Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan biaya kepatuhan pajak pasca penggunaan e-billing serta kelebihan dan kekurangan penggunaan aplikasi e-billing.. Objek penelitan ini adalah penggunaan e-billing dengan studi kasus pada Asoisasi E-Commerce Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 70 responden yang menjadi anggota Asosiasi E-Commerce Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak pasca penggunaan e-billing pada dimensi fiscal cost dan time cost adalah tetap, sedangkan pada dimensi psychological cost terdapat perubahan biaya kepatuhan pajak pasca penggunaan e-billing menjadi menurun. Dari hasil analisis diperoleh bahwa kelebihan aplikasi e-billing diantaranya adalah menghemat waktu, fleksibel, efektif dan efisien. Sedangkan kekurangan beberapa aplikasi e-billing adalah server yang masih sering error, koneksi internet yang stabil, dan keamanan sistem e-billing.

---

This research aims to determine changes in tax compliance cost after the use of e billing as well as the advantages and disadvantages of the use of e billing application. The object of this research is the use of e billing by taking a case study on Indonesian E Commerce Association. This study uses a quantitative approach to data collection through surveys. This research was conducted by distributing questionnaires to 70 respondents who are members of Indoneisan E Commerce Association.

The results show that tax compliance costs after the use of e billing in the fiscal cost dimension and time cost dimension are fixed, whereas the psychological cost dimension, there is changes in tax compliance costs after the use of e billing to decrease.

The results of analysis that excess e billing applications include time saving, flexible, effective and efficient. While the lack of e billing some applications are still frequent error server, needs stable internet connection, and security of e billing system itself."

"ABSTRAKE-commerce adalah industri jual-beli melalui jaringan internet yang sedang berkembang pesat. Salah satu cara yang digunakan agar target market merasakan ikatan secara emosional dengan brand adalah meningkatkan social media engagement di media sosial. Dalam makalah ini penulis ingin menggambarkan penggunaan media sosial pada perusahaan e-commerce sebagai salah satu sumber informasi khalayak yang dilatarbelakangi oleh social media engagement. Hal tersebut berhubungan dengan AISAS model yang menjelaskan mengenai online consumer behavior. Penulisan makalah ini menggunakan studi kasus pada akun media sosial Instagram HappyFresh Indonesia. Penulis melakukan analisa terhadap konten Instagram HappyFresh Indonesia. Hasil penulisan makalah ini menunjukan bahwa konten di Instagram HappyFresh Indonesia sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan social media engagement. Implikasi makalah ini bagi pelaku industri terutama dalam e-commerce untuk menjaga media sosialnya dan terus meningkatkan social media engagement agar membedakan diri dengan kompetitor, menjadi sumber informasi yang kredibel, dan terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari khalayak.

---

ABSTRACTE commerce is an industry when you can buy and sell through internet network which is growing rapidly. One of the ways to engage target market in an emotional way is to increase social media engagement on social media. In this paper, author wanted to describe social media use in e commerce business as one of the information sources for audience in the social media engagement. That is related with AISAS model which describes online consumer behavior. This paper uses case study of HappyFresh Indonesia Instagram account. Author performed an analysis of its content. Results of this paper showed that HappyFresh Indonesia Instagram account contents matched with their purpose to increase social media engagement. The implication of this paper for the industry, especially in e commerce business, is to maintain their social media and increasee social media engagement to make differences between competitors, being a credible source of information, and involved in audience everyday life."

"Kebijakan Perubahan PTKP tahun 2015 dan 2016 yang dikeluarkan pada pertengahan tahun memberikan implikasi tambahan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21 secara per bulan, yaitu sejak masa Januari sampai dengan Juni tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan kebijakan perubahan PTKP dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015 dan 2016 dan menguraikan implikasi biaya kepatuhan atas penerapan kebijakan perubahan PTKP di pertengahan tahun studi kasus pada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif. Kebijakan perubahan PTKP tahun 2015 dan 2016 dikeluarkan pada pertengahan tahun untuk mengatasi perlambatan ekonomi dan penyesuaian UMR. Implikasi biaya kepatuhan kebijakan perubahan PTKP ini membuat Wajib Pajak harus mengeluarkan biaya tambahan terkait pembetulan SPT dan dapat menimbulkan Wajib Pajak memilih untuk tidak mematuhi ketentuan pembetulan SPT terkait kebijakan tersebut.

