Hasil Pencarian

Ditemukan 195826 dokumen yang sesuai dengan query

Aditya Armanda Putra

Analisis atas layanan impor empty returnable package di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok = Analysis of empty returnable package import clearance at prime customs office Tanjung Priok

"ABSTRACT

Layanan impor empty returnable package merupakan fasilitas yang diberikan oleh otoritas pabean atas pengemas yang dipakai berulang-ulang. Sistem prosedur layanan ini mempengaruhi waktu tunggu dan biaya logistik yang ditanggung importir serta dapat mempengaruhi pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur layanan tersebut, risiko dan kendala yang ada, serta perbaikan yang dapat dilakukan. Obyek penelitian adalah prosedur layanan impor empty returnable package di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat risiko yang dapat mengganggu jalannya layanan, yaitu risiko gangguan sms notifikasi, risiko kesalahan pencatatan kuota, risiko gangguan sistem aplikasi, risiko gangguan kesehatan petugas, dan risiko bottleneck pemeriksaan fisik barang. Mitigasi risiko telah dilakukan oleh pemilik risiko. Terdapat kendala yang dialami oleh importir pada saat menyiapkan berkas persyaratan dan saat pengeluaran barang. Sosialisasi layanan kepada importir dan pemanfaatan teknologi informasi dapat mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan tinjauan atas prosedur yang berjalan, perbaikan prosedur dapat dilakukan dengan penelitian profil importir di awal layanan dan penggabungan layanan di satu seksi.

ABSTRACT

Empty returnable package import clearance is a facility given by customs authority for reuseable package. This service system procedure affects dwelling time and logistic cost which is borne by importer and also affects goverment revenue. The purpose of this study is to analyze those procedures implementation, the risks and obstacles, and impovements that can be done. Object of the study is empty returnable package import clearance procedures at Prime Customs Office Tanjung Priok. Research carried out in the form of a qualitative approach. The result showed there are some risk that could disturb service process. Those risk are related to sms notification failure, quota record error, application system error, officer health problems, and bottleneck when inspection of goods. The risks have been mitigated by the risk owner. There are obstacles while the importer prepare the required documents and while the importer bring out the goods. Explanation about the service for importers and information technology utilization can overcome those obstacle. Based on the review of procedure implementation, procedure improvement can be done by checked importer profile immediately after the service start. Procedure improvement also can be done by service integratioan at one section."

2017

S66441

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Untung Basuki

Analisis penerimaan bea masuk periode sebelum dan sesudah pembentukan kantor modern pada kantor pelayanan utama bea dan cukai tipe A Tanjung Priok = Analysis of import duty period before and after establishment of a modern office on the prime customs and excise office type A Tanjung Priok

"Tesis ini membahas penerimaan Bea Masuk sebelum dan sesudah pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif melalui model regresi berganda dan menggunakan dummy variabel. Hasil penelitian mendapatkan pembentukan kantor modern pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok tidak signiffikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk. Namun demikian terdapat tiga variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan Bea Masuk yakni Jumlah dokumen impor, Tarif Bea Masuk rata-rata dan Produk Domestik Bruto. Untuk itu agarKantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok meningkatkan pelayanan kepabeanan khususnya dokumen impor. Selain itu diperlukan extra effort oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok misalnya dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang lebih baik sehingga dapat dieliminir upaya penghindaran atau pemberitahuan tarif Bea Masuk yang lebih kecil dibanding yang seharusnya.

This thesis discusses the revenue import duties before and after establishment of a modern office in the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok. This research is quantitative research through multiple regression model and using dummy variables. The results obtain in the formation of modern office The Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok not signiffikan affect reception import duties. However, there are three independent variables that significantly affect the acceptance of the amount of import duty import documents, the average Import duty Tariff and the Gross Domestic Product. For it to the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok improve customs services specially import documents. In addition to the extra effort required by the Prime Customs and Excise Office Type A Tanjung Priok for example by examination and verification documents more better so that can be eliminated or notification attempt evasion of import duty tariff are lower than they should be."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

T46612

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arif

Analisis terjadinya utang bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) ditinjau dari tingka kepatuhan importir pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II = Analysis of emergence of import duty obligation and PDRI viewed by importir obedience degree

"Menurut data yang ada pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II untuk jangka waktu bulan Januari tahun 2005 terjadi importasi sesuai dengan Pemberitahuan Impor barang (PIB) sebanyak 16041 dokumen PIB dan 2655 dokumen PIB di antaranya terkena SPKPBM / Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (16%) yang menyebabkan lmportir harus melunasi kekurangan pembayarannya. Utang PDRI tersebut terjadi karena dalam Pemberitahuan Impor Barang yang disampaikan importir terdapat kesalahan.

