Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama : Dewi Marlitha Program Studi : Manajemen Gas Judul : Komparasi Skema Pembiayaan PSC dan TBS Proyek LNG Terapung di Indonesia Kilang LNG Terapung FLNG merupakan salah satu solusi yang efektif untuk mengelola cadangan gas di dunia. Disamping, nilai Investasi dan resiko FLNG yang tinggi dikarenakan seluruh rangkaian Liquefied Natural Gas terpusat di dalam kapal yang terapung di tengah laut dan terbatasnya benchmarking pembuatan konsep FLNG di Indonesia maupun di dunia, membuat konsep FLNG perlu untuk diperhitungkan pembiayaannya secara matang untuk dapat di terapkan di Indonesia. Pemilihan skema pembiayaan FLNG yang tepat dengan memperhatikan nilai investasi, nilai operasi, harga gas dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan negara, pendapatan kontraktor dan aspek makroekonomi di Indonesia. Cara perhitungan untuk mendapatkan hasil tersebut adalah dengan cara memperhitungkan dan menganalisa keekonomian arus kas dengan menggunakan skema Production Sharing Contract dan skema pembiayaan Trustee Borrowing Scheme yang berlaku di Indonesia. Trustee Borrowing Scheme ialah skema pembiayaan yang menggunakan bantuan dana trustee dari pihak bank dan mekanisme pembayaran pembiayaanakan dipotong langsung dari pendapatan kotor. Production Sharing Contract ialah skema bagi hasil yang diterapkan di Indonesia, dimana kontraktor diyakini telah mampu secara keuangan, teknologi dan pengetahuan. Dan Studi kasus yang dipakai adalah proyek pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama A yang memiliki lapangan produksi di daerah Maluku. Hasil dari perhitungan keekonomian menunjukan skema pembiayaan yang terbaik adalah dengan menggunakan skema TBS dimana menghasilkan IRR sebesar 30.4 , NPV US 3,498 Juta, POT selama 7 tahun, Pendapatan Negara US 34,575 Juta dan Pendapatan Kontraktor US 21,682 Juta. Pada skema TBS tidak terdapat nilai investasi pada awal tahun yang membuat arus kas bernilai negative terlalu dalam yang berdampak pada tingginya unrecovered cost, skema recovery nilai investasi lebih menguntungkan karena menggunakan persentase yang flat dan dipotong dari pendapatan kotor, sedangkan Production Sharing Contract menggunakan persentase 25 dengan metode declining balance. Dampak ekonomi makro yang diakibatkan dari berjalannya proyek ini untuk Indonesia ialah meningkatkan lapangan kerja, berkembangnya industri dalam negeri, karena dapat bermitra dengan KKKS A, perbankan Indonesia dapat berkembang dan bersaing dengan Bank luar negeri, dan secara umum dapat membuat perekonomian di Indonesia tumbuh secara bertahap dan berkelanjutan Kata Kunci : Pembiayaan, FLNG, Keekonomian, PSC, Trustee Borrowing Scheme

---

ABSTRACTABSTRACT Name Dewi Marlitha Program Study Manajemen Gas Title Comparison of Financing Scheme PSC and TBS of Floating LNG in Indonesia Floating Liquefied Natural Gas FLNG is one of effective solution to gas processing reserves in the world. Although the investment and the risk of FLNG is high due to all LNG series centralized in vessel and floating in the middle of the sea and the limitation of benchmarking FLNG concept creation in Indonesia nor in the world, makes FLNG concept needs to be calculated about the appropriate financing hence could be implement in Indonesia. Selection of appropriate financing schemes with regard to the value of investment, the value of the operation, the gas price and regulation in Indonesia, is needed to increase the government revenue, contractor revenue, and aspect macroeconomic in Indonesia. The calculation method to obtain these results is to estimate and analyze the economics of cash flow using Production Sharing Contract scheme and Trustee Borrowing Scheme financing schemes which applicable in Indonesia. Trustee Borrowing Scheme is a financing scheme that uses funds from trustee bank and the payment mechanisms will be deducted from gross revenue. Production Sharing Contract is production sharing scheme which applied in Indonesia, wherein the contractor believed to have ability in financial, technology and skill. And for the calculation matters we use case studies in Kontraktor Kontrak Kerja Sama A project which has a production field in Maluku. The result of economics calculation that using gas price 11 from ICP is US 5.28 MMBTU shows the best financing schemes is TBS which produces an IRR of 30.4 , NPV US 3.498 million, POT for 7 years, the Government Take US 34,575 million the Contractor Take US 21,682 million. At TBS Scheme there is no capital investment value that calculated in the beginning of cash flow that could impact deep negative cash flow and high unrecovered cost, recovery scheme of capital investment more profitable due to its uses flat percentage and deducted from gross revenue, while Production Sharing Contract scheme using 25 percentage and declining balance methods. Macroeconomic impact resulting from the passage of this project for Indonesia is to increase employment, the development of domestic industry since they could become business partner with KKKS A, Indonesian banks can grow and compete with the overseas Bank, and in general can make the Indonesia economy growing gradually and sustainably Key words Financing, FLNG, Economics, PSC, Trustee Borrowing Scheme "

