Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 204804 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dimas Biwasputra
"ABSTRAK
Buruk nya perkembangan bisnis telekomunikasi di Indonesia dapat dilihat dari indikator IDI ICT Development Index Indonesia tahun 2013 hanya di peringkat 106. Untuk itu, para stakeholder telekomunikasi Indonesia wajib dalam mengembangkan akses mobile broadband. Fakta ini, bersama-sama dengan ketidakpastian dari jumlah pelanggan uncertain subscribers yang dapat dicapai dalam pasar di mana pengguna memiliki keterbatasan dalam hal keterjangkauan mobile broadband, menjadikan risiko investasi meningkat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah investasi yang dibutuhkan adalah infrastructure sharing. Salah satu infrastructur sharingyang dapat dilakukan yaitu di komponen aktif dengan Dedicated Sharing sering disebut MORAN . Tetapi, dalam prakteknya juga tidak berjalan dengan baik karena belum terwujudnya pemodelan yang tepat antara pihak-pihak terkait. Untuk itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif dalam mengembangkan model mobile broadband di Indonesia diikuti oleh kajian tekno-ekonomi. Dari hasil penelitian ini, di dapatkan skenario terbaik yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan infrastruktur mobile broadband yaitu menggunakan skenario joint venture baik di daerah dense urban, urban, dan sub-urban, dengan peluang NPV>0 sebesar 96.21 lebih besar di banding kan dengan opsi skenario sewa dengan peluang 94.24 . Dan nilai peluang IRR > MARR 6.75 sebesar 96.26 lebih baik dibandingkan opsi skenario sewa dengan nilai peluang IRR > MARR 6.75 sebesar 94.34 .

ABSTRACT
Poor development of Indonesia rsquo s Telecommunication business can be seen from IDI indicator ICT Development Index in 2013 that we can only reached rank 106. Therefore, it is necessary for the telecommunication stakeholder in Indonesia to develop mobile broadband access. In fact, uncertain subscribers and mobile broadband range limitation also increased the investment risk. One way to reduce the investment expense is the infrastructure sharing. One of the infrastructures sharing which can be done is in active component with Dedicated Sharing MORAN . However, it cannot be done easily in practical due to imperfect model from related parties. Accordingly, more comprehensive assessment in developing mobile broadband model along with techno economy research is required in Indonesia. The results of this study showed the best scenario which can be used in conducting mobile broadband infrastructure that is using Joint Venture scenario in dense urban, urban, and sub urban with chance of NPV 0 is 96.21 greater rather than using Rent scenario with chance of 94.24 . Besides that, the chance of IRR MARR 6.75 is 96.26 greater rather than using Rent scenario with chance of 94.34 ."
2016
T46986
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Catur Widi Jurgen Mucharom
"ABSTRACT
Penelitian ini dibuat untuk menganalisis perbandingan antara pengakuan akun Ventura Bersama dengan akun Operasi Bersama pada PT FML. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian pengakuan yang telah dilakukan oleh PT FML atas transaksi Perikatan Bersama dengan PSAK 66: Perikatan Bersama. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh PT FML belum sesuai dengan PSAK 66: Perikatan Bersama.

ABSTRACT
This research was made to analyze the comparison between the recognition of a Joint Venture account with a Joint Operation account at PT FML. The analysis is carried out by identifying the compatibility of the recognition that has been made by PT FML on Joint Arrangement transactions with PSAK 66: Joint Arrangement. The results of this analysis concluded that the recognition made by PT FML was not in compliance with PSAK 66: Joint Arrangement."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 1996
S23337
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Multazam
"Proyek konstruksi harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, hal ini merupakan pekerjaan yang sulit untuk dicapai karena kerumitannya, melibatkan banyak pihak dan lingkungan yang dinamis. Karakteristik proyek konstruksi yang penuh dengan berbagai risiko mengharuskan kontraktor untuk cepat beradaptasi dengan berbagai dinamika perubahan, di mana salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan membentuk Kerja Sama Operasi. Dengan berbagai risiko, konstruksi selalu terbuka untuk kemungkinan terjadinya perselisihan, sehingga perlu untuk merancang konsep manajemen klaim dalam Kerja Sama Operasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus penanganan klaim proyek Kerja Sama Operasi di PT X dengan menganalisis faktor-faktor yang mendominasi klaim proyek yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Dengan memperoleh faktor risiko dominan dalam pelaksanaan klaim proyek Kerja Sama Operasi, temuan penelitian akan digunakan untuk menghindari terjadinya penolakan klaim yang selanjutnya dikembangkan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) klaim Kerja Sama Operasi di PT X untuk membantu kontraktor meraih target klaim.

