Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada studi kebijakan pemasyarakatan yang terkait langsung dengan kebijakan terhadap pelaku tindak pidana extraordinary crime yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hingga saat ini memperlihatkan hubungan erat antara peraturan pemerintah dengan kondisi di dalam Lapas dan sistem pemasyarakatan serta tidak kondusifnya sistem hukum nasional dalam penanganan extraordinary crime. Tujuan penelitian untuk mencari penyebab mengapa terjadi paradoks dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap prinsip pemasyarakatan yang ada dalam prespektif pemasyarakatan. Pendekatan penelitan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan yaitu content analisis analisis isi . Teknik pengumpulan data menggunakan bentuk analisis data kualitatif berupa pengumpulan data primer melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara membangun argumentasi atas evaluasi permasalahan kebijakan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 yang dalam implementasinya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat bertentangan dengan konsep, prinsip dan tujuan sistem pemasyarakatan.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the study of penal policies directly related to the criminal policy against extraordinary crime that ldquo Government Regulation No.99 of 2012 rdquo on Second Amendment of ldquo ldquo Government Regulation No.32 of 1999 rdquo about Terms and Procedures for Citizens Rights Patronage of Corrections. Rejection of ldquo Government Regulation No. 99 of 2012 rdquo to the present shows the close relationship between government regulation with the conditions in the prisons and the correctional system and not conducive to the national legal system in handling extraordinary crime. The research was aimed to find the cause of why happen paradox with the enactment of ldquo Government Regulation No.99 of 2012 rdquo on the principles contained in the correctional perspective. Research approach uses a qualitative approach. Data collection technique used form of qualitative data analysis collecting primary data through the study of documents and interviews. Data analysis was done by building an argument on the evaluation of policy issues issuance of ldquo Government Regulation No.99 of 2012 rdquo . The results can be concluded that the ldquo Government Regulation No.99 of 2012 rdquo in implementation raises the pros and cons of society that does not comply with the principles and goals of the concept of correctional system. "

"Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, melahirkan kebijakan pengetatan pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi Hak Pembebasan Bersyarat, Hak Remisi, Hak Asimilasi, Hak Cuti Bersyarat, Hak Cuti Menjelang Bebas kepada narapidana tertentu. Hal tersebut menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan pemasyarakatan, Narapidana yang haknya  di perketat enggan mengikuti program pembinaan. Puncaknya timbul kerusuhan di beberapa lembaga pemasyarakatan. Kebijakan pengetatan tersebut bertentangan dengan konsepsi pemasyarakatan sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang bertujuan untuk membina dan membimbing narapidana bukan lagi sebagai tindakan pembalasan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 harus segera di cabut agar sesuai dengan semangat yang terkandung dalam konsepsi pemasyarakatan dengan memasukkan klausul kepentingan perlindungan dan pengayoman bagi narapidana.

---

The implementation of Government Regulation No. 99 Year 2012 on the Second Amendment to Government Regulation No. 32 Year1999 on Terms and Procedures for the Implementation of the Right of inmates, confined the policy tightening in granting rights to the prisoners, such as the rights of Conditional Parole, Remission Rights, Rights of Assimilation, rights of Conditional leave, leave rights before the release to certain inmates. The policy generate the impact on the implementation of correctional system, inmates are reluctant to follow the treatment program. The climax of the prisoners responses is riotsin several prisons. The tightening policyis contrary to the conception of correctional as regulated in the Law No.12 Year 1995 on Corrections which  aim to promote and guide the inmate as no longer an act of retaliation. Based on the above the Government Regulation No. 99 Year 2012should be revoked or with drawed as soons possible to conform the spirit embodied in the concept of correction by inserting clauses for the protection of prisoners."

"Penelitian ini membahas justice collaborator sebagai syarat remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melakukan wawancara langsung dengan Badan Narkotika Nasional, Polisi, Jaksa, Lembaga Pemasyarakatan, dan juga narapidana tindak pidana narkotika. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pembatasan hak narapidana dalam memperoleh remisi dengan syarat justice collaborator adalah melanggar hak narapidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Perlu juga diatur mengenai penentuan justice collaborator bagi narapidana sehingga memberikan kepastian kepada narapidana yang menjadi justice collaborator perlindungan dan penghargaan.

