to show Sarkozy’s role as French President (2007-2012)in Turkish accession negotiation process to European Union taking intoconsideration that Sarkozy has emphasized his position related to this issue. Thisthesis uses historical research method and secondary data. Seconday data wereanalyzed by applying ideological theory of Louis Althusser. This thesis concludethat Sarkozy has an important role to decelerate the process of Turkish accessionto European Union. Through ideological analysis by Althusser, it turns out thatthe reasons and the acts reflecting Sarkozy’s rejection to Turkish accession weredue to political ideology.]"

"Selama beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan perdebatan mengenai kedaulatan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Salah satu titik krusial yang mendorong perdebatan ini adalah terbentuknya Uni Eropa melalui Maastricht Treaty pada tahun 1992. Setelah itu, terdapat beragam literatur yang membahas mengenai kedaulatan di Uni Eropa, sehingga diperlukan sebuah kajian kepustakaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, studi ini memetakan perkembangan literatur mengenai kedaulatan di Uni Eropa pasca Maastricht Treaty. Dari tiga puluh artikel jurnal/buku/chapter edited volume yang dikaji, terdapat empat tema besar yaitu (1) karakteristik kedaulatan di Uni Eropa; (2) dinamika kedaulatan dalam kebijakan di Uni Eropa: antara intergovernmentalisme dan supranasionalisme (3) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap perubahan bentuk kedaulatan di Uni Eropa dan (4) kritik terhadap penerapan kedaulatan di Uni Eropa. Setelah melakukan pemetaan dan analisis literatur, kajian kepustakaan ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, karakter kedaulatan di Uni Eropa memiliki penafsiran yang berbeda-beda, mulai dari kedaulatan dipandang disatukan (pooled sovereignty), dibagi (shared sovereignty), hingga dianggap masih berada di negara. Kedua, penerapan kedaulatan dalam tatanan praktis dalam level kebijakan di Uni Eropa dapat bertahan maupun berubah, menyesuaikan preferensi negara-negara anggotanya. Ketiga, penerimaan negara terhadap beragam bentuk kedaulatan di Uni Eropa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor interdependensi, dan faktor keamanan. Keempat, dinamika serta cara pandang terhadap kedaulatan di Uni Eropa tampaknya dipengaruhi oleh fenomena-fenomena empirik atau perkembangan yang terjadi di Uni Eropa. Terakhir, dari keseluruhan literatur, studi ini mengindentifikasi celah literatur yang terdapat dalam sedikitnya analisis mengenai kedaulatan dalam kebijakan di Uni Eropa, serta kurangnya studi komparatif yang membandingkan kedaulatan di Uni Eropa dengan kedaulatan dalam entitas politik lainnya.

---

Over the last few decades, the topic of Sovereignty has been increasingly discussed in International Relations. One of the crucial factors leading to the debate was the establishment of the European Union through the enactment of Maastricht Treaty in 1992. As an effect, various literature discussing sovereignty in the European Union emerged and subsequently neccessitates a literature review on it. This study mapped various literature on sovereignty in the European Union after Maastricht Treaty. By taking into account thirty journal articles/books/chapters of edited volume, this study found four major themes in the literature: (1) the characteristics of sovereignty in the European Union; (2) the dynamics of sovereignty in the European Union policies: between intergovernmentalism and supranationalism; (3) the factors influencing the acceptance of the changing form of sovereignty in the European Union; and (4) the critiques on the implementation of sovereignty in the European Union. After mapping and analyzing the literature, this study found several important points. First, the characters of sovereignty in the European Union result in various interpretations such as pooled sovereignty, shared sovereignty, and sovereignty that are embedded within member states. Second, the implementation of sovereignty in the European Union policies could both be static or dynamic, depending on the member states' preferences. Third, member states’ acceptance of various sovereignty forms in the European Union are influenced by economic, interdependence, and security factors. Fourth, the dynamics of the sovereignty in the European Union are perceived to be influenced by events happening in the European Union. Lastly, this study identifies several literature gaps on the lack of literature analyzing sovereignty aspect of European Union’s policies and the minimum amount of comparative studies between sovereignty in the European Union and sovereignty in other political entities."

"Tesis ini berfokus pada fenomena keluarnya Ingris dari Uni Eropa Brexit . Dalam fenomena ini terjadi persaingan diskursif antara Remain vs Leave. Penelitian ini menggunakan teori pemosisian dengan asumsi dasar bahwa diskursus adalah variabel utama yang disosialisasikan oleh agen sehingga menjadi sebuah realita sosial. Kemenangan diskursif ditentukan dalam tiga variabel kelayakan: Kelayakan Referensi, Kelayakan Sistemik dan Kelayakan Sosial. Penelitian ini menggunakan metode process tracing dan telaah wacana untuk melihat proses deepening Inggris ke Uni Eropa.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan diskursif ini dimenangkan oleh agen yaitu kelompok leave yang menginterpretasikan bahwa identias nasional Inggris tidak kompatibel dengan identitas Uni Eropa dan memunculkan kegagalan proses deepening pada integrasi Inggris dengan Uni Eropa. Meskipun secara kuantitatif diskursus kelompok remain lebih unggul sampai periode sebelum referendum variabel kelayakan referensi , namun pada akhirnya kelompok leave secara kelayakan sistemik lebih dapat mendistribusikan diskursusnya untuk menjangkau ke masyarakat. Dalam variabel kelayakan sosial, kelompok leave juga lebih unggul karena diskursusnya lebih dapat diterima di masyarakat. Penelitian ini menyumbang pada studi tentang regionalisme yang memberikan pemahaman bahwa dinamika yang terjadi dalam institusi regional tidak hanya bisa meluas expand , tetapi juga bisa menyusut shrink . Isu Brexit menjadi penting karena belum pernah ada negara mengambil sikap untuk keluar dari institusi maju seperti Uni Eropa.

---

This thesis focuses on the phenomenon of Britain leaving the European Union Brexit. The phenomenon refers to the discursive competition between the two parties Remain vs. Leave. This research uses positioning theory with the basic assumption that discourse is the main variable which is socialized by agent and it transcends into a social reality. Discursive victory itself is determined in three eligibility indicators Referential Adequacy, Systematic Adequacy and Social Adequacy. This research applies process tracing and discourse analysis method to examine the deepening process of UK to the European Union. The result of this study indicates that the discursive competition won by the agent of the Leave group which interpreted UK national identity was not compatible with the EU identity and led to the failure of a deepening process on British integration to the EU. Quantitatively, based on the Referential Adequacy indicator, the discourse of the Remain group is higher than the Leave group especially in the final weekend before the referendum. However, based on Systematic Adequacy indicator, the Leave group is more successful in distributing its discourse to reach out to the people. Last, the Leave group is also winning because based on Social Adequacy indicator the discourse is more acceptable in society. This research contributes to the study of regionalism which provides an understanding that the dynamics within regional institutions not only can expand, but also shrink. The issue of brexit is important, because no country has ever taken the stance to get out of an advanced institution like the European Union. "