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis risiko investasi yang perlu dipertimbangkan oleh KKKS A selaku investor dalam periode 2017 s.d. 2055 terkait skema pembiayaan proyek LNG berdasarkan analisis keekonomian dan analisis tata kelola migas, kebijakan pemerintah terhadap gas bumi, kepatuhan dan regulasi. Hasil analisis berdasarkan perhitungan keekonomian menyimpulkan bahwa skema pembiayaan proyek LNG dengan metode Trustee Borrowing Scheme TBS maupun Production Sharing Contract PSC memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Melalui metode TBS diperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih besar dibandingkan dengan skema PSC. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jangka waktu kontrak bagi hasil dan alokasi penjualan gas untuk domestik merupakan variabel yang paling sensitif terhadap nilai keekonomian proyek. Analisis hasil wawancara mendalam terkait tata kelola migas, kebijakan pemerintah terhadap gas bumi, kepatuhan dan regulasi menyimpulkan bahwa ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi kebijakan pemerintah terhadap gas bumi merupakan faktor utama yang dapat menghambat investasi dan mengurangi nilai keekonomian proyek.

---

ABSTRACTThis research is conducted to analyze the investment risk that should be considered by PSC A as an investor during 2017 ndash 2055 in relation to LNG project financing scheme based on economic analysis and analysis on governance in oil and gas, government policy on natural gas, compliance and regulation. Result of analysis on economic calculation has concluded that LNG project financing scheme with both methods of Trustee Borrowing Scheme TBS or Production Sharing Contract PSC has added value to the company. TBS method can generate higher investment return than PSC scheme. Result of sensitivity analysis has shown that the production sharing contract term and gas for domestic market obligation are the most sensitive variables that can effect to project economic. Analysis through in depth interview to assess governance in oil and gas, government policy on natural gas, compliance and regulation has concluded that the uncertainty regulation and inconsistency of government policy on natural gas are the main factors that possibly obstruct the investment and reduce the project economic value."

"Tesis ini menganalisis metode pendanaan kapal Floating LNG (FLNG) dengan membandingkan metode Trustee Borrowing Scheme (TBS) dan Skema production Sharing Contract (P,SC Scheme) pada PSC X. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan observasi perusahaan melalui data internal dan eksternal perusahaan. Hasil analisis berdasarkan perhitungan keekonomian menyimpulkan bahwa proyek pembangunan kapal FLNG ini memberikan nilai tambah bagi perusahaan baik pada metode TBS maupun dengan skema PSC. Melalui metode TBS diperoleh tingkat pengembalian investasi yang lebih besar dibandingkan dengan skema PSC karena adanya faktor pembayarian biaya bunga yang dijadikan prioritas dalam cost recovery. Analisis sensitivitas memperlihatkan bahwa harga jual LNG yang mengacu kepada harga minyak merupakan variabel yang paling sensitif. Selain itu analisis juga dilakukan pada alternatif pendanaan dengan menggunakan skema leasing yang juga memberikan kontribusi yang tinggi bagi perusahaan namun perlu diperhatikan akan adanya peraturan mengenai kepemilikan aset yang tidak dapat dimiliki oleh pemerintah, besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan perusahaan leasing serta kemampuan perusahaan leasing untuk mendanai proyek pembangunan FLNG.

---

This thesis analyzes financing methods of floating LNG (FLNG) by comparing the Trustee Borrowing Scheme (TBS) and Production Sharing Contract (PSC Scheme) in PSC X. The research method user literatur study and company's observation through internal and external data provided. The analysis results the development project of FLNG add value to the company both on TBS and PSC Scheme. The value of project in TBS is higher than PSC Scheme mainly due to interest cost and loan payment prioritization. In addition, sensitivity analysis shows that LNG sales price which index to oil price is the most sensitive variable. This thesis also analyzes an alternative financing method which is a lease scheme. The lease scheme gives higher contribution to the compony compare to TBS however the application of the scheme obstacled by the regulation that for asset leased it with not become the property of Government of Indonesia, IRR expected by the leasing company and also capability of leasing company in financing this FLNG project."