---

This research discusses justice collaborator as a requirement for convict remissions of narcotics crime based on the Government Regulation Number 99 in 2012 about Terms and Procedures for Implementation of the Prison Rights Citizens. This research was conducted by using the technique of collecting data through fieldwork, doing a interview with the National Anti Narcotics Agency, Police, Prosecutors, Lembaga Pemasyarakatan, and also Convict of narcotics crime. As a results of the analysis concluded that the restriction of the rights convict in obtaining remission to provided justice collaborator is in violation of the prisoners rights, as settled in regulation. It should be also regulated about determining justice collaborator for convict thus giving certainty to the convict who became a protection and reward of justice collaborator."

"Seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan terorganisasi khususnya Narkotika, merupakan kejahatan yang berdampak merugikan bangsa dan negara secara luas sehingga dikategorikan kejahatan serius atau disebut juga sebagai "extra ordinary crime". Bangsa Indonesia siaga terhadap penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan kriminal. Salah satu kebijakan tersebut dengan Moratorium/Pengetatan Hak-hak Narapidana mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat, hal ini ditujukan untuk efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas. Dengan semangat tersebut maka diberlakukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang moratorium syarat mendapatkan Remisi, Asimilasi dan pembebasan bersyarat, yaitu PP No 99 Tahun 2012. Namun pemberlakuan PP No 99 Tahun 2012 tersebut menimbulkan polemik karena dianggap diskriminatif, melanggar HAM dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan serta Hierarki perundang-undangan, selain itu pertentangan yang terjadi timbul pada salah satu syarat moratorium hak mendapatkan Remisi dan pembebasan bersyarat adalah harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum membongkar kejahatan yang dilakukanya ( Justice Collaborator) serta pertentangan bahwa pada saat seseorang telah berstatus sebagai narapidana harusnya telah memasuki tahap pembinaan dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membicarakan lagi tentang kejahatan yang dilakukan.

---

The development of organized crime especially for Narcotics and Drugs Crimes inflict such destruction impact into our nation, so this crime is being called as serious crime and also called an Extra Ordinary Crime. Indonesia is preparing to prevent these crimes by applying some criminal policies. One of the criminal policy which applied by the Indonesian Government is the Moratorium of Inmates Rights to obtain the remission, assimilation, and parole. This policy aims to give the detterent effect to those narcotics and drugs offender and to reach the values of justice for society as well. With the spirit as mentioned above, the Indonesian Government enact The Government Ordinance No. 99/2012. But in other side, the enactment of this regulation evoke a polemic. The polemic raise because this regulation has been considered as a discriminative regulation, breached the universal values of human rights, contradictive with the sentencing purpose and also contradictive with the hierarchy of regulations as well. Another unappropriate rule in this regulation is the requirement for the inmate to become a justice collaborator. An inmate of these crimes should be in rehabilitation and development phase, not in the phase of arguing the crime itself which is past in the pra-ajudication and ajudication phase."

"ABSTRAKIn 1999, the Government of Indonesia established Government Regulation (GR) 32/1999 on the Procedures for The Implementation of the Rights of Inmates and has been amended lastly by GR 99/2012. However, the establishment of GR 99/2012 creates complication and unfairly discriminates against inmates committing to an extraordinary crimes (terrorism, drug abuse, corruption, crimes against the security of the state, crimes against humanity and other transnational organized crimes) that impedes such inmates to submit remission and parole. This paper examines the consistency between the implementation of GR 99/2012 and the concept of criminal punishment in Indonesia. This paper is a summary of empirical juridical research that reports the influences of GR 99/2012 on inmates in correctional institutions. Data used for this research was obtained from interviews, observation, desk reviews and focus group discussion with government officials. Based on the findings, it could be inferred that GR 99/2012 has impeded the fulfillment of the inmates rights on parole and remission due to complication of procedures, additional fines, and multi interpretation of the regulation. Furthermore, it affects the aggravation of overcrowding, violations against inmates rights, and illegal practices within the process. Based on the analysis as discussed in this paper, GR 99/2012 is inconsistent with the concept of criminal punishment in Indonesia because it impedes inmates to return within society. This paper proposes that GR 99/2012 should be revoked and revised in accordance with the spirit of Corrections Act and to creat synergy among law enforcers in fulfilling the inmates rights."

"Skripsi ini membahas mengenai kontradiksi antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 2012 dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan pasal 7A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 menyatakan bahwa IUP dapat dialihkan dengan syarat kepemilikan sekurangnya 51% saham pada pihak dimana IUP akan dialihkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa larangan pengalihan IUP harus dipertegas pada Undang-Undang Minerba dan peraturan pelaksananya.

