Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewenangan pokok Notaris ialah membuat akta autentik yaitu akta yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata, memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian mutlak. Disamping menjalankan kewenangan pokoknya untuk membuat akta autentik dan kewenangan-kewenangan lainnya, dewasa ini Notaris banyak memberikan jasa hukum di luar kewenangannya yang ditentukan dalam UUJN-P. Salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/Pts/Mj.PWN ProvSumateraSelatan/I/2016. Kasus ini bermula dari adanya permohonan dari pelapor kepada terlapor Notaris untuk melakukan pengurusan pembuatan sertifikat tanah. Dalam melakukan pengurusan tersebut, terlapor memposisikan dirinya sebagai seorang pribadi terlepas dari jabatannya sebagai Notaris. Tindakan terlapor tersebut menimbulkan pertanyaan apakah hal demikian diperbolehkan dan apakah dilakukan dalam kedudukannya sebagai Notaris ataukah sebagai pribadi ? Bagaimanakah prinsip perlekatan status jabatan Notaris dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut? Hal ini berkaitan dengan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban jika yang bersangkutan melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengurusan pembuatan sertifikat tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan analisis data kualitatif.Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa prinsip perlekatan status jabatan Notaris dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah oleh Notaris berdasarkan kuasa lisan adalah status jabatan Notaris tetap melekat pada diri Notaris yang bersangkutan dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah meskipun bukan merupakan kewenangannya sebagai Notaris. Tidak ada pemisahan antara status jabatan Notaris dan dirinya pribadi dalam hal perilaku sekalipun di luar pelaksanaan jabatannya. Sanksi yang diberikan terhadap Notaris sebagai tanggung jawab dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah berdasarkan kuasa lisan terbagi menjadi tiga yaitu sanksi administrasi berdasarkan UUJN-P, sanksi berdasarkan Perubahan Kode Etik Notaris, sanksi berdasarkan Perubahan Anggaran Rumah Tangga INI, dan sanksi dalam bidang perdata.

---

The main authority of Notary is to make an authentic deed that is a deed that pursuant to Article 1870 of the Civil Code, provide to the parties who made an absolute proof. Beside running the main authority to create an authentic deed and other powers, these days many Notaries provide legal services outside its authority specified in UUJN P. One example of this are in the Regional Supervisory of South Sumatera Province Verdict Number 001 Pts Mj PWN ProvSumateraSelatan I 2016 . This case starts from a request from the complainant to the reported Notary to carry out the land titling maintenance. In doing that maintenance, the reported position himself as a person regardless of his position as a Notary. The reported action raises the question whether such a case is allowed and what is done in his capacity as a Notary or himself How do the Notary office status bonding principle in land titling maintenance This relates to sanctions as a form of accountability if the relevant shirking its obligation to do the maintenance of land titling. The methods used in this research is the juridical normative,with data collection tools in the form of a study of the literature and analysis of qualitative data.Based on the research concluded that the the Notary office status bonding principle in land titling maintenance based on the spoken power of attorney is Notary official status remains inherent in the Notary personally along doing Land titling maintenance although not an authority as a Notary. There is no separation between the status of the Notary office and him personally in terms of behavior even outside of his authority. The sanction of the Notary as a responsibility in land titling maintenance based on spoken power of attorney are divided into three that are administrative sanctions based on UUJN P, sanctions based on Notary Code Amendment, sanctions based on INI Bylaw Amendment, and sanctions in the field of civil law."

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"Tesis ini membahas mengenai keberpihakan seorang Notaris  dalam pembuatan akta autentik yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang merugikan salah satu pihak dikarenakan Notaris tersebut merubah salinan akta menjadi tidak sesuai dengan minutanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menegakkan kode etik Notaris. Kode etik notaris ini diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Terdapat kaidah hukum dalam Undang-undang Jabatan Notaris untuk mengawasi Notaris dalam melaksanakan jabatan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari penulisan ini, disimpulkan mengenai kedudukan suatu akta autentik apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah menjadi batal demi hukum atau dibatalkan, selain itu Notaris yang tidak jujur dalam melaksanakan jabatannya dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses about Partiality of a Public Notary in make of an authentic deed, is a Sale and Purchase Agreement that harms one party, He’s changing the deed to be inconsistent with the minuta. Notary when doing his/her position must obey the code of ethics of Notary. This code of ethics of Notary is issued by the Indonesian Notary Association (INI) regulated in the Notary's Law. There is a rule of law in the Notary's for the construction of a Notary in the use of a position. The Minister of Law and Human Rights shall examine the Notary with the Notary Supervisory Board. The research method used in this research is normative juridical, that is the approach done based on the existing legal materials in the regulation and using other materials relevant to the research. Based on the research obtained from this institution, it can be concluded that the position of an authentic deed if it does not meet the provisions of the legislation may become null and void, otherwise the dishonest Notary in performing his / her position may be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, private sanctions, and public sanctions."