Construction projects should be completed according to a predetermined schedule, this is a work that is difficult to achieve because of its complexity, involves many parties and a dynamic environment. The characteristics of construction projects that are full of various risks require the contractor to quickly adapt to the various dynamics of change, where one of the efforts made to deal with these challenges is to establish Joint Ventures. With a variety of risks, the construction is always open to the possibility of disputes, so that it is necessary to design a claim management concept in the Joint Ventures project to obtain success in its implementation.
The method used in this research is a case study of handling claim of Joint Ventures projects at PT X by analyzing the factors that dominate the project claims obtained from previous research. By obtaining the dominant risk factors in achieving the Joint Ventures project claim target, finding activities will be prepared to eliminate the occurrence of claims rejection. Throughout this research, the findings revealed that, establish provisions on limitation of intervention by the parent company of both parties, prepare clear coordination pattern regarding job allocation sharing between each member, clarifying the duration of approval drawings by the owner, determine the responsibility party in working on the design and its changes, prepare personnel who are experienced in detecting claims during the execution of work, and more finding activity which are developed into Standard Operational Procedures (SOP) claims of Joint Ventures at PT X to support contractors reach claim target.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2019
T53361
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Wayan Wahyu Putra
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara tujuan promosi untuk meningkatkan brand awareness dan tujuan promosi untuk meningkatkan product awareness serta menganalisis kesesuaian koreksi DJP atas biaya promosi PT. X yang merupakan perusahaan joint venture sebagai marketing intangible dengan konsep remunerasi marketing intangible. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. X merupakan kegiatan promosi yang bertujuan untuk meningkatkan product awarenss. Setelah dianalisis dari pembebanan biaya sebagai deductible expense, bauran promosi, media promosi, dan teori brand awareness diperoleh bahwa seluruh biaya terkait kegiatan promosi yang dikeluarkan PT. X semata-mata dilakukan untuk menjaga eksistensi produk dan meningkatkan penjualan perusahaan. Selain itu koreksi DJP atas penghasilan dari luar usaha karena adanya dugaan marketing intangible pada pembebanan biaya promosi yang dilakukan PT. X tidak sesuai dengan konsep remunerasi marketing intangible. PT. X bukanlah perusahaan yang memiliki fungsi sebagai agent sehingga ketentuan remunerasi yang ada pada OECD TP Guidelines 2010 tidak relevan diterapkan pada PT. X. Untuk mengantisipasi koreksi yang sama, PT. X sebaiknya lebih melengkapi dokumen-dokumen terkait pengeluaran biaya promosi yang dilakukan. Selain itu dari pihak DJP juga sebaiknya merancang dan membenahi peraturan perpajakan mengenai ketentuan penerapan transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud terutama marketing intangible.