---

This thesis discusses the contradiction between the Government Regulation No. 24 of 2012 and Act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal. Article 93 paragraph (1) of Law No. 4 of 2009 states that the Mining Business License (IUP) is not transferable to another party. While Article 7A of Government Regulation No. 24 of 2012 states that IUP can be transferred with the requierement, ownership of minimum 51% of shares the party where IUP will be transferred. This research is a qualitative descriptive design. This research result suggest that prohibition of transferring IUP should be emphasized in mining law and in implementing regulations."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan PP 50 2012 dan PERMENPU 21 2019 disebuah perusahaan entitas BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi bangunan gedung. Penelitian ini berdasarkan PP 50 2012 yang mana merupakan peraturan yang dijadikan dasar pedoman dalam penerapan SMK3 di Indonesia, dan juga PERMENPU 21 2019 yang mana menjelaskan Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan. Dengan keterbaruan PERMENPU 21 2019 penelitian ini dimaksudkan menguji pemenuhan atas penerapan SMK3  di PT. X dengan PERMENPU 21 2019 dan juga PP 50 2012.

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana proses penerapan SMK3 di PT. X saat ini, mengevaluasi penerapan SMK3 di  PT. X berdasarkan PP 50 2012 dan PERMENPU 21 2019, dan juga memberikan saran beserta rekomendasi perbaikan jika tejadi ketidaksesuaian dengan peraturan yang sudah dijelaskan. Penelitian ini adalah penilitian ini dilakukan secara kualitatif yang mana pada umumnya penelitian kualitatif didesain secara deskriptif.

Hasil penelitian ini yaitu kinerja K3 yang ada di PT. X berupa gambaran pelaksanaan SMK3 di PT. pada saat ini serta pemenuhan penerapan SMK3 di PT. X berdasarkan PP 50 2012 dan PERMENPU 21 2019.

---

ABSTRACTThis study discusses the Evaluation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) Based on PP 50 2012 and PERMENPU 21 2019 in a state-owned company engaged in building construction services. This research is based on PP 50 2012 which is a regulation that is used as a basis for guidelines in the application of SMK3 in Indonesia, and also PERMENPU 21 2019 which explains Construction Safety Management (SMKK) to support Construction Work in realizing compliance with security, safety, health and and standards. sustainability that guarantees the safety of construction engineering, labor safety and health, public safety and the environment. With the renewal of PERMENPU 21 2019 this research is intended to test the fulfillment of the Application of SMK3 in PT. X with PERMENPU 21 2019 and also PP 50 2012.

The purpose of this study is to find out how the current process of applying SMK3 in PT. X, evaluating the application of SMK3 in PT. X based on PP 50 2012 and PERMENPU 21 2019, and also to provide suggestions and recommendations for improvement if there are non-conformities with the regulations that have been described. This research was conducted in a qualitative manner which in general qualitative research was designed descriptively. The results of this study are the K3 performance in PT. X in the form of an overview of the implementation of SMK3 in PT at this time and the fulfillment of the application of SMK3 in PT. X based on PP 50 2012 and PERMENPU 21 2019."

"Iklan merupakan salah satu strategi penjualan yang dapat menyampaikan informasi kepada konsuen. Hal ini terlihat jelas dala hubungan antara iklan rokok dan konsumsi masyarakat. Penelitian ini akan fokus terhadap intervensi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menangani masalah iklan rokok. Titik beratnya bagaimana peraturan dapat mengatur masalah iklan rokok. Metode penelitian yang dipergunakan bersifat yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder. Dapat dibuktikan bahwa anak anak dan kau muda lebih cepat menangkap makna dari iklan rokok dibandingkan orang dewasa dan kaum muda lebih cenderung mengkonsusi rokok oleh karena pengaruh iklan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang sangat muda memahami bahwa promosi tembakau mempromosikan merokok daripada merek tertentu dan bahwa ketika mereka semakin tua mereka dapat membedakan pesan merek. Sebagai kesimpulan dapat diketahui bahwa pemerintah sudah mulai mengambil sikap dalam mengatur iklan rokok termasuk spornsor dalam acara olahraga, beasiswa dan lain lain. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat lebih berperan lagi dalam pelaksanaan pengaturan periklanan, khususnya iklan rokok.

---

Advertisement is one of the marketing strategies with the aim to deliver the information to consumers.There is a clear relationship between tobacco advertising and consumption. This research will focus on goverment intervention from the regulation. How the regulation able to set up the tobacco advertisement. This research is based on juridical normative research, emphasizing on secondary data.

Here is also evidence that children and young people are more receptive than adults to tobacco advertising and that young people exposed to tobacco advertising and promotion are more likely to take up smoking. Research suggests that very young children understand that tobacco promotion is promoting smoking rather than a particular brand and that as they get older they can differentiate the brand messages.

