Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKedudukan hukum tanah ulayat sebagai hak konstitusional masyarakat adat masih banyakbelum disadari oleh masyarakat adat itu sendiri berikut pihak-pihak lain yang terkait. Takjarang terjadi banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat mulai dari sebab yanglegal seperti akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka, hinggatindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak lain seperti penyerobotan lahan. Haltersebut pada akhirnya menimbulkan urgensi pembentukan sistem peradilan yang baru yanglebih sesuai dan solutif untuk persoalan tanah ulayat, suatu sistem peradilan yang cepat,murah, sederhana, dan tentu saja berpihak pada hak konstitusional masyarakat adat. Metodepenelitian yang digunakan dalam hal ini berupa tipe penelitian Normatif, tipologi penelitianPreskriptif, menggunakan jenis data Sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan,pendekatan konsep, pendekatan sejarah, pendekatan kasus. Dalam hal ini gagasan konsepsistem peradilan lokal agraria merupakan suatu gagasan yang akan menjawab persoalanpersoalanyang menghampiri tanah ulayat masyarakat adat, dengan keistimewaan titik beratkeputusan diserahkan secara merdeka kepada masyarakat adat, dengan keberpihakanpemerintah kepada masyarakat adat, dan tentu saja didesain sedemikian rupa sehingga sesuaidengan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.Kata Kunci : Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, Sistem Peradilan, Agraria

---

ABSTRACTLaw Position of community law as a contitutional right for traditional community still notaware by traditional community itself included related parties. It rsquo s often happenend manyproblem faced by traditional community such a legal cause like effect of government wisdomwhich is not take sides for them, also illegal actions which is doing by other parties likeillegal occupancy of land. in the end those problem make an urgency to establishment thenew law system, which is more compatible and giving solution for community land problem,a judicature system which is fast, cheap, simple, and of course takes a side to constitutionalright of traditional community. Research method which used is normative type research,prescriptive research typology, using secondary source, through legislation approachment,concept approachment, history approachment, and case approachment. In this case the ideaof local judicature system establishment is an idea which can to answer community landproblems, which is the privilege decision is given to traditional community, with thegovernment takes side to traditional community, and of course designed to fit for IndonesianRepublic state structure.Keywords Community Land, Traditional Community, Judicature System, Agrarian"

"Tesis ini membahas mengenai jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum adat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah dengan menganalisa suatu putusan pengadilan Negeri Cibinong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan hukum adat dalam pandangan hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian hukum terhadap pemegang hak terakhir yang mengalami kesukaran untuk melakukan pendaftaran tanah akibat jual beli berdasarkan pada hukum adat, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atas tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, dan Kantor Pertanahan berikut PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan selalu memberikan informasi serta melakukan penyuluhan tentang Hukum Tanah Nasional kepada masyarakat setempat agar terciptanya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah.

---

This thesis discusses the sale and purchase of land rights based on customary law wich is made the basis for land registration by analyzing a decision of the Court Cibinong. Research using this method of research with a qualitative approach normative, so that this research can provide a snapshot of the sale and purchase is based on customary law in the positive law in Indonesia and how the protection and legal settlement of the last holder of the rights that are difficult to perform the registration of land in onder maintenance data. Based on the results of research suggested that the sale and purchase rights to the land should be done before the authorized PPAT and PPAT office land below as a patner of the Land Office land below as a patner of the Land Office should always be to provide information and conduct espionage on national land law to the local community in order to to create legal certainty and the protection of the law rights over land."

"ABSTRAKIndonesia yang pendaftaran tanahnya di dasarkan kepada filosofi hukum Adat.Sangat berakibat pada tujuan pendaftaran tanah yang didapat. Salah satu contohdalam hal ini misalnya bahwa dalam pemberian hak atas tanah, di Negara ini tidakpernah dikenal lembaga verjaring (uit weizing procedure). Pendaftaran tanah inihanya sekedar mengadministrasikan tanah tersebut, bukan memberikan hak itukepada seseorang. Namun karena di atas tanah itu ada haknya lalu dikukuhkandengan adanya pendaftaran dan kepada subyek haknya diberikan tanda buktihaknya dari Negara atas telah dilakukannya administrasi di atas tanah tersebut.Lalu dalam perkembangan langsung untuk memperoleh hak, hukum adat telahmemperkenalkan lembaga rechtsverwerking.Maka dalam masyarakat kitasebenarnya tidak ada alasan untuk menelantarkan tanah. Penjelasan tentangrechtsverweking ini diuraikan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa dalam hal atas suatu bidangtanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukumyang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidakdapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahunsejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutanataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanahatau penerbitan sertipikat tersebut.Sebagai ketentuan yang berasal dari HukumAdat, tentunya ketentuan tersebut tidak tertulis, namun ketentuan dimaksudkelihatannya telah diadopsi oleh UUPA (Pasal 27, 34 dan 40) dengan menegaskanbahwa hapusnya hak atas tanah dapat terjadi karena diterlantarkan.Oleh karenalembaga rechtsverwerking tersebut berasal dari ketentuan hukum adat yangtentunya tidak tertulis, maka penerapan dan pertimbangan mengenai terpenuhinyapersyaratan yang bersangkutan dalam kasus-kasus konkrit ada di tangan hakimyang mengadili sengketa. Oleh karena itu keefektivitas dari lembaga