"ABSTRAKKilang LNG Terapung (FLNG) merupakan salah satu solusi yang efektif untukmonetisasi lapangan stranded gas. Pemilihan teknologi dan kapasitas LNGoptimal yang disesuaikan dengan jumlah cadangan gas terbukti, dibutuhkan untukmenghasilkan Pendapatan Negara (GT) yang optimal. Selain itu, denganmempertimbangkan kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat, makariset ini juga melakukan optimisasi untuk mendapatkan persentase alokasi LNGdan harga LNG untuk domestik. Perhitungan optimisasi pada riset inimenggunakan program Microsoft Excel Solver dengan metode GRG Non-Linier.Pada kasus pengembangan FLNG di Blok Masela, Laut Arafura, Maluku, danasumsi cadangan gas terbukti sebesar 6 TCF, didapatkan Teknologi LNG yangoptimal adalah Single Mixed Refrigerant (SMR) dengan kapasitas optimal sekitar3 MTPA, dan berpotensi menghasilkan Pendapatan Negara (GT) selama masaproduksi 30 tahun sebesar US$ 31,9 Milyar. Hasil ini didapat dengan asumsipersentase optimal LNG untuk domestik sebesar 25% dari bagian gas Kontraktor,dengan harga 50% dari harga ekspor. Upaya lebih lanjut untuk memaksimalkanPenerimaan Negara, sekaligus juga Penerimaan Kontraktor adalah denganmenetapkan harga LNG untuk domestik yang sama dengan harga ekspor. Selainitu, hasil estimasi Biaya Pencairan Gas untuk FLNG adalah sekitar US$ 4 –5/MMBTU.

---

ABSTRACTFloating LNG (FLNG) is one of the effective solutions for monetizing strandedgas field. The selection of the optimum technology and capacity of LNG adjustedby proven gas reserves is needed to optimize Government Take (GT). Moreover,with consider domestic energy consumption continues to increase, objective of theresearch is also to obtain optimum LNG allocation for domestic and its price. Theoptimization done by using the Microsoft Excel Solver program with GRG Non-Linear Method.In case of FLNG development in Masela Block, Arafura Sea, Maluku, withassumption of proven gas reserves is 6 TCF, it results the optimum LNGtechnology is Single Mixed Refrigerant (SMR) with optimum capacity isapproximately 3 MTPA, and it potentially generates Government Take (GT)during 30-year production period is US$ 31.9 billion. These results were obtainedwith the assumption that optimum percentage of LNG for domestic is 25% ofContractor’s gas portion with a domestic price of 50% of the export price. Furtherefforts to maximize Government Take, as well as the economics of LNG, is to setthe domestic price equal with the export price. In addition, the estimation resultsfor FLNG Liquefaction Cost is approximately US$ 4 - 5/MMBTU."

"Bagi perusahaan yang merencanakan penyelenggaraan proyek berskala besar yang menyangkut aset-aset strategis, seperti proyek tenaga listrik, jalan tol, minyak dan gas bumi ("migas") di negara berkembang, seperti Indonesia, tidak dapat terlepas dari keterlibatan negara. Dalam kegiatan usaha hulu migas, keterlibatan negara dikarenakan penguasaan migas masih berada di tangan negara sampai titik penyerahan yang diperjanjikan. Namun, negara membutuhkan keterlibatan perusahaan yang berpengalaman karena karakter kegiatan usaha hulu migas ialah berisiko tinggi, berbiaya besar, serta membutuhkan teknologi tinggi. Perusahaan yang mengusahaan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia (kontraktor) harus menanggung pembiayaan serta risiko selama penyelenggaraan proyek. Selain kebutuhan keterlibatan para pihak yang berkompeten di bidang pembiayaan proyek berskala besar, kontraktor membutuhkan struktur pembiayaan yang dapat mewadahi transaksi pembiayaan yang besar, pengalokasian risiko, serta kepentingan para pihak. Pada umumnya, struktur pembiayaan dapat menaungi kebutuhan dalam proyek berskala besar tersebut ialah struktur project finance. Struktur project finance telah dipergunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas, khususnya proyek Liquefied Natural Gas ("LNG") di Indonesia. Salah satu contoh penerapan struktur project finance pada pembiayaan proyek LNG di Indonesia adalah proyek LNG Arun di Nangroe Aceh Darussalam, hingga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dengan demikian, untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran kontraktor dalam struktur pembiayaan proyek LNG di Indonesia dengan suatu studi kasus, maka dalam ruang lingkup penulisan skripsi ini akan membahas mengenai "Tinjauan Yuridis Peran Kontraktor Dalam Struktur Project finance Pada Pembiayaan Kegiatan Usaha Hulu Liquefied Natural Gas (LNG) Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi: Studi Kasus Proyek LNG Arun".