Kesalahan tersebut diantaranya adalah kesalahan dalam memberitahukan jumlah, jenis barang, penentuan pos tarif (klasifikasi barang), penentuan tarif bea masuk atau pajak. ataupun pemberitahuan nilai pabean atau harga barang. Adanya kesalahan dalam pemberitahuan impor barang tersebut merupakan indikasi adanya pelanggaran atas ketentuan atau aturan kepabeanan, pelanggaran atas ketentuan berakibat tidak terpenuhinya kewajiban pabean berkaitan dengan pembayaran bea masuk dan PDRI.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey, di mana peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengumpulkan data dari responden (importir) melalui kuisioner. Responden penelitian berjumlah 125 orang yang diambil secara purposif. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM/PDRI dan untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang setelah dikontrol oleh biaya transaksi.

Sedangkan teknik penelitian yang digunakan ada dua hal yaitu analisa deskriptif dan analisa inferensial dengan menggunakan statistic regresi sederhana dan regresi berganda.

Hasilnya adalah hipotesis yang menyatakan terdapal pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan importir terhadap terjadinya utang BM / PDRI diterima. Begitu pula hipotesis penelitian yang menyatakan tingkat kepatuhan importir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya utang BM / PDRI setelah dikontrol biaya transaksi diterima.

According to the customs office data in Tanjung Priok II, importation document was in accordance with notification of imported article (PIB) in Januari 2005 was 16041. 2646 of them was imposed notification letter of shortage of import duty payment In amount of 16%. It caused importers had to pay their payment shortage.
The obligation emerged was becaused by mistake in notifying amount, price, rate and sort of imported articles. All of them were evidences of violation over custom regulation.
This research is quantitative research and was carried out at customs office of Tanjung Priok Priok ll, North Jakarta with respondent were 30 whom l pointed purposively. Data were collected by questionnaire and documentation review. Then, the collected data were analized by descriptive statistic with using frequency distribution and percentage account and by inferential statistic with using simple regression and doubled regression with backward method.
Main goal of this research is first, to know significant influence from importers obedience degree to the emergence of import duty obligation & PDRI. Second, to know how the influence of importers obedience degree to the emergence of import duty after was controlled by transaction fee.
This research found out that the importers obedience degree had significant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI. But, it had not have sjgnilicant influence to the emergence of import duty obligation & PDRI after was controlled by transaction fee."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

T 22212

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hendra Gunawan

Pengaruh kualitas pemeriksaan barang dalam suatu prosedur kepabeanan terhadap penentuan pemenuhan kewajiban Pabean di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I, II, dan III = the Influence of goods examination quality toward decision of fulfilled customs obligation in Port Tg. Priok I, II, III

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh kualitas pemeriksaan barang dalam sualu prosedur kepabeanan terhadap penentuan pemenuhan kewajiban pabean di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tanjung Priok I, II, dan III.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) di iingkungan KPBC Tanjung Priok I, II, dan III. Sampel penelitian diambil dengan metode sampel jenuh yaitu seluruh anggota populi dijadikan sampel, dikarenakan jumlahnya yang sedikit yaitu sebesar 70 responden.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif ekploratiff Sementara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Likert.

Penelitian ini melibatkan l (satu) variabel bebas yaitu kualitas pemeriksaan barang dalam suatu prosedur kepabeanan (X), yaitu kemampuan pegawai dalam melakukan pemeriksaan fisik barang yang dapat diukur dengan indikator pemahaman tugas dan kewajibannya, keirampilan bidang kelja, dan kualitas hasil kerja, sedangkan l (satu) variabel trikatnya yaitu penentuan pemenuhan kewajiban pabean (Y) adalah kewajiban yang dilakukan oleh importir yang dapat diukur dengan indikator kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban menyampaikan dokumen impor, kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalarn rangka impor, dan kewajiban pada waktu pemeriksaan.