"Dewasa ini sering ditemukan kasus-kasus yang juga menjerat Notaris ke Majelis Pengawas maupun ke Pengadilan, mulai dari kasus perdata maupun kasus pidana yang kebanyakan disebabkan karena adanya kerancuan dalam hak dan kewenangan notaris disaat dia menjalankan kewenangan pejabat lain yang melekat kepadanya seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun Pejabat Lelang, yang mana hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk tesis, khususnya terkait dengan pengurusan penerbitan sertipikat pengganti yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pendekatan yang dipergunakan dalam tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Jenis data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis data sekunder yang merupakan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dalam tesis ini, maka penulis kemudian mengambil suatu kesimpulan bahwa proses yang dijalankan oleh Notaris hanya terbatas sebagai penerima kuasa dan dan apabila dikemudian hari Notaris mendapatkan perlawanan, Notaris wajib memberikan keterangan mengenai apa yang dilakukannya beserta proses dan dasar hukum.

---

Nowdays are often found cases also ensnare the Notary to Supervisory Council of Notaries or to the Court, ranging from cases of civil and criminal cases are mostly due to the ambiguity in the rights and authority of a notary when they exercised authority other officials attached to them like Land Deed Officer Officials or auction, which it encourages the writer to do research as well as pouring in the form of a thesis, particularly related to the issuance of replacement the land certificate maintenance performed by a Notary. The approach used in this thesis is the approach of legislation (statute approach) and approaches the case (The Case Approach). The type of data that will be used in conducting this research is secondary data which is the study of documents or library materials. Based on the results of the discussion conducted in this thesis, the authors then take a conclusion that the process undertaken by the Notary is limited as a receiver from the power of attorney, and if later get resistance, the Notary shall provide a description of what it does as well as the process and legal basis."

"Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap notaris dan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk pendelegasian yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Menteri untuk mengangkat Majelis Pengawas Notaris. Fungsi-fungsi pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang independen bukan oleh Menteri. Majelis Pengawas Notaris diangkat oleh Menteri yang secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah di Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah di Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat di Ibu Kota Negara,yang masing-masing terdiri dari 9 (sembilan) orang yaitu 3 (tiga) orang mewakili unusr Organsasi Profsei Notaris, 3 (tiga) orang mewakili unsur Pemerintah dan 3 (tiga) orang mewakili unsur akademisi. Notaris selaku Pejabat Umum diangkat oleh Menteri tapi Menteri tidak dapat memberhentikan Notaris kecuali dengan usulan dari Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris. Undang Undang Jabatan Notaris tidak memberikan otonomi kepada Majelis Pengawas Notaris untuk penjatuhan sanksi pemberhentian atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris dari jabatannya tapi sifat sanksinya hanya pengusulan kepada Menteri berupa pemberhentian dan atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris dari jabatannya. Dalam hal ini Menteri secara tidak langsung melakukan pengawasan terhadap notaris, yang akan mempengaruhi independensi Majelis Pengawas Notaris mauprm Notaris selaku Pejabat Umum.

---

Notary Act authorizes attribution to the Minister to oversee the supervision of a notary public and be in the form of delegation given by the Notary Act to the Minister to appoint a Notary Supervisory Council. The functions performed by the supervision of a notary public Notary Supervisory Council as an independent institution not by the Minister.

Notary Supervisory Council appointed by the Minister in stages consisting of a Supervisory Council in the City or Regional District, Regional Supervisor at Provincial Assembly and Assembly Center Supervisor at the State Capital, each of which consists of 9 (nine) is 3 (three) unusr represent the organization with Profsei Notary, 3 (three) persons representing the elements of the government and 3 (three) persons representing academicians. Acting as a Notary Public appointed by the Minister, but the Minister can not dismiss Notary except with the proposal of the Supervisory Council of the Notary.