---

Personal exemption policy for the year 2015 and 2016 issued in the middle of the year implies additional compliance costs for taxpayers which is to make a correction of Income Tax Article 21 Return per month, for the period January to June 2015 and 2016. This study aims to explain the determination of personal exemption adjustment policy issued in middle 2015 and 2016 and analyze the implication of compliance cost on personal exemption policy in the middle 2015 and 2016 Case Study in Indonesian Palm Oil Association.

This study uses qualitative approach. Personal exemption adjustment policy for the year 2015 and 2016 was issued in the middle of the year in order to overcome economic slowdown and regional minimum wage adjustment. The cost implications of this personal exemption policy cause taxpayer to incur additional compliance costs related to revision of Income Tax Return Article 21 and potentially cause the taxpayer to choose not to comply with the rule of Income Tax Return Article 21 Revision."

"Jumlah review mengalami peningkatan yang sangat pesat untuk setiap produk nya. Hal ini berakibat sulit nya bagi setiap pengguna untuk membaca semua review yang ada. Karya akhir ini menawarkan solusi menggunakan feature based opinion mining untuk mempermudah pengguna membaca review lebih mudah. Pada karya akhir ini terdapat 2 langkah yang akan dilakukan. Langkah pertama ialah melakukan ekstraksi feature menggunakan association rule dan pruning. Sedangkan langkah terakhir ialah menentukan orientasi dari setiap opini dengan menggunakan teknik klasifikasi. Beberapa algoritma klasifikasi seperti C45, Naïve Bayes dan Support Vector Machine cocok untuk mengatasi masalah ini. Dari hasil pengujian algoritma Support Vector Machine memiliki performa terbaik jika dibandingkan dengan algoritma lainnya.

---

The number of customer reviews for each product grows rapidly. This condition makes customer difficult to read all the review.This thesis propose feature based opinion mining to help customer reads review easily. Feature based opinion mining in this thesis consist of two steps. First step identify product features using association technique and pruning. The last step identify opinion sentence orientation using classification technique. Several classification algorithm, such as C45, Naive Bayes, and Support Vector Machines are good approaches to solve this problem. Support Vector Machine has the best performance compared to other algorithms."

"Pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Meningkatnya jumlah transaksi e-commerce belum mampu untuk dimaksimalkan oleh pemerintah khususnya otoritas pajak dalam memaksimalkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam mewujudkan cooperative compliance terkait pertumbuhan industri e-commerce yang sedang berkembang saat ini, sehingga penerimaan pajak penghasilan dari industri e-commerce dapat optimal. Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Direktorat Jendral Pajak telah berupaya untuk mewujudkan cooperative dengan pelaku e-commerce khususnya penyedia marketplace untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan. Direktorat Jendral Pajak perlu untuk melakukan upaya lebih lanjut untuk mewujudkan cooperative compliance pada wajib pajak e-commerce. Selain itu, terdapat tantangan-tantangan dalam mewujudkan cooperative compliance pada industri e-commerce di Indonesia.

---

The growth of e commerce industry in Indonesia is currently experiencing rapid growth, so it needs special attention from the Indonesian government. The increasing number of e commerce transactions has not been able to be maximized by the government, especially the tax authorities in maximizing state revenues, especially from the income tax sector.

This research was conducted to get an overview of the efforts made by the Directorate General of Taxation in realizing cooperative compliance related to the growth of the current emerging e-commerce industry so that income tax revenue from the e-commerce industry can be optimal. This study uses qualitative shortcuts with data collection techniques through in depth interviews.

The results of this study indicate that the Directorate General of Taxes has been working to realize cooperative with e commerce actors, especially marketplace providers to optimize income tax revenue. The Directorate General of Taxation is required to make further efforts to realize cooperative compliance on e commerce taxpayers. In addition, there are challenges in realizing cooperative compliance in the e commerce industry in Indonesia."

"Terdapat perubahan perilaku konsumen seiring dengan perkembangan teknologi khususnya pada transaksi online. Salah satu transaksi online yang paling besar terdapat pada e-commerce. Merek e-commerce dengan atribut manusia memiliki keunggulan untuk bisa lebih dipilih oleh konsumen. Tokopedia sebagai brand e-commerce terpopuler di Indonesia yang juga memperlihatkan ciri Human Brand dipilih sebagai objek penelitian. Human Brand Model adalah skema praktis untuk membangun Human Brand pada sebuah Merek. Human Brand Model terdiri dari empat lapisan, yaitu brand traits, brand attributes, brand authenticity, dan brand benefits. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan human brand model yang dilakukan oleh Tokopedia. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Tokopedia melalui komunikasi dan kebijakan internal mampu memenuhi penerapan indikator-indikator dari human brand model. Hal utama yang dilakukan oleh Tokopedia adalah dengan pendekatan emosi dalam pesan komunikasi yang dilakukan.