Analisis data dilakukan pada taraf signifikansi 95% dan hasilnya adalah koefisien korelasi antara kualitas pemeriksaan barang (X) dengan penentuan pemenuhan kewajiban pabean (Y) adalah sebesar 0,694. Koeiisien determinasi adalah sebesar 0,481, yang maknanya adalah bahwa kontribusi yang diberikan variabel kualitas pemeriksaan barang dalam suatu prosedur kepabeanan kepada variabel penentuan pemenuhan kewajiban pabean adalah sekitar 45,1%, sehingga persamaan regresinya adalah Y = 26,088 + 0,770 X.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa variabel kualitas pemeriksaan barang merupakan faktor penting dalam meningkatkan penentuan pernenuhan kewajiban pabean Dengan kata lain, penentuan pemenuhan kewajiban pahean dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan barang, karena sudah terbukti secara empiris.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) pemeriksa barang dituntut untuk memiliki kernarnpuan dalam mengidentifikasi barang dengan jelas, sehingga hal ini dapat memudahkan PFPD dalam menelapkan tarif dan nilai pabean yang terutang, (2) meningkatkan pemahaman pemeriksa harang akan peraturan-peraturan yang dititipkan oleh instansi lain.

Mengingat bahwa pentingnya kualitas pemeriksaan barang sebagai output pekerjaan pemeriksa barang, yang terbukti berpengaruh terhadap penentuan pemenuhan kewajiban pabean yang ditetapkn oleh PFPD, maka perlu diperhatikan agar LHP yang dibuat oleh pemeriksa barang dapat berkualitas atau dapat dijadikan acuan dalam menentukan pemenuhan kewajiban pabean yang timbul. Artinya, jika saja PFPD (selaku pengawas alur dokumen di tingkat pertama) sekali salah dalam membaca LHP, maka hal ini dapat mengakibatkan kesalahan fatal yang berkaitan dengan pekerjaannya.

The objectives of this research was to examine how far the influence of goods examination quality on a customs procedure toward decision of fulfilled customs obligation in Customs Service Office Tanjung Priok I, II, and Ill.
The population of this research was all of PFPD in of Customs Service Office Tanjung Priok I, Il, and III, meanwhile its sample was 70 respondents that was taken by total sampling.
The methods used in this research is survey method using descriptive explorative. The instruments of this research was ananged using questionnaires of Likert Scale Type.
This research consist of 1 (one) independent variable, that is goods examination quality on a customs procedure (X), with the meaning ability ofofficer do physical goods examination which able to be measured with indicators : understanding of duty and obligation, skill of job, and quality result of job, while l (one) dependent variable is decision of fulfilled customs obligation (Y), with the meaning duty done by importer which able to be measured with indicators 1 duty on register company, duty on submit impon document, duty on pay for customs duty, and duty when inspected.
The research was done on 95% level of significance and the results were: (1) the coefficient correlation between goods examination quality on a customs procedure (X) and decision of fulfilled customs obligation (Y) was 0,694 and its coemcient detemiination was 0,481, which its meaning is that contiibution variable of goods examination quality to variable decision of fulfilled customs obligation is 48,l%, so that its regression equation is Y = 26,088 + 0,770 X.
Result of this research give conclusion that variable goods examination quality is an important factor in improving decision of fulfilled customs obligation. In other word, decision of fulfilled customs obligation can be improved by improving goods examination quality, because have proven empirically.
Suggestion in this research were (1) goods examiner Claimed to have ability in identifying goods clearly, so that can assist PFPD in specifying customs value and tariff on import goods, (2) by improving the ability of goods examiner of regulation goods will entrusted by other institution.
Considering that very significant of goods examination quality as output job of goods examiner, proven have an effect to decision of fulfilled customs obligation, therefore require attention as a result goods examiner with quality report (LHP) in determining accomplishment of fulfilled customs obligation, with the same meaning meaning, if PFPD once wrong in reading LHP, consequently can result serious mistakes related to his job."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T21624

