Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya angka perkawinan usia anak di Nusa Tenggara Barat NTB tidak terlepas dari praktik kawin lari yang dikenal dengan istilah merariq dalam terminologi Suku Sasak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna dari bentuk perkawinan merariq dalam perspektif masyarakat adat Sasak, serta secara spesifik persepsi merariq dikalangan anak yang melakukan perkawinan usia anak dalam kacamata budaya di Desa Surabaya Utara. Lebih lanjut penulis ingin mengetahui bagaimana perubahan sosial berdampak pada peran agen pengendalian sosial orang tua, komunitas masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, sekolah, dan negara dalam menanamkan dan memahami nilai-nilai perkawinan adat merariq, khususnya pada generasi muda Suku Sasak, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, yang hingga batas tertentu berimplikasi pada munculnya viktimisasi struktural pada anak perempuan. Keseluruhan implikasi dari tulisan ini menunjukan bahwa merariq yang ada saat ini merupakan bentuk viktimisasi struktural terhadap adat perkawinan merariq dan juga anak perempuan Suku Sasak di Desa Surabaya Utara. Tulisan ini melihat kaitan antara praktik kultural merariq yang disalahgunakan dan dilakukan pada anak perempuan melalui kacamata konsep teori viktimisasi struktural, serta dalam analisa teori konflik norma tingkah laku, kriminologi budaya, dan kriminologi konstitutif. Seperti apa gambaran dan pengalaman langsung anak perempuan korban perkawinan anak melalui mekanisme merariq dijelaskan dalam studi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

---

The high number of child marriages in West Nusa Tenggara NTB is inseparable from the practice of 39 elope 39 which is known as merariq in Sasak terms. This paper intend to find out the meaning of merariq from perspective of Sasak people, and specifically the perception merariq among children who do child marriages in the village of North Surabaya. Furthermore, the authors want to know how the social changes have an impact on the role of social management agents parents, communities, traditional leaders, religious leaders, schools, and state in instilling and understanding the values of merariq marriage custom, particularly in the sasak younger generation, North Surabaya village, Sakra East District, which some extent has implications for structural victimization in girls. The overall implications of this paper show merariq that exist right now is a structural form of victimization against marriage custom and Sasak girls tribe in the North Surabaya village. This paper explain the links between merariq cultural practice which is abused and performed to the girls through the concepts and theories concerning structural victimization, as well as in the analysis of conduct norms conflict, cultural criminology, and constitutive criminology. The images and direct experience of girl as a victims of child marriage through merariq mechanism is described in a research study using a qualitative approach."

"Anemia dalam kehamilan merupakan penyebab tidak langsung kematian ibu. Tujuan penelitian ini adalah dikembangkannya konsep tentang proses pengambilan keputusan pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu hamil anemia. Penelitan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Theoretical sampling digunakan untuk merekrut 25 partisipan di wilayah Kabupaten Lombok Timur NTB. Penelitian ini telah menemukan sebuah konsep, yaitu: "ketidakberhasilan memutuskan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan". Diharapkan petugas kesehatan lebih meningkatkan edukasi secara intensif terkait nutrisi dan anemia dalam kehamilan, melibatkan partisipasi dan pendekatan kepada suami dan keluarga dengan tetap menghormati aspek budaya.

---

Anemia in pregnancy is considered indirect cause of maternal mortality. The purpose of this study is to develop a concept of decision -making in fulfilling the nutritional needs of pregnant mothers with anemia. This research used qualitative method with grounded theory approach. Theoretical sampling was used to recruit 25 participants living in East Lombok district. A concept "the failure in making decision to fulfill the nutritional needs during pregnancy" was finally formulated. It is expected that medical practitioners improve the education related to the nutritional needs and anemia during pregnancy more intensively, in which the involvement husbands and family participation is very necessary while maintaining the respect towards cultural aspects."

"Studi ini merupakan evaluasi sumatif terhadap program “Down to Zero” perkawinan anak oleh Gagas Foundation Mataram. Studi dilakukan di Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu desa dampingan Gagas. Metode yang digunakan dalam evaluasi ini adalah metode campuran (mixed method). Metode kualitatif digunakan untuk menjawab capaian program melalui aspek means-ends analysis, capacity building dan analisis budaya. Sedangkan metode kuantitatif hanya untuk menjawab aspek capacity building melalui penyebaran kuesioner kepada 20 responden. Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa peningkatan kapasitas kelompok anak sebagai penerima program telah berhasil dilihat melalui dimensi pengetahuan dan keterampilan tentang pencegahan perkawinan anak. Kemudian keberhasilan program ditinjau melaui aspek means-ends analyisis, program mampu mendorong kelompok anak menjadi agen perubahan dilihat melalui keaktifan anak mengkampanyekan isu-isu ESKA khususnya pada pencegahan perkawinan dan aktif mengorganisir teman sebaya. Selain itu, anak-anak juga telah mampu melaporkan indikasi terjadinya kasus ESKA di desa Rembitan khususnya, sehingga kasus dapat dicegah.

