Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis faktor- faktor yang berpengaruh terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD . Faktor- faktor tersebut terdiri dari keterlambatan belanja barang/jasa, keterlambatan belanja modal, persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procurement. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sampel pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2013 yang terdiri dari 399 kabupaten dan 92 kota. Metode penelitian yang dipakai adalah ordered logit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlambatan belanja barang/jasa dan keterlambatan belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD. Sementara persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procuremet mempunyai pengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD.

---

ABSTRACTThis study analyses the determinants of BPK rsquo s opinion to local government financial statements LKPD . These determinants consist of delays in goods and services spending, delays in capital spending, the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendations, the quality of human resources and the implementation of e procurement system. Data used is secondary from 491 Indonesian local governments consists of 399 districts and 92 cities for the period of 2011 2013. The research method used is ordered logit models. The results revealed that delays in goods and services spending also delays in capital spending had a negative effect on the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD. In addition the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendation, the quality of human resources and the implementation of e procurement system positively influence the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD."

"BPK audit report on a government financial report contains an opinion that is a professional statement of the auditor regarding the fairness of financial information presented in the financial statement. In forming opinion, a BPK auditor uses four criteria, namely the application of Government Accounting Standard, adequate disclosures, compliance of laws and regulations, and effectiveness of internal control systems. The unqualified opinion is issued to a financial report with no material statements and/or fraud. However, it is widely reported that many irregularities still occur across government entities and cost the states resources (finance).This study aims to analyze corruption committed by heads of local governments and its influence on BPK opinion build a model which shows the relationship between them. This study uses a model called ordinal logistic regression and found that there is a correlation between BPK opinion with corruption committed by heads of local governments. The best ordinal logistic regression model shows that BPK opinion is dominantly influenced by the compliance of government financial report with Government Accounting Standard, compliance with law and regulations and effectiveness of internal control systems."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh opini dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan audit dalam penelitian ini terdiri dari jumlah temuan terkait SPI, jumlah temuan terkait ketidakpatuhan dan nilai temuan. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) model penelitian. Model pertama yaitu menggunakan metode Lag Effect, yang meneliti pengaruh opini dan temuan audit di tahun 2008 terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di tahun 2009, sedangkan metode kedua tidak menggunakan Lag Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk kedua model hanya opini dan nilai temuan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Untuk opini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan. Sedangkan untuk nilai temuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan.

---

The study was conducted to analyze the effect of audit opinions and findings on the level of disclosure of local government financial reports. Audit findings in this study consisted of the number of findings related to SPI, the number of findings related to non-compliance and value of finding.

In this study using a 2 (two) research model. The first model is using the Lag Effect,which examines the influence of audit opinions and finding in 2008 on the disclosure of financial statement in 2009. While the second method does not use the Lag Effect.

The results showed that for both models only the opinions and the findings of a significant effect on the level of disclosure. For the opinionshas a positive and significant impact on disclosure. As for the value of the findings has a negative and significant effect on disclosure."

"This research aims to provide insight on building a holistic approach on the impact of audit work using government oversight parameters sets by The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Quantitave data is collected from surveys of two sample groups to accommodate perspectives from BPK auditors (internal group) and audited governmment organization officials (external group). Semi-structured interviews and thematic analysis are carried out to confirm the quantitative result and deepen the discussion. The results showed that there is small to moderate correlation between INTOSAI dimension of government oversight and audit impact of BPK in which the internal group perceived that the Quality of Audit Work as the key determinant while the external group perceived Executive Responses instead. In addition, evaluation framework is applied to further explain the levels of audit impact. These findings suggest that BPK need to establish its own strategy by formulating suitable measures using evaluation approach to better showcase the impact of their audit work and its contribution to overall improvement in the management of public fund.

---

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dalam membangun pendekatan holistik atas dampak audit menggunakan parameter pengawasan pemerintah yang ditetapkan oleh The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Data kuantitatif dikumpulkan dari survei terhadap dua kelompok sampel untuk mengakomodasi perspektif dari auditor BPK (kelompok internal) dan pejabat organisasi pemerintah yang diaudit (kelompok eksternal). Wawancara semi-terstruktur dan analisis tematik dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil kuantitatif dan memperdalam diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kecil sampai sedang antara dimensi INTOSAI pengawasan pemerintah dan dampak audit BPK di mana kelompok internal memandang Kualitas Pekerjaan Audit sebagai penentu utama sedangkan kelompok eksternal memandang Respon Eksekutif sebagai penentu lainnya. Selanjutnya, kerangka kerja dalam teori evaluasi diterapkan untuk menjelaskan tingkat dampak audit. Disamping itu, bahwa BPK sebagai SAI Indonesia menghadapi tantangan kontekstual yang unik baik secara internal maupun eksternal yang belum dapat dijawab atau ditangkap sepenuhnya oleh standar pengawasan pemerintah INTOSAI. Dengan demikian, BPK perlu menetapkan strateginya sendiri dengan merumuskan langkah-langkah yang sesuai dengan menggunakan pendekatan evaluasi untuk menunjukkan dampak pekerjaan audit mereka dan kontribusinya terhadap perbaikan pengelolaan dana publik secara keseluruhan."

