Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dominasi kepentingan pemodalbesar dalam pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor22 Tahun 2011 mengenai penyiaran digital di Indonesia. Dalam prosespembentukannya pemerintah menggunakan kekuasaannya melakukan sejumlahlangkah yang bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran bahkan mekanismepembentukan regulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yangmemandang pembentukan Permen terkait penyiaran digital menjadi bagian dariupaya terencana pemilik modal untuk melanggengkan penjajahan ekonomi danpolitik. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dengan konsep strukturasiekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama dalam penelitian ini.Pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus digunakanuntuk memberikan deskripsi secara lengkap. Data dikumpulkan melaluiwawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaluiPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 pemilikmodal besar mengontrol beberapa kebijakan pemerintah dengan membentukmodel baru lembaga penyiaran yang tidak disebutkan didalam Undang-UndangPenyiaran. Bentuk lembaga ini hanya melegalkan penyiaran eksisting saja,sehingga melanggengkan dominasi dengan lingkup yang lebih luas yaitu padapenyiaran digital serta berusaha mematikan kelompok-kelompok kecil. Penelitianini juga menunjukkan bahwa kebijakan penyiaran digital mampu menghasilkanserangkaian keuntungan ekonomi yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal.Selain kepentingan ekonomi, kebijakan penyiaran digital juga ditentukan olehberagam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis study aimed to describe the dominance of large capital interests in theestablishment of Information and Communication Minister Regulation Number22 of 2011 regarding digital broadcasting in Indonesia. In the process ofgovernment formation using his power a number of measures that are contrary tothe Broadcasting Act and even the formation mechanism of regulation. Thisresearch uses a critical paradigm that sees the formation of a ministerial regulationrelated to digital broadcasting to be part of a planned effort to perpetuate theoccupation of the owners of capital and political economy. Structuration theoryof Anthony Giddens structuration linked to the concept of political economyVincent Mosco into a major theory in this study. Qualitative research approachwith a case study design is used to provide a complete description. Data werecollected through interviews and document study. The results showed that throughthe Minister of Communication and Information Technology Number 22 of 2011owners of big capital controls several government policies by establishing newmodels of broadcasters that are not mentioned in the Broadcasting Act. Forms ofthis institution only legalize the existing broadcasting only, thus perpetuating thedominance of a broader scope, namely on digital broadcasting and try to shut offsmall groups. This study also shows that digital broadcasting policy capable ofproducing a series of economic benefits that opens ample room for expansioncapital. In addition to economic interests, digital broadcasting policy is alsodetermined by a variety of agents that influence the decision making process inIndonesia."

"ABSTRAKDisaat sebagian besar negara di dunia telah memulai proses migrasi penyiaran televisi analog ke digital, langkah migrasi menuju penyiaran digital di Indonesia harus tertunda karena adanya resistensi dari industri penyiaran terkait regulasi yang mendasari implementasi tersebut. Revisi Undang-undang Penyiaran yang saat ini masih menjadi pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat DPR menjadikan pemerintah belum merumuskan kembali regulasi untuk menggantikan regulasi sebelumnya.Migrasi dari penyiaran televisi analog ke digital memberikan benefit berupa efisiensi penggunaan spektrum, kualitas penerimaan siaran yang lebih baik, serta memberikan peluang bagi industri penyiaran baru. Hal ini juga erat kaitannya dengan rencana strategis pemerintah terkait pembangunan mobile broadband. Pemanfaatan frekuensi digital dividend untuk mobile broadband baru dapat terwujud setelah proses migrasi televisi analog ke digital selesai dilakukan. Saat ini digitalisasi penyiaran televisi menjadi salah satu rencana strategis pemerintah dalam kurun waktu 2015-2019. Sisa waktu yang semakin singkat untuk bermigrasi ke digital sesuai target yang ditetapkan pemerintah membutuhkan strategi tersendiri agar tidak menimbulkan resistansi dari industri televisi eksisting. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu skema penyelenggaraan yang tepat agar resistansi industri tersebut tidak terjadi.Melalui indepth interview dan gap analysis diketahui bahwa peraturan yang mendasari penyelenggaraan televisi digital di Indonesia pada implementasinya masih memiliki beberapa kelemahan antara lain terkait alokasi frekuensi, mekanisme dan persyaratan seleksi penyelenggara infrastruktur, perubahan model bisnis, target analog switch off serta unsur-unsur penyiaran digital yang belum dimasukkan dalam Undang-undang Penyiaran.Tesis ini telah merumuskan skema baru penyelenggaraan televisi digital sebagai langkah perbaikan, meliputi perencanaan spektrum dengan kombinasi konsep Single Frequency Network SFN dan Multi Frekuensi Network MFN , penentuan parameter seleksi, roadmap penyiaran digital dengan target analog switch off baru, perhitungan tarif sewa infrastruktur, skema insentif, service level agreement serta unsur-unsur penyiaran digital yang harus dimasukkan dalam revisi Undang-undang Penyiaran.

