Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional, lembaga pengadilan masih memiliki peran yang sangat penting. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, permasalahan mengenai yurisdiksi hakim terhadap para pihak merupakan hal yang harus diperhatikan. Hakim yang tidak memiliki yurisdiksi terhadap para pihak tidak dapat memproses perkara dan oleh karenanya tidak dapat membuat putusan yang mengikat. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis dua buah putusan pengadilan Amerika Serikat yang masing-masing melibatkan badan hukum Indonesia sebagai pihak tergugat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

---

AbstractIn international disputes settlement, the court still has a very important role. In settling international disputes through litigation process, a problem concerning personal jurisdiction to the parties is a matter that must be considered. Judges who do not have jurisdiction over the parties are unable to process the case and therefore cannot make a binding judgment. This research was made by using the method of normative law by analyzing two judgments of United State rsquo s courts that involves an Indonesian legal entity as a defendant. This research is expected to become one of the references for the parties concerned."

"Krisis ekonomi yang melanda sebagian besar wilayah asia tenggara pada medio tahun 1997 memberikan pengaruh besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proyek di Indonesia, sehingga mengakibatkan banyak pemilik proyek mengalami kesulitan pendanaan, baik dalam hal pembangunan proyek barn maupun melanjutkan pembangunan proyek yang tertunda akibat adanya krisis tersebut. Hal ini mengakibatkan skema pendanaan proyek dari penyedia jasa sangat diminati oleh pengguna jasa. Di Indonesia, proyek yang didanai terlebih dahulu oleh penyedia jasa dikenal dengan istilah proyek putar kunci (turnkey project). Terdapat pemahaman yang berbeda terhadap istilah proyek putar kunci (turnkey project) yang dikenal di Indonesia dengan istilah proyek putar kunci (turnkey project) berdasarkan pengertian terminologinya. Dalam penerapannya di Indonesia, proyek putar kunci (turnkey project) selalu dikaitkan dengan pelaksanaan pembayaran dari pengguna jasa kepada penyedia jasa setelah pekerjaan fisik proyek diselesaikan sepenuhnya oleh penyedia jasa, sehingga penyedia jasa harus terlebih dahulu mendanai pelaksanaan proyek tersebut, oleh karena itu sangat panting bagi penyedia jasa untuk memperoleh perlindungan hukum akan adanya kepastian pembayaran dari pengguna jasa atas proyek yang telah didanai dan diselesaikan oleh penyedia jasa.Dalam tata hukum Indonesia, dikenal adanya jaminan yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian. Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang adalah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak, sedangkan jaminan yang lahir karena perjanjian adalah hakhak jaminan yang adanya hams diperjanjikan lebih dahulu antara para pihak. Jaminan yang Iahir karena perjanjian bisa berbentuk jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Berbagai bentuk dan macam jaminan dapat diperjanjian antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Sedangkan pengertian istilah proyek putar kunci (turnkey project) berdasarkan pengertian terminologinya, tidak harus selalu dikaitkan dengan masalah pembayaran proyek, karena pengertian istilah proyek putar kunci (turnkey project) di sini lebih menitikberatkan kepada ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pengguna jasa untuk diemban oleh penyedia jasa."

