Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2015 yang menyatakan bahwa PT ASTIL terbukti melanggar pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 dalam penguasaan pembelian rumput laut hasil Sumba Timur. PT ASTIL merupakan pembeli tunggal atau menguasai pasokan rumput laut jenis E. Cottoni hasil Sumba Timur. Menurut majelis Komisi PT ASTIL telah melakukan hambatan pasar terhadap calon pembeli potensial dengan cara membuat perjanjian dengan pengepul yang memiliki klausula kewajiban menjual ke PT ASTIL dan dengan adanya catatan rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan yang dibuat Ir. Maxon M. Pekuwali yang sekaligus menjadi Pemegang Saham dan Komisaris PT ASTIL. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Komisi tidak tepat dalam melakukan perhitungan jumlah pangsa pasar PT ASTIL. Padahal, pendekatan pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 adalah rule of reason, dimana salah satu syaratnya adalah penguasaan pasar lebih dari 50 . Majelis Komisi tidak memperhitungkan pembeli rumput laut lain dan hanya memberikan pernyataan bahwa PT ASTIL melakukan penguasaan pasokan dan merupakan pembeli tunggal. Oleh karena itu, maka unsur penguasaan pembelian menjadi tidak terpenuhi dan menjadikan putusan akhir tidak tepat.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the Commission 39 s decision of KPPU No. 21 KPPU L 2015 which states that PT ASTIL proven violating Article 18 of Law No. 5 of 1999 about purchase mastery of seaweed product East Sumba. PT ASTIL is a single buyer or controlling the supply of seaweed type E. cottoni. The Judges declared that PT ASTIL conduct market barriers to potential buyers by making agreement with collectors with the clause oblige sell to PT ASTIL and records recommendation Department of Fisheries and Marine Resources created by Ir. Maxon M. Pekuwali which become shareholders and commissioners PT ASTIL. Based on above problems, do research using normative judicial method. Results of research addressing that commission did not appropriate in calculating the amount of the market share of PT ASTIL. Besides, approach to article 18 are rule of reason. one of the requirements is a market share of more than 50 . Commission did not take into account other buyers seaweed. Therefore, the element of mastery purchase being unfulfilled and makes the final decision was not appropriate."

"Mengenai persaingan usaha di Indonsia pengaturannya terdapat pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur hukum persaingan usaha di Indonesia secara materiil. Mengenai penegakan hukum materiil persaingan usaha di Indonesia diberikan kewenangannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam Putusan Kppu No. 21/Kppu-L/2015 salah satu hal yang menjadi alat bukti adalah Surat Rekomendasi Teknis Kepala Dinas untuk membuktikan adanya persekongkolan yang mendukung monopsoni. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu yang pertama adalah berusaha untuk memahami mengenai hukum acara persaingan usaha di Indonesia, kemudian penelitian ini juga berusaha untuk memahami bagaimana pembuktian mengenai persekongkolan monopsoni melalui suatu surat rekomendasi teknis kepala dinas, yang mana dari pada judul dari surat tersebut adalah “rekomendasi”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif, yang mana akan diuraikan terlebih dahulu menurut peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pesaignan usaha di Indonesia dan kemudian dijabarkan perihal putusan KPPU terkait dengan surat rekomendasi teknis kepala dinas, kemudian dilakukan analisis putusan tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menyimpulkan bahwa Hukum acara persaingan usaha di Indonesia pada saat ini diatur dalam Peraturan Komisis Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2023, dimana peraturan mengenai hukum acara persaingan usaha ini telah mengalami beberapa perubahan termasuk yang berlaku saat putusan KPPU No. 21/Kppu-L/2015 dikeluarkan yaitu Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010. Perihal surat rekomendasi teknis kepala dinas sebagai pembuktian persekongkolan monopsoni, dapat disimpulkan bahwa keberadaan surat rekomendasi teknis ini tidak secara langsung mengakibatkan persekongkolan monopsoni, melainkan keberadaanya merupakan prasyarat untuk penerbitan Surat Ijin Pembelian/Pengumpulan Ikan dan adanya catatan dalam surat rekomendasi tersebut yang menjadi bukti persekongkolan monopsoni.