---

This study is a summative evaluation of the "Down to Zero" child marriage program by Gagas Foundation Mataram. The study was conducted in Rembitan Village, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, which is one of Gagas' assisted villages. The method used in this evaluation is mixed method. Qualitative methods were used to answer program achievements through the aspects of means-ends analysis, capacity building and cultural analysis. Meanwhile, the quantitative method was only used to answer the capacity building aspect through distributing questionnaires to 20 respondents. From the evaluation results, it was found that increasing the capacity of the children's group as program recipients has been successful as seen through the dimensions of knowledge and skills on preventing child marriage. Then the success of the program is reviewed through the means-ends analysis aspect, the program is able to encourage groups of children to become agents of change seen through the activeness of children campaigning on ESKA issues, especially on marriage prevention and actively organizing peers. In addition, children have also been able to report indications of ESKA cases in Rembitan village in particular, so cases van be prevented."

"Budaya merariq (kawin lari) adalah model perkawinan yang unik dan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Islam Sasak, seorang laki-laki harus melakukan mamulang (melarikan) perempuan sebagai bentuk tindakan riil atas tuntutan hati untuk menikah. Dilanjutkan dengan proses sejati, selabar, ngawinan, sorong serah, nyongkolan, dan bales nae. Berdasarkan hal tersebut, penulis hendak melakukan penelitian mengenai relevansi dan pandangan budaya merariq pada masyarakat Islam Sasak, serta tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap praktik budaya merariq. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara, sehingga menghasilkan data deskriptif-analitis. Pandangan masyarakat Islam Sasak terhadap budaya merariq ada dua. Pertama, bagi masyarakat yang memegang teguh budaya dan tradisi menganggap budaya merariq tidak masalah sebab sudah berlaku secara turun temurun. Kedua, pendapat tokoh agama dan kaum terdidik beranggapan merariq itu haram dan dapat menyebabkan pernikahan dini atau merariq kodeq. Untuk relevansi budaya merariq sendiri memperlihatkan pemahaman keagamaan yang khas, artinya antara budaya dan agama mempunyai relevansi antara keduanya. Terkait pandangan perkawinan hukum Islam budaya merariq pada prosesnya sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diajarkan hukum Islam, namun dalam praktiknya masih terjadi penyimpangan dan pelanggaran, baik dari segi normatif maupun kemaslahatan umum. Sehingga budaya merariq ini perlu ditinjau kembali dan dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mensosialisasikan terkait prinsip yang baik dalam perkawinan budaya merariq lebih diutamakan.

---

The merariq (elopement) culture is a unique model of marriage and is carried out for generations by the Sasak Islamic society, a man must perform mamulang (escape) of women as a form of real action on the demands of the heart to marry. Continued with the true process, selabar, ngawinan, sorong serah, nyongkolan, and bales nae. Based on this, the author wants to conduct research on the relevance and views of merariq culture in Sasak Islamic society, as well as a review of Islamic marriage law on the practice of merariq culture. This research is a juridical-normative research using a descriptive type of research with data collection tools in the form of literature studies and interviews, so as to produce descriptive-analytical data. The Sasak Islamic community's view of merariq culture is twofold. First, for people who uphold culture and traditions, merariq culture does not matter because it has been valid for generations. Second, the opinions of religious leaders and the educated think that merariq is haram and can lead to early marriage or merariq kodeq. For the relevance of merariq culture itself shows a distinctive religious understanding, meaning that between culture and religion has relevance between the two. Regarding the view of Islamic law marriage, merariq culture in the process has met the provisions as taught by Islamic law, but in practice there are still deviations and violations, both in terms of normative and general benefit. So that this merariq culture needs to be reviewed and it takes the involvement of all parties to socialize related to good principles in merariq cultural marriage is preferred."