Notary Supervisory Council is authorized to hold hearings and sanctions against the Notary who proved to have violated the Act and the Notary or Notary Code. Notary Act does not give autonomy to the Supervisory Council sanctions Notary for dismissal or dismissal with respect to the notary from office but the nature of the sanction is only a proposal to the Minister and the dismissal or dismissal with respect to the notary from office. In this case the Minister is not directly supervise the notary, which would affect the independence of the Supervisory Council as a Notary and Notary Public Offrcials."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan dan melanggar Kode Etik Notaris/Undang-Undang-Jabatan Notaris dimana telah melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani oleh kliennya.Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

---

This thesis describes the binding force of the Code Notary Public Notary to make the deed. Notary public official makes authentic the documents necessary for the community. He was responsible for his position, so that the Notary is required institutions to oversee the implementation of a notary profession. Legal consequences of the original documents containing false information that the case was causing disputes to the Court of first instance, the victim has filed a civil action for cancellation, and grant it to the judge to cancel such an act.

Sanctions can be imposed on the conduct and violated the Notary Public Code of Conduct which has made the manufacture of notarial deed by providing a blank form to be signed by his client. Position code of ethics for the deed is important, not only because the act is a profession that needs to be regulated by the code of ethics, but also because of the nature and essence of the job-oriented notary legalization, so it can become the main basis of law on the status of property, rights and obligations of clients use the services of Notary Public."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kasus akta pengakuan hutang perorangan dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta pengakuan hutang perorangan yang dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu dan sanksi serta tanggung jawab Notaris yang membuat akta pengakuan hutang perorangan dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu. Metode penelitian yuridis-normatif, dengan data utama data sekunder, yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan tiplologi bersifat deskriptif analitis. Simpulan berdasarkan permasalahan adalah akta pengakuan hutang perorangan yang dibuat dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu berakibat hukum akta pengakuan hutang perorangannya tetap sah secara hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, namun jaminannya batal demi hukum. Karena dalam kasus ini Notaris atau terlapor tidak membacakan akta dihadapan para pihak dan dua orang saksi, maka berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 16 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta pengakuan hutang perorangan dalam kasus ini hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tidak ada kewajiban Notaris untuk melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tanah yang menjadi jaminan dalam akta yang dibuat dihadapannya. Pemberian sanksi berupa teguran tertulis kepada Notaris/PPAT dalam kasus ini terlalu ringan dan Notaris/PPAT yang bersangkutan karena merupakan Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka ia tetap wajib melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tanah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the case of deed of individual acknowledgment of debt that made in front of Notary that use fake land certificate as warranty. The problem in this thesis is how is the legal consequences of deed of individual acknowledgement of debt that made in front of Notary that use fake land certificate as warranty and also sanction and liabilities of Notary who made that deed. Jurudical normative research method, with the main data is secondary data obtained from library materials and analytical descriptive typology. The conclusion of these problems are the deed of individual acknowledgement of debt made using the warranty of a fake land certificate is still legally valid and binding on both parties who made the deed, but the warranty is null and void. Because in this case the Notary or the reported party didn rsquo t read the deed in front of the parties and two witnesses, so in accordance with Article 41 and Article 16 paragraph 9 of Law Number 2 Year 2014 jo. Law Number 30 Year 2004 about Notary Proffesion, the deed of individual acknowledgement of debt in this case only has the strenght of evidence as deed under the hand. In Law Number 2 Year 2014 jo. Law Number 30 Year 2004 about Notary Proffesion and Notary rsquo s code of ethics, there is no obligation for Notary to check the validity of the land ceritificate that become warranty in the deed that made in front of him. The sanction in this case which is written warning is too light and Notary Land deed officials in this case because he is Notary and also a land deed officials, so he still obliged to check the validity of the land certificate."

"Tesis ini membahas mengenai penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional BPN yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT. Sebagai suatu profesi yang terhormat, etika profesi diatur dalam Kode Etik yang harus ditaati untuk menjaga kehormatan profesi dari Notaris/PPAT. Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah membuat pengurusan sertifikat tanah di BPN menjadi lebih cepat dan efisien dan turut berperan dalam memudahkan Notaris mendapatkan klien. Sebagai profesi terhormat Notaris merupakan salah satu dari profesi hukum diharuskan oleh Kode Etik untuk turut serta dalam pembangunan nasional di bidang hukum. Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu bertujuan untuk menganalisis penelitian terkait akibat perbuatan Notaris dalam menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat yang merendahkan martabat Notaris sebagai Pejabat Umum serta menjganalisa sebab Notaris dalam melakukan tindakan tersebut dan tipe penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan peristiwa hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis diketahui Notaris/PPAT yang menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat untuk mempermudah mendapatkan klien.

