Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAbstrak Penelitian yang berjudul Kebijakan Penghapusan Becak di Jakarta Masa Gubernur Wiyogo ini membahas kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memutuskan untuk melarang pengoperasian becak di Jakarta pada tahun 1992. Kebijakan tentang permasalahan becak ini sebenarnya sudah berlangsung secara kontinu sejak tahun 1966, namun kasusnya baru dapat dituntaskan pada masa Gubernur Wiyogo tahun 1992. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interprestasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam menghapuskan becak di wilayahnya berdampak pada munculnya masalah-masalah sosial, ekonomi, dan hukum terhadap para tukang becak. Kata kunci: Becak, Kebijakan Penghapusan Becak, Jakarta, Wiyogo.

---

ABSTRACTAbstract This study, Policy of Removing Pedicab in Jakarta in The Period of 1992 of Wiyogo Governor s Period, discuss Jakarta government s policy which decided to ban operations of pedicab in Jakarta in 1992. This policy rickshaw problem had been going on continuously since 1966, but it could be executed in 1992 during the governorship of Wiyogo. The method used is the historical method consists of four stages, there are heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the Jakarta government policy in eradicating rickshaws in that area impacted by the advent of social issues, economics, and law against the pedicab drivers. Keywords Pedicab, Removal Policies Pedicab, Jakarta, Wiyogo. "

"[ABSTRAKSkirpsi ini membahas tentang Gerakan Bersih, Manusiawi dan Berwibawa yang dilakukan oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto dalam mengatasi problematika di Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode sejarah yang terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tujuan penelitian ini untuk memberikan sebuah gambaran mengenai Gerakan BMW di Jakarta pada tahun 1987-1992. Pemahaman akan gerakan BMW pada masa Gubernur Wiyogo ini diharapkan akan menimbulkan rasa kesadaran bagi Pemda DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta akan pentingnya kebersihan, rasa manusiawi dan kewibawaan. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa Gerakan BMW berhasil mewujudkan kota Jakarta yang Bersih, Manusiawi dan Berwibawa dengan bukti tahun 1991 Jakarta Pusat memperoleh sertifikat Adipura dan setahun setelahnya Jakarta Timur mendapatkan pengharagaan Adipura, menindak tegas pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh swasta seperti Hotel Interhouse, Penambahan ruang terbuka hijau, peberian bantuan dana dan keterampilan bagi gelandangan, dan merutinkan program prokasih.ABSTRACTThis thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program.;This thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program.;This thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program., This thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program.]"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang masalah kependudukan yang merupakan persoalan penting bagi Jakarta karena sebagai beban berat bagi pemerintah Jakarta terkait dengan sarana dan prasarana kota. Dari penelitian ini ditemukan tentang bagaimana Pemerintah DKI Jakarta dapat menekan laju pertumbuhan penduduk Jakarta melalui program KB. Kemudian Jakarta dijadikan sebagai kota tertutup serta pencanangan dari pembangunan kota satelit di sekitar wilayah kota Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai kondisi demografi Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin dan untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan kota Jakarta.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the problem of population which is an important issue for Jakarta because as a heavy burden for Jakarta rsquo s Government related to city infrastructure and facilities. From this research found about how Jakarta rsquo s Government can suppress population growth rate of Jakarta through family planning program. Then Jakarta became a closed city as well as the declaration of the development of satellite city in the vicinity of the city of Jakarta. The method used in this thesis research is by using historical method consisting of heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The purpose of this study is to provide an overview of the demographic conditions of Jakarta during the time of Governor Ali Sadikin and to provide an understanding of the problem of the city of Jakarta."

"Artikel ini membahas mengenai kebijakan Gubernur Tjokropranolo dalam meremajakan angkutan oplet. Dalam kebijakan ini oplet digantikan fungsinya ke jenis angkutan umum yang lebih modern yaitu mikrolet. Sebelumnya oplet hanya digunakan sebagai kendaraan pribadi, baru pada tahun 1960-an oplet resmi menjadi angkutan umum di DKI Jakarta. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang hanya berfokus kepada pelayanan dan perizinan oplet di luar kota Jakarta. Fokus penelitian ini adalah peremajaan oplet di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Dalam proses heuristik penelitian, pencarian data berupa wawancara, arsip, dan surat kabar merupakan sasaran utama dalam penelitian ini. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah kebijakan peremajaan oplet berhasil dijalankan, meskipun proses peremajaannya tidak berjalan dengan lancar. Pemerintah memberikan kemudahan untuk pemilik dan pengemudi oplet dalam mengganti angkutannya melalui Kredit Investasi Kecil (KIK). Namun kebijakan ini berdampak buruk bagi pemilik dan pengemudi oplet. Besarnya jumlah kredit yang harus dibayar membuat sebagian pemilik mikrolet bukan merupakan pemilik ataupun pengemudi oplet yang asli.