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mulatno

Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II Jakarta

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan jasa kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II Jakarta dengan menggunakan konsep Service Quality. Disamping itu juga ingin mengetahui tingkat perbedaan harapan penerima layanan terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan Servqual serta ingin mengetahui penilaian pejabat dan pegawai KPBC dari aspek kualitas pelayanan menurut Model 7'S Mckinsey.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan quesioner, wawancara mendalam dan pengamatan langsung (observasi). Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran berbagai perpustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari quesioner dilakukan analisa dengan menggunakan Importance Performance analysis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 43,65 % penerima layanan menilai kinerja petugas kepabeanan sudah baik dengan tingkat kesesuaian 80,67%, Dalam menyiapkan diri mengahadapi stakeholder-nya, KPBC dengan segenap sumber daya yang dimiliki memandang Shared vision and value, strategy ,structure, system, staff. skill and style sebagai aspek-aspek penting dalam kualitas pelayanan.

Hasil penelitian ini secara akademis dapat sebagai referensi perpustakaan Pascasarjana yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa, sedangkan di KPBC khususnya dan DJBC pada umumnya dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian lanjutan, dalam cakupan unit analisis yang lebih luas dan komperhensif. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPBC pada khususnya dan DJBC pada umumnya dalam menyusun strategi pengambilan keputusan mengenai peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan dimensi-dimensi yang ada dan aspek-aspek kualitas pelayanan yang dianggap penting oleh stakeholder-nya."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T13847

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hilmi Aulia Azmi

Analisis Penetapan Technical Assistance Service Fee Sebagai Proceeds Dalam Audit Kepabeanan = Analysis of Determining Technical Assistance Service Fees as Proceeds in Customs Audit

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis biaya Technical Assistance Service Fee (TAS Fee) yang ditetapkan sebagai proceeds oleh tim audit dalam proses Audit Kepabeanan. Menurut auditee, TAS Fee merupakan pembayaran kepada pihak lain di luar negeri atas jasa teknis yang diterima oleh auditee. Sedangkan menurut tim audit, TAS Fee adalah proceeds yang merupakan biaya yang harus ditambahkan ke dalam nilai pabean. Implikasi yang timbul dari penetapan tersebut adalah adanya kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar oleh auditee. Namun demikian dalam proses banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang berbeda terhadap dua kasus penetapan proceeds. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu mengapa TAS Fee ditetapkan sebagai proceeds, bagaimana proses audit yang dilakukan untuk menetapkan TAS Fee sebagai proceeds, dan mengapa terdapat putusan majelis hakim yang berbeda atas penetapan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menganalisis hasil putusan Pengadilan Pajak dan hasil wawancara kepada tim audit. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa TAS Fee ditetapkan sebagai proceeds oleh tim audit karena memenuhi definisi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, yaitu merupakan bagian dari pendapatan auditee yang dibayarkan secara tidak langsung kepada penjual barang impor di luar negeri atas penjualan barang impor di pasar dalam negeri. Proses audit yang dilakukan oleh tim audit telah sesuai dengan program audit yang diatur dalam Perdijern Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, yaitu melakukan pendalaman atas bukti-bukti audit dan melakukan konfirmasi kepada auditee sebelum melakukan penetapan. Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki pandangan yang berbeda terhadap dua penetapan biaya TAS Fee sebagai proceeds, yaitu putusan terhadap PT ABC yang menganggap TAS Fee adalah proceeds, dan putusan terhadap PT XYZ yang menganggap TAS Fee adalah pembayaran atas jasa dan bukan merupakan proceeds. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian terhadap asas kepastian hukum bagi auditee, tim audit, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Sebagai implikasi dalam penelitian ini yaitu perlu dilakukannya penyempurnaan peraturan oleh regulator yang mengatur tentang proceeds agar menambahkan kriteria dan batasan suatu biaya yang dapat ditetapkan sebagai proceeds.