This study aims to analyse the difference between the purpose of promotion to increase brand awareness and the purpose of promotion to increase product awareness and analyze the suitability of DGT's correction of the promotion costs of PT. X which is a joint venture company as marketing intangible with the concept of marketing intangible remuneration. This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies. The results showed that the promotional activities carried out by PT. X is a promotional activity that aims to improve product awareness. After analysing the expenses as deductible expense, promotion mix, promotional media, and brand awareness theory, it is found that all costs related to promotional activities incurred by PT. X is solely done to maintain product existence and increase company sales. In addition, DGT's correction of other income was due to the alleged intangible marketing on the imposition of promotional costs by PT. X is incompatible with the concept of intangible marketing remuneration. PT. X is not a company that has a function as an agent so that the remuneration provisions in the OECD TP Guidelines are not relevant to be applied to PT. X. To anticipate the same correction, PT. X should complete the documents related to the promotional costs. In addition, the DGT should also design and revise tax regulations regarding the provisions on the application of intangible property transactions, especially intangible marketing.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bloko Budi Rijadi
"[ABSTRAK
Saat ini operator CDMA sedang mengalami tekanan, karena kalah bersaing dari
segi tarif, keterbatasan handset, dan coverage dibandingkan dengan operator
berbasis teknologi Global System for Mobile Communication (GSM). Dengan
market share sebesar 15 % dari total pelanggan seluler, seluruh operator CDMA
tidak ada yang membukukan keuntungan berdasarkan laporan keuangannya pada
beberapa tahun terakhir. Smartfren mengedepankan keunggulan bersaingnya pada
layanan data, dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi bisnis
Smartfren dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Treats)
dan memilih strategi yang menjadi prioritas perusahaan untuk kelangsungan hidup
aktivitas bisnisnya. Hasil analisis menghasilkan strategi yang harus dilakukan
perusahaan, yaitu penetrasi pasar dan pengembangan produk serta mengadopsi
teknologi LTE untuk meningkatkan daya saing layanan mobile broadband
Smartfren.

ABSTRACT
Currently CDMA operators are under pressure, because it can not compete in
terms of rates, the handset limitations, and coverage compared to the technologybased
provider of Global System for Mobile Communication (GSM). With a
market share of 15% of total mobile subscribers, all CDMA operators no book
profits based on its financial statements in recent years. Smartfren promoting
competitive advantage in data services, and the purpose of this study is to analyze
the business strategy Smartfren with SWOT analysis (Strength, Weakness,
Opportunity, and Treats) and choose a strategy that became the company's
priorities for the survival of their business activities. The results of the analysis
produces strategy should the firm, ie market penetration and product development
as well as adopt LTE technology to enhance the competitiveness of mobile
broadband services Smartfren., Currently CDMA operators are under pressure, because it can not compete in
terms of rates, the handset limitations, and coverage compared to the technologybased
provider of Global System for Mobile Communication (GSM). With a
market share of 15% of total mobile subscribers, all CDMA operators no book
profits based on its financial statements in recent years. Smartfren promoting
competitive advantage in data services, and the purpose of this study is to analyze
the business strategy Smartfren with SWOT analysis (Strength, Weakness,
Opportunity, and Treats) and choose a strategy that became the company's
priorities for the survival of their business activities. The results of the analysis
produces strategy should the firm, ie market penetration and product development
as well as adopt LTE technology to enhance the competitiveness of mobile
broadband services Smartfren.]
"
2015
T42843
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Fatimah Mahadewi
"Fiduciary duties adalah kewajiban yang timbul karena para pihak terlibat dalam fiduciary relationship. Sedangkan joint venture termasuk dalam kriteria fiduciary relationship. Penelitian ini membahas mengenai apakah doktrin fiduciary duties dapat diterapkan dalam perjanjian joint venture, bagaimana penerapan doktrin fiduciary duties apabila terdapat pihak mayoritas dan pihak minoritas dalam Joint Venture, dan permasalahan apa saja yang mungkin timbul pada pelaksanaan penerapan doktrin fiduciary duties dalam perjanjian joint venture. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada dasarnya doktrin fiduciary duties dapat diterapkan pada perjanjian joint venture karena memenuhi kriteria fiduciary relationship. Doktrin fiduciary duties juga dapat diterapkan pada perjanjian joint venture di Indonesia karena pola pengaturan Buku III KUH Perdata memiliki sistem terbuka dan sifatnya adalah sebagai hukum pelengkap. Co-venturers yang selanjutnya menjadi pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas pada perusahaan joint venture, memiliki fiduciary duties baik kepada pemegang saham lainnya maupun kepada perusahaan joint venture. Terdapat beberapa permasalahan berhubungan dengan operasional perusahaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kedudukan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas melalui prinsip majority rule dalam pengambilan keputusan. Sehingga lebih mudah bagi pemegang saham mayoritas untuk melakukan pelanggaran terhadap fiduciary duties. Di Indonesia, fiduciary duties juga sudah dikenal pada UU Nomor 1 Tahun 1995 khususnya mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris namun masih bersifat umum. Berikutnya pada UU Nomor 40 Tahun 2007 fiduciary duties diatur secara lebih tegas. Walaupun terikat dengan ketentuan pada UUPT namun para pihak dapat mengaturnya dalam klausa fiduciary duties pada perjanjian joint venture tersebut. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi para pihak."