---

This article discusses the policy of Governor Tjokropranolo in rejuvenating oplet. In this policy, oplet has been replaced by other more modern types of public transportation, mikrolet. Previously, oplet was only used as personal transportation, until it is officially became public transportation in DKI Jakarta in 1960s. In contrast to previous studies which only focused on services and licensing for oplet outside Jakarta. This study focuses is the rejuvenation of oplet in Jakarta. The research method used is the historical method. In the heuristic process, interviews, archives, and contemporary newspapers are the main targets in this process. The results in this study were the oplet rejuvenation policy was successfully implemented, although the rejuvenation process didn’t run smoothly. The government provides convenience for oplet owners and drivers in changing their transportation through Small Investment Credit (SIC). Nevertheless, this policy has a bad impact for them. The amount of credit to be paid makes some mikrolet owners not the original owners or drivers of the oplet."

"Tesis ini membahas mengenai analisis kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam penerapan dan penegakan kebijakan di propinsi DKI Jakarta periode 2012-2017. Beberapa kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tersebut adalah program Jakarta Pintar, Program Jakarta Smart City, Pembukaan Gerai Samsat di setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta, Relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Penertiban Lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Wawancara dilakukan kepada petugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, petugas Polri dan warga masyarakat. Hasilpenelitian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Basuki Tjahaja Purnama, seperti: (1) Program Kartu Jakarta Pintar dan Program Jakarta Smart City dikaitkan dengan teori perubahan sosial, merupakan perubahan yang terjadi pada masyarakat di kota Jakarta mengenai nilai-nilai sosial, norma dan berbagai pola dalam kehidupan manusia; (2) Pembukaan Gerai Samsat di Setiap Kecamatan di Seluruh Wilayah DKI Jakarta dikaitkan dengan teori Koordinasi, merupakan bentuk kerjasama antar instansi dalam menjalankan roda organisasi sehingga dapat berjalan dengan baik; dan (3) Relokasi Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur serta Penertiban dan Penutupan Lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat dikaitkan dengan teori kepemimpinan, bahwa kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengendalikan pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain, sedangkan dikaitkan dengan teori dimensi budaya, kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari teori Low Context, yakni perkataan atau sebuah pernyataan yang tidak mengandung candaan dan langsung menjelaskan maksud atau arti sebenarnya. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dalam prakteknya dapat berhasil berkat adanya peran dari aparat kepolisian dalam penerapan program tersebut.

---

This Tesis is discuss the leadership analysis Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama in the application and enforcement of policies in the province of DKI Jakarta 2012-2017 period. Some policies Governor Basuki Purnama Tjahaja among others Program Jakarta Pintar, Program Jakarta Smart City, opening outlets Samsat in every sub-district in Jakarta, relocation of residents of Kampung Pulo, East Jakarta and Control Localization Kalijodo, West Jakarta. This research was conducted with methods of field observations are supported by the method of interview and gather related documents. Interviews were conducted to Jakarta Education Department officials, police officers and citizens. This research was conducted by descriptive qualitative.

The results showed that the various policies that have been issued by Basuki Tjahaja Purnama, such as: (1) Program Jakarta Pintar and Program Jakarta Smart City associated with the theory of social change, is a change that occurred in the community in the city of Jakarta on social values, norms and various patterns in human life; (2) The opening of outlets SAMSAT in each sub-district in the entire Territory of Jakarta is associated with the theory of coordination, is a form of inter-agency cooperation in running the organization so that it can run well; and (3) Relocation of Residents of Kampung Pulo, East Jakarta and Controlling and Closing Localization Kalijodo, West Jakarta is associated with leadership theory, is that these activities can only be done by someone in leading, guiding, influencing or controlling their thoughts, feelings, or behavior of others, whereas is associated the theory of cultural dimensions these activities is the elaboration of the theory of Low Context, is words or a statement that does not contain jokes and directly explain the meaning or the true meaning. Various policies have been issued by the Governor Basuki Tjahaja Purnama, in practice can be managed to the role thansk of the police in the implementation of the program."

"Kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi pengikutnya. Terdapat berbagai jenis kepemimpinan, salah satunya kepemimpinan transformatif yang dibahas di dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas mengenai kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta dalam kebijakan Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta pada periode 2017-2019. MRT merupakan moda transportasi umum massal yang baru diluncurkan di DKI Jakarta pada tahun 2019 setelah mulai diinisiasi pada tahun 1985. Keberadaan MRT diharapkan dapat menurunkan jumlah pengguna transportasi pribadi, sehingga pada akhirnya bisa berkontribusi untuk menanggulangi masalah yang telah lama ada di DKI Jakarta, yaitu kemacetan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori transformational leadership seperti yang dikemukakan oleh Bass (2003), yaitu empat komponen transformational leadership yang terdiri dari idealized influence, inspirational motivation, individual consideration, dan intellectual stimulation. Dengan metode kualitatif, hasil analisis data menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta merefleksikan atribut transformational leadership dalam kebijakannya mengenai MRT Jakarta.

