Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kapasitas administrasi lembaga otoritas pajak di Indonesia dan Vietnam dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memungut pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang dilengkapi dengan artikel, jurnal, media lain yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam rangka mencapai kebutuhan publik dan penerimaan pajak, otoritas pajak di Indonesia dan Vietnam masih kurang memadai dan diperlukan peningkatan kapasitas dalam mengatur kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan pengembagan teknologi informasi yang membantu dan memudahkan wajib pajak maupun fiskus menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the administrative capacity of Tax Authorities Institute in Indonesia and Vietnam to perform their duties and function in accordance to fulfill the needs of public. This study is using postpositivsm approach and qualitative method. Data was collected through interviews and secondary data with articles, journals, and other media related to this study. The results from this study is that in order to meet the expectation of public and target for tax revenue, tax authorities in Indonesia and Vietnam inadequate and should increase their capacity in managing the institution, human resource and development of information technology provides the facilities and simplification to taxpayers and tax officer related to their rights and obligation to pay tax."

"Tesis ini membahas tentang kapasitas administrasi lembaga otoritas pajak di Indonesia dan Vietnam dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memungut pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang dilengkapi dengan artikel, jurnal, media lain yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam rangka mencapai kebutuhan publik dan penerimaan pajak, otoritas pajak di Indonesia dan Vietnam masih kurang memadai dan diperlukan peningkatan kapasitas dalam mengatur kelembagaanm, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi informasi yang membantu dan memudahkan wajib pajak maupun fiskus menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. 

---

This thesis discusses the administrative capacity of Tax Authorities Institute in Indonesia and Vietnam to perform their duties and function in accordance to fulfill the needs of public. This study is using postpositivsm approach and qualitative method. Data was collected through interviews and secondary data with articles, journals, and other media related to this study. The results from this study is that in order to meet the expectation of public and target for tax revenue, tax authorities in Indonesia and Vietnam inadequate and should increase their capacity in managing the institution, human resource and development of information technology provides the facilities and simplification to taxpayers and tax officer related to their rights and obligation to pay tax."

"This thesis uses the aggregate data of individuals and firms per region tax office in all provinces in Indonesia in 10 years of taxing period (2008-2017) in time-fixed effect model. We found that soft and medium approach in power of authority gives significant effect in increasing tax compliance. However, other findings show that the higher taxpayer income, the lower the tax compliance. In addition, Java, Bali and Nusa Tenggara still give higher compliance than the other location in Indonesia. Tax reform needs institution as a rule to adapt in taxpayer behavior and understand the compliance risk.

---

Tesis ini menggunakan data agregat individual dan badan usaha (perusahaan) setiap kantor pelayanan pajak di semua provinsi di Indonesia selama 10 tahun periode pajak (2008-2017) menggunakan model time-fixed effect. Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan soft dan medium menghasilkan efek yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, hasil lain menunjukkan semakin meningkatnya penghasilan Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan semakin menurun. Khususnya, di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi daripada daerah lain di Indonesia. Reformasi perpajakan membutuhkan institusi yang dapat beradaptasi dengan perilaku Wajib Pajak dan memahami risiko kepatuhan."

"Perkembangan digital membuat aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah. Lalu lintas perdagangan barang dan jasa semakin cepat dan tak hanya berbentuk fisik, melainkan juga berupa produk digital. Indonesia berupaya memajaki barang dan/atau jasa digital luar negeri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. Sama halnya dengan Vietnam yang berupaya memajaki produk digital luar negeri dengan menerbitkan Decree No. 126/2020/ND-CP. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia pasca diterbitkannya PMK No. 48 Tahun 2020 ditinjau dari asas ease of administration dan membandingkannya dengan kebijakan PPN digital luar negeri milik negara Vietnam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif-post positivisme dengan operasionalisasi konsep dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia telah memenuhi asas ease of administration dari sisi asas kepastian, asas efisensi, asas kemudahan dan kenyamanan, serta asas kesederhanaan walaupun masih banyak ketentuan mengenai sanksi dan penggalian potensi yang dapat diperbaiki. Bila dibandingkan dengan Vietnam, sistem pemungutan PPN PMSE atas barang dan/atau jasa digital luar negeri Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sistem pemungutan PPN PMSE Indonesia telah dirancang secara sederhana dan mudah bagi fiskus dan Pemungut PPN PMSE, sementara sistem pemungutan PPN digital luar negeri Vietnam lebih kompleks namun tegas dalam pelaksanaannya.