---

ABSTRACTWhile most countries in the world have started the migration process from analog to digital television, the migration process in Indonesia unfortunately on hold due to resistance of the broadcasting industry related to the regulation underlying its implementation. Revision of the Broadcasting Act, which is currently still under discussion in the Parliament, has caused the government unable to define new regulation to replace the previous one.Migration of analog television to digital television provides benefits such as efficient use of spectrum, better quality of broadcast reception, and gives opportunities for new broadcasting industry. It is also closely related to the government 39 s strategic plan for development of mobile broadband. The utilization of digital dividend spectrum for mobile broadband can be realized after the migration process of analog television to digital television is complete. Nowadays digitization of television broadcasting becomes one of the government 39 s strategic plan in the period 2015 2019. The short remaining time of migration process according to the targets set by the government requires good strategy to avoid resistance from the existing broadcasting industry. Therefore, a proper implementation scheme is needed so that the resistance from industry can be avoided.Through indepth interview and gap analysis, it is known that the regulation underlying the implementation of digital television in Indonesia on its implementation still has some weaknesses related to the frequency allocation, mechanism and requirement for infrastructure operator selection, the shift of business model, analog switch off target and elements of digital broadcasting that have not been included in the Broadcasting Act.This thesis has proposed new implementation scheme as corrective action, including spectrum planning with combinations of Single Frequency Network SFN and Multi Frequency Network MFN concept, selection parameters for infrastructure operator, digital television roadmap with new target of analog switch off, tariff calculation, incentive schemes, service level agreement and elements of digital broadcasting that should be included in the revision of the Broadcasting Act. "

"Perubahan teknologi penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital adalah sebuah keniscayaan mengharuskan perubahan pengaturan, Pemerintah telah melakukan proses-proses menuju perubahan tersebut sampai pada implementasi komersil namun kemudian dibatalkan oleh Mahkaham Agung karena menurut Mahkaham belum ada dasar hukum penyelenggaraannya. Tesis ini membahas bagimana kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pengaturan dan dampak yang ditimbulkan dari keluarnya keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ada yuridis normmatik bersifat deskriptip analitis dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi peraturan perundang-undangan penyiaran televisi digital terestrial diatur oleh Undang-Undang 36 tentang Telekomunikasi (lex generalis) dan Undang-Undang 32 tentang Penyiaran (lex specialist), Menteri Komunikasi dan informatika mempunya kewenangan untuk melakukan pengaturan penyiaran televisi digital baik atributif diperoleh dari Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara dan delegatif diperoleh dari Peraturan Presiden nomor 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Munculnya kekosongan hukum sebagai dampak dari putusan Mahkamah Agung membatalkan tindakan pemerintah sehingga menghilangkan aspek legalitas implementasi komersil yang telah dimulai juga melahirkan ketidakkepastian hukum penyelenggaraan sehingga terjadinya krisis kanal penyiaran televisi terestrial, krisis bandwidth telekomunikasi, hilangnya potensi digital deviden, munculnya praktek monopoli, rendahnya posisi tawar klaim penggunaan frekuensi oleh negara di wilayah perbatasan.

