Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKepemilikan Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan dimilikinya Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun ataupun Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung, namun dalam prakteknya kepemilikan Rumah Susun hanya didasarkan atas Akta Pengalihan Hak yang diberikan kepada pembeli sebagai bukti kepemilikan Satuan Rumah Susunnya selama Sertipikat kepemilikan belum diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Bagaimana perlindungan hukum kepemilikan Apartemen Kalibata City yang didasarkan pada Akta Pengalihan Hak dan Bagaimana mengatasi masalah terhadap pemilikan Sarusun Apartemen Kalibata City yang didasarkan Akta Pengalihan Hak menjadi Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, dengan menggunakan metode eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sesungguhnya Akta Pengalihan Hak yang digunakan oleh Kalibata City bukan merupakan alat bukti kepemilikan atas satuan unit apartemen karena sebagaimana diatur dalam pasal 47 UURS dan Penyebab keterlambatan penerbitan Sertipikat HMSRS karena pengembang terlambat dalam melakukan pendaftaran. Oleh karena itu Sebaiknya pengembang tidak membiasakan penggunaan Akta Pengalihan Hak dan secepatnya melakukan pendaftaran sertipikat untuk rumah susun apartemen tersebut.

---

ABSTRACTPossession of tenement certificates evidenced by their property rights over a unit of tenement or certificates possession of the building , but in practice tenement ownership only based on the certificate right granted to the buyer as evidence of flat apartment ownership for certificates possession had not yet been issued by the national land agency. How is legal protection for Kalibata City apartment ownership based on a rights diversion certificate and how to deal with problem with possession of kalibata city apartment based on rights diversion certificate to property tenement ownership right certificates. The study is done by research that are normative literature , by using the method explainatory. Based on the research done known that rights diversion certificate used by kalibata city not is an evidence for possession of apartment unit for as stipulated in article 47 Apartment Act and the causes of delay the issuance of certificates hmsrs because developers late in doing registration. Hence should developers not accustom to use of rights diversion certificate and immediately conduct the registration certificates for flats of the apartment."

"ABSTRAK

Kenaikan harga properti menyebabkan milenial sulit memiliki tempat tinggal. Milenial yang saat ini mendominasi struktur demografi Indonesia, diprediksikan akan tidak sanggup membeli rumah. Dalam menanggulangi isu tersebut, pemerintah akan membangun 14,500 unit hunian susun sederhana sebagi bagian dari program rumah susun 1000 tower yang diperuntukan untuk Milenial. Disisi lain, semakin banyaknya hunian susun di perkotaan akan menyebabkan distribusi yang tidak merata antar kelompok masyarakat sehingga menciptakan segregasi urban dari gated community. Penulisan ini melihat kebutuhan dan keefektifan hunian susun terhadap Milenial, dan segregasi yang terlihat pada lingkungan hunian susun berdasarkan studi kasus pada Kalibata City dan Menteng Square di Jakarta. Terlihat bahwa segregasi sangat terlihat pada hunian susun sederhana terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, namun bagi Milenial segregasi ditentukan oleh adanya visual separation yang menyebabkan terbentuknya personal space dan kurangnya interaksi pada ruang publik. Untuk mencapai dwelling yang tepat dan mengurangi segregasi spasial bagi Milenial, hunian susun sederhana perlu membentuk social space dengan memberikan ruang untuk berkolaborasi dan bersosialisasi

---

ABSTRACTThe increase in property prices has made it difficult for Millennials to have a place to live. Millenials which currently dominates Indonesias demographic structure, are predicted to be unable to afford a house. In tackling this issue, the government will build 14,500 low-cost apartment units which part of the 1,000 towers program intended for Millennial. On the other hand, the increasing number of low-cost apartments in urban areas will lead to uneven distribution among community groups, thus creating urban segregation by gated community. This thesis aims to describe the needs and effectiveness of low-cost apartment for Millennial, and the segregation seen in the low-cost apartment based on case studies at Kalibata City and Menteng Square in Jakarta. It is seen that segregation in low-cost apartment is visible on the environment and surrounding communities, but for Millennial segregation is determined by the presence of visual separation which causes the formation of personal space and lack of interaction in public space. To achieve proper dwelling and to reduce spatial segregation for Millennials, low-cost apartment must be able to form social space by providing more space to collab and socialize.