"Indonesia menghadapi tantangan besar dalam buruknya praktik Pemberian Makan pada Bayi dan Anak PMBA . Salah satu intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah program pelatihan PMBA bagi kader posyandu yang diselenggarakan oleh MCA-I pada tahun 2016. Penelitian ini tidak memberikan pelatihan dan hanya bertujuan untuk mengevaluasi dampak pelatihan PMBA dengan membandingkan pengetahuan dan praktik ibu terkait pemberian makan pada bayi dan anak yang tinggal di daerah yang sudah mendapatkan pelatihan PMBA dan daerah yang belum mendapatkan pelatihan PMBA. Desain penelitian ini adalah cross sectional dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan dengan mewawancarai pengasuh yang mempunyai balita berumur 0-23 bulan di kedua wilayah. Informasi tentang implementasi pelatihan PMBA di lapangan di dapatkan dengan mewawancarai kader posyandu, staff puskesmas, staff dinas kesehatan dan staff MCA-I. Data untuk kuantitatif dianalisis menggunakan chi-square test dan analisis multivariate. Kemudian data kualitatif dianalisis menggunakan koding dan identifikasi tema dari transkrip verbatim menggunakan software Dedoose. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengasuh yang tinggal di daerah tempat dilakukannya pelatihan PMBA mempunyai pengetahuan yang lebih baik daripada pengasuh yang tinggal di daerah non-pelatihan PMBA. Terdapat perbedaan pengetahuan pengasuh di daerah pelatihan PMBA dan non-pelatihan PMBA p.

---

Indonesia was facing big challenge of having high of poor in Infant and Young Child feeding IYCF practices. One of intervention has been done by government was IYCF training program in posyandu cadres that was organized by MCA I in 2016. This study did not conduct the training and only aimed to evaluate impact of IYCF training program by comparing IYCF knowledge and practice of caregivers living in IYCF training program and non IYCF training program.

Cross sectional study was conducted using qualitative and quantitative approach mixed methods . Data were collected through interview with caregivers who have children 0 23 months both in IYCF training area and non IYCF training area. In depth interviews were conducted with key informants i.e. posyandu cadres, puskesmas staff, district health office staff, and MCA I staff to understand the implementation of IYCF training program. Data analysis for quantitative data was done with statistical test using chi square test and multivariate analysis. Thus, data analysis for qualitative data was done through coding and identifying themes from verbatim transcripts using Dedoose software.

The study shown that caregivers in IYCF training area have better knowledge than caregivers in non IYCF training area. There was significant different in caregivers rsquo knowledge in IYCF training area and non IYCF training area p."

"Tulisan ini mengelaborasi strategi penghentian perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat melalui pedekatan nilai budaya lokal yang diinternalisasikan melalui pendidikan formal. Realitas perkawinan anak yang masih banyak terjadi secara nyata telah menghancurkan masa deopan anak sebagai generasi bangsa. Praktik ini tidak hanya abai terhadap hak hak dasar anak, namum juga secara tidak adil berlindung di bawah nama agama dan adat. Demikian halnya dengan praktik perkawinan anak di NTB yang terjadi melalui mekanisme merariq, tidak hanya sarat hubungannya dengan pelanggaran HAM anak, namun juga menjadikan posisi perempuan yang diapresiasi dalam nilai-nilai adat Sasak menjadi tidak bermakna. Lunturnya pemahaman masyarakat atas nilai-nilai adat Sasak dalam praktik merariq ini menjadikan merariq dituding memiliki kontribusi dalam melanggengkan praktik perkawinan anak. Pdahal jika ditelisik secara lebih dalam, hukum adat Sasak memberikan otonomi bagi perempuan dalam pengambilan keputusan perkawinan. Hanya saja dalam konteks perkawinan anak, otonomi ini tidak difungsikan dan diapresiasi, namun justru dimanfaatkan dan disalahgunakan melalui kerentanan anak. Melalui pendidikan hukum adat merariq yang diintegrasikan dalam muatan lokal sekolah, nilai-nilai positif adat merariq diajarkan sebagai upaya penguatan kemampuan anak dalam pengambilan keputusan demi terpenuhinya hak dirinya sebagai anak, sekaligus secara khusus untuk membentengi anak dari jerat perkawinan yang merugikan "