---

For a company who plans a large scale project operation related to strategic assets as such power plant, toll road, oil and gas ("O&G") in a developing country, as such Indonesia, the role of state remains inseparable. In O&G upstream business enterprise, the role of state related to the authority of O&G ownership remains in state until the agreed point of transfer. However, state needs the involvement of an experienced-company due to the character of O&G upstream business enterprise as such high risk, lucrative, and high technology one. That company (contractor) should bear the financing and risk during operational of project in Indonesia. Beside, the needs of the involvement of experienced parties in large scale financing, contractor needs financing structure that would accomodate large scale financing transaction, risk alocation, and parties' interest. Generally, financing structure that able to accomodate the needs of large scale financing project thereof is project finance structure. Project finance structure has been utilised in O&G upstream business enterprise,particularly Liquefied Natural Gas ("LNG") project in Indonesia. One of samples for the implementation of project finance structure in financing Indonesia LNG projects is LNG Arun project located in Nangroe Aceh Darussalam, until the enactment of Law Number 22 of 2001 concerning oil and gas. Therefore, to further analyse the role of contractor in project finance structure due to financing LNG project in Indonesia including analyse a case study, further the scope of this undergraduate thesis is "Juridical Analysis of Contractor's Role In Project Finance Structure of Financing Upstream LNG After Law Number 22 of 2001 Concerning Oil And Gas In Indonesia – Case Study Arun LNG Project"."

"Pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia memberikan risiko kredit yang sangat besar kepada kreditur. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko proyek yang dapat memperbesar risiko kredit. Risiko kredit yang besar tersebut kemudian akan disebar kepada kreditur-kreditur lain melalui pemberian kredit secara sindikasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan dan mekanisme project finance dan kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Project finance adalah suatu metode untuk mengalokasikan berbagai risiko proyek secara tepat kepada pihak lain melalui berbagai perjanjian kontraktual dalam skema project finance, sehingga dapat mengurangi risiko kredit kepada kreditur. Pengaturan dan mekanisme project finance belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga penggunaan project finance dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian antara para pihak dalam skema project finance. Kredit sindikasi adalah suatu metode pemberian kredit secara bersama-sama oleh beberapa lembaga perbankan untuk menyebarkan risiko kredit. Pengaturan dan mekanisme kredit sindikasi belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pemberian kredit secara sindikasi harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan mengenai pemberian kredit perbankan secara umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Ketiadaan kerangka hukum project finance membuat para pihak harus mengatur seluruh hubungan hukum dalam seluruh perjanjian kontraktual antara para pihak yang terlibat dalam skema project finance di dalam perjanjian kredit sindikasi untuk melindungi kepentingan kreditur terhadap kemampuan pelunasan hutang debitur.

---

The financing of power plant projects in Indonesia presents enormous credit risk to a lender. It is because there are various project risks in financing a power plant project that can increase credit risk that must be borne by a lender. The credit risks must then be spread to other lenders with syndicated lending to make credit risks is not borne alone by one lender. The problem discussed in this thesis is the regulation and mechanism of project finance and syndicated lending to financing power plant project in Indonesia. The research method used is normative juridical, and the data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Project finance is a method for appropriately allocating various project risks to other parties within a project finance scheme to reduce credit risk to lenders through various contractual agreements. Project finance regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, so the use of project finance is based on agreements between the parties in the project finance scheme. Syndicated lending is a method of joint crediting by several banking institutions to spread the credit risk. Syndicated lending regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, but syndicated lending must comply with several regulations regarding lending regulations by banks in general and the Legal Lending Limit. The absence of project finance legal frameworks requires the parties to regulate all legal relationships based on all contractual agreements between the parties involved in the project finance scheme within the syndicated loan agreement to protect the interests of the lenders against the debt repayment ability of the debtor."