---

ABSTRACTIndonesia's land registration on the basis of Indigenous legal philosophy . Highlyresult in acquired land registration purposes . One example in this instance that thegranting of land rights , in this country has never known institutions verjaring ( uitweizing procedure ) . The land registration merely administer the land , not givingit to the right person . But because it was on the ground right there and thenconfirmed with the registration and subject to the rights given proof of his rightsover the state administration has been done on the land . Then the directdevelopment to acquire the rights , customary law has been introducedrechtsverwerking institutions . So in our society really is not any reason toabandon the land . An explanation of this rechtsverweking described in Article 32paragraph ( 2 ) of Government Regulation No. 24 of 1997 which confirms that inthe event that a parcel of land has been validly issued certificates on behalf of theperson or legal entity acquiring the land in good faith and in a real master it , thenthe other party has the right to feel the soil can no longer demand theimplementation of these rights if within 5 ( five ) years from the issuance of thecertificate was not filed an objection in writing to the holder of the certificate andthe relevant Head of the Land Office or are not filed with the Court on acquisitionof land or the issuance of the certificate . As a condition derived from customarylaw , such provisions must not be written , but these provisions appear to havebeen adopted by UUPA (Articles 27 , 34 and 40 ) by asserting that theabolishment of land rights can occur because the neglected . Thereforerechtsverwerking institution is derived from customary law which is not inwriting, then the application and consideration of the fulfillment of the relevantrequirements in concrete cases in the hands of judges who adjudicate disputes .Therefore rechtsverweking efective of the institution lies in the judge as a casebreaker"

"Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat, serta keunikan dalam penerapan sistem hukum adat khususnya berkaitan dengan tanah. Penelitian ini dilakukan untuk memeroleh informasi mengenai sistem kepemilikan hak atas tanah menurut Hukum Tanah Adat Puyang, eksistensi dan keberadaannya terkait adanya pembangunan jaringan telekomunikasi. Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif untuk menggambarkan suatu gejala dan fact finding untuk menemukan fakta mengenai gejala dalam penelitian.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan wawancara dengan narasumber. Peraturan mengenai hukum pertanahan Indonesia telah dimuat dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA). Namun, Masyarakat Adat Puyang tetap melaksanakan Hukum Adatnya sebagaimana terlihat pada sistem penguasaan atas tanah, tetap diakui dan dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan negara yang berlaku.

---

Indonesia is a country endowed with diversity in cultures as well as tradition, and also each has its own typical charachteristic in applying traditional law system especially in relation to the land. This research is conducted to get information and identify the application of traditional land title proprietary system of Customary Land Law of Puyang, its existence and the existence in regards to the contruction of telecommunication networks on that customary land. Researcher is using descriptive typology of research to describe an indication and to find out about fact indication in this research.The research methods that used by researcher is normative law research (literature) within literature study or secondary data and interview to the respondents. Regulation about law of land in Indonesia has been loaded in the Act on Agrarian Affairs Law No. 5 Year 1960 (UUPA). Without prejudice to the terms of UUPA, in Traditional of Puyang Community still applies their customary law. It?s seen from the existence of land proprietary right that is still effective there, and that Traditional Law of Puyang is also accepted and still put into practice as long as not break the rule of law."

"Sistem publikasi negatif tidak dipergunakan seutuhnya dalam pendaftaran tanah di Indonesia, akan tetapi sengketa tanah seringkali timbul dari kelemahan sistem itu, termasuk dalam hal untuk pemindahan hak melalui jual beli. Sebagian daft permasalahan itu adalah keabsahan jual beli tanah dengan dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan formal sesuai peraturan tetapi kemudian terbukti dilakukan secara melawan hukum, perlindungan bagi pembeli seperti halnya dalam sengketa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1588/K/Pdt/2001 vide Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Penelitian hukum normatif dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap pustaka hukum sebagai data sekunder yang dirancang dengan Case Study Design, data dihimpun melalui studi dokumen. Penelitian telah menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli adalah sah apabila memenuhi persyaratan formil dan materiil. Jual bell tanah yang telah sesuai hukum tetapi kemudian terbukti bahwa pada pendaftaran pertama kali mengandung cacat hukum maka seluruh bukti kepemilikan yang timbul kemudian adalah batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah atas gugatan pihak ketiga diatur dalam Pasal 19 ayat (2) c UUPA; PP No. 24 Tahun 1997 mengenai sertifikat sebagai alat bukti yang kuat (Pasal 32 ayat (1); kewajiban PPAT untuk menolak membuat akta dengan fakta yang mengakibatkan cacat hukum; pembuktian hak atas tanah; pembukuan data fisik dan data yuridis tanah di Kantor Pertanahan dan juga PP No.37 Tahun 1998 dalam kewajiban PPAT untuk lebih cermat memeriksa keabsahan dokumen. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dikuatkan Mahkamah Agung lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik asal karena pemindahan hak oleh para tergugat tidak memenuhi syarat materiil dan telah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung memberikan perlindungan terhadap pembeli tanah karena dianggap sesuai dengan ketentuan hukum pemindahan hak atas tanah. Saran disampaikan untuk adanya Lembaga Peradilan yang khusus menangani sengketa tanah serta bagi para pembeli tanah agar menelusuri riwayat kepemilikan tanah sebelum melakukan jual bell tanah.

