Hasil Pencarian

Ditemukan 145775 dokumen yang sesuai dengan query

Abid Hafizh Muhammad

The influence of professional commitment and anticipatory socialization toward whistleblowing: evidence from accounting students of FEB UI = Pengaruh komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif terhadap perilaku whistleblowing: bukti dari mahasiswa-mahasiswa akuntansi FEB UI

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif terhadap perilaku whistleblowing pada mahasiswa akuntansi di FEB UI. Data yang telah berhasil dikumpulkan akan diolah menggunakan multiple regression di SPSS versi 23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif mempengaruhi perilaku Whistleblowing pada mahasiswa akuntansi di FEB UI, yaitu semakin besar Komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif, semakin besar perilaku mahasiswa untuk melakukan Whistleblowing.

This research aims to obtain empirical evidence regarding the influence of professional commitment and anticipatory socialization towards whistleblowing among undergraduate accounting students, specifically, to those who are enrolled as a student in FEB UI. The collected data will be analyzed using multiple regressions using SPSS version 23.
The results indicated that professional commitment and anticipatory socialization affect whistleblowing intentions among undergraduate accounting students in FEB UI, suggesting that the higher the professional commitment and anticipatory socialization, the higher the intentions to blow a whistle among the students."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

S66621

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sinurat, Dumaris

Review penerapan whistle blowing system pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat = Review of whistle blowing system practice in Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

"Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis best practice yang dilakukan dalam penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia dan untuk menganalisis penerapan Whistle Blowing System pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karya akhir ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil karya akhir ini menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) best practice penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerapkan Whistle Blowing System berdasarkan best practice penerapan WBS di Indonesia, walaupun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, khususnya pada perlindungan pelapor, unit pelaksana WBS, dan pemberian penghargaan. Penelitian ini mengajukan beberapa saran perbaikan penerapan WBS di lingkungan Kementerian PUPR agar WBS kementerian terlaksana secara efektif dan efisien.

The objectives of this study are to analyze Whistle Blowing System (WBS) best practice in Indonesia and to analyze how WBS practiced in Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?s (PUPR). This study uses qualitative method with descriptive analysis approach. The result of this study shown that there are 8 (eight) Whistle Blowing System best practice in Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat has been apply WBS based on Whistle Blowing System best practice in Indonesia, but still there are weaknesses to apply WBS, especially at protection of the whistleblower, WBS execution unit, and reward. This study proposes some suggestions to improve the implementation of WBS practice in Kementerian PUPR, so that WBS practice in Kementerian PUPR will be done effectively and efficiently."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aghna Mahardhika

Kajian pengembangan Whistleblowing system: studi kasus Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Universitas Indonesia (SIPDUGA UI) = Whistleblowing System Development Study: case study of Universitas Indonesia's Whistleblowing System (SIPDUGA UI)

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem evaluasi metodologi Universitas Indonesia (SIPDUGA) sistem evaluasi dan praktik SALDUGA sesuai dengan kriteria sistem whistleblowing yang tepat dan efektif, serta membandingkan SIPDUGA dengan sistem whistleblowing universitas yang dianggap sebagai praktis terbaik. Metode vir die gebruik van enkelgevalstudie bertemu dengan tegnologie analisis umum stellings oporetiese vertrou. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kontak pimpinan SIPDUGA dari Komite Perizinan UI, kebijakan reward bagi whistleblower, dan akses pelaporan eksternal, SIPDUGA sudah cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar SIPDUGA spyskaart menjadi WBS-menu yang ideal dan efektif, serta beste practice WBS. Penelitian ini bersifat eksploratif Ek beveel aan dat u meer or SIPDUGA lees terwyl u lees: Formation Tim Penerima wat di kerja onafhanklikheid, gee opleiding

spesifikasi berkala pengelola SIPDUGA UI, kebijakan tindak lanjut untuk balas dendam yang lebih komprehensif, terdapat kebijakan tindak lanjut atas laporan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdapat pernyataan kepastian dan kecepatan dalam hal waktu dari proses penerimaan laporan dimulainya ondersoek, pembenahan strategi yang membingungkan, saran proaktif kepada whistleblower, pengembangan sistem informasi SIPDUGA, dan sejumlah masukan untuk laporan evaluasi SIPDUGA secara berkala.