---

The change in technology from analog to digital terrestrial television broadcasting is a necessity requiring a change in regulation, the Government has carried out the processes to change until the commercial implementation but later canceled by Supreme Court because according to Mahkaham there is no legal basis for its implementation. This thesis discusses how the authority of the Minister of Communication and Information in regulating and the impact arising from the issuance of the Supreme Court's decision regarding the cancellation. The research method used there is normmatic juridical descriptive analysis with library data collection techniques and interviews. The results of the study indicate that in terms of the laws and regulations of terrestrial digital television broadcasting are regulated by Law 36 concerning. Telecommunications (lex generalis) and Law 32 concerning Broadcasting (lex specialist), the Minister of Communication and Informatics has the authority to regulate digital television broadcasting both attributive obtained from Law 39/2008 concerning State Ministries and delegates obtained from Presidential Regulation number 24/2010 concerning Position, Task, and Function of State Ministries as well as Organizational Structure, Tasks, and Functions of Echelon I of State Ministries. The emergence of a legal vacuum as a result of the Supreme Court ruling overturned the government's actions to eliminate the legal aspects of commercial implementation that had also begun to create legal uncertainty in the implementation of terrestrial television broadcasting channel crises, telecommunication bandwidth crisis, loss of digital dividend potential, monopolistic practice, low bargaining position claims for frequency use by countries in the border region. In order to avoid similar things happening in the future, it needs convergence/merging of the Telecommunications Law and Broadcasting Law, as a tactical step to overcome the short-term impact of the Supreme Court's ruling, it is necessary to establish a Substitution Government Regulation."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

---

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."

"Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada tahun 2006, didapatkan kesepakatan Analog Switch Off (ASO) negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara di Asia adalah 17 Juni 2015. Sedangkan negara di Asia Tenggara sepakat untuk melakukan ASO pada akhir 2020. Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada 2 November 2020, Indonesia akan melaksanakan ASO paling lambat 22 November 2022. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang sudah melakukan uji coba siaran digital dan salah satu pemegang multipleksing. Walau sebagai Lembaga penyiaran publik, daya saing TVRI dalam bisnis penyiaran relatif rendah. TVRI belum mampu menarik banyak minat masyarakat untuk menonton siaran mereka. Hadirnya televisi digital, LPP TVRI membutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis penyiaran mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan oleh LPP TVRI dan membangun strategi untuk bersaing di era televisi digital. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang terdapat pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kedua faktor ini akan menjadi landasan analisis SWOT. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, posisi LPP TVRI berada pada kuadran ketiga dengan nilai faktor internal -0,2213 dan nilai faktor eksternal adalah 3,603.

---

At the International Telecommunication Union (ITU) meeting in Geneva in 2016, an agreement was procured for the Analog Switch Off (ASO) of Europe, Africa, and several countries in Asia on 17 June 2015. Meanwhile, countries in Southeast Asia have agreed to carry out ASO by the end of 2020. Indonesia itself, with the ratification of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation on 2 November 2020, Indonesia will implement ASO no later than 22 November 2022. Public Broadcasting Institution Television of the Republic of Indonesia (TVRI) is the first television station in Indonesia that has tested digital broadcasts and multiplexing holders. Even though as a public broadcasting institution, TVRI's competitiveness in the broadcast business is relatively low. TVRI has not been able to attract a lot of public interest to watch their broadcasts. With digital television and as a multiplexing holder, LPP TVRI needs a new strategy to develop its broadcasting business. This study aims to evaluate the company that has been run by LPP TVRI and builds a strategy to compete in the digital television era. From the analysis results, the position of LPP TVRI is in the third quadrant with an internal factor value of -0.2213 and an external factor value of 3.603.

