Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia kaya akan sumber daya laut terutama yang dapat dikelola dan dapat meningkatkan potensi ekonomi seperti rumput laut. Namun, sebagai negara kepulauan, potensi budidaya rumput laut dapat berkembang ketika nelayan mampu berinovasi. Salah satunya adalah pengembangan budidaya rumput laut di Pulau Tanakeke. Pulau Tanakeke memiliki potensi komoditas rumput laut Agrobisnis mencapai lebih dari 200 ton. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menganalisis kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dalam budidaya rumput laut. Dengan menggunakan metode kualitatif seperti studi literatur, observasi dan wawancara mendalam dengan nelayan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, penelitian dilakukan dalam jangka waktu dua bulan mulai dari September sampai dengan Oktober 2016, berfokus pada wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku ekonomi atau nelayan, dan masyarakat setempat sebagai sumber data primer. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa potensi budidaya rumput laut di pulau Tanakeke dapat meningkatkan sosio-ekonomi bagi penduduk pulau. Diharapkan intervensi sosial dan peningkatan pengetahuan nelayan, terutama dalam cara pengolahan rumput laut menjadi produk jadi, seperti makanan ringan atau barang setengah jadi, potensi masa depan budidaya rumput laut bisa mendukung ketahanan ekonomi daerah di pulau Tanakeke, sambil meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pulau.at, Ketahanan Ekonomi.

---

ABSTRACTIndonesia is rich in marine resources especially those that can be managed and can increase the economic potential such as seaweed. However, as an Archipelago nation, the potential of seaweed cultivation can develop when the fishermen were able to innovate. One of the development of seaweed cultivation in the island Tanakeke. Tanakeke Island has reached more than 200 ton potential of seaweed Agribusiness commodities. This is the result of field research aimed to analyze the social and economic life of society in seaweed cultivation. By using qualitative methods such as literature studies, observations and interviews with fishermen, community leaders, and local governments, research carried out within a period of two months from September to October 2016, focusing on in depth interviews with local governments, community leaders, economists or fishermens, and the local community as the primary data source. The results of this study found that the potential of seaweed cultivation in Tanakeke island can improve the socio economic for the islanders. Expected social intervention and increased knowledge of fishermen, especially in the way seaweed processing into finished products, such as snacks or semi finished goods, the future potential of seaweed farming could support local economic resilience in the island Tanakeke, while increasing prosperity for the people of the island."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kemiskinan pada masyarakat nelayan yang berada di Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar tahun 2016. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara, pengamatan, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan nelayan disebabkan oleh kurangnya keberpihakan dari pemerintah terhadap kehidupan nelayan di Desa Aeng Batu-batu. Program pemerintah belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat miskin karena kurangnya informasi tentang budaya masyarakatnya. Hal tersebut menyebabkan hanya segolongan masyarakat saja yang merasakan program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Selain itu, masyarakat nelayan di Desa Aeng Batu-batu memiliki budaya perilaku di mana keadaan yang terjadi dalam kehidupan mereka dianggap sebagai sebuah takdir sehingga hanya bisa bersikap pasrah. Masyarakat nelayan beranggapan bahwa rezeki yang banyak diperoleh merupakan suatu kesempatan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tertunda tanpa menyisihkan pendapatan yang diperoleh untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak."