---

This Thesis focused on how use of third party services in handling of land certificate at National Land Agency BPN which conducted by Notary in his position as PPAT. As a respectable profession, professional ethics arranged in a code of ethics which must be obeyed to mantain the honor of the profession from Notary PPAT. The use of third party services in handling of land certificate make arrangements for land certificates at National Land Agency become faster and more efficient and play a role in facilitating Notary to get clients. As a respectable profession, Notary as one of the legal profession required by code of ethics to participate in national development in the field of law. This problem is researched by using research method with the form of normative juridical research that aims to analyze due to the act of notary using landbrokers services in the land certificate handling which may undermine the honor of Notary and what type of analytical descriptive research will be used to describe the legal event. Types of data used are primary and secondary data collection techniques conducted by document studies and data analysis done qualitatively."

"Tesis ini membahas mengenai sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/VII/2019 yang pada intinya memuat pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Mungki Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Kulon Progo yang dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini membahas identifikasi mengenai peran notaris dalam melahirkan perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual, dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa menjual. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut menemukan fakta bahwa akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual dibuat dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan syarat materiil jual beli hak atas tanah. Oleh karena itu, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta kuasa menjual tersebut menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan dan perbuatan hukum dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Notaris harus bertanggung jawab secara administratif dan perdata.

---

This thesis discusses the sanctions against a notary who violates the making of a binding purchase agreement with the selling authority. The case study taken by the author is the Decision of the Notary Central Supervisory Board Number 05/B/MPPN/VII/2019 which essentially contains a breach of obligations committed by Mungki Kusumaningrum, a Notary in Kulon Progo Regency who was imposed with a temporary dismissal for 3 (three) months. Based on the foregoing, this thesis discusses the identification of the role of the notary public in the binding agreement of sale and purchase agreement with the selling authority, and the responsibility of the notary to the agreement on the binding agreement of the sale and purchase agreement with the selling authority. Writing this thesis uses normative juridical research methods with an analytical descriptive research type. Based on the analysis of the Notary Central Board of Trustees' Decision, it is found that the deed of the Binding Agreement of the Sale and Purchase of Power of attorney is made not in accordance with the provisions in Article 1320 of the Civil Code, the notarial law and material conditions for buying and selling land rights. Therefore, the deed of the Sale and Purchase Agreement and the power of attorney to sell is degraded, such as a deed under the hand and legal actions can be canceled by the injured party. Then, for these violations, the Notary must be accountable both administratively and civil wise."

"Praktek ini dilatarbelakangi oleh karena telah ditemukannya praktek dimana dilaksanakan pembuatan akta penjaminan fidusia, yang didasarkan atas surat kuasa penjaminan fidusia dimana yang menandatangani surat kuasa tersebut berupa orang yang berbeda dengan pemilik benda yang ingin dijadikan jaminan fidusia tersebut. Dalam hal ini penulis berniat untuk menganalisis beberapa contoh akta jaminan fidusia beserta surat-surat kuasanya yang dibuat pada kantor notaris X.Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan dengan melakukan studi dokumen menggunakan bahan-bahan dari data sekunder, yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku-buku, artikel, skripsi, tesis, contoh surat kuasa penjaminan fidusia dalam bentuk bawah tangan, contoh akta penjaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris X, dan lain sebagainya.

---

The background of this research is because of the discovery of a practice on the making of fiduciary guarantee deeds, that were based on power of attorneys where the person that signed the power of attorney is not the same person that owns the object that was about to be fiducary guaranteed. The goal of this research is to analyze the couple of examples of fiduciary guaranteed deeds along with the power of attorneys that was made in the notary office of X.This research was conducted by using library method, by doing documents study using materials from secondary data, that was procured from the library, for example books, articles, essays, thesis, examples of power of attorneys on fiduciary guarantees in the form of underhand, examples of deeds of fiduciary guarantees that was made by Notary X, and so on and so forth."