"

"ABSTRAKUpaya percepatan migrasi penyiaran televisi dari analog ke dijital di Indonesia harus mempertimbangkan banyak perspektif guna mendapatkan hasil kajian yang komprehensif dan bahan kajian akademis yang pemanfaatan hasil penelitiannya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kementerian Kominfo RI, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta dan para stakeholder terkait. Pada penelitian ini, analisis dampak penyiaran dijital yang digunakan adalah analisis STEP.Dalam hal dampak sosial, hal ini dapat diamati pada masyarakat yang semakin tercerahkan dan tercerdaskan oleh adanya baik konten-konten menarik maupun informasi yang beragam dan inovatif. Dalam hal dampak teknologi, frekuensi yang digunakan pada penyiaran televisi dijital semakin efisien, sedangkan sisa frekuensinya lainnya dapat digunakan untuk digital dividend. Selain itu, untuk menikmati siaran dijital masyarakat perlu membeli perangkat set top box.Dalam hal dampak ekonomi, pemerintah mendapatkan pendapatan yang besar dari pemanfaatan optimalisasi digital dividend. Selain itu, industri penyiaran akan tumbuh, penyedia konten juga akan berkembang dan pada akhirnya akan ada banyak lapangan pekerjaan yang tersedia akibat tumbuhnya industri penyiaran yang menggerakkan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal dampak kebijakan, pemerintah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan siaran dijital yang berkualitas, dengan kualitas video dan audionya setara dengan HD. Pembuatan peraturan terkait dengan Standard Operational Prosedur penyiaran televisi dijital memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha industri penyiaran, sehubungan dengan standarisasi konten penyiaran dijital dan kebijakan-kebijakan lainnya.Dalam hal dampak biaya, pemerintah menghitung biaya langsung yang menjadi tanggungjawabnya, biaya bersama yang bisa ditanggung bersama antara pemerintah dengan para pelaku industri penyiaran, dan biaya umum yang harus disediakan oleh masing-masing para pelaku industri penyiaran. Dalam hal dampak feasibility, hal ini terkait dengan pemanfaatan frekuensi penyiaran televisi dijital serta opportunity cost adanya pengembangan teknologi terbaru. Dalam hal dampak acceptability, kepiawaian pemerintah dalam mengakomodir semua kepentingan para pihak terkait (stakeholder), sehingga pengimplementasian penyiaran televisi dijital di Indonesia dapat diterima oleh semua pihak dan tentunya masyarakat Indonesia secara umum.

---

ABSTRACTEfforts to accelerate the migration of television broadcasting from analog to digital in Indonesia must consider many perspectives in order to obtain comprehensive study results and academic study materials which can be used by related parties such as the Ministry of Communication and Information Technology, Public Broadcasting Agency, Private Broadcasting Agency and relevant stakeholders. In this study, the analysis of the impact of digital broadcasting used is the STEP analysis.In terms of social impact, it can be observed in communities that are increasingly enlightened and educated by the presence of both interesting content and diverse and innovative information. In terms of technological impact, he frequency used in digital television broadcasting is more efficient, while the remaining frequency can be used for digital dividends. In addition, to enjoy digital broadcasting, the public needs to buy a set top box device.In terms of economic impact, the government gets a large income from the utilization of digital dividend optimization. In addition, the broadcasting industry will grow, content providers will also develop and in the end there will be many jobs available due to the growth of the broadcast industry which drives the creative economy in Indonesia. In terms of policy impacts, the government guarantees the public to get quality digital broadcasts, with video and audio quality equivalent to HD. Regulations relating to Standard Operational Procedures for digital television broadcasting provide legal certainty to broadcasting business agents, in relation to the standardization of digital broadcasting content and other policies.In terms of cost impact, the government calculates the direct costs that are its responsibility, the joint costs that can be shared between the government and broadcasting industry agents, and general costs that must be provided by each broadcasting industry agents. In terms of feasibility impacts, it is related to the utilization of digital television broadcasting frequency and opportunity cost for the development of the latest technology. In terms of acceptability, it can be seen by the government's expertise in accommodating all the interests of related parties (stakeholders), so that the implementation of digital television broadcasting in Indonesia can be accepted by all parties and of course the Indonesian people in general."