 

"

"Tesis ini membahas sejauh mana bank terlindungi terhadap Kredit Pemilikan Apartemen dengan jaminan sertipikat induk yang mana sertipikat induk tersebut masih atas nama developer dan sedang dijaminkan di bank untuk proses pembangunan apartemen tersebut dengan fasilitas pembiayaan kredit konstruksi dan sedang dalam proses pemecahan yang diikuti dengan proses roya partial terhadap sertipikat induk tersebut, sementara itu kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal baik untuk ditempati maupun untuk investasi semakin meningkat seiring dengan majunya perekonomian. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut bank sebagai lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dan bagi masyarakat yang berminat untuk memiliki unit apartemen tersebut antara debitur dengan developer melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dikarenakan sertipikat sedang dalam proses pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS), dan apabila untuk pembelian unit apartemen tersebut melalui fasilitas pembiayaan dari bank maka debitur berkewajiban untuk menyerahkan jaminan yang mana jaminan tersebut adalah unit apartemen yang akan dibeli, dan untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas kredit yang diambil maka dikarenakan antara debitur dengan developer masih terikat PPJB, maka antara debitur dengan bank sebagai kreditur melakukan Perjanjian Pengikatan Jaminan Khusus (PPJPK) yang berisikan bahwa setelah proses pemecahan sertipikat selesai maka debitur berkewajiban untuk menyerahkan SHMASRS yang telah menjadi atas nama debitur kepada bank untuk diikat hak tanggungan. Agar pihak bank lebih terlindungi maka antara bank dan developer melakukan perjanjian yang disebut dengan Buy Back Guarantee, yang mana developer berjanji apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank maka developer berjanji untuk membeli kemball unit apartemen yang dijaminkan.

---

This thesis discusses the extent to which the bank is protected against Apartment ownership loanwith parent deed collateral in which the deed is still entitled to the developer, where it is pledged to the bank for the process of constructingthe apartment with aconstruction credit financing facility and are in the process breaking followed by partial title deed applications process to stem the roya, while the needs of the society for a decent housing to occupy \as well as for investment increased along with the developing economy.And to meet the needs of the bank as a financial institution providing financing facilities of apartment ownership credit (KPA) and for the community's interest to have the apartment units from the debtor to the developers doing the binding Agreement to buy (PPJB) Selling because of the title deed applications are in the process breaking into units of ownership rights over the title deed applications Flats (SHMASRS), and when to purchase apartment unit through the financing facilities of the bank then the debtor is obliged to submit the guarantee which the guarantee is to be purchased apartment units, and to guarantee the repayment of the credit facilities taken then because of the debtor with the developer still bound PPJB, between banks as creditors of the debtor to do the binding Agreements Guarantee special (PPJPK) that contains after the breaking of the title deed applications completed, then the debtor is obliged to hand over the SHMASRS that has become the name of the debtor to the bank to tie the right dependents. In order to make the bank more protected, the bank and developersuse an agreement known as the Buy Back Guarantee, which the developer promised to buy back the apartment units pledged if the debtor is unable to carry out its obligations to the bank."

"Peningkatan pembangunan apartemen di Jakarta dengan lokasi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan pusat kota, tetapi telah menyebar ke kawasan pinggiran kota dan di kota-kota pinggiran seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang merupakan suatu fenomena tersendiri. Bagi penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas, pembangunan sistem transportasi yang dilaksanakan pemerintah berupa pembangunan jaringan jalan lingkar luar, jalan layang dan jalan tol, telah menjadikan kawasan pinggiran kota sebagai salah satu lokasi permukiman yang cukup menarik dan ideal.Penelitian mengenai motivasi penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas ini, dilakukan dengan pendekatan metode penelitian kuantitatif dengan studi verifikasi untuk menjajaki dan memahami motivasi dan profil penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas yang bermukim di lokasi kawasan pinggiran kota Jakarta.Untuk mengetahui karakteristik masalah penelitian ini, digunakan metode tabulasi silang yaitu suatu cara untuk mengetahui hubungan komparatif dari dua variabel yang diteliti, yaitu motivasi dan kawasan pinggiran kota Jakarta. Cara ini merupakan penelitian satu tahap yang datanya berupa beberapa subyek pada waktu tertentu, dengan menggunakan instrumen kuesioner. Penetapan subyek penelitian dilakukan secara acak. Uji Hipotesis dilakukan setelah tabulasi antar variabel dilakukan, sehingga akan tampak distribusi tabulasi silang sebagai cerminan diterima atau ditolaknya Hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, diambil kesimpulan bahwa motivasi penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas yang bermakna adaiah kebutuhan akan hunian, dengan faktor aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat kegiatan, lokasi bebas banjir dan bebas polusi dan kepastian hukum dalam pemilikan.Komunitas penghuni apartemen adalah dari golongan swasta, dengan posisi jabatan setingkat manager ke atas, mayoritas tingkat pendidikan penghuni adalah sarjana (S1), berpenghasiian sekitar di atas 10 juta rupiah/bulan sampai di atas 30 juta rupiah/bulan. Faktor yang berperan penting dan secara statistik bermakna terhadap hubungan motivasi penghuni apartemen golongan menengah-atas di kawasan pinggiran kota adaiah status keluarga dan status pekerjaan.Motivasi penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas terhadap pemilikan lokasi permukiman di kawasan pinggiran kota lebih di dasarkan pada faktor kebutuhan akan kepraktisan dan keamanan dan bukan karena faktor pengakuan dan gaya hidup (Life style). Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber pengayaan bagi penelitian selanjutnya.