As a conclusion, the regulation in Indonesia already make a move to set up the tobacco advertisement include the sponsor for sport events, scholarship and others. From this research it is expected that the Government can have more role in implementing the regulationon advertisement, especially tobbaco advertisement."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang penerapan sistem manajemen K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa berdasarkan kriteria penerapan SMK3 dalam PP No. 50 Tahun 2012. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki potensi kecelakaan dan penyakit kerja wajib melalukan penilaian penerapan SMK3 sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir risiko bahaya kesehatan dan penilaian terhadap capaian penerapan SMK3 di rumah sakit itu sendiri. Oleh karena itu analisis penerapan SMK3 dipandang perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja, sampai dengan peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, telaah dokumen, dan wawancara mendalam. Analisis data yang digunakan adalah 12 elemen dengan 166 kriteria yang ada di lampiran II PP 50 Tahun 2012. Hasil akhir dari penelitian ini, menunjunkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa adalah baik dengan persentase 77,6%, dimana terdapat 125 kriteria yang sudah dilaksanakan, 36 kriteria masih dalam proses atau belum dilaksanakan, dan 5 kriteria lainnya dianggap tidak relevan dengan Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa.

---

ABSTRACTThis research discussed about the application of Management System Occupational Health and Safety in RST Dompet Dhuafa Hospital with assessment criteria from Indonesian Government Regulation No. 50 of 2012. Hospital as one of the health care facilities that have the highest potential for accidents and occupational diseases are required to do the assessment of implementation Management System of Occupational Health and Safety to minimize the risk of health hazards and the assessment of the achievements for management system of occupational health and safety in that hospital itself . Therefore, these analysis deemed necessary to determine the application of the system from policy, planning, implementation, monitoring and evaluation, to review and improvement of Occupational Health and Safety at Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Hospital. The research method that used by the authors of this research is qualitative descriptive with Cross-sectional design study. Collecting data in this study conducted with a observation, document review, and in-depth interviews. And for the analysis data, the authors using 12 elements with 166 criteria in Appendix II of Indonesian Govermant Regulation No. 50 of 2012. The final results of this research, that the implementation of the management system occupational health and safety in RST Dompet Dhuafa Hospital is good with a percentage of 77.6 %. 125 criteria have been implemented, 36 criteria are still in the process or have not been implemented, and the other criteria (5 criteria) are considered irrelevant to the RST Dompet Dhuafa Hospital."

"Policy Integration merupakan proses penyelarasan kebijakan yang berbeda dan strategi implementasinya untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam hal ini Policy integration within single policy yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan dinamika yang beragam dalam prosesnya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 diyakini dapat menjadi alat untuk merampingkan banyak aturan dengan menyederhanakan peraturan lainnya, mengurangi jumlah regulasi sehingga diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih bersahabat dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Adapun penelitian ini bertujuan untuk bagaimana policy integration within single policy dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia terutama dalam penerapannya di DKI Jakarta.  Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada Terdapat empat dimensi yang menjadi krusial dalam melakukan integrasi kebijakan, yaitu Policy Frame, Subsystem Involvement, Policy Goals, dan Policy Instrument. Dalam pelaksanaannya, integrasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan serta terjadinya kecurangan. Koordinasi yang minim antara sektor-sektor terkait, kurangnya komunikasi yang efektif, dan kebutuhan akan harmonisasi kebijakan menjadi beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Meskipun demikian, kebijakan integrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam perizinan berusaha berbasis risiko. 

---

Policy Integration is the process of aligning different policies and implementation strategies to achieve common goals. In this case, the policy integration within a single policy implemented in Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 regarding Risk-Based Business Licensing shows diverse dynamics in its process. With the existence of Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, it is believed to serve as a tool to streamline multiple regulations by simplifying other rules and reducing the number of regulations, thus creating a more business-friendly investment climate and improving Indonesia's economy. This research aims to examine how policy integration within a single policy in Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 is implemented in the provision of risk-based business licensing in Indonesia, particularly in its application in DKI Jakarta. The research adopts a post-positivist approach, using data from in-depth interviews and secondary data from literature studies. The research findings indicate that there are four crucial dimensions in policy integration, namely Policy Frame, Subsystem Involvement, Policy Goals, and Policy Instrument. In its implementation, this policy integration still faces challenges and instances of misconduct. The lack of coordination among related sectors, ineffective communication, and the need for policy harmonization are some aspects that require improvement. Nevertheless, the integration policy regulated in Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 is a step taken to enhance efficiency and ease in risk-based business licensing."