---

Regarding business competition in Indonesia, the regulations are contained in Law Number 5 of 1999, which in this Law materially regulates business competition law in Indonesia. Regarding the enforcement of material law on business competition in Indonesia, authority is given to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). In Kppu Decision No. 21/Kppu- L/2015, one of the things that is used as evidence is the Technical Recommendation Letter from the Head of Service to prove the existence of a conspiracy to support monopsony. Therefore, this research aims to find out several things, namely the first is trying to understand the procedural law of business competition in Indonesia, then this research also tries to understand how to prove monopsony conspiracy through a technical recommendation letter from the head of the service, which is from the title of the letter is a "recommendation". This research was conducted using a normative analysis method, which will be explained first according to statutory regulations regarding business competition procedural law in Indonesia and then explained regarding the KPPU's decision regarding the technical recommendation letter of the head of service, then an analysis of the decision is carried out based on statutory regulations. The author concludes that business competition procedural law in Indonesia is currently regulated in Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 2 of 2023, where the regulations regarding business competition procedural law have undergone several changes, including those that came into effect at the time of KPPU decision No. 21/Kppu-L/2015 was issued, namely KPPU Regulation no. 1 of 2010. Regarding the technical recommendation letter from the head of the department as proof of a monopsony conspiracy, it can be concluded that the existence of this technical recommendation letter does not directly result in a monopsony conspiracy, but rather its existence is a prerequisite for the issuance of a Fish Purchase/Collection Permit and there is a note in the recommendation letter that is evidence of a monopsony conspiracy."

"Menurut Undang-undang Perbankan, fungsi perbankan adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan adalah dengan memberikan penyaluran dana kepada masyarakat dengan memberikan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR. Dalam pemberian KPR kepada nasabah, bank menetapkan beberapa persyaratan sebelum nasabah mendapatkan fasilitas KPR tersebut, salah satunya adalah dengan mensyaratkan nasabah memiliki asuransi yang mempertanggungkan jiwa nasabah tersebut. Untuk memudahkan pemilikan asuransi jiwa tersbut, maka bank melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi, yang juga dapat disebut dengan bancassurance.Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat salah satu kasus persaingan usaha tidak sehat dalam penyelenggaraan asuransi oleh Konsorsium Bringin dan Heksa yang dipasarkan oleh BRI selaku penyedia fasilitas KPR. Perkara ini telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan BRI dinyatakan melakukan perjanjian tertutup dan melakukan entry barrier. Perjanjian tertutup merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No.5 Tahun 1999; sedangkan entry barrier merupakan satu kegiatan yang dilarang, diatur dalam Pasal 18 huruf b UU No.5 Tahun 1999. Putusan KPPU ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam tulisan ini, Penulis akan memberikan kajian yuridis atas Putusan KPPU dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Penulis juga akan menganalisa dengan menggunakan ketentuan pada SEBI 12/35/DPNP, dan juga metode pendekatan yang digunakan KPPU dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam proses pembuktian perkara ini, sebagaimana dikenal dalam Hukum Persaingan Usaha terdapat dua metode pendekatan yaitu pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason. Pada akhirnya, tulisan ini akan memberikan pemahaman dan penerapan UU No.5 Tahun 1999 dalam prakteknya, khususnya dalam praktek bancassurance.

