Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang transaksi Repurchase Agreement repo Syariah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/10/DKMP perihal Pasar Uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dan Repurchase Agreement repo SBSN untuk Operasi Pasar Terbuka OPT Syariah yang terdapat dalam peraturan SE No. 17/41/DPM. Repo adalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Pada penelitian ini, dilakukan simulasi penerapan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah oleh bank syariah, guna mencari hasil yang didapat, besar haircut dan tenor yang tepat serta rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan kepada regulator. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode simulasi dan komparasi antara sukuk seri IFR dengan kombinasi haircut dan tenor/ jangka waktu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bank syariah akan mendapatkan keuntungan gain jika melakukan transaksi Repo Syariah dan Repo SBSN untuk OPT Syariah dengan persentase haircut terkecil dan tenor/ jangka waktu yang terpendek.

---

This thesis discusses the transaction of Sharia Repurchase Agreement repo which is based on the provisions contained in the regulations SE No. 17 10 DKMP focusing on Interbank Money Market Sharia and Repurchase Agreement repo SBSN for Sharia Open Market Operations OMO contained in the SE regulation No. 17 41 DPM. Repo is the financial transactions conducted by financial market players to obtain loan funds by pledging securities in the form of buying and selling, both in the capital market and money market.

In this study, a simulation applied for Islamic Repo and Repo transactions SBSN for OPT Sharia by Islamic banks, for the results obtained, a great haircut and tenor of the right as well as policy recommendations that can be given to regulators.

The method used in this research is the method of simulation and comparison between sukuk series IFR with a combination haircut and tenor period. These results indicate that Islamic banks will benefit gain if the Sharia Repo and SBSN Sharia Repo for OPT doing the transaction with the smallest percentage haircut and tenor shortest period of time."

"Penelitian ini menganalisis tentang preferensi pelaku pasar keuangan terhadap penggunaan instrumen Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Repo Surat Berharga Syariah Negara dan Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada treasury sembilan Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 85,38% market share dari keseluruhan BUS/UUS. Kuesioner terdiri enam dimensi pengukuran, yaitu Likuiditas, Tenor, Pricing, Biaya/Imbalan, Sanksi dan Preferensi lain. Preferensi pelaku pasar keuangan syariah dalam menggunakan ketiga instrumen tersebut termasuk rendah karena BUS/UUS relatif tidak memiliki kesulitan likuiditas, Tenor yang kurang variatif, Pricing dan biaya/imbalan yang kurang menarik. Fitur-fitur yang dapat ditambahkan agar instrumen tersebut lebih menarik adalah variasi Tenor, Pricing dan biaya/imbalan. Tesis ini merekomendasikan kepada regulator keuangan syariah (BI/Kementerian Keuangan) untuk mempertimbangkan fitur-fitur tersebut sehingga meningkatkan minat pelaku pasar keuangan syariah dalam menggunakan ketiga instrumen tersebut.

---

This research analyzes the preference of Islamic money market players to use instruments of Bank Indonesia Islamic Repo certificate, government sukuk Repo and Reverse Repo of the government sukuk. This is being analyzed since their preferences are quite low. Technically, data and information are collected through questioners to nine Islamic commercial banks (BUS)/Islamic banking windows (UUS) treasuries representing 85,38% of the total Islamic banking market shares. The questioners contain six dimensions, namely liquidity, maturity term, pricing, cost/yield, penalty and other preferences. The preferences of islamic money market players to use those instruments are low because BUS/UUS relatively do not have liquidity problems, maturity term, pricing and cost/yield is quite limited. However, there are some features that can be included to increase the preferences, which are variaties of maturity terms, pricing and cost/yield. Then, the thesis recommends the Islamic finance regulators (BI/Ministry of Finance) to consider those features in order to increase the preferences of Islamic money market players to use those instruments."