---

Digital developments make people's economic activities easier. The traffic of trade in goods and services is getting faster and not only in physical form but also in digital products. Indonesia seeks to tax foreign digital goods and services by issuing Minister of Finance Regulation Number 48/PMK.03/2020. Likewise, Vietnam taxes foreign digital products by issuing Decree No. 126/2020/ND-CP. This research was conducted to analyze the VAT policy on Trading Through Electronic Systems (PMSE) in Indonesia after the issuance of PMK No. 48 of 2020 is viewed from the ease of administration principle and compares it with Vietnam's foreign digital VAT policy. The research was conducted using a quantitative-post-positivism approach, operationalizing concepts and data collection techniques through library research and field studies. This study indicates that Indonesia's PMSE VAT policy on foreign digital goods and services has fulfilled the ease of administration principle in terms of certainty, efficiency, the convenience of payment, and simplicity. However, there are still many provisions regarding sanctions and potential exploration that can be improved. Compared to Vietnam, the PMSE VAT collection system for foreign digital goods and services in Indonesia has advantages and disadvantages. Indonesia's PMSE VAT collection system has been designed to be simple and easy for tax authorities and PMSE VAT Collectors. In contrast, Vietnam's foreign digital VAT collection system is more complex but firm in its implementation."

"Studi ini bertujuan menganalisis hubungan antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu umur operasional usaha (age) dan ukuran usaha berdasarkan jumlah karyawan (size). Penelitian ini juga mengelompokkan pengetahuan perpajakan menjadi kelompok lebih kecil yaitu pengetahuan perpajakan terkait administratif dan pengetahuan perpajakan terkait penegakan hukum/sanksi. Sampel yang digunakan adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengujian tingkat kepatuhan WP UMKM dinilai penting karena sektor UMKM memiliki potensi perpajakan yang cukup tinggi. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang menggunakan skala Likert 5 poin dan pernyataan benar atau salah dengan 193 responden. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan adanya hubungan positif antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

---

This study aims to analyze the association between tax morality, trust in public authorities, perceptions of fairness, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers. This study uses two control variables which are the age of business operations and the size of the business based on the number of employees. This study also grouped tax knowledge into smaller groups namely taxation knowledge related to administration and taxation knowledge related to law enforcement / sanctions. In this study, the sample used is the micro, small and medium businesses across Indonesia. This research uses quantitative methods. Quantitative testing regarding the level of compliance of SMEs Taxpayers is considered important because the SMEs sector has a high tax potential. Data collection instruments in the form of a questionnaire that uses a 5-point Likert scale and true or false statements with 193 respondents. Quantitative research results show that there is a positive relationship between tax morality, trust in public authorities, perceptions of justice, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers."

"Tax insetif merupakan satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi investor untuk berinvestasi di suatu Negara. Oleh karena itu, kebijakan tax insentif yang ditawarkan suatu Negara menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan menarik calon investor untuk berinvestasi di negara tersebut.

Thesis ini menganalisa kebijakan tax insentif yang diberikan pemerintah Indonesia kepada investor. Apakah tax insentif yang diterapkan Indonesia cukup kompetitif untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, thesis ini melakukan analisa perbandingan terhadap beberapa negara di Asia, yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina dan China. Dengan memakai data Iaporan keuangan PT. Century Textile lndustry Tbk periode 1997 sampai dengan 2002 sebagai studi kasus, thesis ini melakukan simulasi pengaruh tax insentif terhadap besarnya pajak yang dibayar perusahaan (prosentase total pajak terhadap Iaba sebelum pajak perusahaan) di negara-negara observasi.

Hasil simulasi menunjukan bahwa tax insentif yang diberikan Indonesia memberikan return terendah kepada perusahaan dibandingkan dengan ke lima negara observasi lainnya. Oleh sebab itu, thesis ini merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan untuk menerapkan tax insentif yang dilakukan oleh negara-negara observasi khususnya Malaysia agar mampu berkompetitif dalam menarik investor berinvestasi di Indonesia.

---

Tax incentive is one of the factors that influences investors to invest in a

country. Therefore, a country policy to offer such incentive becomes one of important factors to successfully attract the would-be investors to invest.

This thesis analysed tax incentive poicy awarded by the government of indonesia to the investors as to whether it was relatively competitive to attract investors to invest in Indonesia or not.

To answer that question, this thesis employed comparative analysis towards several countries in Asia such as Thailand. Wetnam, The Philipines, Malaysia, and China. Through the use of financial data of PT. Century Textile lndustry Tbk incorporation from fiscal years 1997 to 2002 as a case study, the thesis conducted a simulation of the tax incentive influence towards the amount of tax paid by the company (percentage of total tax towards profit prior to company tax deduction) in the observed countries.

The results of the simulation showed that tax incentive applied in indonesia provided the lowest retum to a company compared with those of the five observed countries. Thus the thesis recommended that Indonesia should consider to apply the tax incentive like those of the observed countries particularly Malaysia in order to be more competitive in attracting investors to invest in indonesia."