"Kuperta adalah singkatan dari Kredit usaha pengembangan ekonomi rakyat Takalar yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Takalar dalam rangka membantu pengusaha kecil dan menengali, khususnya dalam hal permodalan, Yang bertujuan untuk memberdayakan pengusaha mikro, pengusaha kecil, petani dan nelayan melalui periguatan struktur keuangan Koperasi, Kelompok dan Pengusaha kecil.Sejauh ini be!um ada upaya untuk meneliti Iebih jauh bagaimana tingkat pengembalian dana bargulir KUPERTA di Kabupaten Takalar dan apakah telah menyentuh sasaran atau tidak? Sehingga pertanyaan yang coba untuk dijawab dalam penelitian adalah; faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengembalian dana Kuperta oleh masyarakat.Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yang menggambarkan keadaan penerima Kuperta pada Dinas Koperasi dan PKM serta teknik regresi model Iogit dengan anal'sis prob Z Statistic, LR Statistic, counr R- squared; pengujian multikolineritas serta nilai odd dari masing-masing koefisiennya. Metode ini dilakukan untuk melihat pengaruh dart faktor-faktor yang menyebabkan menunggak atau tidakriya pengembalian Kuperta.Dari tabe! output model yang merupakan basil perhitungan residual plot dari program eviews, diperoleh hasil nilai R2-(count R-Squared) adalah sebesar 0,6720 yang berarti model atau variabel bebas secara bersama-sama mampu nenjelasnan kecenderungan penerima Kuperta dada Dinas-Koperasidan PKM Kabupaten Takalar--untuk menunggak atau tidak sebesar 67,20%.Dilihat dari pengujian mode secara keseluruhan, diperoleh hasil bahwa nilai LR-Stat signifikan pada taraf nyata 1% (4,44E-16), namun dari pengujian masing-masing koefisien regresi secara parsial diperoleh hasil bahwa jumlah pinjaman, jarak, jenis usaha, masa pinjaman dan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang menunggaknya penerima kredit, sedangkan umur dan jenis penerima kredit tidak signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit Kuperta pada Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Takalar selama kurun waktu Juli 2001 sampai dengan Desember 2005, meskipun model secara keseluruhan telah mampu menjelaskan perilaku tingkat pengembalian Kuperta."

"Data BPS Sulawesi Selatan 2012 menunjukkan bahwa ekspor perikanan, industri bambu, kayu dan rotan di Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap nilai ekspor di Sulsel, dan juga banyak menyerap tenaga kerja dengan upah yang relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional. Penelitan ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis besarnya dampak ekspor perikanan, ekspor produk industri bambu, kayu dan rotan dalam menciptakan nilai tambah regional bruto, beserta komponen-komponennya dan menentukan dan menganalisis besarnya dampak ekspor sektor tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan ekonomi daerah Sulsel. Penelitian ini didesain sebagai penelitian yang bersifat kuantitatif dan bersifat kausalitas yang didasarkan atas data sekunder, jurnal, artikel dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan dianalisis dengan analisis dampak dari I-O (Input-Output) dari Wassily W. Leontief melalui pendekatan pada hubungan interdependensi antar sektor dalam suatu perekonomian yang dinyatakan dengan persamaan linear.Desain penelitian ini diturunkan dari data I-O Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Produsen 112 sektor yang dipublikasikan oleh Balitbangda dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 yang diagregasi menjadi 30 sektor, dimana memuat sektor-sektor yang menjadi obyek penelitian dan bersifat kuantitatif.Hasil analisis menunjukkan bahwa dari Nilai Tambah Regional Bruto yang dihasilkan oleh ekspor perikanan Sulsel, sebesar 76% diterima pengusaha/ eksportir dalam bentuk surplus usaha, kemudian 19% diterima oleh nelayan dalam bentuk upah/ gaji, dan sebanyak 4% sebagai penyusutan, sisanya sebesar 1% diterima pemerintah dalam bentuk pajak tak langsung. Dan ekspor sektor perikanan Sulsel mampu menciptakan kesempatan kerja rata-rata sebanyak 155.153 orang setiap tahun. Sedangkan untuk NTRB yang dihasilkan oleh ekspor sektor industri bambu, kayu dan rotan Sulsel dengan komposisi 55% diterima sebagai surplus usaha, kemudian 33% upah/ gaji, sebanyak 9% penyusutan, dan 3% pajak tak langsung. Sektor industri bambu, kayu dan rotan di Sulsel mampu menciptakan kesempatan kerja rata-rata sebanyak 6.853 orang setiap tahun. Selain peningkatan pendapatan, ekspor sektor perikanan dan sektor industri bambu, kayu dan rotan Sulsel mampu menciptakan kesempatan kerja, hal ini dapat mendorong dan memperlancar pergerakan roda perekonomian Sulsel, sehingga meningkatkan keamanan, artinya ekspor sektor tersebut mampu meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah Sulsel melalui meningkatnya kesejahteraan dan keamanan Sulawesi Selatan.