---

Negative Publicizing system is not utilized as intact as in land registry in Indonesia, however land dispute often arise from that system feebleness, included in matter for conveyancing through sales agreement. Some of that problems that the land sales authenticity with complete document and fulfill formal conditions according to regulation but later proven to be conducted by illegal process and also protection for buyer just as in dispute in decision Appellate Court Number 1588/K/Pdt/2001 vide High Court of Bandung and District Court of Bale Bandung. This research as normative law is used to analyze the books of law sciences as secondary facts designed by a Case Study Design, data mustered by document study application.

Result of the research is able to conclude that sales should be validity if fulfilling formal and material conditions. The buying agreement have been processed according to land regularity and then later proven that the first registration contain handicap punish hence all evidence of it's ownership of arising out later is cancellation for the shake of law. The law protection to buyer of land for suing of third party arranged in Section 19 sentence (2) c Code of Number 5/1960; The Government Regulation (PP) Number 24/1997 hitting certificate as a means of the strong evidence Section 32 sentence (1); obligation of The Official of Land Levering (PPAT) to refuse to make act with fact resulting handicap; land right verification; book of notes of physical and regulity facts in Office of Land Affairs (BPN) as well as PP No.37 of Year 1998 in obligation of PPAT to more careful verifying document authenticity."

"Latar belakang penulisan tesis ini adalah dijadikannya tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah slap bangum yang diperuntukan untuk keperiuan masyarakat lingkungan perumahan Harapan Indah kota Bekasi Jawa Barat menjadi lokasi proyek pembangunan komplek pertokoan atau rumah toko oleh pihak perusahaan pembangunan perumahan, dan yang menjadi pokok permasalahannya adalah 1. Apakah pembangunan komplek pertokoan diatas tanah fasilitas sosial data fasilitas umum yang terjadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan 2. Apakah dengan pembangunan komplek pertokoan tersebut maka hak masyarakat atas fasilitas sosial dan fasilitas umum telah terpenuhi?.Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan mengunakaa alat pengumpulan data berupa studi dokumen dengan tujuan uatuk mengumpulkan data sekunder dalam bidang hukum yang terbagi dalam berbagai jenis seperti sumber primer berupa Peraturan Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, seperti UU Nomor: 5 Tahun 1960, UU Nomor. 4 tahun 1992, PMDN Nomor. 1 tahun 1987, PMDN Nomor. 3 tahun 1987, Perda Kota Bekasi Nomor .77 Tahun 1999. Sumber sekunder berupa Buku, makalah, laporan penelitian dan Tesis, sedangkan sumber tarsier adalah petunjuk geograpis dll.Data yang ada diolah menggunakan pendekatan kualitatif maka kesimpulan yang didapat bahwa pembangunan komplek pertokoan yang terjadi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bangunan komplek pertokoan tersebut bukan merupakan hak dari penghuni perumahan atas fasilitas sosial.

---

The background of writing this thesis is the conversion of land for social and public utilities for Harapan Indah Residential Community in Bekasi City into location of 'shopping project or Semi Residential Complex by the Land Developer. And the core problems in this case are: (1) whether the construction of shopping complex on such social & public utility land complies with the prevailing laws; (2) whether with the construction of such shopping complex, the residential community's rights upon the social & public utility land have been fulfilled.The method used in writing this thesis includes library research, that is collecting documentary studies as secondary data in legal aspects, which consist of primary resources such as the Constitution and other laws relevant to the problems, including Law No. 5 of 1960, Law No. 4 of 1992, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 1 of 1987, Decree of Minister for Domestic Affairs No. 3 of 1987, and Regional Regulation of Bekasi City No. 77 of 1999. Secondary resources include books, articles, research reports and thesis, while tertiary resources include geographic mapping, etc.The data collected with qualitative approach shall conclude that the construction of shopping complex in social and public utility land has breached the prevailing laws and that the shopping complex constructed do not belong to the residential community who deserve to get the social & public utilities."