"Kebutuhan akan pinjaman luar negeri hingga kini masih dibutuhkan oleh bangsa ini, salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Mengingat pengalaman buruk Indonesia dalam manajerial dan pengawasan terhadap dilakukannya pinjaman luar negeri pada krisis moneter 1998, maka Bank Indonesia dan pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur kewajibankewajiban yang harus dilakukan debitur dalam melakukan pinjaman luar negeri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan-pengaturan terkait kewajibandebitur pinjaman luar negeri dan bagaimana implementasi yang dilakukan debitur swasta di Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mengeluarkan PBI Nomor 12/24/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, PBI Nomor 18/4/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi, dan PBI 21/2PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Hal ini telah diimplementasikan oleh 90% korporasi di Indonesia. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaandengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung olehwawancara dengan narasumber terkait.The need of foreign debt for this nation is inevitable, which one of the need is to support development and construction. Considering Indonesia's bad experience in managerial of foreign debt during the 1998 monetary crisis, Bank Indonesia and the government have to make various regulations regarding the obligations that must be done by borrower in conducting foreign debt. This study aims to determine the arrangements related to the obligations of foreign borrowers and how the implementation of private debtors in Indonesia. Therefore, pursuant to the Foreign Exchange Act and Exchange Rate System, Bank Indonesia issued PBI Number 12/24/PBI/2010 concerning Obligations for Foreign Debt Reporting, PBI Number 18/4/PBI/2016 2016 concerning Application of Prudential Principles in Managing Corporate Foreign Debt, and PBI 21/2PBI/2019 2019 concerning Reporting onForeign Exchange Flows. This has been implemented by 90% of corporations in Indonesia. To answer these things, this writing is done yuridical-normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic-related interview as the data collection tools."

"Kebutuhan akan pinjaman luar negeri hingga kini masih dibutuhkan oleh bangsa ini, salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Mengingat pengalaman buruk Indonesia dalam manajerial dan pengawasan terhadap dilakukannya pinjaman luar negeri pada krisis moneter 1998, maka Bank Indonesia dan pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur kewajibankewajiban yang harus dilakukan debitur dalam melakukan pinjaman luar negeri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan-pengaturan terkait kewajiban debitur pinjaman luar negeri dan bagaimana implementasi yang dilakukan debitur swasta di Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mengeluarkan PBI Nomor 12/24/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, PBI Nomor 18/4/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi, dan PBI 21/2PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Hal ini telah diimplementasikan oleh 90% korporasi di Indonesia. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber terkait.

---

The need of foreign debt for this nation is inevitable, which one of the need is to support development and construction. Considering Indonesia's bad experience in managerial of foreign debt during the 1998 monetary crisis, Bank Indonesia and the government have to make various regulations regarding the obligations that must be done by borrower in conducting foreign debt. This study aims to determine the arrangements related to the obligations of foreign borrowers and how the implementation of private debtors in Indonesia. Therefore, pursuant to the Foreign Exchange Act and Exchange Rate System, Bank Indonesia issued PBI Number 12/24/PBI/2010 concerning Obligations for Foreign Debt Reporting, PBI Number 18/4/PBI/2016 2016 concerning Application of Prudential Principles in Managing Corporate Foreign Debt, and PBI 21/2PBI/2019 2019 concerning Reporting on Foreign Exchange Flows. This has been implemented by 90% of corporations in Indonesia. To answer these things, this writing is done yuridical-normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic-related interview as the data collection tools."

"Penetapan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memuat ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang memberikan sarana baru bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menjaminkan kekayaan intelektual serta mendapatkan pembiayaan. Akan tetapi, dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur mengenai bentuk penjaminan merek. Namun, penetapan PP No. 20 Tahun 2022 masih sangat baru maka penulis mengkritisi dan menganalisis pengaturan terkait penjaminan merek sebagai objek jaminan utang untuk memperoleh pembiayaan dengan membandingkan pengaturan dan penerapannya di Amerika Serikat. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu PP No. 24 Tahun 2022, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Article 9 Uniform Commercial code kemudian menganalisis kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi terkait implementasi pengaturannya. Hasil dari penelitian oleh penulis adalah merek sebagai jaminan utang dapat dibebankan atas jaminan fidusia dan implementasi harus memerhatikan penilaian kekayaan intelektual sebagai jaminan.

---

The stipulation of PP No. 24 of 2022 concerning the Implementation Regulations of Law No. 24 of 2019 concerning the Creative Economy contains provisions regarding intellectual property-based financing schemes that provide new means for creative economy actors to pledge intellectual property and obtain financing. However, Law No. 20/2016 on Trademarks and Geographical Indications does not regulate the form of brand collateral. Nevertheless, the stipulation of Government Regulation No. 20 of 2022 is still very new, hence the author criticizes and analyzes the regulation related to brand collateral as an object of debt collateral to obtain financing by comparing the regulation and its application in the United States. The research method in writing this thesis is juridical-normative, and uses library materials such as primary, secondary, and tertiary legal materials, namely PP No. 24 of 2022, Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, and Article 9 of the Uniform Commercial code then analyzes the advantages and disadvantages and provides recommendations regarding the implementation of its arrangements. The result of the research by the author is that the trademark as debt collateral can be imposed on fiduciary guarantees and the implementation must pay attention to the valuation of intellectual property as collateral."