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S21388
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Poltak Renold
"Tesis ini bertujuan memformulasikan strategi yang tepat dalam pemasaran produk mobile broadband SMART melalui analisis Porter 5 Forces dan SWOT. Potensi kompetitif SMART bersarkan Porter 5 Forces berada di level Medium. Hasil analisis SWOT menunjukkan posisi SMART pada Kuadran IV (Kekuatan - Ancaman) yang selanjutnya mengarahkan pada alternatif strategi stabilisasi dalam Grand Strategy. Dari sejumlah strategi berdasarkan Porter 5 Forces dan Grand Strategy, dilakukan pendekatan QSPM untuk menentukan suatu strategi unggulan dalam pemasaran produk mobile broadband SMART. Hasilnya adalah strategi tetap mempertahankan diferensiasi produk unlimited murni untuk memperkuat penetrasi pasar.

The focus of this study is to formulate the best strategy of product marketing of SMART mobile broadband through Porter 5 Forces and SWOT analysis. Porter 5 shows the medium level of SMART competitive potential. SWOT results the Quadrant IV of SMART position (Strenght - Threats) that continuing into stabilization strategy in Grand Strategy. Using QSPM approach, available strategies from Porter 5 Forces and Grand Strategy are processed to perform a best strategy of product marketing of SMART mobile broadband which is to keep the product differentiation strategy of unlimited mobile broadband in strengthening the market penetration."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2009
T26767
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ibin Mohammad Sjatibi
"Program Indonesianisasi Tenaga Kerja adalah Program Pemerintah. Program ini mengandung tiga hal pokok Pertama adanya keharusan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, kedua adanya alih-teknologi dari ahli asing kepada pihak Indonesia, dan ketiga pengalihan jabatan manajemen. Oleh karena itu penggunaan tenaga ahli asing bersifat sementara.
Program Indonesianisasi sebenarnya mengandung tiga sasaran, yaitu Indonesianisasi tenaga kerja, Indonesianisasi saham dan Indonesianisasi perusahaan. Landasan program ini diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing termasuk Undang-Undang Penggunaan Tenaga Asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, junto Nomor 11 Tahun 1970, junto Nomor 3 Tahun 1958). Didalam undang-undang tersebut antara lain disebutkan dasar-dasar penggunaan tenaga asing beserta tindak lanjutnya.
Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, diharapkan akan mendapatkan modal yang ditanamkan disini, disamping itu juga mendapat keahlian dan keterampilan baik teknik, manajemen ataupun teknologi. Perolehan dan pihak asing itu, diharapkan dapat mengelola sendiri manajemen perusahaan di dalam negeri. Peran modal dan teknologi asing secara bertahap berkurang dan bersamaan dengan itu pula peran modal nasional dan keterampilan teknik dan teknologi bangsa Indonesia secara bertahap bertambah dan meningkat melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan, alih teknologi dan alih jabatan.
Seberapa jauh cita-cita di atas yang dituangkan di dalam Program Indonesianisasi itu dapat terlaksana di dalam praktek, perlu dilakukan pengkajian dan penelitian.