This study aims to develop a methodological evaluation system of the University of Indonesia (SIPDUGA) evaluation system and SALDUGA practice according to the criteria of an appropriate and effective whistleblowing system, and to compare SIPDUGA with the university's whistleblowing system which is considered the best practice. Van Enkelgevalstudie's vir die method met with tegnologie analysis of general stellings oporetiese vertrou. The conclusion of this research is that the contact of the SIPDUGA leadership from the UI Licensing Committee, the reward policy for whistleblowers, and access to external reporting, SIPDUGA is quite good. However, there are several aspects that need to be improved so that SIPDUGA spyskaart becomes an ideal and effective WBS menu, as well as WBS best practice. This research is explorative in nature Ek beveel aan dat u meer or SIPDUGA lees terwyl u lees: Formation The Wat Recipient Team is working on onafhanklikheid, gee opleiding periodic specifications of the SIPDUGA UI manager, follow-up policies for more comprehensive revenge, there is a follow-up policy for reports that cannot be accounted for, there is a statement of certainty and speed in terms of time from the process of receiving the ondersoek commencement report, confusing strategy fix, proactive advice to whistleblower, development of the SIPDUGA information system, and a number of inputs for the periodic SIPDUGA evaluation report."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia , 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Vina Selistiawati

Pengaruh sistem whistleblowing dan director independent pada return volatility = The effect of whistleblowing system disclosure and independent director toward return volatility

"Penelitian terhadap rerangka teoritis yang menguji sistem whistleblowing dalam kaitannya dengan risiko yang timbul akibat agency cost termasuk didalamnya risiko yang ditimbulkan informasi asimetris dan kemungkinan terjadinya kecurangan sangat jarang ditemukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas dari pengungkapan sistem whistleblowing dan kehadiran direktur independen dalam menurunkan risiko volatilitas tingkat pengembalian saham dengan menurunkan asymmetric information antara investor sebagai principal dan manajer sebagai agen. Subjek dari riset ini merupakan perusahaan manufaktur publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017, yang menghasilkan total observasi sebanyak 115. Regresi panel data dilakukan untuk pengujian hipotesis. Penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan sistem whistleblowing memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risiko, sedangkan direktur independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko. Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap literatur dengan menambahkan pengungkapan sistem whistleblowing pada perubahan tingkat risiko. Selain itu, penemuan dalam penelitian ini menghasilkan implikasi manajerial yang terkait dengan pentingnya pengungkapan sistem whistleblowing dalam mengatur risiko.

There is a paucity of theoretical framework examining the whistleblowing disclosure related to the risk faced by investor in the form of return volatility that is caused by agency problem. That also includes the risk imposed by asymmetric information and the possibility of fraud. The research objective is to examine the disclosure of whistleblowing implementation and the existence of independent director in reducing return volatility. The subject of this research was the public manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange during the period of 2013-2017, resulting the a total of 115 observation data. The panel data regression method was conducted to test the hypotheses. This research found that whistleblowing system has a negative significant effect on return volatility while independent director has a positive but insignificant effect on return volatility. This study contributes to the literature by adding the whistleblowing system disclosure in examining risk. Furthermore, the findings imply the managerial implications regarding the importance of a whistleblowing system disclosure in managing risk."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

T53878

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hidayatul Sakinah

Pengaruh religiositas terhadap intensi melakukan whistleblowing: studi di Indonesia = The religiosity impact towards whistleblowing intention: a study in Indonesia context

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara religiositas dengan intensi melakukan whistleblowing. Islamic Religiosity Scale digunakan untuk mengukur tingkat religiositas dengan memisahkan antara dua dimensi yaitu kepercayaan terhadap Islam Islamic belief dan praktik perilaku berislam Islamic behavior . Untuk mengukur intensi seseorang dalam melakukan whistleblowing, digunakan tiga kasus yang diikuti oleh beberapa pertanyaan. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terhadap 162 orang pekerja, baik di sektor publik maupun swasta, yang beragama Islam di Indonesia. Pengambilan data dilakukan selama satu bulan, selama bulan April 2018. Melalui regresi linier, didapatkan hubungan positif yang signifikan antara religiositas dengan dimensi kepercayaan terhadap Islam Islamic belief dan praktik perilaku berislam Islamic behavior terhadap intensi melakukan whistleblowing. Seseorang dengan tingkat religiositas yang lebih tinggi akan memiliki intensi yang lebih tinggi untuk melakukan whistleblowing. Sebaliknya, seseorang dengan tingkat religiositas yang lebih rendah akan memiliki intensi yang lebih rendah pula dalam melakukan whistleblowing. Penelitian ini memiliki implikasi berupa pertimbangan bagi para pemberi kerja agar mendukung dan melaksanakan berbagai upaya yang dapat meningkatkan religiositas karyawan, sehingga intensi karyawan untuk melakukan whistleblowing sebagai bentuk dari pengendalian anti kecurangan semakin besar.