---

BPS Data South Sulawesi 2012 shows that fishery exports, bamboo industries, wood and rattan in South Sulawesi has been given a great contribution to the value of exports in South Sulawesi, and also has been absorbed labor in relatively low wage compared to the national average. This research aims to identify and analyze the impact of fishery exports, exports of bamboo industry product, wood and rattan in creating regional gross value added, and their components also to determine and analyze the impact of the export sector on labor absorption and regional economic security in South Sulawesi. This study is designed as a quantitative and causality research which is based on secondary data, journals, articles and literatures related to the research problem and analyzed with analysis of the impact of IO (Input-Output) by Wassily W. Leontief through the relationship of interdependence approach among economy sectors represented by a linear equation.The design of the research was derived from the IO data of South Sulawesi based on 112 manufacturer sectors published by Balitbangda and BPS South Sulawesi on 2009 that was aggregated into 30 sectors, which was included the sectors that become the object of studies and quantitative.The analysis result showed that Regional Gross Value Added generated by Sulawesi fishery exports, 76% received by entrepreneurs / exporters in the form of business surplus, and 19% received by fishermen in the form of wages / salary, and about 4% as depreciation, the rest 1 % received by the government in the form of indirect taxes. And South Sulawesi fishery exports are able to create job opportunities on average 155,153 people every year. Whereas for the NTRB generated by South Sulawesi bamboo industry export sector, wood and rattan with a composition of 55% received as surplus business, 33% as salary / wage, 9% of depreciation and 3% indirect tax. The industrial sector of bamboo, wood and rattan in South Sulawesi are able to create job opportunities with an average of 6853 people in every year. Besides increasing revenue, fishery export sector and the industrial sector of bamboo, wood and rattan of South Sulawesi are able to create job, it also able to encourage and facilitate the movement on the wheels of the economy in South Sulawesi, strengthen security, it means that the export sector is able to strengthen regional economic security in South Sulawesi through prosperity and security."

"Realisasi PAD Kabupaten Muna dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, bahkan cenderung mengalami penurunan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam mencapai target PAD disebabkan oleh (1) Perda PAD yang berkaitan dengan penentuan tarif pajak dan retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pasar yang terjadi; (2) Sulitnya membuat Perda Baru tentang PAD karena dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dengan pajak-pajak propinsi dan pusat yang telah ada dalam menentukan definisi dan ketetapan pajak itu sendiri; (3) Ketidakmampuan SKPD dalam melihat potensi dan efektivitas serta permasalahan sistem dan prosedur PAD; (4) Belum optimalnya penggalian potensi pajak dan retribusi daerah; (5) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan yang dapat menunjang peningkatan penerimaan PAD; (6) Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak; dan (7) Masih kurang optimalnya pemberian sanksi kepada wajib pajak dan retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi peningkatan PAD Kabupaten Muna. Tujuan khusus penelitian adalah: (1) mengukur efektivitas dan efisiensi PAD Kabupaten Muna; (2) mengukur elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Muna; (3) mengukur rasio kemandirian daerah; (4) mendeskripsikan strategi untuk peningkatan PAD Kabupaten Muna; (5) mendeskripsikan peran PAD hubungannya dengan ketahanan daerah. Objek penelitian ini adalah PAD Kabupaten Muna. Lokasi penelitian di Kabupaten Muna, khususnya pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 10 responden yang dipilih dengan metode purposive sampling. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, elastisitas, kemandirian daerah, dan pertumbuhan PAD. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) efektivitas PAD Kabupaten Muna selama tahun 2007-2011 berfluktuasi dan cenderung menurun, (2) Efisiensi PAD Kabupaten Muna cenderung mengalami peningkatan dan Elastisitas PAD terhadap PDRB Kabupaten Muna memiliki nilai positif, (3) Rasio kemandirian daerah fluktuasi dan cenderung menurun, (4) Strategi yang digunakan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Muna adalah; (i) melakukan perbaikan terhadap sistem informasi manajemen data; (ii) melakukan sosialisasi UU dan Peraturan Daerah kepada masyarakat akan pentingnya pajak/retribusi daerah bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah; (iii) peningkatan sarana dan prasaran yang memadai; dan (iv) melakukan peningkatan keahlian SDM apartur yang profesional dan bertanggung jawab, dan (5) Peningkatan PAD akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif yang merupakan tujuan dari ketahanan daerah.