"Tesis ini membahas tentang akad yang digunakan dalam transaksi repurchase Agreement (repo) SBSN berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SEBI No. 14/32/DPM 7 November 2012 perihal Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah. Repo adalah transaksi keuangan yang biasanya dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis akad jual beli yang terdapat dalam peraturan tersebut apakah sesuai atau justru bertentangan dengan Hukum Islam, baik dari sifat janji (wa‟d) jual beli SBSN maupun mekanisme penyelesaian transaksi repo SBSN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, fiqh prioritas dan istihsan, penulis menyimpulkan bahwa sifat wa‟d yang terdapat dalam peraturan tersebut tidak mengikat secara hukum selama bank syariah yang bersangkutan belum melakukan penjualan SBSN pada saat BI membuka waktu lelang repo SBSN. Sehingga kedudukan wa‟d dalam transaksi repo SBSN adalah sebagai syarat untuk melakukan repo SBSN dengan BI. Transaksi repo SBSN tidak bisa dikatakan sebagai transaksi jual beli menurut hukum Islam, karena akad jual beli yang terdapat dalam transaksi ini hanyalah terminasi yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman dengan agunan surat berharga yang umumnya dipraktekkan oleh perbankan konvensional, di mana penentuan besaran accrued repo dan marjin repo SBSN yang ditentukan dalam peraturan ini masih mengacu kepada sistem bunga yang menjadikan satuan waktu sebagai komponen perhitungan harga.

---

This thesis discusses the contract used in SBSN repurchase agreement (repo SBSN) based on the provisions contained in SEBI No. 14/32/DPM set on November 17, 2012 concerning the Procedures for Syariah Government Securities Repurchase Agreement (Repo SBSN) with Bank Indonesia in the framework of Syariah Open Market Operations. Repo is a financial transaction that is usually practiced by financial market participants to obtain load by pledging securities owned in the form af buying and selling, either in the capital market and money market. The purpose of this study is to analyse the type of purchase contract contained in the regulation is appropriate or even contrary to Islamic law, both from the nature of the promise (wa‟d) in SBSN purchase and settlement mechanism of repo SBSN transaction. This study uses the normative legal research using secondary data were analyzed qualitatively. By using maqashid syariah, fiqh priority, and istihsan approachs, the researcher conclude that the nature of the promise (wa‟d) contained in this regulation is not legally binding as long as Islamic banks in question have not been selling SBSN during opening times for repo SBSN auction. So that the position of wa‟d in repo SBSN transaction is as a requirement to undertake repo SBSN with BI. Repo SBSN transaction can not be regarded as sale and purchase transactions according to Islamic law, because the sale and purchase agreement contained in this transaction only a termination used to present a load with collateral securities that is usually practiced in conventional banking, where the determination of the amount of accrued repo and repo margin determined in this regulation still refers to the concept of interest that include the time as a component unit in calculating the price."

"Fokus dari tesis ini adalah pada pengembangan Repo sebagai lembaga pendanaan di Indonesia Indonesia, khususnya yang terkait dengan Equity Repo; Konsep repo di Indonesia setelah diterapkan Peraturan OJK No. 9 / POJK.04 / 2015; dan implementasi Repo konsep di Pengadilan Indonesia. Ada beberapa masalah mengenai konsep Repo sebagai perjanjian yang diatur, digunakan dalam praktik berbeda dan di pengadilan putusan di Pengadilan Indonesia terkait dengan hak milik dan prinsip pribadi hukum berdasarkan KUHPerdata Indonesia. Maka, penulis merumuskan dan membahas masalah berikut: 1. Bagaimana implementasi konsep Repo secara khusus Repo Ekuitas melalui Regulasi dan Pasar Modal di Indonesia ?; 2. Bagaimana hubungan antara konsep Repo sebagai perjanjian dengan konsep hak properti di Indonesia kerangka kerja hukum swasta Indonesia ?; 3. Bagaimana implementasi darikonsep hak properti tentang Repo sebagai perjanjian di Pengadilan Indonesia Aturan? Dalam kesimpulan ini, pengembangan Equity Repo di Indonesia masih belum optimal dan peraturan tentang Repo tidak konsisten sehingga ada urgensi untuk menyelaraskan konsep Repo sebagai kesepakatan dalam kerangka hukum Indonesia kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitistipologi.