"AbstrakUniversal Service Obligation (USO) merupakan program gratis penyedia jasa berbasis WiFi dari pemerintah pusat sebagai ruang pelayanan publik untuk teknologi internet (interconnection networking). Program ini merupakan program kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tujuannya adalah memfasilitasi sekolah sekolah di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) memanfaatkan perangkat TIK dan sarana pendukungnya untuk kepentingan pembelajaran dan komunikasi. Diharapkan guru dan peserta didik dapat memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk mengakses konten pembelajaran melalui berbagai sumber sehingga kegiatan pembelajaran menjadi menarik dan sekaligus menantang. Tulisan ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan di SMPN 2 Sakra Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masalah yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai pemanfaatan fasilitas TIK bantuan USO untuk pembelajaran, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan, dampak, tantangan, dan peluang pengembangannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perangat TIK bantuan USO sudah dimanfaatkan untuk pembelajaran. Metoda yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi adalah wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa belum semua guru dan peserta didik memanfaatkan perangkat TIK bantuan USO yang tersedia di sekolah untuk pembelajaran."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas perancangan balanced scorecard pada KoperasiPaguyuban Nazhir Waqaf Masjid Selong di Kecamatan Selong KabupatenLombok Timur NTB. Perancangan balanced scorecard pada koperasi tersebutdidasarkan pada sistem pengukuran kinerja yang digunakan selama ini kurangrelevan dengan lingkungan bisnis saat ini. Penelitian ini dilakukan untukmenganalisis kemampuan koperasi dalam menghadapi persaingan antar jasakeuangan non bank, melihat keunggulan dan kelemahan yang dimiliki koperasi,menganalisis visi dan misi yang ditetapkan oleh koperasi, dan merancang strategymaps dan balanced scorecard untuk koperasi. Penelitian ini dilakukan denganmenggunakan metode analisis five-force competitive model, analisis SWOT,strategy maps dan balanced scorecard koperasi. Hasil penelitian ini adalahpengaruh lingkungan eksternal dan internal terhadap koperasi, kesesuaian visi danmisi dengan kegiatan operasional koperasi, strategy maps koperasi dan balancedscorecard Koperasi Paguyuban Nazhir Waqaf Masjid Selong.

---

ABSTRACTThis research discusses the design of the Balanced Scorecard at KoperasiPaguyuban Nazhir Waqaf Masjid Selong in the district of Selong East LombokNTB. The design of the existing performance measurement system used is lessrelevant to the current business environment. This research is conduct to reviewthe strengths and weaknesses of the cooperative in facing competitors among nonbankfinancial services, the relevance or not the vision and mission set by thecooperative, to design strategy maps and balanced scorecard. The research isconduct using five-force analysis of competitive model, SWOT analysis, strategymaps, and balanced scorecard. The results of this research are the influence ofexternal and internal environment of cooperative, relevancy with the vision andmission of the cooperative operations, strategy maps and balanced scorecardKoperasi Paguyuban Nazhir Waqaf Masjid Selong."

"Evaluasi ini bertujuan untuk melihat proses pengelolaan program desa wisata oleh BP Dewi Tetebatu. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui keberhasilan desa wisata berdasarkan aspek partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangannya penting untuk memicu desa wisata yang partisipatif. Studi sebelumnya terkait evaluasi desa wisata fokus pada hasilnya saja, sehingga penting untuk mengevaluasi proses pengelolaan programnya. Maka, evaluasi ini akan berfokus pada evaluasi proses pengelolaan desa wisata oleh BP Dewi. Studi ini menggunakan metode means-ends structures untuk mengetahui kesesuaian program dengan tujuan awalnya. Metode ini tepat digunakan karena mampu membantu peneliti melihat proses input hingga impact suatu program. Hasil evaluasi berdasarkan metode ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan desa wisata oleh BP Dewi di Tetebatu sudah berjalan baik. Melalui program SMI dan BAS, BP Dewi berhasil membuat masyarakat mampu mengelola dan mempromosikan destinasi wisatanya. Terkait tata kelola, masyarakat sudah mampu memberikan hospitality sesuai standar kepada pengunjung. Kemudian, pelaku wisata sudah mampu mempromosikan usahanya secara mandiri maupun kolaborasi dengan agen perjalanan wisata. Hasil ini tercapai karena partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengelolaan desa wisata.

---

This evaluation aims to see the process of managing the tourism village program by BP Dewi Tetebatu. Another goal is to determine the success of the tourism village based on aspects of community participation and empowerment. This is because community involvement in the development process is important to trigger a participatory tourism village. Previous studies related to the evaluation of tourism villages focus on the results only, so it is important to evaluate the program management process. Thus, this evaluation will focus on evaluating the process of tourism village management by BP Dewi. This study uses the means-ends structures method to determine the suitability of the program with its initial objectives. This method is appropriate to use because it is able to help researchers see the input process to the impact of a program. The results of the evaluation based on this method show that the process of tourism village management by BP Dewi in Tetebatu has been running well. Through the SMI and BAS programs, BP Dewi succeeded in making the community able to manage and promote their tourist destinations. Regarding governance, the community has been able to provide hospitality according to standards to visitors. Then, tourism actors have been able to promote their businesses independently and collaborate with travel agents. These results were achieved due to the active participation of the community in every process of managing the tourism village."