This research was carried out to analyze the costs of the Technical Assistance Service Fee (TAS Fee) which were determined as proceeds by the audit team in the Customs Audit process. According to the auditee, the TAS Fee is a payment to other parties abroad for technical services received by the auditee. Meanwhile, according to the audit team, TAS Fee is proceeds which are costs that must be added to the customs value. The implications arising from this determination are that there is an underpayment of import duties, taxes on imports, and administrative sanctions in the form of fines that must be paid by the auditee. However, in the appeal process at the Tax Court, the Panel of Judges issued different decisions regarding two cases of determination of proceeds. This research is aimed at answering research questions, namely why TAS Fee is determined as proceeds, what is the audit process carried out to determine TAS Fee as proceeds, and why there are different decisions from the panel of judges regarding this determination. The research was carried out by analyzing the results of the Tax Court decision and the results of interviews with the audit team. The results of this research are that the TAS Fee is determined as proceeds by the audit team because it meets the definition set out in Minister of Finance Regulation Number 160/PMK.04/2010 concerning Customs Value for Calculating Import Duties, that it is part of the auditee's income which is paid indirectly to sellers of imported goods abroad for sales of imported goods in the domestic market. The audit process carried out by the audit team is in accordance with the audit program regulated in Customs and Excise Regulation Number PER-35/BC/2017 concerning Procedures for Customs Audits and Excise Audits, conducting an in-depth study of the audit evidence and confirming it with the auditee before conducting it. determination. The Panel of Judges at the Tax Court has a different view regarding the two decisions regarding the TAS Fee as proceeds, the decision against PT ABC which considers the TAS Fee to be proceeds, and the decision against PT XYZ which considers the TAS Fee as payment for services and not proceeds. This causes a non-compliance with the principle of legal certainty for the auditee, audit team and the Tax Court Panel of Judges. As an implication in this research, it is necessary to refine the regulations by the regulator that regulate proceeds in order to add criteria and limits on costs that can be designated as proceeds."

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Junisaf Anwar

Pedoman pelayanan kepabeanan atas barang impor/Junisaf Anwar, Rusanadi Endjo

Jakarta: Yayasan Panca Krida Mandiri, 1997

343.056 JUN p (1)

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

R. Evy Suhartantyo

Pengaruh kriteria seleksi penjaluran dan audit kepabeanan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pabean: studi kasus pada kantor pelayanan bea dan cukai Tanjung Priok I, II, dan III = Influence of lining selection criterion and customs audit to compliance of customs obligation fulfillment

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Kriteria seleksi penyaluran terhadap pemenuhan kewajiban pabean; (2) Audit kepabeanan terhadap pemenuhan kewajiban pabean; dan (3) Kriteria seleksi penjaluran dan audit kepabeanan secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban pabean. Kriteria seleksi penjaluran merupakan salah satu alat penerapan konsep risk management yaitu risiko yang terjadi di bidang kepabeanan meliputi ketidakpatuhan atas perundang-undangan kepabeanan dan peraturan perijinannya, pemberitahuan nilai pabean, peraturan asal barang, pembebasan bea masuk, larangan dan pembatasan maupun potensi kerugian yang disebabkan dan fasilitas perdagangan internasional.

Audit kepabeanan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah audit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. Pemenuhan kewajiban kepabeanan mempunyai 5 (lima) kewajiban, yaitu pendaftaran diri, menyampaikan surat pemberitahuan, membayar dan menyetor pajak yang terutang, pembukuan dan pencatatan serta pemeriksaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh importir yang telah melakukan registrasi importasi dan melakukan importasi barang di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I, II dan III yaitu sejumlah 1.150 importir. Sampel penelitian diambil dengan metode Proportionate Stratified Random Sampling dikarenakan populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, yaitu sebesar 185 importir. Kurun waktu penelitian adalah selama 1 (satu) tahun takwin yaitu tahun 2005 untuk data sekunder dan 2 (dua) bulan pada bulan Maret 2006 sampai dengan bulan April 2006 untuk data primer.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi hubungan (correlation studies) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data disusun dalam kuesioner yang menggunakan skala Likert.