"Laporan Magang ini dibentuk untuk menjelaskan kesesuaian penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam menyusun Catatan atas Laporan Keuangan, BPK mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 yang mengatur penyusunan laporan keuangan pada kementerian/lembaga merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komponen Laporan Keuangan BPK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan memuat penjelasan lebih lanjut atas rincian dari angka yang tertera dalam komponen laporan keuangan guna memperoleh informasi yang komprehensif atas penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2023 Unaudited telah sesuai dengan struktur Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 yang terdiri dari gambaran umum, penjelasan atas pos Laporan Realisasi Anggaran, pos Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan pengungkapan penting lainnya.

---

This Internship Report is created to explain the conformity of the presentation of Notes to the Financial Statements of the Audit Board of Indonesia (BPK). BPK is a state institution which has duty to audit state financial management and accountability. In preparing the Notes to the Financial Statements, BPK refers to the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022 concerning the Accounting System and Financial Reporting of Agencies. The Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022, which regulates the preparation of financial reports for ministries/agencies, is an implementation regulation of Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. The components of BPK's Financial Statements based on the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022 consist of the Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Statement of Changes in Equity, and Notes to the Financial Statements. The Notes to the Financial Statements provide further explanations on the details of the figures listed in the components of the financial statements to obtain comprehensive information on the presentation of the financial statements. The evaluation of the presentation of the Unaudited 2023 Notes to the Financial Statements of BPK suggests that is has conformed with the structure of the Notes to the Financial Statements as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022, which consists of a general overview, explanations of the Budget Realization Report items, Balance Sheet items, Operational Report, Statement of Changes in Equity, and other important disclosures."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Quality Assurance yang dilakukan oleh Aparat Pengendali Internal Pemerintah BPK-RI pada audit atas laporan keuangan pemerintah. Analisis implementasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Quality Assurance yang berguna untuk meyakinkan bahwa mutu pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuannya. Penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dan menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Quality Assurance Aparat Pengendali Internal Pemerintah yang dalam hal ini Inspektorat Utama BPK-RI. Metode analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Quality Assurance telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih memberikan rekomendasi yang sifatnya lebih universal, sehingga rekomendasi berulang dapat dieliminasi.

---

This study aimed to analyze the implementation of the Quality Assurance conducted by Apparatus of Government Internal Controller at BPK-RI on the audit of government financial statements. Analysis of implementation is required to determine the extent of the application of Quality Assurance which is useful for assuring that quality checks have been carried out in accordance with the standards and provisions. The study used primary data in the form of interviews and the use of secondary data from the Quality Assurance Report of Apparatus of Government Internal Controller in this case Inspektorat Utama BPK-RI. The method of analysis using descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of Quality Assurance has performed quite well. But the researchers suggest the BPK-RI to better provide recommendations that are more universal, so that repetitive recommendations can be eliminated."

"Konfigurasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKI) yang diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan/pemeriksaan keuangan negara memiliki beban konstitusional untuk mengawasi penegakan konsepsi kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kendati demikian, pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI menjauh dari hakikat pendiriannya dengan perluasan kewajiban pemeriksaan kepada pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menajam dengan diterbitkannya paket perundang-undangan keuangan negara yang kemudian memperluas lingkup pemeriksaan keuangan negara kedalam keuangan daerah, BUMN, BUMD, dan bentuk-bentuk keuangan lainnya dalam lingkup keuangan publik. Tesis ini hendak melihat pelaksanaan dari pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat serta kedudukan ideal dari BPK-RI dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menyertakan perbandingan pemeriksaan BPK dari tiga negara. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perluasan definisi keuangan negara menggeser kedudukan BPK dari pemaknaannya untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat dalam otorisasi keuangan negara menjadi lembaga yang cenderung melakukan kegiatan teknis pemeriksaan layaknya lembaga pemeriksa internal yang berada dibawah kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun kedudukan BPK yang ideal dibangun lewat fokus kinerja untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban APBN sebagai wujud keuangan negara berdasarkan pada otorisasi anggaran lewat mekanisme berjenjang dan terpadu yang mengkolaborasikan hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pemeriksa internal pemerintah sehingga tidak hanya menjamin efektifitas dan efisiensi hasil pemeriksaan, namun juga kualitas yang teruji dari berbagai tingkat pemeriksaan regional.