---

Leadership is how a leader influence their followers. There are various types of leadership, one of which is transformational leadership which discussed in this theasis. This thesis discussed the leadership of the DKI Jakarta Governor regarding Mass Rapid Transit (MRT) policy. MRT is a mass public transportation mode that was only launched in 2019 after it was initiated since 1985. The existence of MRT is expected to reduce the number of private transportation users, so that it can contribute to overcome the long-standing problem in DKI Jakarta, traffic congestion. The theory used in this study is the theory of transformational leadership as proposed by Bass (2003), namely the four components of transformational leadership which consisted of idealized influence, inspirational motivation, individualized consideration, and intellectual stimulation. Using qualitative methods, the results of the data shows that the Governor of DKI Jakarta reflects the attributes of transformational leadership in his policy regarging Jakarta MRT."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaturan dalam tata cara pelaksanaan dan penagihan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah, baik yang timbul berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990 maupun Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 640 Tahun 1992. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan metode konversi kewajiban ke dalam bentuk dana merupakan upaya paling terakhir yang dilakukan dalam pemenuhan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah dalam rangka penyediaan rumah susun sederhana/murah oleh pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).. Penelitian ini juga menyarankan Pemerintah memberlakukan pemenuhan kewajiban dengan cara membuat pemenuhan kewajiban melalui pelaksanaan pembangunan fisik rumah susun sederhana/murah oleh pemegang SIPPT sebagai langkah utama dan pertama daripada pemenuhan kewajiban melalui konversi kewajiban ke dalam bentuk dana.

---

ABSTRACT

The focus of this study is the regulation in fulfillment and collection procedure of simple/inexpensive condominium developing obligation whether arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 540 of 1990 or arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 640 of 1992. This research is normative. The results of this study is that the implementation of obligation converting into fund method is the latest effort in order to utilize the holder of Land-Using Designating Permission Decree in supplying simple/inexpensive condominium. The study also suggests that the Government must impose the fulfillment of the obligation by making the development of simple/inexpensive condominium physically by the holder of permission decree as a main and first method rather than the fulfillment of the obligation by converting into fund."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan peraturan gubernur tentang pedoman RT/RW dilalui berdasarkan 4 (empat) tahapan formulasi kebijakan, yaitu: tahap perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah, dan tahap terakhir penetapan kebijakan. Dilihat berdasarkan model formulasi kebijakannya, Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta merupakan model elit dan kelompok. Model elit tercermin dari elit Provinsi DKI Jakarta yang memiliki instrumen kekuasaan dalam formulasi kebijakan publik yang dalam hal ini mengkombinasikan preferensi nilai-nilai kelompoknya dengan kepentingan masyarakat. Model kelompok dilihat dari pengikutsertaan kelompok internal dan eksternal pemerintah.

---

This research aims to analyze the policy formulation Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta. This research used a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Results of this research is the process of policy formulation governor regulation on guidelines for RT/RW is traversed by 4 (four) stages of policy formulation, namely: problem formulation stage, the policy agenda, selection of policy alternatives to resolve the problem, and the last stage of policy determination. Viewed by the model formulation of policies, Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta is an elite and group model. Elite model reflected from Jakarta Provincial elite who have the instruments of power in the formulation of public policy in this case combines the preference values of the group with the public interest. The group model seen from the participation of government internal and external groups."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 mdash;1982 dalam membenahi angkutan umum berbasis jalan raya, khususnya pada bus kota, taksi, dan opelet. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada era Tjokropranolo, pembenahan yang dilakukan cenderung berfokus pada pembaruan armada angkutan umum tanpa adanya pembenahan sistem angkutan umum yang terpadu. Perbaikan pelayanan tidak berjalan dengan konsisten dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang direncakan. Pembenahan tersebut memberi dampak positif dan negatif dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi pengusaha angkutan umum. Secara umum, kebijakan yang telah dilakukan Tjokropranolo tidak berhasil menyelesaikan permasalahan angkutan umum di Jakarta.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the policy of DKI Jakarta rsquo s Government in the period of the Governor Tjokropranolo 1977 ndash 1982 in improving the public road transport, especially the city buses, taxis, and opelets. Historical method is used as the method for the research. In this research, it is found that in the era of Tjokropranolo, the improvement had the tendency to focus more on the rejuvenation on the public vehicles without the improvement of the integrated transport system. The improvement of the service did not perform consistently and also did not follow through with the objective and the target as planned. That improvement had positive and negative impact on economic, social, and cultural aspects for the service users, as well as the public transport keepers. Generaly, the policy that had been establised by Tjokropranolo did not solve the public transportation problems in Jakarta. "