---

According to the Banking Law, the banking function is to collect and distribute public funds. One form of business that can be done by banking is to provide the distribution of funds to the community by providing housing loans. To grant of housing loans to customers, the bank establishes several requirements before customers get the facilities, one of which is to require customers to have life insurance that guaranty the customer's life. To facilitate the ownership of life insurance serve targeted, then the bank cooperating with an insurance company, which can also be called bancassurance.In this study, the authors raised one case of unfair competition in the administration of insurance by the Consortium Bringin and Heksa marketed by BRI as the provider of mortgage facilities. This case was decided by the KPPU and BRI declared doing exclusive dealing and make entry barrier. Exclusive dealing is one agreement prohibited under Law No. 5 of 1999, as provided for in Article 15 of Law No. 5 of 1999; whereas the entry barrier is an activity that is prohibited under Article 18 letter b Law No. 5 of 1999. The Commission's Decision was later canceled by the Central Jakarta District Court. In this paper, the author will give a juridical study on the Commission's Decision and the Decision of the Central Jakarta District Court.The author also analyzes using the provisions of SEBI 12/35 / DPNP, and also the method used KPPU and the Central Jakarta District Court in the process of proving this case, as it is known in the Competition Law, there are two methods of approach is the approach per se illegal and approaches rule of reason. In the end, this paper will provide an understanding and application of Law No. 5 of 1999 in practice, especially in bancassurance practice."

"Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum di bidang persaingan usaha dan bagaimana pelaku usaha di bidang kepelabuhanan menerapkannya dalam praktek bisnis yang dilakukan. Hasil penelitian akan menjelaskan tentang proses bisnis yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) di Cabang Pelabuhan Teluk Bayur sebagai BUMN di bidang kepelabuhanan ditinjau dari aspek undang-undang persaingan usaha. Selain itu juga untuk memahami pertimbangan hukum KPPU dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum secara horizontal, dimana permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, kemudian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber/ bahan hukum berupa peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku, teori-teori hukum, buku/ literatur dan pendapat ahli. Dalam keputusannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan bahwa PT. Pelindo II (Persero) terbukti melakukan tying agreement dalam perjanjian penyewaan lahan pergudangan di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat, dimana lahan pergudangan sebagai tying product dan jasa bongkar muat sebagai tied product. Sedangkan dalam putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa perjanjian mengikat yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) adalah tidak termasuk dan merupakan pengecualian penerapan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan pertimbangan bahwa dampak positif dari perjanjian mengikat yang dilakukan dalam perkara tersebut lebih besar dari dampak negatifnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, baik pertimbangan hukum atas fakta persidangan oleh Majelis Komisi dalam menjatuhkan hukuman terhadap PT. Pelindo II (Persero) maupun pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam membatalkan putusan KPPU dipandang kurang kuat, karena analisis terhadap data dan fakta dalam persidangan hanya dilakukan secara kualitatif dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang cenderung subjektif. Pada masa mendatang diperlukan peningkatan kompetensi Investigator KPPU, Majelis Komisi dan Majelis Hakim dalam menjalankan proses hukum terhadap kasus persaingan usaha, selain itu peraturan komisi terkait pedoman penerapan Pasal tertentu dalam Undang-undang Persaingan Usaha perlu dibuat secara jelas, sehingga mudah dipahami dan dapat dihindari adanya kesalahan penafsiran.

---

This research aims to increase the understanding of business competition law and how the business entity in port sector to implementation the regulation in business activities. The result of research is to clarify the business process by Indonesian Port Company (PT. Pelindo II) branch Teluk Bayur Port as a State Owned Enterprise (BUMN) in related to business competition law aspect. Another aim is to clarify of legal judgment by Business Competition Supervision Commission and District Court to make decision of unfair business competition cases. This research use normative research method by examination of the cases based on business competition law, government regulations, text book/ literature and expert opinions. The results of this research is the Council of Commissioners of Business Competition Supervisory Commission (KPPU) decided that Indonesian Port Company (PT. Pelindo II) has doing the tying agreement in agreement of warehouse space rent in Teluk Bayur Port branch, warehouse space as a tying product and loading servicing as a tied product. This decision in accordance with the examination of evidence in court process. But the Judge of District Court decided that practicing tying agreement by PT. Pelindo II (Persero) is not a part of and is a exemption of Article 15 No. 2 Indonesian Law No.5/1999, because the tying agreement implementation have a more positive impact than negative impact. Final conclusion of District Court related existing cases is not clear enough, in particularly on the basis of consideration in making decisions. Furthermore, it is necessary to upgrading of competence of Investigator, Council of Commissioners and Judges of Court to do legal proceedings in Competition Business Law and all regulation of Commission related practices guidance of any article in Competition Business Law, need to be made clear and systematic to avoided misinterpretation in implementation."