---

There are changes in consumer behavior along with technological developments, especially in online transactions. One of the biggest online transactions is in e-commerce. E-commerce brands with human attributes have the advantage of being chosen by consumers. Tokopedia as the most popular e-commerce brand in Indonesia which also shows the characteristics of Human Brand was chosen as the object of this research. Human Brand Model is a practical scheme for building a Human Brand on a Brand. The Human Brand Model consists of four layers, namely brand traits, brand attributes, brand authenticity, and brand benefits. This study aims to see how the human brand model is being implemented by Tokopedia. This research method is a case study with a qualitative approach. The result of this research is that Tokopedia, through communication and internal policies, is able to fulfill the indicators of the human brand model. The main thing that Tokopedia does is with an emotional approach to its communication messages."

"Perkembangan teknologi internet merubah proses transaksi jual beli dari yang awalnya transaksi penjualan secara konvensional menjadi penjualan berbasis online. Peningkatan penggunaan internet tersebut mendorong semakin banyaknya transaksi jual beli online di Indonesia. Transaksi e-commerce yang terus meningkat secara progresif dan semakin menjamurnya pedagang yang menggunakan e-commerce sebagai sarana memasarkan produknya maka besar peluang Pemerintah untuk mengenakan pajak atas transaksi e-commerce.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman pelaku bisnis e-commerce atas aturan pajak bisnis e-commerce dan kepatuhan perpajakan pelaku bisnis e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dengan kriteria responden yaitu pedagang handphone yang mempunyai toko online dan telah menjalani toko online minimal dua tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, didapat sampel sejumlah delapan narasumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku bisnis e-commerce di industri handphone secara garis besar sudah memahami tentang perpajakan seperti tujuan mereka membayar pajak, kepemilikan NPWP, adanya sanksi pajak apabila mereka tidak mentaati peraturan perpajakan dan mekanisme pajak yang harus mereka lakukan saat memiliki sebuah usaha. Untuk pelaku bisnis yang berdiri sebagai UMKM di industri handphone sebagian besar sudah patuh sesuai dengan 4 prinsip kepatuhan menurut OECD dalam menerapkan pajak penghasilan. Kemudian, untuk pelaku bisnis yang berdiri sebagai PKP atau Badan sebagian besar juga sudah patuh sesuai dengan 4 prinsip kepatuhan menurut OECD dalam menerapkan kewajiban perpajakan PPN dan PPh atas bisnis e-commerce yang dijalankan.

---

The advancement of internet technology shifts the process of buying and selling transactions from traditional sales to online-based sales. Because of the rising use of the internet, the number of online buying and selling transactions in Indonesia has increased. E-commerce transactions, which are steadily increasing, and the expansion of merchants who use e-commerce to sell their products provide an excellent opportunity for the government to impose taxes on e-commerce transactions.

The purpose of this study is to evaluate e-commerce business actors' understanding of e-commerce business tax rules and their tax compliance. The descriptive qualitative method was implemented in this study, with a case study approach. Data was collected through an interview technique and the respondent's criteria, which were mobile phone merchants who had an online shop and had been in an online shop for at least two years. A sample of eight respondents was obtained based on these criteria.

This study found that e-commerce business actors in the mobile phone industry have a general understanding of taxation, including the purpose of paying taxes, the significance of having a Tax Identification Number (NPWP), the existence of tax penalties if they do not comply with tax regulations, and the tax mechanisms that they must implement when running a business. Most of the business players who are established as MSMEs in the mobile phone industry have complied with the 4 compliance principles according to the OECD in applying income tax. Furthermore, for online businesses incorporated as PKP (Taxable Entrepreneur) or entity, the majority comply with the 4 OECD compliance principles, particularly in implementing VAT and income tax obligations on e-commerce businesses."

