Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu lembaga dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 2013 pada pengadaan barang/jasa tahun 2013.Sebagai tahap akhir dari proses kebijakan, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menganalisa persepsi penyedia barang/jasa di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas capaian tujuan-tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer melalui penyebaran kuesioner, dan studi literatur. Hasil penelitian dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala rating jawaban 58 responden. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persetujuan responden atas capaian tujuan-tujuan penerapan e-procurement di Ditjen Migas yaitu : memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 85,34 , mampu meningkatkan transparansi 82,91 , mendukung proses monitoring dan audit 81,98 , meningkatkan akuntabilitas 80 , meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 79,56 dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 78,97 . Sehingga pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Ditjen Migas terlaksana dengan baik sesuai tujuannya.

---

Directorate General of Oil and Gas as one of the institutions under the Ministry of Energy and Mineral Resources began to carry out the policies of the electronic procurement of goods services after the issuance of Presidential Decree No. 1 year 2013 on the procurement of goods services in 2013.As the final stage of the policy process, it is necessary to evaluate the implementation of the policy. Evaluation is done by analyzing the perception of providers of goods services in Directorate General of Oil and Gas on the achievement of the e procurement goals which written in Presidential Decree No. 54 year 2010 on Government Procurement of Goods Services. This research uses quantitive descriptive approach with primary data trough questioneires spread and literature study.

Result of this research is seen from 58 respondens level of agreeness and rating scale mode on the answer of the quesioneire. Research result shows respondens level of agreenes on the goals of e procurement implementation at Directorate General of Oil and Gas are fulfill the need of real time information access 85,34 , able to increase transparency 82,91 , support monitoring and audit 81,98 , increase accountability 80 , increase market access and fair competition 79,56 and improve efficiency on procurement process 78,97 . So the implementation of the electronik procurement of goods services in Directorate General of Oil and Gas performing well as the goals."

"Pelelangan merupakan salah satu kegiatan paling strategis dalam pengadaan Wilayah Kerja Migas. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadirkan inovasi dalam proses lelang adalah dengan membuat sistem lelang elektronik atau e-auction. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem lelang elektronik (e-auction) dalam pengadaan Wilayah Kerja Migas dengan melihat perubahan proses bisnis yang terjadi setelah penerapan sistem e-auction. Peneliti menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu dimensi motif, sasaran strategis, area fokus, dan stakeholders. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dan penelitian deskriptif, dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat dimensi tersebut e-auction hanya memasuki tahap kedua yaitu tahap transaksi yang menggambarkan bahwa perubahan proses bisnis tidak cukup signifikan karena belum ada perubahan pada core business lelang e- lelang hanya membuat proses lelang menjadi lebih digital. , data dan sistem belum terintegrasi dengan pihak lain, serta regulasi yang masih menghambat. Dari hasil penelitian tersebut, perubahan harus dilakukan pada bisnis inti agar perubahan yang dihasilkan lebih signifikan.

---

The auction is one of the most strategic activities in the procurement of Oil and Gas Work Areas. One of the efforts made by the government to present innovation in the auction process is by creating an electronic auction system or e-auction. This study aims to analyze the electronic auction system (e-auction) in the procurement of Oil and Gas Working Areas by looking at changes in business processes that occur after the application of the e-auction system. Researchers used 4 (four) dimensions, namely dimensions of motives, strategic goals, focus areas, and stakeholders. This research uses a post-positivist approach and descriptive research, by conducting in-depth interviews. The results show that of the four dimensions the e-auction only enters the second stage, namely the transaction stage, which illustrates that changes in business processes are not significant enough because there has been no change in the core business of the e-auction auction, only making the auction process more digital. , data and systems have not been integrated with other parties, and regulations are still hindering. From the results of these studies, changes must be made to the core business so that the resulting changes are more significant."

"Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 mengatur proses pengadaan barang/jasa untuk penunjukan langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan dua tahap, teorisasi dan empirisasi. Penelitian dilakukan kepada dua kelompok responden, kelompok Auditor dan Auditee dengan menggunakan metode statistika deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan ada 6 faktor permasalahan aplikasi aturan keadaan darurat pada pengadaan barang/jasa secara penunjukan langsung, yaitu Tidak ada keharusan pemerintah daerah yang terdekat untuk wajib memberikan bantuan pada daerah yang terkena bencana, Tidak ada aturan yang memperbolehkan PPK menunjuk penyedia barang/jasa terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis, Lama waktu pelaksanaan pekerjaan, Tidak ada pengaturan besarnya denda keterlambatan pekerjaan, Rendahnya kualitas/mutu pekerjaan penanggulangan yang dikerjakan, dan Pemeriksaan BPK dalam setiap pekerjaan secara unit price.

---

Presidential Regulation No. 54 of 2010 regulates the process of procurement of goods / services, whether in the form of a direct appointment. The method used in this study is a two-stage survey, theorising and empirisation. The study was conducted to two groups of respondents, the Auditor and Auditee using descriptive statistics.

The results showed there were 6 factors issues in the application of the rules of emergency procurement of goods / services direct appointment, that No obligation of local government closest to shall provide assistance to the affected areas, There are no rules that allow the PPK designate providers of goods / services nearby who are conducting similar work, Work execution time, No amount of fine adjustment of delay, Poor quality / quality control work, and the BPK in every job in the unit price."

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpanganpenyimpangan yang merugikan keuangan negara. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan untuk menuju Indonesia dengan Good Governance, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mulai menggunakan sistem elektronik. Pengadaan secara elektronik ini disebut dengan e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di salah satu lembaga negara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab LKPP dan LPSE sebagai penyelenggara adalah menyesuaikan sistem dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan tanggung jawab pengguna sistem yaitu Panitia dan K/L/D/I serta Penyedia Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

---

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution other process from the planning stage to the completion of all activities need to acquire goods/services. To run the government, needed goods/services to government specifications. In practice, there are still some weaknesses that cause uneffectiveness and inefficient and adverse deviations state finances. To avoid distortions and to get to Indonesia with good governance, the government's procurement of goods and services in Indonesia started using the electronic system. Electronic procurement is referred to as e-procurement. This study uses a normative juridical and conducted interviews with several speakers.

The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in one state agency is not in accordance with applicable regulations and responsibilities LPSE Audited and as the organizer is to adapt the system to the provisions of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, while the system is the user's responsibility committee and K/L/D/I as well as providers of goods and services is to carry out procurement in accordance with the provisions of Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah and the amendment, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat and Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara."

"Skripsi ini mebahas mengenai sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi. Skripsi ini membagi penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi karena tidak semua penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenakan sanksi pidana. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuatnya Standar Operasional (SOP) bagi lembaga negara yang bertugas memeriksa adanya kerugian keuangan negara (BPK) terhadap penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikenakan sanksi pidana atau sanksi administrasi guna menciptakan adanya kepastian hukum.

---

This thesis examine sanctions imposed against infringment or violations that occurred in the Procurement of Goods / Services potentially devastating state finances can be criminal sanctions or administrative sanctions. This thesis is divided infringment in the Procurement of Goods / Services potentially devastating financial state to criminal sanctions or administrative sanctions for not all irregularities in the Procurement of Goods / Services are imposed criminal sanctions. This research is a normative juridical study aims to describe and analyze. The results suggest to make an Operational Standards (SOP) for the state agencies in charge of examining the state of financial loss (BPK) to the aberration in the Procurement of Goods / Services are subject to criminal sanctions or administrative sanctions in order to create legal certainty."

"Salah satu kemajuan besar yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa atau tender adalah pemberlakuan pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik (e-procurement). Meskipun implementasi e-procurement dipercaya dapat meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas, namun praktik persaingan dalam yang tidak sehat dalam tender masih ditemui. Sementara itu, dalam upaya penegakan Hukum Persaingan Usaha, selama ini KPPU menggunakan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) yang dapat berupa metode analisis ekonomi atau bukti komunikasi untuk memutus perkara-perkara kolusi dalam tender.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku persusahaan dalam tender dengan metode pengujian yang mengacu pada kaidah penawaran tender yang kompetitif, yaitu memenuhi uji conditional independence dan exchangeability. Metode pengujian tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pendeteksian awal perilaku kolusif dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Dengan fokus pada penawaran-penawaran tender perbaikan jalan di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini mengidentifikasi terdapat tujuh perusahaan yang diduga melakukan perilaku kolusif di dalam tender, karena gagal melewati kedua uji tersebut.