---

Actual PAD Muna from year to year fluctuations, and even tends to decrease. The main problems encountered in achieving revenue targets caused by (1) PAD regulations relating to determination of tax rates and local retribution are no longer in line with market value that occurred, (2) The difficulty of making new laws about PAD because they feared overlap with taxes provincial and national taxes that already exist in determining the definition and the assessment itself, (3) SKPD inability to see the potential and effectiveness and PAD system and procedure problems (4) Not potential of potential taxes and local retribution, (5) Not optimal service infrastructure to support the increasing acceptance of PAD, (6) Still lack the level of public awareness in fulfilling its obligations as a taxpayer, and (7) Still less optimal sanctions to compulsory taxes and charges are not carrying out their obligations to make payments. The general objective of this study was to formulate a strategy to increase local original revenue of Muna District. Specific objectives of research are: (1) measure the effectiveness and efficiency of PAD, (2) measure the elasticity of PAD to GDP Muna, (3) measures the ratio of local independence, (4) describe strategies to increase PAD Muna, (5) describe the role of PAD realtion to regional resilience. Object of this study is PAD Muna. Location of research in Muna District, especially at the Department of Revenue, Finance Management and Regional Asset (DPPKAD). The data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from 10 respondents were selected by purposive sampling method. While the secondary data obtained from the Department of Revenue, Finance Management and Regional Asset in Muna District. The analysis used in this study are effectiveness, efficiency, elasticity, local independence, and the growth of PAD. The results of this study revealed that (1) The effectiveness of PAD Muna during 2007-2011 fluctuated and tended to decline, (2) PAD Muna efficiency tends to increase and the elasticity of PAD to GDP Muna has a positive value, (3) The ratio of local independence and fluctuation tends to decrease, (4) Strategies used to increase PAD Muna are: (i) make improvements to data management information system, (ii) to disseminate the Law and Local Regulations to the public on the importance of taxes/ retribution for the implementation of governance and local development, (iii) improvement of facilities and infrastructure are adequate, and (iv) skills upgrading human resources and professional personnel who are responsible, and (5) Increase in PAD will ensure the welfare of the community and create security conditions conducive that is the purpose of the local resilience."

"Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng pada Desember 2004 melaporkan keluhan sejumlah petani rumput laut mengalami gangguan gatal-gatal terutama di punggung tangan, lengan, dan di sekitar leher. Menurut para penderita hal ini terjadi setelah melakukan budidaya rumput laut. Kasus ini merupakan hal baru karena selama perjalanan budidaya rumput laut di Indonesia kasus ini baru terjadi di Bantaeng. Berbagai dugaan penyebab gangguan ini yaitu dari aspek individu manusianya, proses kerjanya, dan aspek lingkungannya. Aspek lingkungannya meliputi rumput lautnya sendiri, organisme yang berasosiasi dengan rumput laut, air lautnya ataupun kondisi kesehatan petaninya.Tujuan : Untuk mengetahui penyebab dan faktor risiko terjadinya dermatitis kontak iritan pada petani rumput laut di Kabupaten Bantaeng Sulawesi SelatanMetodologi : Telah dilakukan penelitian dengan desain kasus-kontrol dari populasi petani rumput laut dengan mengadakan wawancara dan anamnesa terhadap 312 sampel kasus dan 217 sampel kontrol untuk mengetahui faktor-faktor risiko individu, proses kerja serta keadaan lingkungan petani. Dan untuk mengetahui penyebab gangguan gatal telah dilakukan pengamatan lapangan dan pemeriksaan laboratoriurn terhadap sampel rumput laut, biota ikutan yang berasosiasi, air laut dengan mengambil sample rumput laut, biota ikutan dan sample air laut di 12 titik di laut dan 4 titik di muara sungai. Terhadap rumput laut dan biota ikutannya juga telah dilakukan uji toksisitas dan uji tempel.Hasil : Sebagian besar responden bertempat tinggal di kecamatan Pajukukang, jenis kelamin perempuan, berumur sama atau diatas 23 tahun, tingkat pendidikan rendah, berstatus kawin, dengan tingkat pengetahuan - dan perilaku mengenai penyakit kulit sebagian besar buruk. Menurut proses kerja sebagian besar adalah pemilik, bekerja lebih dan satu bagian proses kerja, dan bekerja pada pembibitan dan lainnya kurang dari 8 jam sehari. Faktor lingkungan menunjukkan lingkungan fisik sarana kesehatan lingkungan sebagian besar tidak ada, lingkungan sosial ekonomi sebagian besar sedang, lingkungan perairan kotor dan lingkungan biologi di perairan budidaya rumput laut ditemukan biota laut hidroid.Penelitian menemukan variabel individu yang menjadi faktor risiko terjadinya dermatitis kontak iritan adalah tempat tinggal di kecanxatan Bantaeng (RO, j 10,79: (1K 95%: 5,43;21,42) dan Kecamatan Pajukukang (RO.n;,, 6,29 : OK 95%: 3,67;10,81), dan perilaku pencegahan dan pengobatan penyakit kulit buruk (RO,,°;°, 1,59: (1K 95%: 1,08;2,35). Sedangkan variabel proses kerja yang menjadi faktor risiko terjadinya dermatitis kontak iritan adalah gabungan proses kerja dan lama kerja : khusus pembibitan dan lama kerja > 8, jam sehari (RO an 4,93 :(IK 95%: 3,67;10,81). Pada lingkungan sosial ekonomi tidak ditemukan variabel yang menjadi faktor risiko dermatitis kontak iritan.Penelitian menemukan hidroid salah satu kolas Coelenterata yang memiliki nematosista beracun yang berasosiasi pada rumput taut diduga kuat sebagai penyebab dermatitis kontak iritan pada petani rumput laut di Kabupaten Bantaeng.Kesimpulan : Dermatitis kontak iritan pada petani rumput laut di Kabupaten Bantaeng disebabkan oleh hidroid yang berasosiasi pada rumput taut dengan faktor risiko tempat tinggal di Kecamatan Pajukukang dan Bantaeng, bekerja khusus pembibitan > 8 jam sehari, dan berperilaku buruk dalam pencegahan dan pengobatan penyakit kulit."

"Penelitian ini membahas mengenai peningkatan keterwakilan perempuan yang terjadi di Dapil 2 Kabupaten Buru untuk DPRD Provinsi Maluku periode 2009-2014 yang ditinjau dari tiga faktor yaitu budaya, sosio-ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana peningkatan keterwakilan perempuan tersebut dapat terjadi.Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor politik adalah satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di Dapil 2 Kabupaten Buru. Meskipun demikian, faktor politik juga harus didukung oleh profil politik, popularitas personal, dan jaringan patronase yang dimiliki caleg perempuan.

---

This research analyzes the cultural, socio-economic, and political factors contributing to the increase of women?s representation in Regional Legislative Council (DPRD) of Maluku Province in district 2 Buru regency during the period of 2009-2014. Using qualitative method, this research seeks to explain how this increase could occur.This research finally concludes that only political factors that determines the increase of women?s representation. Nevertheless, political factors must also be supported by political profile, personal popularity, and patronage networks owned by women candidates."