---

The phenomenal growth of apartment buildings in Jakarata is not only concentrated in the city center, but also scattered in the suburb and fringe region of Jakarta, such as Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi. The new system of transportation were built by government: outer ring road, fly over and by pass made the suburb and fringe region as a favorable place for living.

The accessibility and availability of good transportation system is the crucial factor in choosing the suburb and fringe region of Jakarta as location to live. The study on motivation of the middle-up income apartment's tenants is basically a normative research using the quantitative method.

To illustrate the characteristic of the problem, we apply the cross tabulation method, a technique for comparing two classification variables such as Motivation and Fringe region of Jakarta. The technique uses questionnaires and this is one shot research. Hypothesis test is a form of statistical inference in which a statement concerning a characteristic of a population. The Hypothesis test conducted after the tabulation of variables, therefore the distribution of the random sampling are reflected by the cross tabulation. Usually the value of its mean, is accepted or rejected based upon the value of the corresponding sample characteristic.

Based upon the research result, as a matter of fact, most of the tenants who live in the apartment comprise managers, directors of private sectors, with college graduate and monthly income between 10 millions rupiah/month until above 30 millions rupiahJ month.

Motivation of the middle-up income tenants to live in high rise apartements basically based on security, practical life rather than life style. Hopefully the result of this study can be used as a source for further study."

"Perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020, tidak mengikuti ketetntuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun dan Pasal 12 ayat (2) Permen Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal kepada pembeli selaku konsumen. Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum berdasarkan asas konsensualisme, dan perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan atas PPJB satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020. Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridisnormatif dimana penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menyatakan PPJB Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020 batal demi hukum, hal mana yang mengacu pada pengecualian asas konsensualisme sebagai salah satu dasar perjanjian, namun selama selama perjanjian baru belum dibuat, berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, maka PPJB bawah tangan tersebut hanya memiliki kekuatan akta di bawah tangan. Perlindungan hukum bagi pembeli dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada, namun tidak ada sanksi yang tegas bagi pengembang yang membuat PPJB bawah tangan. Oleh karena itu dharapkan pemerintah dan pembuat undang-undang dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap PPJB bawah tangan agar tercipta perlindungan yang maksimal bagi para pihak dalam perjanjian.

---

The agreement for sale and purchase under the hands of the Pancoran Riverside Apartment unit number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020, does not follow the provisions of the applicable laws, namely Article 43 paragraph (1) of the Law on Flats and Article 12 paragraph (2) Regulation of the Preliminary Sale and Purchase Agreement System, so as not to provide maximum protection to buyers as consumers. This research discusses legal certainty based on the principle of consensualism, and legal protection for buyers based on the PPJB unit of the Pancoran Riverside Apartment unit Number 03018/PRGRTP/ PPJB/II/2020. This research is a juridical-normative research where the research refers to the legal norms contained in statutory regulations. The research conclusion states that PPJB Pancoran Riverside Apartment Number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020 is null and void, which refers to the exclusion of the principle of consensualism as one of the basis for the agreement, but as long as a new agreement has not been made, it is based on the principle of Pacta Sunt Servanda , then the underhand PPJB only has the power of the underhand deed. Legal protection for buyers is guaranteed by existing laws and regulations, but there are no clear sanctions for developers who make PPJB under their hands. Therefore, it is hoped that the government and legislators can apply strict sanctions against under-handed PPJB in order to create maximum protection for the parties to the agreement."

"ABSTRAKApartemen tipe studio merupakan hunian dengan ruang terbatas. Keterbatasan tersebut terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan penghuni yang menempatinya sehingga dapat menimbulkan permasalahn didalam hunian. Oleh sebab itu penghuni dituntut untuk dapat beradaptasi dengan ruang terbatas tersebut. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah penghuni apartemen tipe studio dapat memenuhi kebutuhannya dengan melakukan adaptasi di dalam ruang yang terbatas dan apakah dengan beradaptasi kebutuhan penghuni terpenuhi. Hal tersebut ditinjau berdasarkan kebutuhan, aktivitas, dan penggunaan furnitur. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa pengaturan pembagian area untuk masing-masing fungsi ruang dan pemilihan furnitur yang tepat dapat memberi pengaruh besar terhadap permasalahan keterbatasan ruang.

---

ABSTRACTStudio-Type Apartment is a limited space of living. Sometimes the limitation is not suitable with the resident needs and can cause a living problem. Therefor, the resident is forced to adapt with the available limited space. Based on that, the purpose of this thesis is to know whether or not the resident of Studio Apartment can fulfill their needs through adaptation towards this limited space. This issue is observed and analyzed base on the activity spatial needs and the used of the furniture. Based on the observation, it is known that the setting of area divisions for each function and the exact furniture that is used can give a big impact to limited-space problem."