"Tesis ini membahas kemungkinan penerapan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia yang dapat dijadikan alternatif bagi penguatan sumber keuangan daerah. Penelitian bersifat kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan. Penelitian bertujuan mengetahui seberapa jauh bagi hasil PPN dapat membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mencari pendekatan dan porsi bagi hasil PPN terbaik dari beberapa alternatif yang disimulasikan. Simulasi dilakukan atas dua pendekatan yaitu pendekatan alokasi dasar PDRB (Growth Base Allocation - GBA) dan pendekatan alokasi dasar Konsumsi (Consumption Base Allocation - CBA) dimana masing-masing pendekatan menggunakan porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%, bagi hasil PPN dapat meningkatkan penerimaan daerah masingmasing sebesar sekitar 8-9%; 12-13%; dan 17-18%. Dengan menggunakan Indikator Ruang Fiskal Daerah (IRFD) diketahui bahwa dengan adanya alokasi bagi hasil PPN, kemampuan dan fleksibilitas daerah untuk mendanai belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka mengalami peningkatan sebesar 3,63% pada bagi hasil dengan porsi 20%, sebesar 5,27% pada bagi hasil dengan porsi 30%, dan sebesar 6,79% pada bagi hasil dengan porsi 40%. Dari ketiga porsi yang disimulasikan, hanya porsi bagi hasil 20% dan 30% yang masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional yang diukur dari rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2008. Namun jika yang dijadikan acuan batas aman defisit anggaran adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka ketiga porsi bagi hasil tersebut masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional. Ditinjau dari aspek ketimpangan horizontal, diketahui bahwa pendekatan CBA pada porsi 20% lebih dapat meminimalisir ketimpangan horizontal antar daerah.

---

This thesis focusess on the possibility of applying Value Added Tax (VAT) sharing in Indonesia that could be used as an alternative to strengthen local financial resources. The study was a quantitative descriptive that using secondary data drawn from the Central Bureau of Statistics and Ministry of Finance. The study aims to find how far VAT sharing could improve subnational fiscal capacity, and to find out the best approaches and portion from several alternative VAT simulations. Simulations performed on two bases allocation approaches, namely Growth Base Allocation (GBA) and Consumption Base Allocation (CBA) which each approach uses the following portions 20%, 30% and 40%.

The study concluded that by using 20%, 30% and 40% of sharing portion, VAT sharing could increase subnational revenues for each VAT sharing portion about 8-9%, 12-13% and 17-18%. By using the Regional Fiscal Space Indicators (IRFD), it is known that VAT sharing could increase the Subnational ability and flexibility to cover their real needs for about 3.63% on VAT sharing 20%, 5.27% on VAT sharing 30%, and 6.79% on VAT sharing 40%.

From the three simulated portions, only the 20% and 30% of sharing portion which is still in the safe threshold of national fiscal sustainability as measured by the ratio of budget deficit to Gross Domestic Product (GDP) based on Miniter of Finance Regulation (PMK) No.123 of 2008. But if the referenced of budget deficit is the Act No. 17 of 2003, the three VAT sharing portion is still in the safe threshold national fiscal sustainability.

From the horizontal inequality aspect, the CBA approach of 20% portions is the most approach which could minimize horizontal inequality between regions."

"ABSTRAKTesis ini membahas kapasitas penerimaan PPh Non Migas antar provinsi di Indonesia. Penerimaan PPh Non Migas memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak Indonesia, sehingga dalam perencanaan penetapan target yang didistribusikan kepada unit vertikal Ditjen Pajak perlu mempertimbangkan kapasitas pajak antar daerah dalam wilayah kerjanya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas PPh Non Migas diantaranya adalah basis pajak, dimana dalam penelitian ini faktor yang digunakan adalah Konsumsi per Kapita, jumlah rasio pembayaran PPh Final UMKM, jumlah peningkatan dokter, jumlah tenaga ahli, tingkat keterbukaan perdagangan dan nilai pencapaian KPP antar provinsi di Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap kapasitas pajak digunakan analisis statistik regresi dengan data panel, Variabel yang secara individu mempengaruhi nilai kapasitas adalah Konsumsi per kapita, Dokter, tingkat keterbukaan perdagangan dan nilai pencapaian KPP, Sedangkan variabel yang tidak signifikan pengaruhnya adalah UMKM dan Tenaga ahli.

---

ABSTRACTThe focus of study is Income Tax Capacity of Non oil and Gas sector of Indonesia based on regional rsquo s data. Income Tax of Non oil and Gas having a significant contribution in Indonesia tax revenues, so in planning the target determination that is distributed to DGT vertical unit need to consider tax capacity between regionals in the operational area. There are several factors that affect the capacity of non oil from including tax base, where in this research factors which make as variable free is Consumption per capita, the ratio payment value of SMES, the number of doctor, the number of experts, trade openess and value of small tax office and amongst inter province. To know influence variable free in tax capacity used statistical analysis regression, variables individually affect the capacity is consumption per capita, the number of doctor, trade openness and value of small tax office, while variables insignificant impact is the payment value of SMES and the number of experts. "

"

Penelitian kuantitatif ini dilakukan pada perusahaan di sektor Infrastruktur pada negara Indonesia, Singapura, Filipina dan Vietnam dengan tujuan melihat perbandingan kebijakan ekonomi dalam mempengaruhi kinerja perusahaan, kemajuan sektor infrastruktur serta penerapan yang baik pada masing – masing negara. Variabel ukuran kinerja perusahaan yang digunakan adalah ROE dan ROA. Penelitian ini dilakukan dengan cara preskriptif dengan mengumpulkan data sekunder dari situs resmi bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Singapore Exchanged Limited  (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE) dan Hanoi Stock Exchange (HNX). Untuk mendapatkan hubungan antar-variabel, analisis dan pengolahan data pada penelitian ini digunakan metode Vector Autoregressive (VAR). 

Hasil penelitian ini adalah Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh masing – masing negara memiliki dampak yang berbeda – beda menyesuaikan dengan keaadan ekonomi pada negara tersebut sehingga memberikan dampak yang berbeda dalam penerapan kebijakan moneter dan fiskalnya. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan moneter suku bunga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (pengaruh positif) secara signifikan, sedangkan pada negara Vietnam dan Singapura tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Pada negara Indonesia dan Filipina, dampak kebijakan fiskal terlihat bahwa kinerja perusahaan di sektor infrastruktur terlihat dipengaruhi secara positif oleh APBN dan suku bunga tetapi di Vietnam dan Singapura tidak terlihat dipengaruhi secara positif.

 

 

---

This quantitative research was conducted on companies in the infrastructure sector in Indonesia, Singapore, the Philippines, and Vietnam to see a comparison of economic policies in influencing company performance, the progress of the infrastructure sector, and good implementation in each country. The company performance measurement variables used are ROE and ROA. This research was conducted in a prescriptive way by collecting secondary data from official stock exchange sites, namely the Indonesia Stock Exchange (IDX), Singapore Exchange Limited (SGX), Philippine Stock Exchange (PSE), and Hanoi Stock Exchange (HNX). To find out the relationship between variables, analysis, and data processing in this study we used the Vector Autoregressive (VAR) method. 

The results of this study are that the economic policies implemented by each country have different impacts according to the economic conditions in the country so they have different impacts on the implementation of monetary and fiscal policies. In Indonesia and the Philippines, the impact of interest rate monetary policy can significantly affect company performance (positive effect), while in Vietnam and Singapore, it is not proven to have a significant effect. In Indonesia and the Philippines, the impact of fiscal policy shows that the performance of companies in the infrastructure sector appears to be positively influenced by the State Budget and IR, but in Vietnam and Singapore, it does not appear to be positively affected.

 

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah industri teknologi keuangan dompet elektronik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Jasa Keuangan yang terkategori sebagai jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis kebijakan administrasi Pajak Pertambahan Nilai di industri teknologi keuangan dompet elektronik di Indonesia, serta alternatif administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diterapkan pada pelaku usaha industri fintech dompet elektronik di Indonesia, khususnya atas transaksi yang berkaitan langsung kepada pelanggan akhir (Bussiness to Customer/B2C Transaction). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan perpajakan di Indonesia dan studi literatur, penelitian ini dapat menganalisa apakah fintech e-wallet dapat diklasifikasikan sebagai jasa keuangan atau tidak, kebijakan administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang tepat berdasarkan transaksi yang dimiliki, serta alternatif administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diterapkan pada fintech e-wallet sebagai jasa perantara pembayaran di Indonesia.

---

This study aims to analyze whether the electronic wallet financial industry in Indonesia can be categorized as a categorized Financial Service as a service that is not subject to Value Added Tax. In addition, this study also analyzes the Value Added Tax administration policy in the electronic wallet financial industry in Indonesia, as well as alternative policies that can be applied to the electronic wallet fintech insurance business in Indonesia, specifically for transactions that are given directly to end customers (Business to Transaction Customer/B2C). By using qualitative research methods and data collection techniques in-depth interviews with taxation stakeholders in Indonesia and literature studies, this study can analyze whether the fintech e-wallet corporation can be deemed as a financial services or not, then analyze the value-added tax administration policies that are appropriate for the electronic wallet financial technology industry in Indonesia, and administrative alternative policies which can be applied in fintech industry as a payment service in Indonesia."