"ABSTRAKLanskap sosio-ekologi di wilayah penelitian terbentuk karena aktifitas manusia pada lingkungan fisik yang memiliki struktur adat, kekeluargaan, kolektivitas dan modal untuk sustainability. Terdapat lanskap pertanian agriculture and mosaics berbasis kearifan lokal pada wilayah ketinggian 0-100 mdpl, agroforestri other dominant natural landcover berbasis pengetahuan ekologi tradisional pada wilayah ketinggian 101-600 mdpl, dan hutan forest berbasis hukum adat pada wilayah ketinggian 601-1000 mdpl. Metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tenurial yang paling sering terganggu berada pada lanskap agroforestri ketinggian 100-600 mdpl dimana tersedia jalan-jalan kantung produksi sebagai sarana mobilisasi masyarakat dari permukiman ke hutan dan dominasi kebun pribadi di dalam kawasan hutan milik negara.

---

ABSTRACTSocio ecological landscape is formed by human activities in the physical environment shows customary, familial, collectivity and capital structure for sustainability. There are 3 types of socio ecological landscape based on altitude local wisdom based agricultural landscapes at altitude 0 100 masl, traditional ecological knowledge based agroforestry landscapes at altitude 101 600 masl, and customary law based forest landscapes at altitude 601 1000 masl. This study documents sacred places protected by indigenous community, customary law relevancies, and the perception of forest tenure. Quantitative and qualitative method result disturbed tenure system often found in agroforestry landscapes altitudes of 100 600 masl where crop production road wage mobilization from settlement to forest area and there is a dominance of private owned garden within state forest areas. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor penentu terkait strategi kebijakan prioritas dalam pengembangan komoditi rumput laut di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan analisis rantai nilai, analisis SWOT dan analisis proses hirarki (AHP). Pakar yang dijadikan narasumber dalam pengisian kuesioner AHP yakni Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Bappeda Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, Dinas KUMKM Kabupaten Konawe Selatan, BP4K Kabupaten Konawe Selatan, nelayan serta ahli rumput laut (mantan anggota asosiasi rumput laut Indonesia). Hasil analisis rantai nilai (value chain analysis) menunjukkan bahwa penguatan dalam pengembangan komoditas rumput laut dilakukan pada tingkat hulu (petani rumput laut). Sementara hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang dipakai adalah strategi strength- threat (ST) yakni inovasi melalui riset bibit unggulan rumput laut dan optimasi penggunaan lahan budidaya rumput laut. Hasil analisis proses hirarki (AHP) menunjukan bahwa untuk mencapai tujuan (goal) peningkatan PDRB sektor pertanian dan perikanan melalui komoditi unggulan Kabupaten Konawe Selatan strategi kebijakan prioritas utama yakni melalui riset bibit unggul rumput laut.

---

This research aimed to analysis the determinants related priority policy in development of commodity seaweed in Konawe Selatan, Southeast Sulawesi Province. This research used value chain analysis, SWOT analysis and analytical hierarchy process (AHP). The expert to complete questionnaire are BAPPEDA Southeast Sulawesi Province, BAPPEDA Konsel, Department of Marine and Fisheries Konsel, Office KUMKM Konsel, BP4K Konsel, fishermen, and seaweed experts (former member of the Association of Indonesian seaweed).

The results of the value chain analysis shows that the reinforcement in the development of seaweed commodities carried on the upper level (seaweed farmers). The results of SWOT analysis shows that the strategy used is strength- threat (ST): innovation through research seaweed?s seeds and optimization for land use of seaweed farming. The results of the analysis hierarchy process (AHP) shows that to achieve the goal increase in GDP of agriculture and fisheries sector through commodity South Konawe, the main priority of policy strategy is research quality of the seaweed's seeds."