---

One of the great progress that has been achieved by the Government in the procurement of goods services or tender is the implementation of the procurement of goods services through an electronic system e procurement Although the implementation of e procurement is believed to increase transparency and accountability however in practice the unfair competition tenders are still found Meanwhile to enforce the Competition Law KPPU uses indirect evidence that can be either an economic analysis or the evidence of communication for deciding collusion in tenders.

This study aimed to analyze firm behavior in tender by testing a method that refers to the rules of a competitive tender offer which are conditional independence and exchangeability test. The method is expected to support the pre detection of collusive behavior to make fair competition in government procurement. Focusing on Jakarta rsquo s road repairs tender this study identifies that there are seven firms that suspected of doing a collusion in the tender as they are failed to pass both of tests."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya berbagai permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah walaupun telah ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi indikator adanya penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik merupakan suatu sistem pengadaan yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pengadaan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik dan menjamin terciptanya persaingan yang sehat. Rumusan permasalahan penelitian bagaimana penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan. Metodologi yang digunakan yaitu studi normatif dengan model deskriptif analitif. Hasil yang diperoleh adalah prinsip good governance diterapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan good governance dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Kehutanan belum sepenuhnya terwujud karena adanya berbagai permasalahan.

---

This thesis was motivated by occurrence of various problems in the procurement of government goods / services although there has been Presidential Decree Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services. This Presidential Decree becomes an indicator of good governance in the procurement of government goods / services. Good Government procurement goods and service is a procurement system that include procedure to secure government institutions whose doing the goods and service procurement also can actualization the principles of good governance. Good procurement can push the efficiency and effectiveness of public expenses, guarantee fair competition. Problem formulation about how is implementation good governance principles in goods and service Procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution take to solve the obstacle.Purpose of this research is to analyze about implementation good governance principles in goods and service procurement Ministry of Forestry, what is the obstacle and also the solution to solve the obstacle. The methodology used is a normat ive study wi th analitif descriptive models. The results obtained that good governance principles are applied in the procurement of government goods/services in several conditions. Implementation of good governance in the procurement of government goods / services in the Ministry of Forestry has not been fully realized because of various problems."

"Penelitian ini berfokus kepada Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Adminsitrasi Jakarta Utara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan Internal Control Questionnaires terhadap Pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa serta pihak yang terkait dengan proyek pembangunan jalan dan jembatan di kota adminsitrasi Jakarta Utara. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pada proses pengadaan barang dan jasa di proyek pembangunan jalan dan jembatan kota administrasi Jakarta Utara telah memenuhi lima unsur pengendalian internal.

---

This study focuses on Government Internal Control System Analysis on Implementation of Procurement of Goods and Services. Case Study: Road and Bridge Improvement Project of North Jakarta City Administration. This study is a qualitative research method.

Research is done by observation, interviews and questionnaires to the Officer who deals with the activity (PPTK) and the procurement committee of goods and services as well as those related to road and bridge construction projects in North Jakarta city administration.

From these results, it can be concluded that the control activities in the process of procurement of goods and services in road and bridge construction projects in North Jakarta city administration has met the five elements of internal control."

"Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa diperlukan dalam mendukung kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi layanan pengadaan diperlukan adanya sistem informasi yang dapat mendukung ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu prototipe sistem informasi berupa aplikasi komputer di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi layanan pengadaaan. Penelitian pengembangan sistem ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi dokumen, observasi maupun wawancara mendalam. Informasi yang diperoleh menjadi dasar dalam pembuatan rancangan sistem dengan menggunakan pendekatan pengembangan sistem System Development Life Cycle (SDLC) yang menggabungkan antara model Iterative dan Incremental yang meliputi tahap analisis, perancangan, pengkodean dan uji coba sistem dengan simulasi prototipe aplikasi. Telah dihasilkan prototipe aplikasi sistem informasi pemantauan dan evaluasi layanan pengadaan berbasis web. Sistem tersebut mempermudah dalam pengumpulan data, pengelolaan data serta penyampaian laporan kegiatan pengadaan kepada pihak terkait. Sistem informasi pemantauan dan evaluasi di Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini dapat diimplementasikan dengan ketersediaan sarana pendukung yang ada. Perlu komitmen manajemen melalui kebijakan yang mengatur implementasi sistem serta perlunya kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi pihak-pihak terkait kegiatan pengadaan untuk penggunaan aplikasinya.

---

Monitoring and evaluation of procurement of goods and services needed to support the performance of the Procurement Services Unit (ULP) Secretariat General of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. To facilitate the monitoring and evaluation of procurement of necessary services information system that can support the availability of data and information as needed. This study aims to develop a prototype information system in the format of computer applications in the Procurement Services Unit (ULP) Secretariat General of the Ministry of Health in monitoring and evaluating of procurement services.

Systems development research was conducted with qualitative methods, that the collection of data and information through the study of documents, observation and interviews. The information obtained being the basic in designing the system used in the development of the System Development Life Cycle (SDLC) that combines the Iterative and the Incremental Models that include the analyzing phases, designing, coding and system testing by simulating a prototype application.

Has produced a prototype information system for monitoring and evaluation of web-based procurement services. Such systems facilitate the data collection, data management and reporting of procurement activities to related parties. Monitoring and evaluation of information systems at the Procurement Services Unit Secretary General of the Ministry of Health can be implemented by the availability of existing support facilities. Need the management?s commitment in implementing of the system and it also needs such a socialization and training for the relevant parties to use the application for their procurement activities."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan e-Procurement di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan menggunakan indikator (1) transparansi dan akuntabilitas (2) akses pasar dan persaingan usaha yang sehat (3) efisiensi (4) monitoring dan audit (5) kebutuhan akses informasi yang realtime. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner dan wawancara secara mendalam, melibatkan 200 responden terdiri dari 180 perusahaan pemasok dan 20 pegawai Pemda Kab. Kuantan Singingi sebagai panitia e-procurement. Analisis data menggunakan metoda Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan E-procurement yang dilaksanakan oleh Pemda Kuantan Singingi selama ini menunjukkan hasil yang memuaskan baik ditinjau dari penyelenggara pelayanan yaitu karyawan Pemda Kuantan Singingi maupun dari pihak perusahaan pemasok barang dan jasa. Pelaksanaan E-procurement telah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa; telah dapat meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; telah dapat meningkatkan perbaikan tingkat efisiensi proses pengadaan barang dan jasa; telah dapat mendukung proses monitoring dan audit pengadaan barang dan jasa; dan telah dapat memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time dari pengadaan barang dan jasa.

---

This thesis discusses the evaluation of the e-Procurement implementetion in Kuantan Singingi Regency, Riau Province, using indicators ( 1 ) transparency and accountability ( 2 ) market access and fair competition ( 3 ) efficiency ( 4 ) monitoring and auditing ( 5 ) need for accessing realtime information . This is a quantitative research design to examine the hypotheses. The data was collected by distributing questionnaires and interviews , involving 200 respondents consisted of 180 suppliers and 20 e -procurement committees . Data analysis using the method of Structural Equation Model ( SEM ).

The results showed that the implementation of e -procurement carried out by the Kuantan Singingi Regency showed satisfactory results both in terms of service providers as well as suppliers of goods and services . Implementation of E -procurement has been able to increase the transparency and accountability of public procurement ; has been able to increase market access and fair competition ; has been able to increase the level of efficiency improvement of procurement processes ; has been able to support the process of monitoring and auditing the procurement of goods and services ; and has been able to meet the needs of real time access information of goods and services."