"Indonesianisasi Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA Joint Venture, Studi Kasus PT. KTSM" mengkaji dan meneliti implementasi Program Pemerintah tersebut, dengan pertimbangan :
- PT. KTSM adalah perusahaan pionir, artinya pelopor dari realisasi Undang-Undang PMA yang diberlakukan tahun 1967 dan perintisan PT. KTSM dilakukan tahun 1968 atas prakarsa PN. Industri Sandang.
- Industri sandang adalah industri strategis pada tahun tahun 1970-an pada saat awal dari Repelita 1 yang menekankan kepada pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yakni sandang-pangan.
- Mitra usaha patungan ini dari pihak asing adalah Jepang yang sudah dikenal sebagai pemilik teknologi maju untuk industri tekstil dan mitra Kanebo serta Toyo Menka adalah dua perusahaan PMN terkemuka di dunia untuk produk tekstil.
- Peserta dan pemilik modal nasional dari pihak Indonesia adalah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah R.I dalam hal ini Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian.
Empat alasan di atas, dirasakan cukup proporsional apabila dilakukan pengkajian dan penelitian atas Program Pemerintah dimaksud. Di sekitar tahun 1970-an ketika program ini dicanangkan, sebenarnya pemerintah sendiri belum mempunyai "juklak juknis" sebagai perangkat dari atas yang dapat dipedomani.
Penelitian ini dibatasi hanya kepada Program Indonesianisasi Tenaga Keija yang telah berlangsung antara tahun 1970-1980, dan menekankan pada kajian kebijakan dan Keputusan Direksi perusahaan, bertujuan untuk mengetahui rancangan pihak pihak Indonesia dan Jepang di dalam melaksanakan program Indonesianisasi tenaga kerja, juga ingin mengetahui pengaruh. konflik dan kerjasama beserta umpan balik dari program tersebut, termasuk dampak dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk masa depan PT. KTSM. Metode penelitian lebih bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan sumber datanya adalah dokumen-dokumen perusahaan Hal ini menarik oleh karena pihak Indonesia yang lebih berkepentingan, di dalam Direksi hanya mempunyai satu suara dibandingkan dengan Jepang yang tiga suara dan karakteristik joint venture-nya sendiri "G-to-P", menuntut kerjasama yang serasi, selaras dan seimbang, dengan latar belakang politik, ekonomi dan socio-kultural yang berbeda.
Realisasi program ini di PT. KTSM diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi joint venture lain yang akan atau sedang melaksanakan program yang sama, oleh karena hingga tahun 1995 Indonesia menghadapi tidak kurang dari 57.159 tenaga kerja asing yang bekerja disini sebagai Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP). "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Poltak Reinold
"Tesis ini bertujuan memformulasikan strategi yang tepat dalam pemasaran produk mobile broadband SMART melalui analisis Porter 5 Forces dan SWOT. Potensi kompetitif SMART bersarkan Porter 5 Forces berada di level Medium. Hasil analisis SWOT menunjukkan posisi SMART pada Kuadran IV (Kekuatan - Ancaman) yang selanjutnya mengarahkan pada alternatif strategi stabilisasi dalam Grand Strategy. Dari sejumlah strategi berdasarkan Porter 5 Forces dan Grand Strategy, dilakukan pendekatan QSPM untuk menentukan suatu strategi unggulan dalam pemasaran produk mobile broadband SMART. Hasilnya adalah strategi tetap mempertahankan diferensiasi produk unlimited murni untuk memperkuat penetrasi pasar.

The focus of this study is to formulate the best strategy of product marketing of SMART mobile broadband through Porter 5 Forces and SWOT analysis. Porter 5 shows the medium level of SMART competitive potential. SWOT results the Quadrant IV of SMART position (Strenght - Threats) that continuing into stabilization strategy in Grand Strategy. Using QSPM approach, available strategies from Porter 5 Forces and Grand Strategy are processed to perform a best strategy of product marketing of SMART mobile broadband which is to keep the product differentiation strategy of unlimited mobile broadband in strengthening the market penetration."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2009
T40872
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>