"[Skripsi ini bertujuan untuk memahami keanggotaan sosial yang mempengaruhisituasi kewarganegaraan Malaysia di kampong perbatasan. Penelitian inimenggunakan metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Penelitiandilakukan di kampong perbatasan Malaysia yang bernama Kampong LongBusang. Kampong Long Busang ini dihuni oleh etnik Kenyah. Etnik Kenyahmerupakan etnik yang memiliki sejarah migrasi dan aktivitas perdagangan lintasnegara, Malaysia dan Indonesia. Sejarah lintas negara menyebabkan etnik KenyahLong Busang bersedia menerima migran pendatang tanpa dokumen asal Indonesiasebagai warga kampong. Hubungan keduanya terjalin dalam bentuk ikatankekerabatan. Etnik Kenyah yang sudah menjadi warga negara Malaysia kemudianmembantu migran pendatang yang tinggal di Kampong Long Busang untukmemperoleh kewarganegaraan Malaysia. Kewarganegaraan Malaysia tersebutdibuktikan dengan kepemilikan selembar IC. Kenyataan tersebut menunjukkanbahwa warga negara Malaysia dari etnik Kenyah Kampong Long Busang tidakmenganggap migran sebagai warga asing sebagaimana konstruksi negara.Interaksi yang erat antara warga negara Malaysia dari etnik Kenyah dan migranmengindikasikan perbedaan makna kewarganegaraan dengan bayangan idealkewarganegaraan yang dimiliki negara., The aim of this research is to understand the social membership affect situationMalaysian citizenship in border village. The research is done using participatoryobservation and deep interview method. It is done in a border village of Malaysiacalled Long Busang. This village is inhabited by Kenyah ethnicity. It is an ethnicthat has a migration and cross border trade activities history, Malaysia-Indonesia.The cross border trade activities caused Ethnic Kenyah willing to acceptundocumented migrant shelters from Indonesia as a part of them. Theirrelationship molded together in a form of kinships. Ethnic Kenyah, who havebecome the citizen of Malaysia, then helped migrant settlers who lived in LongBusang to obtain Malaysian citizenship. Their Malaysian citizenship is confirmedby owning the Identity Card. The facts show that Malaysians from Long Busang(Ethnic Kenyah) do not consider migrants as foreigners as the state constructiondoes. The close interaction between Ethnic Kenyah and the migrants indicatestheir difference in interpreting the meaning of citizenship with the shadow of idealcitizenship owned by the state.]"

"Tulisan ini mengkaji upaya ekspatriat Indonesia di Abu Dhabi dalam menavigasi identitas yang kompleks dan sense of belonging di tengah keterhubungan global. Di kota yang dinamis dan multikultural ini, komunitas diaspora yang beragam menjaga ikatan budaya yang kuat dengan tanah air mereka melalui rasa nostalgia, masakan tradisional, dan komunikasi rutin dengan keluarga. Komunitas diaspora menciptakan kembali rasa seperti di rumah, melestarikan praktik budaya dan identitas bersama. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan sehari-hari dan praktik budaya ekspatriat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa aktivitas komunitas dan simbol budaya memperkuat ikatan dengan Indonesia, menumbuhkan sense of belonging meskipun ada jarak fisik. Konsep kewarganegaraan sosial dan budaya telah berkembang, beralih dari model berbasis negara menjadi model inklusif dan berorientasi hak asasi manusia, yang memungkinkan ekspatriat mendapatkan manfaat dari pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan sambil mengekspresikan identitas mereka melalui praktik kehidupan sehari-hari. Kewarganegaraan yang fleksibel menyoroti sifat dinamis dari pengalaman diaspora, menekankan manajemen identitas strategis untuk menavigasi peluang di berbagai negara. Studi ini menyimpulkan bahwa memahami keterkaitan antara kebijakan identitas, kepemilikan, dan kewarganegaraan sangat penting untuk mendorong masyarakat inklusif dan mendukung komunitas diaspora di dunia yang saling terhubung.

---

This paper examines how Indonesian expatriates in Abu Dhabi navigate complex identities and a sense of belonging amid global interconnectedness. In this dynamic and multicultural city, diverse diaspora communities maintain strong cultural ties to their homeland through nostalgic feelings, traditional cuisine, and regular communication with family. Diaspora communities recreate a sense of home, preserving cultural practices and shared identities. This paper is a qualitative research with an ethnographic approach to provide an in-depth understanding of the daily lives and cultural practices of the expatriates. The research reveals that community activities and cultural symbols reinforce connections to Indonesia, fostering a sense of belonging despite physical distance. The concept of social and cultural citizenship has evolved, shifting from state-based to inclusive, human rights-oriented models, allowing expatriates to benefit from education, healthcare, and housing while expressing their identity through daily practices. Flexible citizenship highlights the dynamic nature of diaspora experiences, emphasizing strategic identity management to navigate opportunities in various countries. This study concludes that understanding the interplay of identity, belonging, and citizenship policies is crucial for fostering inclusive societies and supporting diaspora communities in an interconnected world."