"Putusan KPPU adalah salah satu produk hukum KPPU yang dapat membebankan sanksi tindakan administratif berupa denda kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah. Terdapat beberapa perbedaan pembebanan denda dalam beberapa putusan KPPU atas pelanggaran persekongkolan tender, hal inilah yang menjadi latar belakang dalam penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana eksistensi sanksi terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha, bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran persekongkolan tender oleh KPPU, bagaimana penerapan hukum oleh KPPU dalam putusan nomor 12/KPPU-L/2009, 03/KPPU-L/2011, dan12/KPPU-L/2013, dan apakah KPPU telah konsisten dalam menerapkan UU 5/1999 dan pedoman pelaksanaan pasal 47 terhadap pelaku usaha yang terbukti bersalah melanggar pasal 22 UU 5/1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Beberapa teori yang digunakan diantaranya teori koherensi, teori korespondensi, teori empiris dan teori pragmatis. Setelah dilakukan penelitian hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksana yang kemudian diterapkan pada persoalan konkrit dalam putusan KPPU nomor 12/KPPU-L/2009, 03/KPPU-L/2011, dan12/KPPU-L/2013 diperoleh kesimpulan bahwa KPPU tidak konsisten dalam putusannya, tidak konsisten terhadap undang-undang dan aturan pelaksananya

---

The KPPU`s decision is one of the Commission's legal products that can impose sanctions in the form of administrative action such as fines to business actors that are proven guilty. There are some differences in the levying of fines in Commission`s decision on conspiracy of tender, it is at the background in research. As for the formulation of the problem is how the existence of sanctions against violations of competition law, how the application of sanctions against violations of tender conspiracy by the Commission, how the application of the law by the Commission in decision No. 12 / KPPU-L / 2009, 03 / KPPU-L / 2011, dan12 / KPPU-L / 2013, and whether the Commission had been consistent in the implementation of Law 5/1999 and the guidelines of implementing for article 47 of the business actors that were found guilty of violating Article 22 of Law 5/1999. The method used is a method normative research with data analysis method uses a qualitative approach. Several theories used include coherence theory, the theory of correspondence, empirical theory and pragmatic theory. After doing research competition law is based on law and implementing rules are then applied to concrete problems in the Commission's decision No. 12 / KPPU-L / 2009, 03 / KPPU-L / 2011, dan12 / KPPU-L / 2013 the conclution is the Commission inconsistent in its decision, inconsistent with the law and its implementing rules"

"Pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB yang dilakukan oleh RSUD Embung Fatimah Batam dilakukan dengan mengadakan tender. Dengan diadakan pengadaan secara tender, diharapkan pemerintah bisa mendapatkan barang dengan spesifikasi yang baik namun dengan harga yang se-efisien mungkin. Namun ternyata KPPU menemukan praktek persekongkolan tender yang diatur oleh seseorang yang berperan sebagai seorang koordinator tender kolusi. Skripsi ini membahas dan menganalisis tanggung jawab Koordinator Tender Kolusi atas tindakannya yang menyebabkan terjadinya persekongkolan tender. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa maupun mengadili koordinator tender kolusi ini terkait kedudukanya yang bukan merupakan pelaku usaha. Kewenangan KPPU terbatas pada pemberian rekomendasi kepada Polisi atau jaksa untuk memeriksa koordinator tender kolusi secara pidana. Selanjutnya koordinator tender kolusi dapat dikenakan sanksi berupa tindak pidana korupsi oleh Polisi dan Kejaksaan.

---

Procurement of medical equipment, health, and family planning conducted by Embung Fatimah Hospital Batam done by holding a bidding procurement. With organized bidding procurement, the government is expected to be able to get the goods with good specifications but with prices as efficiently as possible. But apparently the Commission finds bidding conspiracy practices governed by someone who acts as a bidding coordinator collusion. This paper discusses and analyzes the Bidding Coordinator responsibility for his actions that led to collusion, bid rigging occurrence. This research is a normative juridical using secondary data.