"ABSTRAKTerkait penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2014, ada beberapa halgugatan terkait pelanggaran hak cipta Piala Dunia FIFA 2014diposting oleh PT. ISM untuk kawasan komersial di Indonesia, khususnya ke hotel. Bahkan, beberapa hotel yang digugat tidak mengomersialkan siaran tersebut. Di sisi lain, siaran Piala Dunia FIFA 2014 dapat diakses melalui fasilitas tersebut Televisi tersedia di kamar hotel dan siaran terestrial tidak berbayar (gratis untuk air) untuk ruang lingkup tamu hotel. Nilai ganti rugi yang diminta oleh PT. ALIRAN mencapai puluhan miliar rupiah. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada industri hotel yang merupakan bagian besar dari perekonomian Indonesia. Karena itu dalam hal tersebut terdapat indikasi adanya penyalahgunaan Hak Cipta oleh PT. ISM sebagai pemegang izin siaran Piala Dunia FIFA 2014 di Indonesia. Tesis ini membahas tentang bagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) mengatur akibat penyalahgunaan Hak Cipta persaingan bisnis tidak sehat, bagaimana melindungi Hak Cipta dalam industri siaran televisi, dan apakah tindakan PT. ISM sedang dalam sengketa hak siar Dunia FIFA Piala 2014 yang disiarkan secara terestrial bebas mengudara untuk cakupannya tamu hotel adalah salah satu bentuk penyalahgunaan Hak Cipta. Penelitian ini adalah a penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis tersebut mengatakan bahwa Pasal 82 UUHC 2014 tidak mengatur secara jelas tentang penyalahgunaan hak Cipta yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, terkait pengaturanPerlindungan hak cipta dalam industri penyiaran televisi juga belum diatur secara hukum lengkap. Selain itu penulis menyimpulkan bahwa tindakan PT. ISM sedang dalam sengketa hak menyiarkan Piala Dunia FIFA 2014 yang disiarkan gratis untuk lingkup tamu hotel merupakan penyalahgunaan Hak Cipta.ABSTRACTRegarding the holding of the 2014 FIFA World Cup, there are several things lawsuit related to copyright infringement of the 2014 FIFA World Cup posted by PT. ISM for commercial areas in Indonesia, especially for hotels. In fact, some of the hotels that were sued did not commercialize the broadcast. On the other hand, broadcasts of the 2014 FIFA World Cup can be accessed through these facilities. Television is available in the hotel rooms and terrestrial broadcasts are free of charge (free for water) for the scope of hotel guests. The value of compensation requested by PT. ALIRAN reaches tens of billions of rupiah. This will certainly have an impact on the hotel industry, which is a big part of the Indonesian economy. Therefore, in this case there are indications of misuse of Copyright by PT. ISM as the holder of the license to broadcast the 2014 FIFA World Cup in Indonesia. This thesis discusses how Article 82 of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright (UUHC 2014) regulates the consequences of copyright misuse of unfair business competition, how to protect Copyright in the television broadcast industry, and whether PT. ISM is currently in dispute over the broadcast rights of the 2014 FIFA World Cup, which is broadcast on terrestrial free to air for the coverage of hotel guests is a form of copyright abuse. This study is a juridical-normative study using secondary data. The results of the analysis state that Article 82 of the 2014 UUHC does not clearly regulate the abuse of copyright which results in unfair business competition. Then, regarding the settings Protection of copyright in the television broadcasting industry is also not fully legally regulated. In addition, the authors concluded that the actions of PT. ISM is currently in dispute over the rights to broadcast the 2014 FIFA World Cup which is broadcast free of charge to hotel guests, constituting an abuse of Copyright."

"Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan Internet Television di Indonesia mengenai status hukum dan pengawasan terhadap program siaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang bertujuan memberikan adanya kepastian hukum terhadap pelaku bisnis dalam menyelenggarakan Internet Television (TV Internet) serta definisi dari TV Internet itu sendiri dan perbedaannya dengan layanan IPTV. Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kaedah-kaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai definisi, konsep, dan ragam bentuk dari layanan TV Internet dan juga menganalisis perbedaan antara Net TV dengan IPTV dan penyelenggaraan TV Internet di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur kegiatan penyiaran berbasis Internet Protocol (IP) sehingga keberadaan TV Internet di Indonesia belum mempunyai kepastian hukum yang jelas dan juga belum memiliki payung hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap para penyelenggara TV Internet, dengan kesimpulan saat ini penyelenggara TV Internet yang menggunakan IP publik dalam mengirimkan kontennya hanya dapat berpegang pada Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, sistem pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk membuat peraturan sendiri (self regulatory) atau dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Indonesia agar membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan penyiaran berbasis IP yang kedepannya akan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap proses penyelenggaraan TV Internet di Indonesia.

---

This thesis discusses the legal review of the implementation of Internet Television in Indonesia concerning the legal status and supervision of programs broadcast by Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting which aims to give legal certainty to businesses in conducting Internet Television (Internet TV) and the definition of Internet TV itself and the difference with IPTV services.

Legal research in this thesis uses the normative law research by analyzing the rule of law in the relevant legislation, descriptive study that describes the definitions, concepts, and various forms of Internet television services and also analyze the differences between Net TV with IPTV and the implementation of Internet TV in Indonesia according to the laws and regulations.

In Indonesia, there has been no legislation that specifically regulates the activities of broadcasting-based Internet Protocol (IP) so that the existence of Internet TV in Indonesia do not have clear legal certainty and also not have a legal umbrella that can provide protection against the organizers of Internet TV, with the conclusion that Internet TV providers who use the public IP in sending its contents can only hold on to the Broadcasting Act and the Law of Information and Electronic Transactions.

Additionally, surveillance systems can be done in the form of making his own rules (self regulatory) or by following the provisions set by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). Therefore, it is expected that the Government of Indonesia to make a legislation regulating the activities of IP-based future of broadcasting will provide security and comfort to the process of implementation of Internet TV in Indonesia. "

"Implementasi Analog Switch Off (ASO) merupakan program prioritas dalam rangka mewujudkan digitalisasi penyiaran televisi terestrial free to air. Pada prakteknya, implementasi ASO di Indonesia tidak dapat memenuhi target waktu yang ditentukan sehingga membuat Indonesia tertinggal dari negara lain dalam migrasi siaran televisi analog ke digital. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam ekosistem penyiaran digital pada implementasi ASO ditinjau dari perspektif intelijen ekonomi untuk menemukan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, faktor-faktor eksternal yang mejadi peluang dan tantangan sehingga dapat dibuat strategi untuk mendukung keberhasilan ASO. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran atau mix method kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif mengadopsi teknik analisis intelijen ekonomi. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengkaji untuk mengkaji persepsi dan penerimaan masyarakat. Dari hasil analisis kualitatif dan kuantitatif tersebut, diidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam matriks Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT). Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah telah menjalankan perannya dengan baik sebagai regulator, melakukan sosialisasi, membangun ekosistem, dan sebagai fasilitator bagi industri. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) penyelenggara multipleksing telah menjalankan peran penyediaan infrastruktur dan sosialisasi. Dari sisi masyarakat, secara umum masyarakat DKI Jakarta telah siap menghadapi ASO. Hambatan yang menyebabkan penundaan ASO antara lain karena ketidaksiapan regulasi, adanya resistensi dan rendahnya realisasi distribusi bantuan STB dari LPS Mux, kericuhan dalam posko bantuan STB, dan ketidaksiapan masyarakat pada awal implementasi ASO. Faktor-faktor mayor paling banyak terdapat pada kekuatan dan ancaman, maka strategi alternatif yang diusulkan untuk mendorong percepatan ASO yaitu strategi diversifikasi yang dilakukan melalui penerapan smart power, dengan mengombinasikan soft power dan hard power.