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between religiosity towards whistleblowing intention. Islamic Religiosity Scale is used to measure the level of religiosity by separating the two dimensions, Islamic belief and Islamic behavior. To measure someone intentions in doing whistleblowing, three cases were followed by several questions. Data were collected through questionnaires distributed to 162 workers, both public and private, who were Muslims in Indonesia. Data were collected for one month during April 2018. Through linear regression, there was a significant and positive correlation between religiosity with the two dimensions, Islamic belief and Islamic behavior, towards whistleblowing intention. Someone with a higher level of religiosity will have a higher intention to do whistleblowing. Conversely, someone with a lower level of religiosity will have a lower intention to do whistleblowing. This study has implications in the form of consideration for employers to support and implement various efforts that can improve employees rsquo religiosity level, so that employees intention to do whistleblowing as a form of anti fraud control becoming higher."

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Devies Citrasari Budiutami

Analisis Determinan Individual dan Situasional terhadap Intensi Pelaporan Pelanggaran (Studi Kasus pada Instansi Sektor Publik) = Whistleblowing: Individual and Organizational Determinants of the Intention to Report Wrongdoing in Public Sector.

"ABSTRAK

Whistleblowing diyakini memiliki peran penting dalam mengontrol terjadinya pelanggaran di tempat kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran faktor situasional seperti ethics training, perceived ethical leadership dan perceived ethical climate serta faktor individual seperti moral courage terhadap whistleblowing intention di salah satu lembaga sektor publik. Hasil analisis 239 sampel yang diambil dari pegawai Lembaga Negara Lima Citra menunjukkan bahwa ethics training berpengaruh negatif signifikan sedangkan perceived ethical leadership berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap whistleblowing intention. Ethics training dan perceived ethical leadership ditemukan berpengaruh positif secara signifikan terhadap perceived ethical climate, sedangkan perceived ethical climate berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap whistleblowing intention. Efek mediasi perceived ethical climate pada hubungan antara ethics training dan perceived ethical climate dengan whistleblowing intention tidak terbukti begitu juga dengan efek moderasi moral courage terhadap hubungan antara perceived ethical climate dan whistleblowing intention. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada peningkatan sistem whistleblowing di lembaga pemerintah.

ABSTRACT

Whistleblowing is believed to have an important role in controlling the occurrence of violations in the workplace. This study was conducted to determine the role of situational factors such as ethics training, perceived ethical leadership and perceived ethical climate and individual factors such as moral courage towards whistleblowing intention in one public sector institution. The results of the analysis of 239 samples taken from Lima Citra State Institution employees show that ethics training has a significant negative effect while perceived ethical leadership has a negative and not significant effect on whistleblowing intention. Ethics training and perceived ethical leadership were found to have a significant positive effect on perceived ethical climate, while perceived ethical climate had a positive but not significant effect on whistleblowing intention. The mediating effect of perceived ethical climate on the relationship between ethics training and perceived ethical climate with whistleblowing intention was not proven as well as the effect of moral courage moderation on the relationship between perceived ethical climate and whistleblowing intention. The results of this study are expected to provide input on improving the whistleblowing system in government institutions."

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Handayani Mutiara Lestari

Analisis dan perancangan sistem informasi pengelolaan pengaduan berbasis website (studi kasus: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) = Analysis and design of whistleblowing information system base on website (case study: Finance and Development Supervisory Agency)

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis dan sistem pengelolaan

pengaduan yang berjalan di BPKP, menganalisis proses bisnis dan sistem

pengelolaan pengaduan yang berjalan di BPKP serta mengusulkan rancangan

sistem pengelolaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan untuk

BPKP melalui media website. Sistem pengelolaan pengaduan ini merupakan

perwujudan dari peraturan pemerintah berdasarkan surat edaran Kemenpan-RB

dan Peraturan Kemenpan-RB. Tujuan perancangan sistem ini adalah untuk

perbaikan organisasi dengan mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, nilai BPKP