"Perlindungan konsumen pada sektor perdagangan melalui sistem elektronik merupakan salah satu hal yang fundamental. Pelaksanaan kegiatan pokok usaha perdagangan tersebut pastinya akan menghasilkan interaksi yang menimbulkan atau berpotensi memunculkan berbagai isu yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak konsumen selaku pembeli. Salah satu ketentuan yang ada di dalam kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik adalah penetapan ketentuan mengenai syarat dan ketentuan. Peran peraturan pelaksana dalam mengatur dan mengawasi syarat dan ketentuan terutama terhadap syarat dan ketentuan biaya layanan ditujukan untuk melakukan implementasi secara maksimal terhadap peraturan utama supaya dapat ditetapkan secara penuh dan spesifik. Peraturan pelaksana yang mengatur sektor perdagangan melalui sistem elektronik dirasa kurang lengkap dan kurang spesifik dalam mengimplementasikan ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Terdapat peraturan lainnya yang dirasa lebih lengkap dan spesifik serta serupa dengan sektor perdagangan melalui sistem elektronik, dalam hal ini adalah ketentuan sektor jasa pembayaran dan jasa keuangan yang memiliki skema dalam melakukan implementasi sebagai amanat dari undang-undang mengenai perlindungan konsumen secara keseluruhan. Adanya metode perubahan ketentuan berupa persetujuan aktif dan pasif dimiliki oleh ketentuan sektor jasa pembayaran dan jasa keuangan, dinilai lebih efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai perlindungan konsumen serta tidak mengganggu kepentingan-kepentingan bisnis lainnya.

---

Consumer protection in the trade sector through electronic systems is one of the fundamental aspects. The implementation of core trading activities will inevitably generate interactions that may give rise to various issues, potentially violating consumer rights as buyers. One provision within electronic trading activities is the establishment of terms and conditions. The role of implementing regulations in governing and supervising terms and conditions, particularly regarding service fees, aims to ensure maximum compliance with the main regulations, enabling them to be fully and specifically implemented. The implementing regulations governing the electronic trading sector are deemed incomplete and insufficiently specific in implementing consumer protection provisions. There are other regulations that are considered more comprehensive, specific, and similar to the electronic trading sector, such as provisions in the payment services and financial services sectors, which have schemes for implementing consumer protection as mandated by consumer protection laws as a whole. The method of changing provisions through active and passive consent, possessed by the payment services and financial services sectors, is considered more effective in implementing consumer protection values while not disrupting other business interests."

"Penerapan deminimis threshold pada transaksi cross border e-commerce bertujuan sebagai fasilitasi perdagangan, namun berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan dalam perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan perubahan deminimis threshold terhadap penghindaran pajak impor pada transaksi cross border e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan metode interrupted time series analysis, hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa kebijakan perubahan tingkat deminimis threshold menjadi USD75 pada tahun 2018 dan menjadi USD3 pada tahun 2020 telah dapat mengurangi pemanfaatan deminimis threshold secara tidak benar melalui underreporting nilai barang impor. Intervensi pemerintah tersebut berdampak pada penurunan tren kasus penghindaran pajak impor yang signifikan secara statistik.

---

Applying the Deminimis Threshold on the Cross Border E-commerce transaction aims to facilitate trade but can potentially increase non-compliance in taxation. This study aims to determine the impact of the deminimis threshold change policy on import tax evasion on cross-border e-commerce transactions in Indonesia. Using the Interrupted Time Series Analysis method, the results of empirical testing showed that the policy of changing the Deminimis Threshold to USD75 in 2018 and becoming USD3 in 2020 could reduce the use of Deminimis Threshold incorrectly through the underreporting value of imported goods. The government intervention impacts a decrease in the trend of a statistically significant import tax evasion."

"Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan untuk mengetahui mengukur kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan yag telah ditetapkan. Skripsi ini meneliti tentang pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia dan Filipina dan hambatan yang ditemui oleh otoritas perpajakan Indonesia dalam melakukan pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia dan Filipina dilakukan dengan membuat kebijakan terkait perpajakan atas transaksi e-commerce. Pengawasan juga dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain. Pengawasan pajak atas transaksi e-commerce online retail di Indonesia menemui hambatan terkait metode pengawasan yang baku, aturan kerahasiaan dan penandaan khusus bagi transaksi e-commerce online retail.

---

Monitoring is one of management functions performed to determine the measure of conformity between the plan and execution to reach the destinations have been set. This thesis examines the monitoring of a tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia and the Philippines and the obstacles encountered by the Indonesian tax authorities in monitoring the tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia. This is a qualitative descriptive study through literature studies and in-depth interviews. The results showed that the monitoring tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia and the Philippines performed by making policies related to taxation of e-commerce transactions. Monitoring is also performed in collaboration with other parties. Monitoring of tax on e-commerce transactions online retail in Indonesia related obstacles raw supervision method, the rules of confidentiality and special marking for e-commerce transactions online retail."