---

The implementation of Analog Switch Off (ASO) is a priority program in order to actualize the Free To Air Digital Terestial Television Broadcasting. In practice, the implementation of ASO in Indonesia could not meet its specified time target, making Indonesia lag behind other countries in migrating analog to digital television broadcasts. Based on this problem, this study aims to examine comprehensively the digital broadcasting ecosystem in ASO implementation from the perspective of economic intelligence to find out internal factors of strengths and weaknesses, external factors of opportunities and threats in order to create the strategy to support ASO success. This study uses mix methods or a combination of qualitative and quantitative methods. Qualitative analysis adopts economic intelligence analysis techniques. Quantitative analysis used quantitative descriptive analysis to examine public perceptions and acceptance. From the results of the qualitative and quantitative analysis, the strengths, weaknesses, opportunities, and threats can be identified and then organized in SWOT Matrix. Based on the results of this research, the government has carried out its role well as a regulator, conducting outreach, building an ecosystem, and as a facilitator for industry. Private Broadcasting Institutions mux has carried out the role in providing infrastructure and sosialization. From a community perspective, in general the citizen of DKI Jakarta are ready for digital television migration. Obstacles that caused delays in ASO included unpreparedness of regulations, resistance and low realization of STB aid distribution from LPS Mux, chaos at STB aid posts, and community unpreparedness at the start of ASO implementation. The major factors are mostly found in strengths and threats, hence the alternative strategy proposed to encourage ASO acceleration is a diversification strategy, which is carried out by applying smart power, combining soft power and hard power."

"ABSTRAKBerdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38P/HUM/2012 tanggal 3 April 2012 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013, memerintahkan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) setelah munculnya gugatan dari Asosiasi TV Lokal Indonesia. Lalu pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial. Dalam peraturan ini jadwal Analog Switched Off (ASO) tidak disebutkan lagi dan juga peraturan ini hanya menetapkan implementasi TV Digital Free to Air di Indonesia menggunakan sistem terrestrial.Penelitian ini melakukan analisis antara implementasi TV Digital dengan sistem terrestrial dengan sistem multiplatform yaitu kombinasi antara terrestrial dan satelit dengan menggunakan metodelogi Net Benefit Analysis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti implementasi TV Digital dengan sistem terrestrial tidak layak diimplementasikan untuk seluruh wilayah Indonesia, namun hanya bisa diimplementasikan di wilayah yang sebagian besar sudah tercover oleh infrastruktur eksisting. Sedangkan wilayah yang sebagian besar belum tercover oleh infrastruktur eksisting, lebih layak digunakan sistem multiplatform atau kombinasi antara terrestrial dan satelit.

---

ABSTRACT

Based on the Kep. Mahkamah Agung Number 38 p/HUM/2012 at 3 April 2012 wich was delivered on 26 September 2013, ordered the removal of the Permen Number 22 / PER / M.KOMINFO / 11/2011 on the Implementation of Digital Television Terrestrial Broadcasting Reception Stay There Paid (Free to Air) after the emergence of a lawsuit from the Association of Indonesian Local TV. Then the government again issued a Permen number 32 / PER / M.KOMINFO / 2013 on the Implementation of Digital TV Broadcasting In multiplexing Through And Broadcasting Terrestrial Sistem. In this regulation schedule Analog Switched Off (ASO) is not mentioned again and also the regulation merely sets the implementation of the Free to Air Digital TV in Indonesia using terrestrial sistem.

This research analyzes between implementation of Digital TV with terrestrial sistems and implementation of Digital TV with multi-platform sistem that is a combination of terrestrial and satellite by using Net Benefit Analysis methodology. Based on conclusion of the research, proven implementation of Digital TV with terrestrial sistem is not feasible to implement for the entire territory of Indonesia, but can only be implemented in the area that most are already covered by existing infrastructure. While most of the region that have not been covered by the existing infrastructure, is more appropriate to use multiplatform sistem or a combination of terrestrial and satellite."