"Kewenangan Yurisdiksi Ekstrateritorial menjadi semakin penting untuk dimiliki oleh Lembaga Persaingan Usaha; ditengah Globalisasi Ekonomi yang semakin pesat. Kebijakan Indonesia yang saat ini terbuka bagi penanam modal, posisi Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean, dan keterlibatan dalam ASEAN Free Trade Agreement menjadikan kewenangan tersebut juga penting bagi Indonesia. KPPU sebagai lembaga persaingan usaha Indonesia butuh memiliki kewenangan Yurisdiksi Ekstrateritorial untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, akan tetapi tidak jelas apakah KPPU dapat menerapkan Yurisdiksi Ekstrateritorial atau tidak. Maka, Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan cara menganalisis peraturan mengenai Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam hukum positif dan kasus preseden.

---

The authority of Extraterritorial Jurisdiction is becoming increasingly important for Competition Authorities to have; amid the increasingly rapid economic globalization. Indonesia's policy that is currently open to investors, Indonesia's position as part of the ASEAN Economic Community, and involvement in the ASEAN Free Trade Agreement made it also important for Indonesia. KPPU as the competition authorities of Indonesia needs to have the authority of Extraterritorial Jurisdiction to create fair business competition however, it is unclear whether KPPU can apply extraterritorial jurisdiction or not. Hence, this thesis aims to solve this issue by analyzing the provision of Extraterritorial Jurisdiction in positive law and case law."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh motivasi, keadilan organisasi dan organisasi pembelajar terhadap perilaku kewarganegaraan organisasi (OCB) anggota polisi di wilayah hukum Polres Kota Tangerang. OCB dapat dimaknai sebagai perilaku ekstra dari individu yang melebihi deskripsi tugasnya. Polres Kota Tangerang merupakan Polres penyangga Ibukota Jakarta yang memiliki tingkat kejahatan cukup tinggi, sehingga konsep OCB perlu diterapkan oleh masing-masing individu anggota polisi di Polres Kota Tangerang. Variabel yang dapat mempengaruhi OCB antara lain adalah motivasi, keadilan organisasi dan organisasi pembelajar. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini salah satunya adalah mengenai deskripsi dari karakteristik masing-masing variabel, yaitu motivasi, keadilan organisasi, organisasi pembelajar dan OCB. Penelitian ini menggunakan analisis penelitian kuantitatif dengan pegambilan data primer menggunakan metode survei. Survei dilakukan melalui penyebaran angket kepada sampel sebanyak 100 (seratus) anggota polisi di Polres serta 5 (lima) Polsek dengan tingkat kerawanan kejahatan paling tinggi dan yang paling rendah dengan populasi anggota polisi Polres Kota Tangerang. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan variabel motivasi, keadilan organisasi, organisasi pembelajar dan OCB di tiap-tiap unit fungsi Serse, Intel, Sabhara dan Polmas di wilayah hukum Polres Kota Tangerang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel motivasi, keadilan organisasi dan organisasi pembelajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel OCB dengan nilai Adjusted R Square 89,3 %.

---

This research was conducted to examine the effect of motivation, organizational justice and learning organization towards police officer's organizational citizenship behaviour (OCB) in the jurisdiction of Kota Tangerang Police Resort. OCB can be interpreted as an extra behaviour from individuals who exceeded their main job description. Kota Tangerang Police Resort was Jakarta capital city's police office proponent that has a high criminal rate, therefore the concept of OCB need to be implemented by each police officer in Kota Tangerang Police Resort. Variable that can affect OCB are motivation, organizational justice and learning organizations.

One of the problem that been analysed in this study was the idea of each characteristic variable descriptions, which are motivation, organizational justice, learning organizations and OCB. This study uses quantitative research analysis with the retrieval of primary data using the survey method. The survey was conducted through questionnaires with sample of 100 (one hundred) police officers in the police station as well as 5 (five) sector police office with the highest and lowest crime vulnerability with the population Kota Tangerang Police Resort.

The results of the analysis show that there are no differences in motivation variables, organizational justice, learning organizations and OCB in each function unit of Serse, Intel, Sabhara and Community Policing in the jurisdiction of Kota Tangerang Police Resort. The conclusion of this study is that motivation variables, organizational justice and learning organizations have a positive and significant effect on OCB variables with the value of Adjusted R Square 89.3%."

"This article examines some intriguing shifts in Islamic thinking on questions around citizenship and multicultualism that have emerged in the Malaysian context in recent years...."