---

The configuration of the Supreme Audit Borad of the Republic of Indonesia (BPK-RI) which is mandated directly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a state institution who responsible for the supervision/auditing of state finances has a constitutional burden to oversee the enforcement of the concept of people's sovereignty which is reflected in budget accountability. However, the supervision/inspection carried out by BPK-RI has moved away from the nature of its establishment by expanding the audit obligation to the management of state finances. This condition was sharpened by the issuance of a package of state finance legislation which then expanded the scope of state financial audits into regional finance, BUMN, BUMD, and other forms of finance within the scope of public finance. This thesis meant to look at the implementation of supervision/auditing of state finances as a manifestation of people's sovereignty and the ideal position of BPK-RI in conducting supervision/auditing of state finances. The research used a normative juridical methode by including a comparison of Supreme Audit Institutions examinations from three countries. The results of the study found that the expansion of the definition of state finance shifted the position of the BPK-RI from its meaning as an agency to ensure the authorization of people's sovereignty in state finances to an institution that tends to carry out technical inspection activities like an internal audit agency under the authority of the President in managing state finances. The ideal position of the BPK-RI formed through a focus in performance to achieve transparency and accountability in the management of state finances by supervising/examining the accountability of the APBN as a form of state finances through a tiered and integrated mechanism that collaborates the results of audits done by government's internal audit institutions as to, not only guarantees effectiveness and efficiency of inspection results, but also the quality tested from various regional inspection levels."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian mutu (SPM) atas kinerja pemeriksaan yang dilaksanakan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. 6 (enam) komponen pada kinerja pemeriksaan yang dianalisis adalah perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, supervisi & reviu, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksan, dan evaluasi pemeriksaan. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SPM. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengevaluasi dokumen pelaksanaan SPM dan hasil wawancara dengan pelaksana SPM dan penilai SPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menerapkan sistem pengendalian mutu namun, dalam pelaksanaannya masih perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan pemahaman tentang SPM bagi pemeriksa, pemenuhan kekurangan jumlah pemeriksa dalam susunan Tim Pemeriksaan, mengusulkan sistem manajemen mutu pada komponen pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM. Serta perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan SPM selama masa Pandemi Covid 19 dengan melakukan digitalisasi pada Sistem Aplikasi Pemeriksaan.

---

This study aims to evaluate the quality control system (SPM) for the performance of the audit of financial statements carried out at the BPK Representative of West Sulawesi Province. The six components in the audit performance analyzed are audit planning, audit implementation, supervision & review, reporting of audit results, follow-up monitoring of audit results, and audit evaluation. In addition, this thesis will also provide recommendations for improvements to improve the effectiveness of the implementation of SPM. This study used qualitative descriptive analysis by evaluating SPM implementation documents and the results of interviews with SPM implementers and SPM assessors. The results of this study show that overall the BPK Representative of West Sulawesi Province has implemented a quality control system but in its implementation it is still necessary to consider improving the understanding of SPM for auditors, fulfilling the shortage of auditors in the composition of the Audit Team, proposing a quality management system on the component of monitoring follow-up audit results, and strengthening supervision on the implementation of SPM. It is also necessary to make adjustments to the implementation of SPM during the Covid 19 Pandemic by digitizing the Audit Application System."

"Author's account as member of Badan Pemeriksa Keuangan, an Indonesian Supreme Audit Board."

"Penelitian ini termotivasi karena kasus korupsi yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana modus suap menempati urutan pertama dalam jumlah kasus korupsi yang paling banyak terjadi. Bahkan, sebanyak 128 kasus suap berstatus inkracht  terjadi pada pemerintah daerah yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan menggunakan  regresi panel Zero Inflated Poisson (ZIP), penelitian ini menelaah korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus korupsi suap pada 478 entitas pemerintah daerah di Indonesia.  Dari hasil analisis terhadap 258 kasus suap pada pemerintah daerah yang  telah inkracht di KPK dalam kurun waktu 2008-2017, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus suap. Hanya kenaikan jumlah belanja modal dan belanja barang jasa yang berhubungan dengan kenaikan jumlah kasus suap. Penelitian ini merekomendasikan agar BPK mempertimbangkan untuk meningkatkan porsi audit belanja dengan prosedur audit yang lebih mengarah pada investigatif serta memasukkan faktor nilai realisasi belanja modal dan belanja barang jasa dalam variabel penentuan objek audit guna mengakomodir celah kecurangan yang meningkat akibat kenaikan nilai belanja.

---

This research is encouraged to be executed because corruption cases tend to increase from year to year, where the bribery ranks first in the number of corruption cases that occur most. In fact, as many as 128 cases of bribery with inkracht status occurred in the regional government that received unqualified opinion from the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK). By using the Zero Inflated Poisson (ZIP) panel regression, This study identifies corellation between financial statement opinion and the number of bribery corruption case based on 258 bribery cases that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2008-2017. The estimation result show that there was no correlation between financial statement opinion and the number of bribery cases. Only the increase in the amount of capital expenditure and expenditure on goods and services is related to the increase in the number of bribery cases. This study recommends that BPK consider increasing the portion of the audit of expences with audit procedures that are more investigative and include the capital expenditure realization value factor and service goods expenditure in the audit object determination variable in order to accommodate fraudulent loopholes that increase due to increases in spending value."