"dengan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Prevalensi perkawinan anak di Kabupaten Cianjur sebesar 22% tertinggi pertama di Jawa Barat, hal ini secara langsung menyumbang terhadap tingginya angka perkawinan anak Jawa Barat di Nasional yaitu sebesar 13,26%, angka ini masuk kedalam 20 besar Provinsi Perkawinan Anak tinggi di Indonesia. Kecamatan Cugenang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur yang masuk dalam 10 besar perkawinan anak tinggi di Kabupaten Cianjur. Perkawinan anak bukan masalah baru, namun penyelesaiannya tidak mudah dilakukan, sehubungan dengan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak tiap daerah berbeda. Akses informasi kesehatan reproduksi merupakan salah satu faktor yang diduga menjadi pendorong terjadinya perkawinan anak, namun faktor pendorong perkawinan anak sangat kompleks maka perkawinan anak juga diduga dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi keluarga, tradisi/budaya dan pandangan keagamaan. Tujuan penelitian ini untuk melihat proporsi perkawinan anak, akses informasi kesehatan reproduksi dan hubungan akses informasi Kesehatan reproduksi dengan perkawinan anak. Metode penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan data primer yang diambil dari 11 Desa di Kecamatan Cugenang sebanyak 245 responden dengan kriteria telah melakukan perkawinan rentang waktu 5 tahun Januari 2015- Januari 2020. Penentuan perkawinan anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak yaitu yang melakukan perkawinan dibawah usia 18 tahun. Berdasarkan hasil penelitian ini proporsi responden perkawinan anak di Kecamatan Cugenang sebesar 29,39%, proporsi responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi kurang 55,10%, dan terdapat hubungan yang bermakna signifikan antara akses informasi kesehatan reproduksi dengan perkawinan anak dengan model akhir analisis multivariat logistic regression responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi kurang memiliki risiko 2,208 (95% CI 1,172-3,861) kali untuk melakukan perkawinan anak dibandingkan responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi baik setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, ekonomi keluarga, tradisi/budaya dan pandangan keagamaan. Akses informasi kesehatan reproduksi berhak didapatkan oleh setiap orang termasuk anak dan kaum muda karena merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perkawinan anak jika kurangnya akses informasi kesehatan reproduksi yang dapat berpengaruh pada kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Hal ini menunjukkan perlu adanya kerjasama lintas sektor dalam mendekatkan akses informasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat terutama kepada anak dan kaum muda agar dapat mengkases informasi kesehatan yang baik dan benar.

---

Child marriage in Indonesia is a key issue that can be related to the quality of human resources in a country. The prevalence of child marriage in Cianjur Regency is 22%, the first in West Java, this directly contributes to the high rate of child marriage in West Java at the national level, namely 13.26%, this figure is included in the top 20 of the highest child marriage provinces in Indonesia. Cugenang Sub district is one of the districts in Cianjur Regency which is included in the top 10 high child marriages in Cianjur Regency. Child marriage is not a new problem, but the solution is not easy to do, due to the different factors that encourage child marriage in each region. Access to information on reproductive health is one of the factors thought to be driving child marriage, but the driving factor for child marriage is very complex, child marriage is also thought to be influenced by education, family economy, traditions/culture and religious views. The purpose of this study was to see the proportion of child marriage, access to reproductive health information and the relationship between access to reproductive health information and child marriage. This research method used a cross sectional study design with primary data taken from 11 villages in Cugenang Sub district as many as 245 respondents with the criteria of having married in a span of 5 years January 2015-January 2020. Determination of child marriage based on child protection law, namely those who married under 18 years of age. Based on the results of this study the proportion of respondents to child marriage in Cugenang Sub District was 29.39%, the proportion of respondents who had access to reproductive health information was less than 55.10%, and there was a significant relationship between access to reproductive health information and child marriage with the final model of multivariate analysis. logistic regression of respondents who had access to reproductive health information had less risk of 2.208 (95% CI 1.172-3.861) times for having child marriage compared to respondents who had access to reproductive health information both after being controlled by variables of education, family economy, tradition / culture and religious views. Everyone, including children and young people, has the right to access reproductive health information because it is one of the factors that contribute to child marriage if the lack of access to reproductive health information can lead to a lack of knowledge about reproductive health. This shows the need for cross-sectoral cooperation in bringing access to reproductive health information for the public, especially for children and young people, so that they can access good and correct health information."