These results indicate that the Commission is not authorized to investigate or prosecute the coordinator of this collusion related it‟s status which is not a business actor. The authority of the Commission is limited to the provision of recommendations to the police or the prosecutor to examine the Bidding Coordinator Collusion by criminal law. Furthermore, the coordinator of the tender collusion may be liable to corruption by police and prosecutors."

"Tesis ini membahas mengenai tindakan diskriminasi oleh distributor utama dalam rantai pendistribusian kendaraan bermotor, khususnya dalam kasus ini adalah motor merek Yamaha di Sulawesi Selatan. Bahwa dalam rantai pendistribusian, distributor utama memiliki hubungan vertikal dengan para sub distributornya dimana distributor utama yang memiliki perjanjian distributor dengan prinsipal memiliki hak untuk membuat perjanjian distribusi dengan pihak lain dimana perjanjian distribusi tersebut mencantumkan bahwa dalam pendistribusian harus mengikuti pelatihan dan program dari distributor utama. Hubungan vertikal tersebut apabila tidak diawasi dapat menimbulkan terjadinya perjanjian vertikal yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Posisi distributor utama tersebut juga memberikan penguasaan pasar dan posisi dominan untuk mengatur mendistribusian barang dan/atau jasa yang didistribusikan. Dalam kasus pendistribusian motor Yamaha di Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam Keputusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2006, Suraco selaku main dealer menerbitkan instruksi kepada sub dealer yang melarang sub dealer untuk menjual motor Yamaha kepada mixed channel dan mixed channel diharuskan untuk membuka faktur untuk membeli motor Yamaha dari sub dealer dimana hal tersebut tidak diberlakukan untuk channel murni. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Hasil penelitian ini menyarankan adanya amandemen terhadap perjanjian distribusi antara Suraco dengan YIMM dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha terutama mengenai diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (d) demi menjamin tidak terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam suatu rantai distribusi barang dan/atau jasa.

---

This thesis discusses the act of discrimination by main distributor in a chain of distribution of motor vehicles, particularly in this case, is Yamaha motorcycle in South Sulawesi. That in the chain of distribution, main distributor has a vertical relationship with the sub-distributors whereas the main distributor has an agreement with the principal has the right to enter into an agreement with another party whereas the distribution agreement provides that the distribution shall be in accordance with the training and other programs from the main distributor. If the above vertical relation is not supervised, it can lead to a vertical agreement which is prohibited under Law Number 5 of 1999. The main distributor have the position which can control the market share and dominant position to control the distribution of goods and/or services distributed. In the case of the distribution of Yamaha motorcycles in South Sulawesi as described in the KPPU decision number 04/ KPPU-L/2006, Suraco as the main dealer has issued an instruction to the sub-dealer which prohibited the sub dealer to sell the motorcycles to mixed channel and the mixed channel are required to open an invoice to purchase the Yamaha motorcycles from the sub dealer whereas this does not apply to the pure channel. The research in this thesis is a normative legal research using a qualitative approaches in the data analysis. This thesis suggested that the distribution agreement between Suraco and YIMM to be amended and evaluation to the provisions stipulated under Article 19 (d) to ensure the non-occurrence of monopoly and unfair business competition in a chain of distribution of goods and/or services."

"Kewenangan Yurisdiksi Ekstrateritorial menjadi semakin penting untuk dimiliki oleh Lembaga Persaingan Usaha; ditengah Globalisasi Ekonomi yang semakin pesat. Kebijakan Indonesia yang saat ini terbuka bagi penanam modal, posisi Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean, dan keterlibatan dalam ASEAN Free Trade Agreement menjadikan kewenangan tersebut juga penting bagi Indonesia. KPPU sebagai lembaga persaingan usaha Indonesia butuh memiliki kewenangan Yurisdiksi Ekstrateritorial untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, akan tetapi tidak jelas apakah KPPU dapat menerapkan Yurisdiksi Ekstrateritorial atau tidak. Maka, Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan cara menganalisis peraturan mengenai Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam hukum positif dan kasus preseden.