Teknik analisis data dilakukan dengan 2 (dua) macam analisis, yaitu Teknik Analisis Deskriptif dan Teknik Analisis Statistik Inferensial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Terdapat pengaruh yang positif dan relatif cukup signifikan antara Kriteria Seleksi Penjaluran terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,940 dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,833. Hal ini menyatakan bahwa 83,30 % variansi yang terjadi pada Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh Kriteria Seleksi Penjaluran melalui regresi Y = 3,017 + 0,940 X1. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata korelasi X, dengan Y relatif cukup signifikan, hal ini disebabkan karena 17,901 > usher 1,96. (2) Terdapat pengaruh yang negatif dan relatif cukup signifikan antara Audit Kepabeanan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar -0,887 dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,786. Hal ini menyatakan bahwa 78,60 % variansi yang terjadi pada Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh Audit Kepabeanan melalui regresi Y = 94,331 - 0,887 X2 . Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi Audit Kepabeanan dengan Pemenuhan Kewajiban Pabean relatif cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan t hitung 9,615 > t tabel 1,96. (3) Terdapat pengaruh yang positif dan relatif cukup signifikan antara Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan terhadap Pemenuhan Kewajiban Pabean. Koefisien korelasi antara kedua variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 0,960 dan koefisien determinasinya dapat adalah sebesar 0,923. Angka ini mencerminkan bahwa variansi Pemenuhan Kewajiban Pabean dapat dijelaskan oleh variabel Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan secara bersama-sama sebesar 92,30 %. Dengan kata lain variabel Kriteria Seleksi Penjaluran dan Audit Kepabeanan secara bersama-sama dapat memprediksi variansi yang ada pada variabel Pemenuhan Kewajiban Pabean sebesar 92,30 %. Uji signifikansi hubungan kedua variabel bebas dengan variabel terikat dilakukan dengan uji F. Dari uji Anova atau F test diperoleh F hitung = 1083,374 dan Fu ei pada a = 0,05 adalah 3,04 karena F hitung > F table.

Saran dari penelitian ini adalah (1) berhubungan dengan Kriteria Seleksi Penjaluran diharapkan ada perbaikan atau upaya peningkatan dan pemutakhiran data pada Sistem Intelijen Database; penambahan kriteria pada Profil Importir menjadi 5 (lima) tingkatan dan diversifikasi kriteria seleksi berdasarkan Profil Negara Asal dan Profil Negara Transit; (2) berhubungan dengan Audit Kepabeanan diharapkan teknik-teknik pelaksanaan Audit Kepabeanan dapat dilakukan dengan seefisien dan seefektif dengan cara targetting atas obyek audit yang akan diaudit dan selanjutnya akan dimutakhirkan ke dalam Profil Importir.

The aim of research is to know influences of: (1) Lining selection criterion to Customs obligation fulfillment; (2) Customs audit to Customs obligation fulfillment; (3) Lining selection criterion and Customs audit simultaneously to Customs obligation fulfillment.

Lining selection criterion is one of the ways in applying Risk Management Concept is mean a risk happened at Customs sector covering in-obedience on Customs Law and its license rules, informing of Customs value, rules of source of goods, free of import obligation. Prohibition and limitation or loss potential caused by International Trading Facilities. Customs Audit is mean an aim to consider whether the audit has followed procedures or certain rules, which has been applied. Customs obligation fulfillment according has 5 (five) obligations, namely self-registration, delivering information letter, pay and distribute tax liability, bookkeeping, and recording and checking (examining). Research population is all importers which have done import registration and have imported goods in Customs Service Office Tanjung Priok I, II dan III of 1.150 importers. Research sample is using Proportionate Stratified Random Sampling method is caused of population has no homogeny members and strata proportionally, consist of 185 importers. The length time of research is I (one) year calendar, in 2005 for secondary data and 2 (two) months in March 2006 till April 2006 for primary data. The research uses descriptive method in the form of correlation studies by using quantitative approach. While data collecting instrument is arranged in questionnaire in Likert's scale. Data analysis technique is done by 2 (two) kinds of analysis, namely Descriptive analysis technique and Inferential Statistic Analysis Technique.