(PIONIR) dan moto BPKP sehingga tercipta good governance dan clean

government. Metode yang digunakan untuk merancang sistem pengelolaan

pengaduan ini adalah 4 tahap awal dari metode FAST. Tahapan yang digunakan

tahap scope definition, tahap problem analysis, tahap requirement analysis dan

tahap logical design. Dalam tahap scope definition sampai dengan requirement

analysis menghasilkan aktivitas yang dipertahankan, aktivitas yang ditambah dan

kerangka kerja PIECES yang kemudian diturunkan menjadi analisis kebutuhan

dan analisis fitur. Pada logical design dibuat diagram usecase, deskripsi usecase,

diagram fungsi dekomposisi, diagram konteks, diagram aliran data, spesifikasi

proses, diagram hubungan entitas, kamus data dan antarmuka pengguna menurut

metode pengembangan sistem dari Whitten dan Bentley. Hasil analisis adalah

perancangan sistem informasi pengelolaan pengaduan berbasis website yang

terdiri dari 15 tampilan user interface yaitu beranda, kirim pengaduan, register

pelapor, berita terbaru, kontak, verifikasi pengaduan, register umum penerimaan

pengaduan, surat jawaban, laporan tindak lanjut, monitoring tindak lanjut,

monitoring penanganan, surat permintaan perlindungan, surat respon cepat,

laporan penanganan, surat usulan pemberian penghargaan. User pada sistem ini

yang menjadi adalah pelapor (termasuk di dalamnya pejabat penerima pengaduan

di Unit Kerja) dan pejabat penerima pengaduan di Inspektorat.

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the business process and

whistleblowing system that runs on BPKP, as well as to propose a draft for

whistleblowing system and complaint handling mechanisms for BPKP through

media websites. This whistleblowing system is a manifestation of government

regulations by circular letter and regulations from Kemenpan-RB. The purpose of

this system designation is to improve the organization towards the vision, mission,

values BPKP (PIONIR) and motto of BPKP so as to create good governance and

clean government. The method used in the designation of whistleblowing system

is the 4 early stages of FAST methodology, namely scope definition stage,

problem analysis stage, requirement analysis stage and logical design stage. Scope

definition stage until requirement analysis produce maintained activities,

additional activities and PIECES framework which later be derived as a

requirement analysis and features analysis. In the logical design stage, usecase

diagram, usecase description, functional decomposition diagram, context diagram,

data flow diagram, process specification, entity relationship diagram, data

dictionary and user interface are made according to the method of Whitten and

Bentley. The results of the analysis is a design of whistleblowing system being

based on website which consists of 15 user interface namely home, send the

complaint, the complainant registers, latest news, contacts, verification of

complaints, general admission registers complaint, answer letters, follow-up

report, monitoring the follow-up, handling monitoring, protection request letter,

rapid response letter, handling complaint report, and proposal award letter. Users

of the system are the informant (including the complaint receiver official in work

unit), inspector, and complaint receiver official in Inspectorate."

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Atika Zarefar

Pengaruh etika terhadap niat melakukan whistleblowing dengan locus of control sebagai variabel moderating = The influence of ethics on conducting whistleblowing intention with locus of control as a moderating variable

"[ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh etika terhadap niat melakukan

whistleblowing dengan menggunakan locus of control sebagai variabel

moderating. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi

linier berganda, analisa ini didasarkan pada hasil kuesioner yang dapat diolah

sebanyak 123 responden yang bersal dari auditor Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, pegawai Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Riau, dan pegawai Dinas Dispora Provinsi Riau. Penelitian ini

membuktikan bahwa etika berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat

melakukan whistleblowing dan locus of control dapat memoderasi pengaruh etika

terhadap niat melakukan whistleblowing. Penelitian ini juga memberi kesimpulan

bahwa etika auditor BPKP lebih tinggi dibandingkan dengan etika pegawai Dinas.

Disamping itu, pengaruh demografi tingkat pendidikan dan masa kerja pada

responden auditor berpengaruh terhadap etika auditor, sedangkan pengaruh

demografi pada tingkat pendidikan pada responden non auditor tidak berpengaruh

terhadap etika responden. Tetapi lama masa keja pada responden non auditor

berpengaruh terhadap etikanya.

ABSTRACT

The purpose of this study to examine the influence of ethics to do whistleblowing

intentions by using locus of control as a moderating variable. Model analysis use

in this study is multiple linear regression, this analysis is based on the results of

the questionnaire which can be processed as much as 123 respondents who come

from Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) auditor's Riau

Province, Civil Servant in Dinas Pekerjaan Umum, dan Civil Servant in Dinas

Dispora in Riau Province. This study proves that ethics significantly positive

effect on the intention do whistleblowing, whereas locus of control can moderate

the influence of ethics to do whistleblowing intentions. This study also suggests

that the BPKP auditor?s ethics higher than the ethics of Service employee. In

addition, demographics influence on the level education and years of service of

the respondents auditor can affect the auditor ethics, while the influence of

demographics on education level of respondents non auditor can not affect the

ethics of respondents non auditor. But, years of service on respondents non

auditor influence on their ethics.;The purpose of this study to examine the influence of ethics to do whistleblowing