---

The authority of Extraterritorial Jurisdiction is becoming increasingly important for Competition Authorities to have; amid the increasingly rapid economic globalization. Indonesia's policy that is currently open to investors, Indonesia's position as part of the ASEAN Economic Community, and involvement in the ASEAN Free Trade Agreement made it also important for Indonesia. KPPU as the competition authorities of Indonesia needs to have the authority of Extraterritorial Jurisdiction to create fair business competition however, it is unclear whether KPPU can apply extraterritorial jurisdiction or not. Hence, this thesis aims to solve this issue by analyzing the provision of Extraterritorial Jurisdiction in positive law and case law."

"Hukum persaingan usaha melindungi persaingan dan proses persaingan yang sehat dengan mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang anti persaingan. Kartel sangat merugikan perekonomian karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi. Skripsi ini membahas dugaan praktek kartel dan penetapan harga yang dilakukan oleh enam perusahaan ban di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa keenam perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga dan mengontrol produksi dan penjualan ban dalam periode 2009 sampai 2012. Keenam perusahaan tersebut dituduh melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam putusannya, KPPU menyatakan bahwa keenam perusahaan tersebut terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11, yakni penetapan harga dan kartel. Alhasil, KPPU menghukum enam perusahaan ban tersebut untuk membayar denda sebesar 25 milyar rupiah. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan menganalisis putusan KPPU No. 08/KPPU-I/2014 berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2010.

---

The Business Competition Law protects competition and the healthy competition process by preventing and giving sanctions to the anti-competition acts. Cartels are very detrimental to the economy because the business doers as the cartel members will agree to do activities having impact on price control, such as the limitation of production amount which will cause allocation ineffeciency. This thesis analyzes the presumption of cartel practices and price fixing agreement by the six tire manufacturers in Indonesia. Business Competition Supervisory Commision (KPPU) said that the companies are suspected to have made deals in price fixing and controlling tire production and sales from 2009 until 2012. They were alleged for breaching article 5(1) and article 11 Law Number 5/1999. However on its final decision, KPPU decided that the six companies have breached article 5(1) and article 11, concerning price fixing and cartel. As a result to this breach, the KPPU punished the six companies to pay fine in the amount of IDR 25 billion. In process of writing this thesis, writer is using legal research method to analyzing KPPU decision Number 08/KPPU-I/2014 based on the Law Number 5/1999 and Comission Regulation Number 4/2010."

"Pelaksanaan tender merupakan kegiatan yang wajib menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dugaan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender terjadi dalam Tender Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Siborong-borong Cs di SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UU No. 5 Tahun 1999 untuk menegakkan Hukum Persaingan Usaha memegang peranan penting dalam kasus ini. Namun, dalam membuktikan temuan dan fakta dalam kasus ini KPPU terkesan tidak konsisten dan mengabaikan metode analisa yang telah diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu metode rule of reason dalam membuktikan setiap dugaan kasus persekongkolan.

---

Tender is one of the activities that must contain fair competition principles. Suspicion of tender conspiracy in order to regulate and determine the winning bidder was occurred in Tender of Reconstruction/Improvement Siborong-borong Cs Road in National Road Working Unit Regional II North Sumatra National Road Main Station I Director General of Highway Construction and Maintenance, Ministry of Public Works. Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an institution that is authorized by Act No. 5 of 1999 to uphold Competition Law, plays an important role in this case. Nonetheless, while analyzing the facts in this case, KPPU seemed to be inconsistent and ignored the methods of analysis that has been mandated in the Act No. 5 of 1999 in . The methods ignored are rule of reason and refer to the Commission Guidelines on Article 22 of Act No. 5 / 1999 as a minimum reference of the Commission in order to prove every tender conspiracy cases."