---

The focus of this thesis is on the development of Repo as a funding institution in Indonesia Indonesia, specifically related to Equity Repo. The concept of repo in Indonesia after the implementation of OJK Regulation No. 9 / POJK.04 / 2015; and the implementation of the Repo concept in the Indonesian Courts. There are several issues regarding the concept of Repo as a regulated agreement, used in different practices and in court decisions in Indonesian Courts relating to property rights and personal legal principles based on the Indonesian Civil Code. So, the authors formulate and discuss the following issues: 1. How is the implementation of the Repo concept specifically Repo Equity through Regulations and Capital Markets in Indonesia ?; 2. What is the relationship between the concept of Repo as an agreement with the concept of property rights in Indonesia in Indonesias private legal framework ?; 3. How is the implementation of the concept of property rights regarding Repo as an agreement in Indonesian Court Rules? In this conclusion, the development of Equity Repo in Indonesia is still not optimal and the regulations on Repo are not consistent so there is an urgency to harmonize the concept of Repo as an agreement in the Indonesian legal framework. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive typology."

"Skripsi ini membahas mengenai Transaksi Repo Antar Bank seiring dengan diresmikannya Mini Master Repurchase Agreement Mini MRA yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai payung hukum bagi para pelaku Transaksi Repo Antar Bank di Indonesia Bank yang mengalami kesulitan likuiditas wajib mencari pendaan terlebih dahulu di Pasar Uang sebelum Bank Indonesia menajalankan fungsinya sebagai lender of resort. Sebelum dikeluarkannya Mini MRA Pasar Uang Antar Bank PUAB merupakan sumber pendanaan yang paling dominan. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan Dalam tahap pengelohan data metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Transaksi PUAB bersifat uncollateralized karena tidak adanya jaminan yang diberikan oleh bank yang membutuhkan uang terhadap bank yang memberikan pinjaman. Transaksi PUAB yang bersifat uncollateralized cenderung rentan terhadap shock yang dapat dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian risiko kredit sedangkan transaksi Repo bersifat lebih aman karena adanya jaminan berupa surat berharga atau dengan kata lain transaksi Repo ini bersifat collateralized. Transaksi Repo yang bersifat collateralized dapat memitigasi permasalahan default risk counterparty risk serta memitigasi risiko kredit.

---

This thesis discusses the Interbank Repo Transaction under Mini Master Repurchase Agreement Mini MRA facilitated by Bank Indonesia Indonesian Central Bank as the legal basis for Interbank Repo Transactions stakeholders in Indonesia. Before Bank Indonesia perform its function as the lender of last resort banks having liquidity problems is obliged to find fresh money in the money market. Prior to the enactment of Mini MRA scheme Interbank Money Market Pasar Uang Antar Bank PUAB is the most dominant source of bank funding. This study uses data obtained through the collection of primary data in the form of interviews with sources and secondary data collection form library research In the data processing stage the method used is descriptive analysis. From this study it was found that the interbank transaction is an unsecured transaction since no securities are provided by the debtor bank to the lender bank. Given these facts the unsecured interbank transactions tend to be vulnerable to shocks which are triggered by the increasing of credit risk uncertainty while the Repo transaction is more secure since it is equipped by securities. The secured Repo transactions may mitigate the problems of default and counterparty risk as well as credit risk."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai mekanisme penerbitan efek beragun aset syariah(EBA Syariah). Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis-normatif yangdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan,data sekunder jurnal, artikel maupun makalah yang berhubungan denganpenerbitan efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah merupakan efekyang diterbitkan melalui kegiatan sekuritisasi syariah. Penerbitan efek beragunsyariah diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. Kep-181/BL/2009 TentangPenerbitan Efek Syariah (Peraturan No. IX.A.13). Efek Beragun Aset Syariahdidefinisikan sebagai Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif EfekBeragun Aset Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang tidakbertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Hasil penelitian inimenyimpulkan bahwa belum terlaksananya penerbitan efek beragun aset syariahkarena mekanisme yang belum lengkap terkait dengan struktur dan dukunganperaturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian inimenyarankan perlunya kejelasan terkait struktur transaksi dan peraturanpendukung yang diperlukan untuk dapat terlaksananya penerbitan efek beragunaset syariah di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia).Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching librarymaterials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance ofIslamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued bysecuritization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LKNo. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13).Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment ContractAsset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict withSharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that theimplementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incompletemechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this studysuggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory supportnecessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia.;This thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia).Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching librarymaterials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance ofIslamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued bysecuritization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LKNo. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13).Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment ContractAsset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict withSharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that theimplementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incompletemechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this studysuggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory supportnecessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia, This thesis discusses the mechanism of Islamic asset-backed securities issuance (EBA Sharia).Methods of research in this thesis is the juridical-normative done by researching librarymaterials, legislation, secondary data journals, articles and papers related to the issuance ofIslamic asset-backed securities. Islamic asset-backed securities are securities issued bysecuritization activities sharia. Issuance of sharia-backed securities regulated in Bapepam-LKNo. Kep-181 / BL / 2009 Concerning Issuance of Islamic Securities (Regulation No. IX.A.13).Shariah Asset Backed Securities are defined as securities issued by the Investment ContractAsset Backed Securities Sharia portfolio consists of financial assets that do not conflict withSharia principles in the Capital Market. The results of this study concluded that theimplementation has not been publishing Islamic asset-backed securities due to incompletemechanisms associated with the structure and support of the legislation. Therefore, in this studysuggest the need for clarity related to the structure of the transaction and regulatory supportnecessary to the implementation of Islamic asset-backed securities issuance in Indonesia]"

"Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan untuk membiayai anggaran negara, termasuk pembiayaan pembangunan untuk pengembangan proyek-proyek negara. Sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, penerbitan dan penjualan SBSN membutuhkan berbagai organ, yaitu agen pembayar, agen penata usaha, dan terutama agen penjual. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memungkinkan Bank Umum Syariah untuk melakukan aktivitas bukan hanya sebagai agen penjual, tetapi juga sebagai agen pembayar dan agen penata usaha. Pengaturan mengenai peran Bank Umum Syariah sebagai agen telah sukses diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan terkait. Namun, tanggung jawab hukum Bank Umum Syariah sebagai agen penjual terbatas pada tanggung jawab terhadap pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas penerbitan dan penjualan SBSN, dan oleh karena itu membebaskan agen penjual dari segala tuntutan yang mungkin timbul dari pihak ketiga atau pemilik SBSN. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan memberlakukan peraturan yang berisi ketentuan tentang tanggung jawab hukum agen penjual terhadap investor, mengingat kurangnya ketentuan yang mengatur kewajiban agen penjual terhadap investor. Skripsi ini ditulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang memberikan analisis deskriptif dari data sekunder dan didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara.

---

Sovereign Sukuk or State Sharia Bonds (SBSN) is issued in order to finance state budget, including financing construction for development of state projects. In accordance with Law No.19 Year 2008 on Sovereign Sukuk, the issuance and sales of sovereign Sukuk require the assistance of various organs, namely; paying agent, administrative agent and especially a selling agent. Law No.21 Year 2008 on Sharia Banking allows Sharia Commercial Bank to perform not only as a selling agent, but also a paying agent and an administrative agent. The provision of the role of Sharia Commercial Bank as agents has been successfully implemented in accordance with related laws and regulations. However, the legal responsibility of Sharia Commercial Bank as a selling agent is limited to the responsibility towards the government. The Government is responsible for the issuance and sales of the Sovereign Sukuk, and therefore free the selling agent of any possible claims arising from third parties or Sovereign Sukuk holders. Hence, the government shall draft and enact regulation which contained the provision on selling agents legal responsibility towards the investors, considering the lack of provision governing the liability of selling agent towards investors. This thesis is written in a normative legal approach providing descriptive analysis from secondary data and supported by primary data obtained through interviews. "

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat stabilitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional di Indonesia dengan menggunakan sampel 11 bank umum syariah dan 11 bank umum konvensional. Data sekunder triwulanan digunakan dalam periode pengamatan mulai tahun 2011-2013 dengan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor, baik dari faktor internal perbankan yang meliputi laba sebelum pajak, rasio kredit terhadap total aset, rasio cadangan kerugian terhadap total pembiayaan, rasio beban operasional terhadap pendapatan opersional dan faktor makro ekonomi yang meliputi tingkat nilai tukar rupiah terhadap USD, BI Rate, dan pertumbuhan GDP berpengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan perbankan syariah dan konvensional dengan kesimpulan akhir bahwa tingkat stabilitas keuangan perbankan syariah masih lebih rendah jika dibandingkan perbankan konvensional.