Summary of this research is: (1) there is a positive influence and relatively significance enough between Lining Selection Criterion to Customs Obligation Fulfillment. Correlation coefficient relation of both variables is 0,940 and determination coefficient is 0,833. It shows that 83,30 % variants which is happened on Customs Obligation Fulfillment can be explained by Lining Selection Criterion through regression Y = 3,017 + 0,940 XI. Based on significance test result, in fact correlation of X, with Y relatively significance enough, this case is caused of t counting17,901 > t table 1,96. (2) there is negative influence and relatively significance enough between Customs Audit and Customs Obligation Fulfillment. Correlation coefficient relation of both variables is -0,887 and determination coefficient is 0,786. It shows that 78,60 % variants which is happened to Customs Obligation Fulfillment can be explained by Customs Audit through regression Y = 94,331 - 0,887 X2 . Based on significance test result actually correlation of Customs Audit with Customs Obligation Fulfillment is relatively significance enough. It is proven by t counting 9,615 > t table 1,96. (3) There is positive influence and relatively significance enough between Lining Selection Criterion and Customs Audit to Customs Obligation Fulfillment Co-relation coefficient between those two free variables with tight variable is 0,960 and determination coefficient is 0,923. The numbers shows that variants of Customs Obligation Fulfillment can be explained by Lining Selection Criterion variable and altogether with Customs Audit is 92,30 %. In another word Lining Selection Criterion variable and altogether with Customs Audit can predict the existing variants in Customs Obligation Fulfillment variable of 92,30 %. Significance test relation of both free variable with tight variable is done through F test. From Anove test or F test is got F counting = 1083,374 and F table at a = 0,05 is 3,04 because F counting F table.

Suggestion of the research is (1) connecting with Lining Selection Criterion hopefully there will be correction or effort of improvement and modernizing data of Database intelligent System; Adding criterion to importer profiles become 5 (five) levels and diversification of selection criterion based on Source Country Profile and Transit Country Profile; (2) connecting with Customs Audit hopefully application techniques of Customs Audit can be done effectively and efficiently by targeting on audit object which will be audited and next will be modernized into Importer Profile."

2006

T22077

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ricky Mohamad Hanafie

Pengaruh kebijakan reformasi pelayanan dan aplikasi sistem electronic data interchange terhadap kualitas pelayanan kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I : studi kasus reformasi pelayanan publik oleh birokrasi yang dipandang sebagai proses learning organization

"Dan pengamatan awal yang dilakukan teridentifikasi bahwa kualitas pelayanan kepabeanan di bidang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, Kantor Wilayah IV Jakarta, masih belum optimal, bila dinilai dari fungsi strategis pelayanan tersebut. Belum optimalnya pelayanan kepabeanan yang dimaksud antara lain terlihat dari kurang profesional dan belum akuratnya aplikasi Sistem Electronic Data Interchange yang berbasis pada fungsi teknologi komputer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas seberapa besar pengaruh Kebijakan Reformasi Pelayanan dan Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan dari Dunn, Teori Aplikasi Sistem EDI dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Teori Pelayanan dari Parasuraman.

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif terhadap data primer yang didapat dari sampel penelitian sebanyak 100 responden yang terdiri dari pegawai dan importir untuk Kuesioner Pengujian Hipotesis dan 100 pegawai untuk Kuesioner Learning Organization. Metode Kualitatif digunakan untuk mengolah rujukan teori dan data fungsional yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif Kebijakan Reformasi Pelayanan dan Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Pengaruh positif ini menjadi isyarat bahwa apabila terjadi peningkatan pada variabel Kebijakan Reformasi Pelayanan dan variabel Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange, maka peningkatan pada kedua variable babas tersebut secara bersama-sama akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepabeanan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Hasil penelitian ini selanjutnya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan kepabeanan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dapat ditingkatkan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi pelayanan dan dengan meningkatkan juga efektivitas dan efisiensi aplikasi Sistem Electronic Data Interchange dalam proses pelayanan tersebut.

Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I perlu merumuskan dan melaksanakan secara khusus kebijakan reformasi pelayanan yang tertuju untuk meningkatkan etos kerja di kalangan pegawai, terutama pegawai yang langsung melaksanakan teknis pelayanan kepabeanan.

Untuk meningkatkan profesionalisme dan keahlian kerja para pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan Sistem EDI perlu diadakan pelatihan teknis fungsional secara intensif sesuai dengan perkembangan dan tantangan teknologi komputer.

Guna lebih memantapkan pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I perlu mengembangkan konsep Learning Organizalion dengan cara mengembangkan berbagai program diklat pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan konsep kepemimpinan situasional yang komunikatif."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12031

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Penyelesaian sengketa kepabeanan atas penetapan nilai pabean melalui upaya keberata di kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Universitas Indonesia, 2004

S22079

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian