Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesimpulan umum tentang kemungkinan entitas politik di wilayah tak berpemerintahan membentuk otoritas alternatif, melalui studi kasus kelompok Ahrar Syam dalam perang Suriah selama 2011-2016. Untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat, pesan-pesan Ahrar Syam dianalisis dengan teori citra dan teori identitas sosial. Temuan menunjukkan bahwa Ahrar Syam adalah metamorfosis gerakan Salafi Jihadi yang terbuka terhadap kelompok luar dan strategi moderat untuk membentuk negara Islam di Suriah. Ahrar Syam tidak menerima negosiasi apa pun yang melibatkan rezim Suriah, sehingga beberapa upaya penyelesaian konflik menemui jalan buntu. Implikasi temuan ini, perang Suriah akan cenderung berlanjut dan solusi apa pun yang dipaksakan dari luar tidak akan mencerminkan realitas di dalam wilayah Suriah dan berakhir dengan kegagalan berulang.

---

This study aims to find a conclusion about the possibility of political entities in the ungoverned territories forming an alternative authority, through case studies of Ahrar Sham group in Syria's war during the 2011-2016 war. To get an accurate conclusion, the messages of Ahrar Sham analyzed by image theory and social identity theory. The findings indicate that the Ahrar Sham is the metamorphosis of Salafi Jihadi movement that opens itself to the outside groups and implement a moderate strategy to establish Islamic state in Syria. Ahrar Sham does not accept any negotiations involving the Syrian regime, so some efforts to resolve the conflict ended in a stalemate. Implications of these findings, Syria's war would be likely to continue and any solution imposed from outside may not reflect the realities inside Syria and ended up with repeated failure."

"Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Suriah. Adapun fokus penelitian dalam tesis ini adalah intervensi yang dilakukan AS dalam konflik Suriah 2011-2016 serta kepentingan yang hendak dicapai AS di Suriah. Sehingga ada tiga konsep teori yang digunakan yakni teori konflik, intervensi dan kepentingan nasional. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian Library Research, maka penelitian ini menemukan bahwa konflik Suriah telah menjadi konflik berkepanjangan akibat keikutsertaan negara regional maupun internasional seperti AS. Dimulai dikota Deraa hingga hampir seluruh wilayah Suriah. Dimulai dari konflik pertentangan rezim hingga perebutan pengaruh dan unjuk kekuasaan. Keikut sertaan AS dalam mengintervensi Suriah dengan jalan HAM yang diawali dengan upaya-upaya diplomatik, kemudian AS melakukan intervensi dalam bentuk tindakan yang terselubung, hingga berujung pada Intervensi untuk unjuk kekuasaan dan Intervensi dalam bentuk dukungan kepada pemberontak serta jalan terakhir adalah Intervensi militer. Adapun penyebab AS melakukan intervensi di Suriah disebabkan karena adanya kepentingan diantaranya adalah Defence Interest, Ekonomi Interest, World Order Interest dan Ideologi Interest.

---

The aim of this thesis is to explore the involvement of the United States in Syria conflict. The focus of research in this thesis is the intervention of the United States on Syria conflict in 2011-2016. So, this thesis employs three theoretical concept namely conflict theory, intervention theory, national interest theory. In this research, descriptive qualitative analytical method is used to obtain the data through the library research, this study found out that the Syria conflict has been a prolonged conflict due to the participation of regional and international countries such as United States. The conflict starting in the city of Deraa to almost the entire territory of Syria. Starting from conflict of regime to struggle for influence and show of power. The United States who participated in intervening of Syria by the human rights beginning with diplomatic efforts, and the United States intervene with the form of a veiled act, until it culminates in an intervention for a show of power, and intervention in the form of support to the rebels and the last intervention is military intervention. The intervention of United States in Syria is caused by the interests of which are defense interest, interest economics, world order interest and interest ideology."

"Penelitian ini berjudul “Penyebaran Demokrasi di Timur Tengah oleh Amerika Serikat: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Konflik Suriah (2011-2016)”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Konflik Suriah yang terjadi setelah serangkaian aksi demonstrasi yang menuntut reformasi pemerintahan di Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al- Assad. Konflik Suriah telah menarik perhatian komunitas internasional, hal ini disebabkan oleh berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, dan Amerika menjadi salah satu negara yang fokus terhadap isu tersebut. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, bagaimana Amerika mengimplementasikan kebijakan luar negerinya di Suriah di tengah keterlibatan berbagai pihak yang bertikai, baik kelompok domestik maupun internasional. Penelitian ini dilakukan untuk menyediakan analisis mengenai evaluasi implementasi kebijakan luar negeri Amerika dalam konflik Suriah. Penelitian ini juga akan menyajikan kepentingan nasional Amerika dalam keterlibatannya di Konflik Suriah.Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari press release, serta data dari berbagai kementerian Amerika Serikat. Untuk menganalisis kebijakan Amerika di Suriah, penulis menggunakan neorealisme digunakan sebagai teori utama dalam penelitian ini, disertai dengan rational choice theory dan konsep balance of power. Setelah mengumpulkan data, penulis kemudian mengelompokkan data-data tersebut dan menganalisisnya menggunakan teori dan konsep di atas.Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan berbagai pokok kebijakan Amerika Serikat di Suriah. Mulai dari diplomasi, ekonomi hingga militer. Penulis juga menemukan bahwa kebijakan Obama di Suriah memiliki banyak kekurangan yang perlu di evaluasi. Hal ini berkaitan dengan efektivitas, konsistensi dan standar ganda yang terdapat dalam kebijakan yang diimplementasikan di Suriah.

---

This research entitled "U.S. Democracy Promotion in the Middle East: A Case Study on the Implementation of U.S. Foreign Policy in Syrian Conflict (2011-2016)". This research is motivated by the Syrian conflict which occurred after a series of demonstrations demanding government reform in Syria under the leadership of President Bashar al-Assad. The Syrian conflict has attracted the attention of the international community, this is due to the various human rights violations that have occurred, and America has become one of the countries that has focused on this issue. This research has a problem identification on how America implements its foreign policy in Syria amid the involvement of various warring parties, both domestic and international groups. This research was conducted to provide an analysis regarding the evaluation of the implementation of American foreign policy in the Syrian conflict. This research will also present America's national interest in its involvement in the Syrian Conflict.

In this research, the authors used the library research method. The data sources used are primary and secondary data from press releases, as well as data from various US ministries. To analyze U.S. policy in Syria, the author uses neorealism as the main theory in this study, accompanied by rational choice theory and the concept of balance of power. After collecting the data, the writer then classifies the data and analyzes it using the theory and concepts above.

Based on the analysis that has been carried out, the author finds various main points of US policy in Syria. Starting from diplomacy, economy to military. The author also finds that Obama's policy in Syria has many flaws that need to be evaluated. This is related to the effectiveness, consistency and double standard of the policies implemented in Syria."

"Skripsi ini membahas tentang latar belakang keterlibatan Federasi Rusia dalam Perang Sipil di Suriah. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penulis berupaya untuk memahami keterlibatan Federasi Rusia sebagai great power dalam menyelesaikan konflik Perang Sipil di Suriah melalui dokumen-dokumen hasil negosiasi Rusia bersama negara-negara yang terlibat di dalam konflik. Dokumen-dokumen tersebut menyatakan bahwa Perang Sipil di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses negosiasi politik di bawah pengawasan PBB untuk mengembalikan stabilitas keamanan. Melalui keterlibatannya dalam Perang Sipil di Suriah, Rusia senantiasa memiliki intensi untuk mempertahankan diri dan kepentingannya dengan menjadi hegemoni dalam sistem internasional.

---

This study disdusses the background ot the involvement of the Russian Federation in Syrian Civil War. Using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method, the author seeks to understand the involvement of the Russian Federation as a great power in resolving the Civil War conflict in Syria through documents from the Russian negotiations with the countries involved in the conflict. These documents state that the Syrian Civil War can only be resolved through a process of political negotiations under the supervision of the United Nations to restore security stability. Through its involvement in the Civil War in Syria, Russia has the intention to defend itself and its interests by becoming a hegemony in the international system."

"ABSTRAKIlusi identitas keislaman merupakan center of gravity dari ancaman terorisme kelompok Daesh. Penulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana ilusi identitas tersebut bekerja dalam suatu proses konstitutif yang melibatkan proses kontruksi-dekonstruksi-rekonstruksi wacana radikal seputar kelompok teror yang mengklaim sebagai representasi dari agama Islam. Ekspansi ideologi kelompok Daesh ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, juga membawa serangkaian implikasi. Tulisan ini menegaskan perlunya untuk mendorong ajaran Islam moderat sebagai upaya kontra-narasi dalam melawan wacana radikal kelompok Daesh, disamping melalui pendekatan-pendekatan fisik.

---

ABSTRACTIllusion of Islamic identity is the center of gravity of the terrorism threat of Daesh group. This study tries to examines how the illusion of Islamic identity works in a constitutive process that involves the construction-deconstruction-reconstruction process of radical discourses surrounding the terror group that claims to be the representation of Islam. The ideological expansion of Daesh group to various parts of the world, including Indonesia, also brings a multiple of implications. This study emphasizes the need to encourage moderate Islamic teachings as an counter-narrative attempt against Daesh groups’ radical discourses, as well as through physical approaches."

"

Dalam hubungan antarnegara sebagai sebuah komunitas internasional yang hidup dalam perdamaian, negara-negara diwajibkan untuk menahan diri dari ancaman dan penggunaan kekuatan bersenjata. Tanggung jawab utama atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional diberikan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Dewan Keamanan. Dalam menjalankan mandat tersebut, Dewan Keamanan memiliki kewenangan yang spesifik untuk mengambil tindakan kolektif yang efektif, sebagaimana dipertegas dalam Bab VII Piagam PBB, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata dari negara-negara anggota. Dewan Keamanan telah mengotorisasi penggunaan kekuatan bersenjata pada berbagai kasus, seperti pada Perang Teluk, operasi negara-negara di Afrika, dan intervensi militer di Mali terhadap teroris. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan data sekunder, penelitian ini berusaha untuk menguraikan kewenangan Dewan Keamanan untuk mengotorisasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara-negara melalui resolusi yang diadopsi, kemudian mengamati praktik Dewan Keamanan pada kasus-kasus terdahulu, dan pada akhirnya menganalisis penggunaan kekuatan bersenjata pada kasus perang melawan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Irak dan Suriah berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 2249 (2015). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dewan Keamanan tidak mengotorisasi penggunaan kekuatan bersenjata terhadap ISIS di Irak dan Suriah, namun memberikan perkembangan mengenai teori hak bela diri terhadap aktor non-negara apabila negara teritorial tidak mampu atau tidak mau mengatasi ancaman tersebut. Penelitian ini menyarankan bahwa hendaknya otorisasi Dewan Keamanan tidak serta merta dianggap sebagai cap persetujuan atas operasi militer di negara lain dimana negosiasi dan pembahasan yang panjang akan selalu diperlukan, dan respon militer atas dasar bela diri tetap harus sesuai dengan pembatasan dalam hukum internasional.

---

In the relationship between states as an international community living in peace, states must refrain from the threat or use of force. The primary responsibility for the maintenance of international peace and security is conferred by the members of the United Nations (UN) on the Security Council. In carrying out its mandate, the Security Council has specific powers to take effective collective measures, emphasized in Chapter VII of the UN Charter, including the use of force of member states. The Security Council has authorized the use of force in many cases, such as in the Gulf War, the state operations in Africa, and the military intervention in Mali against terrorists. By using juridicial-normative method and secondary data, this study attempts to elaborate the power of the Security Council to authorize the use of force by states through adopted resolutions, then examines the practice of the Security Council in the previous cases, and eventually analyses the use of force in the case of war against Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) in Iraq and Syria based on Security Council Resolution 2249 (2015). This study concludes that the Security Council did not authorize the use of force against ISIS in Iraq and Syria, but it provides a development on self-defence theory against non-state actors if the territorial state is unable or unwilling to suppress the threat. This study advises that the Security Council authorization should not be considered as approval stamp for military operation in other state, where long negotiations and discussions will always be needed, and that military response as self-defence must be in accordance with the limitations in international law.

 

"

"ABSTRAKPeran aktor non-negara di dalam politik dunia kontemporer semakin penting bagi dinamika politik global. Pasca peristiwa 9/11, perhatian para akademisi maupun praktisi dalam bidang studi-studi keamanan internasional tertuju pada aktor non-negara yang sering diklasifikasikan sebagai kelompok atau organisasi teroris. Karakter penggunaan kekerasan yang erat kaitannya dengan aktor ini membuat mereka dapat di klasifikasikan sebagai violent non-state actor VNSA . Tak dapat dipungkiri, bahwa aktor ini juga mampu berperan membentuk kebijakan keamanan aktor negara dan memprovokasi negara untuk berperang. Oleh karena itu, artikel ini akan menjadikan kasus keterlibatan Jabhat al Nusra; salah satu aktor non-negara yang berafiliasi dengan Al Qaeda; pada konflik sipil bersenjata di Suriah, sebagai salah satu fenomena yang menggambarkan peran dan pengaruh aktor non-negara yang berkekerasan dalam mempengaruhi sikap atau perilaku negara. Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan faktor-faktor apa saja yang memungkinkan Jabhat al Nusra mampu menjadi aktor penting dalam pusaran konflik bersenjata di Suriah sehingga mempengaruhi dinamika kebijakan luar negeri aktor negara; khusunya intervensi Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Artikel ini berargumen bahwa kondisi lingkungan kenegaraan di Suriah yang rentan fragile statehood dan karakter dari aktor non-negara itu sendiri yang memiliki potensi politik global global actorness , merupakkan faktor-faktor yang menjadikan Jabhat al Nusra mampu berkembang menjadi aktor yang utama di dalam jajaran pemberontak, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap strategi Amerika Serikat mendukung gerakan oposisi terhadap pemerintahan Bashar al Assad di Suriah.

---

ABSTRACTThe role of non state actor in contemporary world politics is increasingly important. After 9 11, scholars of security study and security practitioners begin to concern about the non state actors which usually called as terrorist group or terrorist organization. The use of violence by those actors makes them can be classified as Violent Non state Actor VNSA . It cannot be denied that VNSAs activity can affect the state security policy and provoke state to war against them. Therefore, this paper will examine Jabhat al Nusra mdash as an actor with tied to Al Qaeda mdash involvement in the Syrian armed conflict, as a phenomenon that illustrates the role and influence of VNSA in affecting state behavior. This paper will try to show any factors that allow Jabhat al Nusra capabilities to be an important actor on the conflict dynamics. This paper argue that statehood condition in Syria mdash which is encourage the development of VNSA mdash and VNSA global politics potential character, were the factors that made Jabhat al Nusra can grow to be a main actor in the rebel ranks and affecting the United States policy to support the opposition in the Syrian armed conflict. "

"Foreign-Imposed Regime Change (FIRC) atau intervensi perubahan rezim merupakan salah satu instrumen kebijakan keamanan Amerika Serikat (AS) dalam mengejar kepentingannya. Dalam Perang Sipil Suriah, AS menjadi salah satu negara pengintervensi dan dengan tujuan untuk mengganti pemerintahan Suriah. AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup di Suriah. Kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup alih-alih terbuka di Suriah?” Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Kerangka analisis yang digunakan adalah Logika Strategi Perubahan Rezim oleh Lindsey O’Rourke (2018) yang terdiri dari pertimbangan taktis dan keuntungan strategis intervensi. Peneliti berargumen bahwa AS menggunakan intervensi perubahan rezim tertutup karena pertimbangan taktis AS di Suriah dan rekam jejak di negara-negara target sebelumnya dan pertimbangan keuntungan strategis akan hasil yang didapat di Suriah serta posisi negara-negara rival membuat AS enggan menggunakan operasi terbuka dan memilih operasi tertutup.

---

Foreign-Imposed Regime Change is one of the United States’ (US) security policy instruments to pursue their national security interests. During the Syrian Civil War, the US intervenes with a purpose of overthrowing the incumbent Syrian government. The US uses a covert regime change for that purpose. This research is aiming at answering the question of “why does the US use a covert regime change instead of an overt regime change in Syria?” This research relies on qualitative approach to answer the research question and uses primary and secondary data collected from official documents and open-source information. This research employs the concept of the strategic logic of regime change developed by Lindsey O’Rourke (2018; 2019) to analyze the case. This research focuses on the tactical considerations and strategic benefits of an intervention and argues that US uses covert regime change operation because of the heavy cost of their previous overt regime change polices in Afghanistan, Iraq, and Libya as well as the fear of rival states’ intervention, especially from Russia, in Syria that might endanger their current geopolical standing."

"Penelitian ini membahas tentang kontestasi yang terjadi di antara aktor-aktor politik dalam proses pembahasan RUU KKG di DPR RI. Aktor-aktor yang menjadi objek kajian antara lain KPP-PA, FHanura, FPKS, WRI, IWAPI, dan INSISTS. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif serta analisa siklus kebijakan (policy cycle) untuk menunjukkan bahwa pada tahap agenda-setting dan formulasi kebijakan, terjadi persaingan antar aktor untuk memenangkan agenda (kepentingannya). Hasil analisa menunjukkan bahwa pro dan kontra terjadi karena perbedaan ideologi dan persepsi dalam memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, proses pembahasan RUU KKG berjalan alot dan lambat. Studi ini bersimpulan bahwa kontestasi akan tetap berlangsung selama belum terwujud negosiasi di antara aktor politik yang terlibat dalam pembahasan RUU KKG.

---

This thesis discusses the contestation between political actors in the formulation stage of Gender Equality and Equity Bill (RUU KKG) in House of Representatives. Actors who become the object of study include KPP-PA, FHanura, FPKS, WRI, IWAPI, and INSISTS. Author used qualitative research approach and policy cycle analysis to indicate that in agenda setting and formulation stage there are competition among actors to win their agenda (interests).

The analysis showed that pros and cons going on due to the difference ideology and perception in understanding the concept of gender equality. So that, the formulation of RUU KKG in parlianment is debatable and slow. This study concludes that contestation still continues for yet materialized negotiations among the political actors involved in the formulation of RUU KKG."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis skema penambahan modal PT Reasuransi XYZ, pengaruh terhadap tingkat kesehatan keuangan, RBC dan profitabilitas serta konsekuensi perpajakan pada PT Reasuransi XYZ. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Penambahan modal dilakukan dengan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar bunga kupon, namun perusahaan juga akan memperoleh dana yang dapat diinvestasikan kembali. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No: PER-10/MBU/2014, skor tingkat kesehatan perusahaan saat menerbitkan OWK di tahun 2014 meningkat menjadi 78 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan skor 65. Risk Based Capital (RBC) perusahaan yang merupakan satu indikator utama kesehatan keuangan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2014 menjadi 339% dari tahun sebelumnya sebesar 160%. Berdasarkan simulasi untuk mencapai standar minimum RBC pasar internasional sebesar 250%, melalui penerbitan OWK sebesar 80% dari nilai penerbitan atau 720 miliar maka perusahaan mencapai RBC dan Profitabilitas yang optimal. Pemeriksa pajak melakukan koreksi positif atas beban bunga OWK sehingga pada tahun 2015 dan 2016 laba fiskal perusahaan meningkat dan perusahaan melakukan pembelaan karena beban bunga bagi perusahaan asuransi termasuk dalam kategori beban langsung atau tidak langsung yang terkait dengan kegiatan usaha.

---

This study aims to analyze the scheme of additional capital of PT Reasuransi XYZ, the impact on the level of financial health, RBC and profitability and tax consequences on PT Reasuransi XYZ. The research method used is case study method. The increase in capital is performed by issuing Mandatory Convertible Bonds (MCB) which will result in an obligation for the company to pay coupon interest, but the company will also get reinvestable funds. Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No: PER-10/ MBU/2014, the companys health rating score when issuing MCB in 2014 increased to 78 compared to the previous year with a score of 65. Risk Based Capital (RBC) have a significant increase in 2014 to 339% from the previous year with a score of 65160%. Based on the simulation to achieve the minimum RBC standard of international market by 250%, through the issuance of MCB of 80% of the issuance value or 720 billion then the company achieved the optimum RBC and Profitability. The tax auditor makes a positive correction on MCB interest expense so that in 2015 and 2016 the companys fiscal profit increases and the company defends because interest expense for insurance companies is included in the category of direct or indirect expenses related to business activities."