---

The purpose of this study was to compare the stability of Islamic and conventional banking in Indonesia by using 11 Islamic banks and 11 conventional banks as samples. The secondary data used in the quarterly observation with beginning period 2011-2013, using panel data regression. The results of the study explained that there are several factors, both internal banks factors consist of banking profit before tax, credits to total assets ratio, the ratio of loss reserves to total financing, the ratio of operating expenses to revenues operational and macroeconomic factors include the level of the exchange rate against the USD BI Rate, and GDP growth are significantly influence the financial stability of Islamic and conventional banking where the conclusion indicate that the level of financial stability of Islamic banking is still lower than conventional banking."

"Budaya organisasi memiliki kontribusi penting dalam sukses atau gagalnya merger perusahaan. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank hasil merger serta bagian dari industri keuangan syariah di Indonesia perlu untuk memperhatikan aspek budaya organisasi dan employee engagement. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor determinan apa saja yang mempengaruhi budaya organisasi pada merger BSI dan pengaruhnya terhadap employee engagement. Faktor-faktor determinan budaya organisasi yang diteliti adalah karakter personal, etika organisasi, pembagian hak dan struktur organisasi. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan metode purposive sampling dengan sampel 411 pegawai BSI yang tersebar di Kantor Pusat, Region Semarang dan Region Makassar. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner melalui survey online. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan bantuan Structural Equation Modelling Partial Least Square (SEM-PLS) dan pedoman Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17). Hasil dari penelitian ditemukan bahwa variabel karakter personal, etika organisasi dan struktur organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap budaya organisasi. Variabel pembagian hak memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap employee engagement dengan pengaruh sebesar 78,6% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Sedangkan budaya organisasi dipengaruhi sebesar 63,7% dari faktor-faktor determinan yang ada dalam model dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar model. Hasil perhitungan nilai employee engagement menggunakan UWES-17 menunjukkan nilai yang tinggi yaitu 5,19. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan masukan bagi manajemen dan regulator untuk mengawal proses merger bank syariah kedepannya.

---

Organizational culture has an important contribution to the success or failure of corporate mergers. Bank Syariah Indonesia (BSI) as a bank resulting from the merger and part of the Islamic finance industry in Indonesian needs to pay attention to aspects of organizational culture and employee engagement. This study aims to examine the determinant factors that affect organizational culture in the BSI merger and its effect on employee engagement. The determinants of organizational culture studied were personal character, organizational ethics, division of rights and organizational structure. The design of this research is quantitative research using purposive sampling method with a sample of 411 BSI employees spread across the Head Office, Semarang Region and Makassar Region. The research instrument used a questionnaire through an online survey. The research data were analyzed using the help of Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) and the Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17) guidelines. The results of the study found that the variables of personal character, organizational ethics and organizational structure have a positive and significant influence on organizational culture. The distribution of rights variable has a positive but not significant effect on organizational culture. Organizational culture has a positive and significant influence on employee engagement with an effect of 78.6% and the rest is influenced by other factors outside the model. Meanwhile, organizational culture is influenced by 63.7% of the determinant factors in the model and the rest is influenced by other factors outside the model. The result of calculating the value of employee engagement using UWES-17 shows a high value of 5.19. The results of this study can be used as input for management and regulators to oversee the process of future Islamic bank mergers."

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan profitabilitas bank syariah hasil konversi dan hasil spin off di Indonesia. Sebelumnya penelitian melakukan pengujian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Terdapat tujuh bank syariah yang digunakan sebagai sampel, terdiri dari empat bank syariah hasil konversi dan tiga bank syariah hasil spin off tahun 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dan uji beda. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan pangsa pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank syariah, sedangkan pembiayaan tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil uji beda, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pengumpulan dana pihak ketiga, pembiayaan dan ROA bank syariah hasil konversi dan hasil spin off. Meski demikian, terdapat perbedaan signifikan dari pangsa pasar bank syariah hasil konversi dan hasil spin off.

---

The study was conducted with the aim to find out the comparison of the profitability between conversion and spin-off islamic banks in Indonesia. Previous research conducted tests related to what factors could affect the profitability of Islamic banks. There are seven sharia banks that are used as samples consisting of 4 sharia banks resulting from conversion and 3 sharia banks resulting from spin off. The data analysis technique used is panel data regression and different test. This research shows that third party funds and market share have significant effect on ROA while financing does not significantly influence ROA. In the results of different tests show that the conversion of third-party funds, financing and ROA of Islamic banks and the spin off results there is no difference while there is a difference in market share."